umkm 3

mengusahakan 

pinjaman-pinjaman dari pihak luar denganbunga yang rendah 

dari bank-bank pemeritah. Dengan demikian maka jelas 

pembentukan modal dalam koperasi secara tahap demitahapdenganpenuhketekunanserta loyalitaspara anggotadan 

parasimpatisankoperasi,olehkarena itu,penggunannyaharus 

benar-benar terencana secara mantap dengan didasari disiplin 

rencana dan disiplin anggaran, agar modal yang ada terkelola 

dengan baik sehingga dapatberkembang.19

Y. Pendayagunaan Modal

Modal yang diperoleh koperasi hendaknya 

didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan para anggota 

koperasi. Pada berbagai jenis koperasi, pendayagunaan model 

dibedakan oleh kebutuhan, kemanfaatan, dan aqkegunaannya bagi 

pada anggotanya.

1. Pada koperasi-koperasi yang bergerak di bidang jasa, 

seperti koperasi simpan pinjam, koperasi angkutan, dan 

lain-lain titik berat penggunaan modal yaitu untuk 

mempertinggi tingkat pelayanan jasa-jasa kepada 

anggotanya.

2. Pada koperasi-koperasi produksi, titik berat penggunaan 

modal yaitu untuk mempertinggi produktivitas para 

anggotanya.

3. Pada koperasi-koperasi yang bergerak di bidang 

pemasaran, titik berat penggunaan modal, yaitu untuk 

mempertinggi kualitas hasil/produk para anggotanya agar 

para anggotanya dapat memperoleh harga yang layak dari 

jerih payahnya.

4. Pada koperasi-koperasi konsumsi, titik berat penggunaan 

modal tertuju pada-pada pemenuhan para anggotanya, 

terutama kebutuhan sehari-hari.

5. Padakoperasi-koperasianekausaha(multipurpose)modal 

koperasi didayagunakan untuk berbagai kegiatan 

dengantitik berat pada kebutuhan utama para anggotanya, 

bukan pada yang paling menguntungkan koperasi.20

Di dalam pendayagunaan modal kerja terdapat 3 (tiga) 

konsep yang sebaiknya diketahui oleh para pengurus, yaitu:

1. Konsep Kuantitatif’; di sini berdasarkan pada kuantitatif 

daripada dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva 

lancar di mana aktiva tersebut merupakan aktiva yang 

sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau akan 

terbebas lagi dalam waktu yang pendek.

2. Konsep Kualitatif; modal kerja di sini dikaitkan dengan 

besarnya jumlah utang lancar/ yang segera harus 

dikembalikan,dengandemikianmaka setelahsatu putaran 

usaha maka utang-utang ini harus segera disisihkan untuk 

dipersiapkanpengembaliannyabiladitagiholehsipemberi 

pinjaman, dengan demikian maka usaha selanjutnya akan 

dibiayai dengan aktiva lancar yang benar-benar dapat 

digunakan tanpa mengganggulikuidasinya.

3. Konsep Fungsional; konsep ini mendasari pada fugsi 

daripadadana dalam menghasilkan sesuatu (pelayanan, 

produk, pemasaran, dan lain-lain) yang memuaskan 

pemenuhan kepentingan para anggota sambil mendapatkan 

pendapatan yang wajar.21

Z. Cara Pembagian HasilUsaha

Melaksanakan usaha, mengembangkan usaha dalam 

koperasi tujuan yang utama bukanlah mengejar laba, karena itu

laba yang diusahakannya hanyalah wajar-wajar saja, bukan 

mengusahakan laba yang sebesar-besarnya seperti yang 

diusahakan badan-badan usaha lainnya. Laba wajar yang 

diperolehdariusahadisebuthasilusaha.Padaakhirtahun,pada 

penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang 

dicadangkanuntukpembiayaan-pembiayaantersebutterdapat 

sisa maka sisa hasil usaha itu akan dikembalikan/dibagikan 

kepada para anggota sebanding dengan jasa-jasanya, namun 

menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 sisa 

hasilusahayangberasaldarianggotakoperasiitulahyangboleh 

dibagikan kepada anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal 

dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya 

dari hasil pelayanan terhadap pihak kaetiga tidak boleh 

dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh 

dari jasa anggota, sisa hasil ini digunakan untuk pembiayaan￾pembiayaan tertentu lainnya.

Pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur sebagai 

berikut :

1. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang 

diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk: cadangan 

koperasi, para anggota dengan jasa yang diberikan masing￾masing, dana pengurus, dana sosial, dana pembangunan 

daerah kerja

2. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang 

diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk: 

cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, 

dana pendiri koperasi, dana sosial, dana pembangunan 

daerah kerja22

Cara penggunaan hasil usaha di atas, kecuali cadangan, 

diatur di dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan 

kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini 

dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan 

untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan, oleh 

karenanya cadangan tidak boleh dibagikankepada anggota 

walaupun di waktu pembubaran.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan 

dapat diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu atau usaha￾usaha sosial lainnya. Perihal zakat dapat diatur oleh koperasi 

yang bersangkutan dalam AnggaranDasar maupunketentuan￾ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan Dana Pembangunan 

Daerah seyogyanya dilakukan setelah mengadakan konsultasi 

dengan pihak Pemerintah Daerahsetempat.

Selanjutnya perhitungan dengan angka. Dalam hal ini 

pada Koperasi Konsumsi, yang melakukan penjualan barang￾barang kebutuhan sehari-hari terutama kepada para 

anggotanya dan selain itu kepada anggota masyarakat di 

sekeliling daerah kerjanya.

1. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari penjualan barang 

kepada anggota, sebagian besar (45%) akan dibayarkan 

kembali kepada anggota.

2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari penjualanbarang 

kepada para anggota masyarakat bukan anggota, sebagian 

besar (50%) akan digunakan untuk kepentingan 

masyarakat/pembangunan daerah, uang cadangan (kurang 

lebih 25% dari sisa hasil) merupakan kekayaan koperasi 

yang tidak boleh dibagikan kepada naggota, sebab dapat 

dipakai untuk:

a) Menutupkerugianapabilaternyatakoperasipadasuats 

saat putaran usaha menderitakerugian,

b) Memperkuat modal atau memperluasusaha,c) Ikut serta kepada koperasi lain, misalnya simpanan 

pada Pusat Koperasi.

3. Biasanya sekitar 20% dari sisa hasil usaha yang disediakan 

untuk dibagikan kepada para anggota sebanding dengan 

uang simpanannya, sedang sekitar 25% untuk kepada para 

anggota sebanding dengan jasa masing-masing.

a) Tentang simpananyang dapat diperhitungkan hanyalah 

simpanan pokok dan simpanan wajib, dalam hal ini 

masing-masinganggotabiasanyahanyabolehmenerima 

paling banyak 80% dari simpanannya. Simpanan 

sukarelasecaragirotidakberhakatasbungasehubungan 

uang simpanan ini dapat ditarik atau diminta kembali 

sewaktu-waktu sehingga oleh koperasi tidak dapat 

digunakan sebagai modal, sedangkan simpanan sukarela 

secara deposito (titipan) dapat menerima bunga paling 

tinggi sekitar 8% setahun.

b) Jasa anggota dalam koperasi simpan pinjam ditentukan 

dari jumlah pinjaman, jasa anggota pada koperasi 

konsumsi yaitu jumlah pembelian, jasa anggota pada 

koperasiproduksiditentukandarijumlahhasilproduksi 

yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi.

Bagi pengurus beserta para anggota pengurus disediakan 

sekitar 10% dari sisa hasil usaha dan dana kesejahteraan 

karyawan biasanya diberikan 5% dari hasil usaha yang 

diperuntukkan: biaya perawatan karyawan yang sakit, 

sewaktu-waktuterjadimusibahataumengadakanrekreasi, 

menyediakan atau membantuperumahan.

4. Minimal sekitar 5% dari hasilusaha disediakanuntuk dana 

pendidikan, dana ini biasanya disetorkan kepada 

DepartemenKoperasi perwakilansetempat, yang nantinya 

digunakan antara lain untuk: mendirikan/membiayai 

pendidikanperkoperasian,menyelenggarakankursus atau 

latihan kader koperasi, di mana perlu mengirim siswa ke 

pendidikankoperasi di pusat atau bahkan di luar negeri.

5. Bagi dana pembangunan daerah yang disisihkan dari hasil 

usaha ketentuannya sebagaiberikut:

a) Minimal 5%,jikahasilusaha diperoleh dariusaha yang 

diselenggarakan untuk para anggota,

b) Minimal 50%, jika hasil usaha yang diseleggarakan 

untuk masyarakat umum.

Dana-dana ini biasanya digunakan untuk:

a) Memperbaiki sarana lingkungan, seperti jalan 

desa/kecamatan, saluran air, penerangan, dan 

sebagainya,

b) Membangun balai desa, dansebagainya.

6. Bagi dana sosial yang disediakan sekitar 5% dari sisa hasil 

usaha dan digunakan untuk : membantu korban bencana 

alam,membantupanti-pantiyatimpiatu,orangjompo,dan 

sebagainya, membantu pembangunan sarana ibadah, dan 

lain- lain.23

Konsep Koperasi24

Munkner dari University of Marburg, Jerman Barat 

membedakan konsep koperasi menjadi dua: konsep koperasi 

baratdankonsepkoperasi sosialis.Halinidilatarbelakangioleh 

pemikiran bahwa pada dasarnya, perkembangan konsep￾konsep yang ada berasal dari negara-negara barat dan negara￾negara berfaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang 

dinegaraduniaketigamerupakanperpaduandarikeduakonsep 

tersebut.

1) Konsep Koperasi Barat25

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi 

merupakanorganisasi swasta,yangdibentuksecarasukarela 

olehorang-orang yangmempunyaipersamaankepentingan, 

dengan maksud mengurusi kepentingan anggotanya serta 

menciptakankeuntungantimbalbalikbagi anggotakoperasi 

ataupun perusahaan koperasi. Jika dinyatakan secara negatif, 

maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan 

sebagai “organisasi bagi egoisme kelompok”. Namun 

demikian, unsur egoistik ini diimbangi dengan unsur positif 

sebagai berikut:

a. Keinginan individual dapat dipuaskan dengan cara bekerja 

samaantarsesamaanggota,dengansalingmembantudan 

saling menguntungkan.

b. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat 

berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan 

menanggung risiko bersama.

c. Hasilberupasurplus/keuntungandidistribusikankepada 

anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.

d. Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan 

sebagai cadangan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya 

yaitu :

a. Promosi kegiatan ekonomi anggota.

b. Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal 

investasi, formasi permodalan, pengembangan Sumber 

Daya Manusia(SDM), pengembangan keahlian untuk 

bertindak sebagai wirausahawan, dan kerja sama 

antarkoperasi secara horizontal danvertikal.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota 

hanyadapatdicapai,bila dampak langsungnya sudahdiraih. 

Dampak koperasi secara tidak langsung yaitu  sebagai 

berikut:

a. Pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen 

skala kecil maupun pelanggan.

b. Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, 

misalnya inovasi teknik dan metode produksi.

c. Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang 

dengan pemberian harga yang wajar antara produsen 

dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang 

sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2)Konsep Koperasi Sosialis

Konsepkoperasi sosialismenyatakanbahwakoperasi 

direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan

dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk 

menunjang perencanaan nasional.

Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang 

ditetapkansecara sentral, maka koperasi merupakanbagian 

dari suatu tata administrasi kebijakan publik, serta 

merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran 

penting lain koperasi ialahsebagai wahana untuk 

mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk 

mencapaitujuansosialpolitik.Menurut konsepini,koperasi 

tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsitem dari sistem 

sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis￾komunis.

3)Konsep Koperasi NegaraBerkembang26

Pada awalnya pengembangan koperasi di negara 

berkembangsepertidinegara kita dengantopdownapproach 

dapatditerima,sepanjangpolanyaselaludisesuaikandengan 

perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan 

kata lain, penerapan pola top down harus diubah secara 

bertahap menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan 

agar rasa memiliki (sense of belonging) terhadap koperasi 

oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya 

akan secara sukarela berpartisipasiaktif.

Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan 

dan pengembangan koperasi di negara kita  membuatnya mirip 

dengan konsep sosialis. Perbedaannya yaitu , tujuan 

koperasi dalam konsep sosialis yaitu  untuk merasionalkan 

faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan 

kolektif,sedangkankoperasidinegaraberkembangsepertidi

negara kita , tujuannya yaitu  meningkatkan kondisi sosial 

ekonomi anggotanya.

Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian, dan 

Aliran Koperasi, hubungan masing-masing ideologi, sistem 

perekonomian dengan aliran koperasi dapat dilihat sebagai 

berikut.

BB. Aliran Koperasi27

Menurut Paul Hubert Casselman, aliran koperasi dibagi 

menjadi 3 (tiga) aliran. Aliran tersebut terdiri dari: aliran 

Yardstick, aliran Sosialis dan aliran persemakmuran 

(commonwealth).

1) Aliran Yardstick

Aliran ini dapat dijumpai pada negara-negara yang 

berideologi kapitalisme. Menurut aliran ini, koperasi dapat 

menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan, 

dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh 

sistem kapitalisme.

Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi 

bersifatnetral.Pemerintah tidakmelakukancampur tangan

terhadap jatuh bangunnya koperasi ditengah-tengah 

masyarakat. Pemerintah meperlakukan koperasi dengan 

swasta secara seimbang dalam pengembangan usaha. Jadi, 

maju tidaknya koperasi tetap terletak di tangan anggota 

koperasi sendiri.

2)Aliran Sosialis

Pada abad XI, pertumbuhan koperasi di negara-negara

baratsangatdidukungolehkaumsosialis.Menurutaliranini,

koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu 

menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kaum sosialis

kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan

mereka. Kemudian, kaum sosialis yang di antaranya 

berkembang menjadi kaum komunis mengupayakan gerakan

koperasi sebagai alat sistem komunis itu sendiri. Koperasi

dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan

progam-progamnya. Dalam hal ini, otonomi koperasi menjadi

hilang.

3)Aliran Persemakmuran

Aliran persemakmuran (commonwealth) memandang 

koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Mereka yang 

menganut aliran ini berpendapat bahwa, untuk 

mengoptimalkan permanfaatan potensi ekonomi rakyat 

terutama yang berskala kecil akan lebih mudah dilakukan 

apabila melalui organisasi koperasi. Menurut aliran ini, 

organisasi ekonomi sistem kapitalis masih tetap dibiarkan 

berjalan,akantetapitidakmenjadi sokoguruperekonomianKoperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat 

yang adil dan merata dimana koperasi memegang peranan 

yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat.

Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi 

bersifat kemitraan, dimana pemerintah bertanggung jawab 

dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta 

dengan baik. Kendati demikian, otonomi koperasi dalam 

aliran ini tetap dipertahankan.

CC. Dewan Koperasi negara kita 28

Semakinbertambahjumlahkoperasi-koperasi, semakin 

bertambah pula persoalan-persoalan yang dihadapi oleh 

koperasi tersebut, baik yang mengenai hubungan antara 

koperasi sendiri maupun lembaga-lembaga lainnya. Ada di 

antara masalah-masalah yang dapat ditanggulangi sendiri oleh 

koperasi yang sama jenisnya (umpamanya, penyaluran pupuk 

dikalangan KUD, atau pengumpulan Kopra di antara Koperasi

Kopra) akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang harus 

dihadapi oleh semua koperasi dari segala jenis secara bersama, 

sepertiumpamanyapersoalankreditkepalakoperasiolehBank, 

persoalan pajak koperasi, persoalan penerangan dan 

pendidikan koperasi dan sebagainya. Dengan demikian tak 

terasa oleh gerakan koperasi perlu adanya suatu kesatuan 

organisasi dikalangan mereka sendiri yang secara khusus dan 

tersendiri menangani dan menanggulangi persoalan-persoalan 

bersama tadi sehingga lebihbaik hasil yang akan diperoleh dari 

pada jika masing-masing koperasi mengurusnya.

Kesatuan organisasi seperti dimaksud tadi telah ada 

ditengah-tengah gerakan koperasi negara kita  sejak tahun 1947

yang sesuai dengan irama penghidupan gerakan koperasi 

sendiri mengalami perubahan-perubahan yang tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan penghidupan perjuangan 

bangsa negara kita  dari tahun ke tahun. Fakta-fakta sejarah ini 

dirasa perlu diuraikan secara terturut-turut guna melengkapi 

sejarah pertumbuhan gerakan koperasi di tanah air kita.

Sentral Organisasi Koperasi Republik negara kita  1947, 

gerakan Koperasi negara kita  yang mengadakan kongresnya yang 

pertama di Tasikmalaya, pada tanggal 12 Juli 1947 telah 

memperesatukandiri dalamsatu organisasi internasional yang 

demokratis yang bernama “Sentral Organisasi Koperasi 

Republik negara kita ”, disingat SOKRI.Akan tetapi karena pada 

waktu itu masih berada dalam puncak perjuangan 

kemerdekaan, SOKRI belum banyak dapat menjalankan 

tugasnya dan belum dapat mempersatukan semua koperasi di 

seluruh tanah air.

Masalah biaya transaksi29, terkait dengan keberhasilan 

koperasi untuk jangka panjang jarang tergantung hanya pada 

hasil-hasil ekonomis secara murni tetapi justru pada biaya 

transaksi dan kinerja komparatif koperasi. Terdapat dua 

pendekatan penting untuk menelaah sebab-sebab kinerja 

komparatif organisasi yang dimiliki oleh pengguna jasa atau 

pelayanannya. Terdapat dua faktor ekonomis yang berperan 

secara menonjol yaitu aplikasi harga konvensional dan teori 

pasar serta penggunaan argumen teoritis biaya standar bagi 

koperasi. Masing-masing argumen ini memiliki kelebihan 

maupun kekurangan sehingga menimbulkan motivasi dalam 

mencari penyebab lain atas keberhasilan maupun kegagalan 

koperasi.

Suatu perusahaan akan memperluas transaksi pasar ke 

dalam batas-batas perusahaannya jika biaya organisasi untuk 

menambah fungsi lain dalam perusahaan sama dengan biaya 

transaksi untuk mengkoordinasikan kegiatan yang sama melalui 

pasar. Masalah yang timbul dari ini yaitu  sulitnya 

mengidentifikasi fakor-faktor yang menentukan terjadiny 

perbedaan biaya transaksi.

Persaingan di antara beberapa anggota penjual berbeda 

dari persaingan di antara banyak anggota (persaingan 

sempurna dan tidak sempurna) karena terlalu sedikitnya 

anggota akan menghasilkan saling ketergantungan dalam 

pengambilan keputusan. Masing-masing perusahaan yang 

sedikit itu akan menyadari bahwa keputusannya akan 

memberikan pengaruh yang signifikan atas perusahaan￾perusahaan lain sehingga perilaku masing-masing perusahaan 

sangat tergantung pada apa yang diharapkan akan dilakukan 

oleh perusahaan lain. Jika seorang penjual mengurangi harga 

produknyapenjuallainakankehilanganpangsapasarbilatidak 

bertindak serupa. Sering ditemukan dalam pasar oligopolistik 

koordinasi harga untuk mencegah perang harga yang merugikan 

maupun persaingan nonharga.

Strategi harga koperasi30. Strategi dasar koperasi dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penggunaan faktor harga 

sebagai parameter harga tindakan dan penggunaan faktor non 

harga. Faktor yang menyebabkan pesaing oligopolistik akan 

memulai perang harga untuk menyingkirkan koperasi jika 

produknyasejenis,yaitu:selisihbiayakoperasi,posisilikuiditas 

para pelaku pasar dan kesediaan anggota untuk membiayai 

kerugian yang terjadi.

Masuknya koperasi dapat dianggap sebagai majunya 

negara yang baik karena dapat membiayai tanpa harus

pemerintah ikut campur tangan. Pemasok tunggal dengan 

tingkat out put tertentu selalu berproduksi dengan sangat baik 

sehingga dapat memajukan koperasi tersebut dan menjadi 

contoh koperasi-koperasi yang berada satu tingkat dengan 

koperasi tersebut juga sebagai pembanding bahwa koperasi 

tersebutdapatdikatakanmandirimajudanberkembang.Halini 

dapat terselenggara atau tercapai karena kerja sama para 

anggota dan pengurus.

Monopoli mengakhiri argumen mengenai teori harga 

yang menyangkut sebab kinerja koperasi komparatif akan 

dibahas mengenai monopoli konvensional. Terdapat berbagai 

asumsi mengenai monopoli sejati sebagai berikut:

1. Terdapat hanya satu penjual atau pembeli di pasar bagi 

produk tertentu

2. Penjual tunggal tersebut tidak memiliki produksi pengganti 

yang siap dipasarkan

3. Terdapat hambatan masuk yang besar dimana yang 

terpenting yaitu  hambatan hukum atau persaingan yang 

kuat

Kasus monopoli ini sangat mudah untuk di tangani. Kasus 

ini juga sering digunakan dalam literatur koperasi untuk 

memperlihatkan manfaat koperasi. Akan tetapi untuk 

memperolehhasiliniharusdiasumsikanbahwahambatanyang 

masukyangdipasangsecaramonopolisuntukmelindungiposisi 

pasarnya dapat di atasi oleh koperasi yang tentu akan merusak 

asumsi sentral dari teori monopoli yaitu dengan masuknya 

perusahaan tambahan maka pasar berubah yaitu monopoli 

menjadi oligopolis Penentuan biaya transaksi31. Ekonomi biaya transaksi 

sangatmenyimpangdarimodelekonomiyangdigunakandalam 

babterdahuluyangberdasarkepadaekonomineoklasik.Dalam 

teori ini pengoptimalan yaitu  hal yang paling penting. 

Pemikiranitumenimbulkantigapertanyaan:apakahindividual 

mampu mengoptimalkan? Apakah individual ingin 

memaksimalkan?Danapakahindividualdiperkenankanuntuk 

memaksimalkan jika mereka tidak menemukan kesulitan 

kognitif maupun motivasional?

Koperasi dapat dipahami sebagai suatubentuk integrasi 

vertikal.Yangingindijelaskandalamhaliniyaitu pemahaman 

atas alasan utama perhitungan biaya transaksi yang dapat 

melahirkan integrasi vertikal, yaitu perusahaan yang 

menyatukanbeberapatahapdariprosesproduksidandistribusi 

dalam kepemilikan bersama. Hakikat keunggulan komparatif 

koperasi harus ditemukan dalam sebab-sebab unculnya 

integrasi vertikal. Integrasi vertikal yaitu  operasi successive 

markt. Sebagaimana yang telah diungkapkan ketika perusahaan 

beralih kepada produksi dan distribusi bahan baku serta input 

maka dinamakan integrasi ke hilir. Integrasi ke hilir dapat 

dipahami ebagailawandari spesialisasi pasarpertukaran pasar 

digantikan dengan koordinasi hierarki.

Integrasi vertikal hierarki merupakan desain organisasi 

yang keras untuk berbagai masalah yang lahir karena 

oportunisme. Kecenderungan pada tingkah laku oportunistik 

dapat dilihat dari hilangnya reputasi nama baik dalam usaha 

dimasa depan dengan mitra yang tergantung atau para mitra 

lain. Namun seperti yang telah diamati secara realistis efek

reputasi bukan merupakan cara penyelesaian yang mengikat. 

Efek reputasi akan menghambat suatu penyimpangan dari isi

dan semangat sebuah kontrak jika: informasi mengenai 

penyimpangan atau kegagalan dapat menjadi pengetahuan 

politik, berbagai akibat pelanggaran suatu persetujuan dapat 

sepenuhnya ditentukandan pihak yang dilanggar haknya atas 

persetujuan kontrak formal dan informal dapat memberikan 

sanksi kepada pelanggaranya.

Karakteristik apa yang menyebabkan terjadinya 

persaingan sempurna suatu industri atau pasar?

1. Jumlah pembeli dan penjual yang banyak

Jumlah yang besar merupakan gambaran struktural dasar 

pasarpersaingansempurna.Besardisinitidakmengacupada 

jumlah tertentu. Akan tetapi harua ada cukup perusahaan 

sehingga masing-masing perusahaan sebesar apapun hanya 

memasok sebagian kecil dari jumlah keseluruhan yang 

mempengaruhi pasar. Akibatnya tingkat produksi 

perusahaan tidak akan berpengaruh besar pada harga 

monopoli. Jika terdapat banyak penjual namun harga dipasar 

tidak given maka terjadi kasus kolusi atau penetapan harga 

sejenis kartel.

2. Seluruh perusahaan menjual produk yang identik, pembeli 

menganggapproduksuatuperusahaansamadenganproduk 

perusahaan lainnya. Dalam benak pembeli produk setiap 

perusahaan dipandang sebagai substitusi yang sempurna 

bagi produk perusahaan manapundipasar.

3. Perusahaan bebas masuk dankeluar

Asumsi bebas masuk dan keluar seperti yang didefinisikan 

secara tidak langsung mengungkapkan bahwa faktor-faktor 

produksibebasbergerakdariperusahaansatukeperusahaan 

lainnya.

4. Pengetahuan yang sempurna dari pembeli dan penjual 

Pembeli dan penjual diasumsikan memiliki pengetahuan 

yang sempurna mengenai kondisi pasar. Informasi dapatdiperoleh secara cuma-cuma.

Satu hal yang penting dalam masalah bahasan pada 

materi ini yaitu apa yang disebut “masalah disekuilibrium” oleh 

Langlois. Hal ini berhubungan dengan pertanyaan apakah 

struktur organisasi seperti koperasi dengan karakteristik biaya 

transaksi yang baik lebih mampu bertahan dibandingkan 

dengan perusahaan dengan karakteristik biaya transaksi yang 

buruk? Yang ingin diketahui yaitu  sejauh mana sebuah 

perusahaan dengan susunan biaya transaksi tertentu, mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya?

Untuk alasan tersebut koperasi harus berubah menjadi 

perusahaan yang dimiliki oleh quasi investor agar dapat 

menyesuaikan diri terhadap perubahan seperti yang sering 

terjadi di negara-negara industri. Perubahan mengenai masalah 

disekuilibrium mendekatkan kita kepada aspek-aspek yang 

lebih problematis dalam ekonomi biaya transaksi yang secara 

langsung relevan dalam menjelaskan keunggulan komparatif 

dari organisasi koperasi. Masalah utama dari ekonomi biaya 

transaksi dan teori ekonomi konvensional yaitu  perlakuan 

terhadap masalah ketidakpastian. Oleh karena itu, selanjutnya 

dibahas:

1. Dengan adanya ketidakpastian mungkin akan sulit untuk 

memilih strukur biaya transaksi secara rasional

2.Ketidakpastian dapat merupakan alasan penting adanya 

oraganisasi

3.Koperasiditandaidenganpropertikhususyangdalamsituasi 

tertentu memberikan keuntungan penting dalam hal 

ketidakpastian bagi para anggotanya.Pengertian ketidakpastian32 mengacu pada acuan 

pada keadaan dimana probabilitas terjadinya suatu peristiwa 

tidak diketahui. Dalam pengertian inilah jika probabilitas 

kejadian-kejadian dimasa depan dapat dihitung baik secara 

objektif atau subjektif maka seorang pelaku ekonomi dapat 

memaksimalkan keuntungannya atau mengambil keputusan 

yang optimal. Ketidakpastian timbul karena ada kesenjangan 

antarakesulitanmenguasai suatukeadaandengankemampuan 

atau kepandaian pribadi seorang pelaku ekonomi. Oleh karena 

itu ada banyak tingkat motivasi dan insentif yang berbeda dari 

tiap individu untukbergabung atau memasuki suatu organisasi 

dimana ketidakpastian diharapkan dapat dikurangi. Apa yang 

dianggap sebagai suatu ketidakpastian yang tidak dapat diatur 

bagi petani A sehingga memutuskan untuk masuk sebuah 

koperasi, mungkin dianggap dapat diatur bagi petani B yang 

melihattidak adanya insentif untuk masuk sebuah koperasi.

DD. Perkembangan Koperasi di Asia

AdapunkoperasiberdasarkanS.1933-108,yaitukoperasi 

berdasarkan hukum perdata Barat dan S. 1949-179, yaitu 

koperasi berdasarkan hukum adat, keduanya berasal dari 

pemerintah Hindia Belanda telah mengikuti pengertian koperasi 

dari undang-undang 1952 di Nederland, yaitu suatu 

perkumpulan orang-orang yang bebas masuk atau keluar 

sebagai anggota, dengantujuan memperbaiki keadaanmateriil 

para anggota secara bersama-sama menyelenggarakan 

pekerjaan(produksi)ataubersama-samamendapatkanbahan￾bahan hidup (konsumsi) atau bersama-sama mengumpulkan

uang agar dapat meminjam dengan bunga yang rendah 

(kredit)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 

dibentuk berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Pendirian Yayasan di negara kita  selama ini dilakukan 

berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat karena belum 

ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

Yayasan.

2. Yayasan di negara kita  telah berkembang pesat dengan 

berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan.

3. Undang-Undang mengenai Yayasan dibentuk untuk 

menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan 

berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya 

berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 

Yayasan membahas mengenai definisi Yayasan, syarat pendirian 

Yayasan oleh orang negara kita  maupun orang asing, kekayaan 

Yayasan, laporan tahunan Yayasan, penggabungan Yayasan, 

pembubaran Yayasan, peralihan Yayasan, tindak pidana, dan 

sebagainyayangberkaitandenganYayasan.Haltersebutdiatur 

dalam Bab I hingga BabXIV.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Yayasan yaitu  badan 

hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di 

peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan,dankemanusiaan,yangtidakmempunyaianggota

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan 

memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai 

kekayaan awal. Pasal 2 disebutkan bahwaYayasan mempunyai 

organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 

Yayasan diwajibkan membayar segala biaya yang dikeluarkan 

organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (Undang-Undang Nomor16 

Tahun 2001).

Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Yayasan dapat 

melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian 

maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha 

dan/atau ikut sertadalamsuatu badanusaha (Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001). Berdasarkan hal tersebut, Yayasan 

dapat mendirikan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, 

seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer/ 

Commanditaire Vennootschap (CV), dan lain sebagainya. Sesuai 

dengan Pasal 7 Ayat (2) yaitu Yayasan dapat melakukan 

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat 

prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut 

paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai 

kekayaan Yayasan (Undang-Undang Nomor16 Tahun 2001). 

Batasan tersebut bertujuan agar kekayaan Yayasan tidak 

terpusatpadakepentinganmodalusahasehinggamengabaikan 

maksud dan tujuan didirikannya Yayasan tersebut.Kemudian, 

anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas dilarang merangkap 

sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan 

Komisaris atau Pengawas dari badan usaha menurut Pasal 7 

Ayat (3) (Undang-Undang Nomor16 Tahun 2001). Hal ini 

bertujuanagar terhindarnyapenyalahgunaankekuasaanuntuk 

kepentinganpribadi.PadaPasal3Ayat(2)menyatakanYayasan 

dilarang membagikan hasil usaha kepada Pembina, Pengurus, 

dan Pengawas sehingga dapat diartikan Pembina, Pengurus, dan 

Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji,upah,atau honor tetap. Haltersebut didukung pada Pasal 26Ayat(4) 

yang menyatakan kekayaan Yayasan yang diperoleh dari 

kekayaanyangdipisahkan,baikdalambentukuangdanbarang, 

sumbangan yang tidak terikat (seperti bantuan dari Negara, 

masyarakat, dan sebagainya), wakaf, hibah dan hibah wasiat, 

dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran 

Dasar Yayasan dan/atau perundang-undangan yang berlaku 

harus digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. 

Selainitu,dipertegaspadaPasal5bahwakekayaanYayasanbaik 

berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh 

Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, 

dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak 

langsungkepadaPembina,Pengurus,Pengawas,karyawanatau 

pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan 

(Undang-Undang Nomor16 Tahun 2001). Berdasarkan hal ini, 

kekayaan Yayasan hanya digunakan untuk memenuhi maksud 

dan tujuan Yayasan itudidirikan.

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun2004

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

Tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 

dibentuk berdasarkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001 masih belum menampung seluruh kebutuhan dan 

perkembangandalammasyarakat serta terdapatbeberapa kata 

atau kalimat yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran 

(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Berdasarkan hal 

tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dibentuk 

untuk memperjelas isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001.

Beberapaperubahanyangdilakukanyaituterdapatpada 

Pasal 5. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 hanya 

menjelaskan bahwa kekayaan Yayasan, baik berupa uangbarang,maupunkekayaanlainyangdiperolehYayasandilarang 

dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung 

kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Undang-Undang 

Nomor16 Tahun 2001).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diperjelas bahwa 

terdapat pengecualian, yaitu bahwa Pengurus yang bukan 

pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, 

dan Pengawas serta melaksanakan kepengurusan Yayasan 

secara langsung dan penuh berhak menerima gaji, upah, atau 

honorarium yang ditetapkan Pembina sesuai dengan 

kemampuan kekayaan Yayasan (Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 5 yang 

mengalamiperubahanterdapatbeberapapasallainyangdiubah 

dan diperjelas isinya, seperti pada Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 Pasal 32 yang isinya memperjelas masa jabatan 

serta struktur organisasi pengurus.

Kemudian, Pasal 25 Undang-Undang Nomor16 Tahun 

2001 yang berisi bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab 

secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan pada 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dihapus (Undang￾Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2004).

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001 yang dihapus terdapatpasal lainyang turutdihapus, yaitu 

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berisi 

mengenai pemberhentian, pengangkatan, dan penggantian 

Pengawas Yayasan. Haltersebut pada Undang-Undang Nomor 

28Tahun2004diaturdalamPasal46(Undang-UndangNomor

28 Tahun 2004).

Isi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 lebih 

bersifatmemperjelasdanmempermudahdalammemahamiisi 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.HinggasaatiniUndang-UndangNomor16Tahun2001Tentang 

Yayasan masih berlaku dan perubahan atas Undang-Undang 

tersebutdiaturdalamUndang-UndangNomor28Tahun2004.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang 

PelaksanaanUndang-UndangTentangYayasan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Tujuan dari 

dibentuknyaPeraturanPemerintah(PP)Nomor63Tahun2008 

Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Yayasan yaitu  

untuk menginformasikan tata cara pendirian Yayasan serta yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tentang Yayasan yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan 

Undang-Undang Nomor28 Tahun 2004. Selain itu, Peraturan 

Pemerintah dibuat dengan tujuan agar masyarakat khususnya 

pengguna yang ingin mendirikan Yayasan atau berkaitan 

dengan Yayasan dapat lebih mudah memahami pelaksanaan 

Undang-Undang mengenai Yayasan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan 

mengatur mengenai:

1. Biaya pembuatan akta notaris pendirian Yayasan.

2. Tata cara pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama 

orang asing.

3. Pemakaian nama Yayasan.

4. Syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara kepada 

Yayasan.

5. Tata cara penggabunganYayasan.

6. Syarat dan tata cara Yayasan asing melakukan kegiatan di 

negara kita .(PeraturanPemerintahNomor63Tahun2008).

PadaPeraturanPemerintah(PP)Nomor63Tahun2008 

dijelaskan bahwa setiap Yayasan yang didirikan harusmempunyai nama diri serta didaftarkan kepada Menteri Hukum

danHakAsasiManusia(HAM)RI.KemudianpadaPasal2Ayat

(2) diinformasikan bahwa nama Yayasan yang telah didaftar

dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai Yayasan lain. Kata

“Yayasan” dicantumkan di depan nama Yayasan yang 

bersangkutan yang telah diakui sebagai badan hukum. Nama

Yayasan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan

ketertiban umum dan kesusilaan. Contoh namaYayasan yang

tidak diperbolehkan, seperti Yayasan Togel dan Yayasan Pekerja

Seks Komersial (Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008).

Pada Bab III Pasal 6 Ayat (1) dan (2) telah ditentukan

jumlah kekayaan awal1 Yayasan yang didirikan oleh orang

negara kita  dan orang asing. Yayasan yang didirikan oleh orang

negara kita  harus memiliki kekayaan awal sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jumlah

kekayaan Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang

asing bersama orang negara kita  paling sedikit Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah)(Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2008).

Tata cara penggabungan Yayasan dapat dilakukan 

dengan cara penyusunan usul rencana Penggabungan oleh 

Pengurus masing-masing Yayasan yang telah diatur dalam 

PeraturanPemerintahNomor63Tahun2008padaBabXPasal 

27 Ayat (2) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001 Bab IX Pasal 57 sampai Pasal 61. Berdasarkan Peraturan 

PemerintahNomor63tahun2008Bab IXPasal26Ayat(1),(2), 

(3),dan(4)menjelaskanbahwaYayasanasingdapatmelakukan 

kegiatan di negara kita  hanya di bidang sosial, keagamaan,dan

kemanusiaandengancaraharusbermitradenganYayasanyang 

didirikan oleh orang negara kita  yang memiliki maksud dan 

tujuan yang sama dengan Yayasan asing tersebut. Kemitraan 

yang terjalin harus aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan 

sekuriti serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor16 Tahun 2001 

Tentang Yayasan pada Bab IX dalam Pasal 69 di mana Yayasan 

asing yang ingin melakukan kegiatan di negara kita  diharuskan 

kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat, Bangsa, dan

Negara negara kita  (Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 

2008, Undang-Undang Nomor16 Tahun 2001).

D. Pengertian Yayasan

Yayasanyaitu badanhukumyang terdiri atas kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan 

tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang 

tidak mempunyai anggota (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2001 tentang Yayasan). Yayasan mempunyai organ yang 

terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan dapat 

melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian 

maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha 

dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.Yayasan tidak 

boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, 

Pengurus, dan Pengawas.

E. Syarat MendirikanYayasan

Pendirian yayasan diatur dalam Undang-Undang 

YayasanNomor 16tahun2001,adapunpersyaratanyangdiatur 

dalam undang-undang tersebut, antaralain:

1. Pendirinya yaitu  satu orang atau lebih.

2. Adanya wasiat.

3. Dikukuhkan dengan akta notaris.

4. Adanya modal.

5. Pemberian nama yayasan di dahului dengan nama 

“yayasan”.

F. Prosedur MendirikanYayasan

1. Pembuatan akta dibuat di hadapan Notaris

2. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian.

3. Pengesahan akta pendirian.

4. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara RI.

G. Perangkat Yayasan

1. Pembina

2. Pengurus

3. Pengawas

H. Pembubaran Yayasan

1. Alasan pembubaran

Pembubaran yayasan dikarenakan :

a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar berakhir.

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalamAnggaran 

Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.

c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan 

kesusilaan;

2) tidak mampu membayar utangnya setelah 

dinyatakan pailit; atau

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk 

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit 

dicabut.

2. Pemberesan/likudasiBiaya yang membereskan kekayaan ketika 

yayasan bubar/dibubarkan yaitu  likuidator atau 

kurator.2

Peran Penting UMKM

UMKM telah diakui dalam perspektif dunia yang memiliki 

suatu peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi 

disuatu negara yang sedang berkembang maupun negara￾negara maju sekalipun. Di negara-negara maju, UMKM sangat 

penting tidakhanyakarenakelompokusahatersebutmenyerap 

paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar 

(UB). Di negara-negara yang sedang berkembang misalkan di 

Afrika Selatan, Asia, Amerika Latin dan lain-lain mengatakan 

bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perspektif mencari 

kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi sekelompok 

orang, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan 

suatu negara serta membantu pembangunan ekonomi 

diperdesaan. Negara-negara berkembang yang mulai mengubah 

orientasi ketika melihat pengalaman yang dilakukan dibeberapa 

negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam 

pertumbuhan ekonomi.

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk

mengkajiulang perananusaha skalamikrokecildanmenengah 

(UMKM). Ada beberapa kesimpulan, yang dapat ditarik 

mengenai hal-hal tersebut yaitu; pertama, pertumbuhan 

ekonomiyangsangatcepatsebagaimanaterjadidiJepang,telah 

dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil; kedua, dalam 

penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang 

dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan

Dalam perkembangan UMKM dinegara yang sedang 

berkembang dan negara maju dapat dilihat dari kontribusinya 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, 

khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta 

pengembanganteknologi, peran UMKM di negara yang sedang 

berkembang relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan 

yang paling mencolok dengan UMKM di negara maju.

UMKM memiliki beberapa ciri khas mereka sendiri 

karena memainkan suatu peran yang sangat penting, antara lain:

1. Jumlah perusahaan yang jauh lebih banyak daripada usaha 

besar dibandingan dengan usaha kecil dan usaha menengah 

yang merupakan bentuk usaha yang tersebar diperdesaan 

termasukwilayahyangsulitdiaksesatau terisolasi.Sehingga 

kelmpok usaha ini sering dikatakansebagai usaha lokal yang 

khusus untuk ekonomi perdesaan. Dengan kata lain, 

kemajuan ekonomi disuatu perdesaan sangat ditentukan 

dengan kemajuan UMKMnya.

2. Pertumbuhan UMKM menjadi salah satu elemen penting dari 

kebijakan pemerintah dalam penyerapaan tenaga kerja dan 

meningkatkan kesempatan kerja serta mendapatkan 

pendapatan terutama bagi masyarakat miskin yang 

menjadikan UMKM menjadi sangat penting bagi negara yang 

sedang berkembang terutama di daerah dengan sektor￾sektorpertaniannya yang sudahtidak mampulagi menyerap 

tenaga kerja baru dampak dari pertumbuhan tahunan dan 

penawarankerjadiperdesaanyangkurangmemadai.Kondisi 

yang tercipta ini memaksa orang-orang yang terus 

berdatangan ke perkotaan untuk mencari peluang kerja dan 

pendapatan lain yang menjadi arus terus-menerus hingga 

kegiatan-kegiatanekonomidiperkotaansudahtidakmampu 

lagimenyeraptenagakerjadantimbulahpengangguranyang 

semakin meningkat. Oleh karena itu, diharapkannya 

kegiatan-kegiatan ekonomi dibidang non-pertanian

diperdesaankhususnyadisektor industri dapat berkembang 

sehingga dapat menimbulkan peluang-peluang mencari kerja 

dan mencari pendapatan serta dapat membatasi arus dari 

perdesaan ke perkotaan. Dalam kasus ini UMKM diperdesaan 

berperan sebagai perankrusial.

3. Di negara yang sedang berkembang umumnya kegiatan￾kegiatan ekonomi yang dilakukan diperdesaan berbasis 

sektor pertanian. Sehingga, pemerintah melakukan upaya￾upaya dalam mendukung UMKM agar dapat mendorong 

pertumbuhan dan pembangunan produksi disektor 

pertanian.

4. UMKM seharusnya menggunakan telnologi-teknologi yang 

cocok dibandingan dengan usaha besar yang biasanya 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan modern. Teknologi￾teknologi yang cocok digunakan disetarakan attau 

disesuaikan dengan faktor-faktor produksi seperti sumber 

daya alam dan tenaga kerja yang berpendidikan rendah atau 

tenaga kerja yang berpendidikan tinggi sangatterbatas.

5. Pada saat negara kita  dilanda suatu krisis besar pada tahun 

1997/1998banyakUMKMyangdapat bertahanpada saatitu 

dan dapat berkembang pesat. Itu berarti bahwa UMKM 

memiliki fungsi basis bagi perkembangan yang lebih besar. 

Misalkan usaha mikro sebagai landasan perkembangan usaha 

kecil, usaha kecil sebagai landasan perkembangan usaha 

menengah, usaha menengah sebagai landasan perkembangan 

usaha besar.

6. Walaupun masyarakat perdesaan pada umumnya miskin, 

tetapi mereka mampu menabung dan mengambil resiko 

dengan melakukan investasi. UMKM dapat dikatakan menjadi 

suatu titik permulaan sebagai tabungan/investasi di 

masyarakat perdesaan serta sementara kelompok usaha ini 

dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan 

berwirausaha bagi masyarakat-masyarakat perdesaan

7. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai hampir 

sebagian besar produksinya dari tabungan pribadi yang 

mungkin ditambah dari pinjaman kepada pihak-pihak 

lainnya atau pemberi kredit formal, pedagang, pengumpul, 

pemasok bahan-bahan baku, dan pembayaran dimuka 

konsumen. Oleh karena itu, kelompok usaha dapat 

memainkan pran penting lainnya seperti mengalokasikan 

tabungan pedesaan yang dengan kata lain jika tidak ada 

kegiatanproduktifdalamperdesaan,keluargayangmemiliki 

tabungan lebih yang dimana tabungan itu akan ia simpan di 

dalamrumahdantidakdapatmenghasilkannilailebihdalam 

bentuk penghasilan dari bunga tabungan maupun melakukan 

kegiatan-kegiatan yang konsumtif seperti membeli barang￾barang yang merupakan kebutuhan sekunder.

8. Usaha dari UMKM sendiri banyak menghasilkan produksi 

untuk masyarakat menengah dan atas yang memang 

diperuntukanataumemangpasarutamabagiUMKMsendiri 

yaitu  barang-barang konsumsi yang sederhana dan relatif 

lebih murah seperti pakaian yang didesain sederhana serta 

beberapa kebutuhan konsumif lainnya yang memanfaatkan 

sumber daya alam seperti meubel dari kayu dan beberapa 

contoh lainnya. Barang-barang yang diproduksi ini untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen yang berpenghasilan 

rendah sehingga mudah untuk dijangkau. Usaha UMKM ini 

juga memproduksi beberapa barang non-konsumsi seperti 

bahansetengah jadi, mesinproduksi yang sederhana, bahan 

bangunan, dan lain halnya. Barang-barang yang diproduksi 

dapat memenuhi kegiatan-kegiatan disektor pertanian, 

industri, kontruksi, pariwisata, perdagangan, dan 

transportasi.

9. Banyak UMKM yang mampu meningkatkan produktivitasnya 

melalui kemajuan teknologi sebagai bagian daridinamikanya,

walaupun berbeda negara berbeda juga pengalaman 

perkembangannya. Kemampuan peningkatan ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang bisa termasuk tingkat 

pembangunan ekonomi pada umumnya dipembangunan 

sektor terkait misalkan akses atau pengetahuan dan sumber 

daya alam serta kebijaksanaan pemerintah dalam 

mendukung keterkaitan produksi UMKM dan usaha besar 

termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing atau 

berbasis penanaman modal asing.

10.Kelompokindustriinidianggapsangatpentingolehindustri￾industri tidak stabil atau kegiatan ekonomi yang mengalami 

perubahan kondisi pasar yang cepat seperti krisis ekonomi 

yang pernah terjadi pada tahun 1997/1998 dibeberapa 

negara Asia Tenggara termasuk negara kita . Oleh karena itu, 

UMKM memiliki keunggulan yang lebih daripada usaha besar 

lainnya yaitu memilikitingkatfleksibilitas yang relatiftinggi 

terhadap pesaingnya yaitu usahabesar.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan betapa 

pentingnya peran UMKM di negara kita  bahkan dibeberapa 

negara yang sedang berkembang lainnya, dimana 

pemerintahnya telah memiliki berbagai macam program 

sebagai komponen untuk mendukung perkembangan UMKM ini. 

Tidak hanya negara-negara yang sedang berkembang saja yang 

mendukung pengembangan UMKM ini, tetapi beberapa 

organisasi intenasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan 

Asia dan Organisasi Dunia untuk Industri dan Pembangunan 

serta negara-negara pendonor lewat kerja sama bilateral juga 

sangat aktif dalam mendukung pengembangan UMKM. UKM di 

negara kita  sangat penting terutama dalam 

penciptaan/pertumbuhan kesempatan kerja, atau sumber 

pendapatan bagi masyarakat/RT miskin. Hal ini didasarkan 

padafaktaempirisyangmenunjukanbahwakelompokusahaini

mengerjakan jauh lebih banyak orang dibandingkan jumlah 

orang yang bekerja di UB.

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi 

pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi 

pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran 

penting UMKM27:

a) UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi 

secara luaskepada masyarakat, proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas 

nasional.

b) Krisis moneter 1998 -> Krisis 2008-2009 -> 96% UMKM

tetap bertahandari goncangankrisis.

c) UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam 

halpenciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga 

banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan 

tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan 

rumah tangga.

d) UMKMmemilikifleksibilitasyangtinggijikadibandingkan 

denganusaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga 

UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh 

informasiakurat,agarterjadilinkbisnisyangterarahantara 

pelakuusahakecildanmenengahdenganelemendayasaing 

usaha, yaitu jaringanpasar.

e) UMKM di negara kita , sering dikaitkan dengan masalah￾masalahekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya 

tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, 

proses pembangunan yang tidak merata antara daerahperkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. 

Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya 

penanggu langan masalah-masalah tersebut di atas.

B. KontribusiPositif UMKMDalamSegalaSektor

a) Tulang punggung perekonomian nasional karena 

merupakan populasipelaku usaha dominan (99,9%);

b) Menghasilkan PDB sebesar 59,08% (Rp4.869,57 Triliun), 

dengan lajupertumbuhan sebesar 6,4% pertahun;

c) Menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% (Rp166,63 

triliun)dari total ekspor nasional;

d) PembentukanModalTetapBruto(PMTB)nasional sebesar 

52,33%(Rp830,9 triliun);

e) Secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di semua 

sektor. Memberikan layanan kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan masyarakat. Multiplier effect-nya tinggi. 

Merupakan instrumen pemerataanpendapatan dan 

mengurangi ketimpangankesejahteraan masyarakat;

f) Wadah untuk penciptaan wirausahabaru;

g) Ketergantungan pada komponen impor yang minimal. 

Memanfaatkanbahan baku dan sumber daya lokal yang 

mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga 

menghemat devisa.

Bisnis UMKM mempunyai peran strategis dalam 

perekonomian negara kita , karena:

a) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan 

ekonomi diberbagai sektor;

b) Penyedialapangankerjayangterbesar;

c) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi 

lokal danpemberdayaan masyarakat;

d) Pencipta pasar baru dan sumberinovasi;

e) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran 

melalui kegiatanekspor.#

C. Kendala UMKM

Berikutini beberapa kendala yang sering muncul dalam 

UMKM28:

Kendala Internal:

1) Modal

Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau 

pembiayaan perbankan. Di antara penyebabnya, 

hambatan geografis. Belum banyak perbankan 

mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan 

terpencil. Kemudian kendala administratif, 

manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara 

manual dan tradisional, terutama manajemen 

keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan 

antara uang untuk operasional rumah tangga dan 

usaha.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi 

produksi terbaru dan cara menjalankan quality 

control terhadap produk.

b) Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih 

belum tajam, sehingga belum mampu 

menangkap dengan cermat kebutuhan yang 

diinginkan pasar.

c) Pemasaran produk masih mengandalkan cara 

sederhana mouth to mouth marketing 

(pemasaran dari mulut ke mulut). Belum 

menjadikan media sosial atau jaringan internet 

sebagai alat pemasaran.

d) Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih 

banyak tenaga kerjakarena keterbatasan 

kemampuan menggaji.

e) Karena pemilik UMKM masih sering terlibat 

dalam persoalan teknis, sehingga kurang

memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka 

panjang usahanya.

3) Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan 

hukum perorangan.

4) Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi keuangan 

dan manajemen yang baik.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal terdiri dari:29

1) Iklim usaha masih belumkondusif

a) Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum 

padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, 

lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering 

berjalan masing-masing.

b) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas 

badan usaha dankelancaran prosedur perizinan, 

penataan lokasi usaha, biaya transaksi/ usaha 

tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek 

pendanaan untuk UMKM.

2) Infrastruktur

a) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha 

terutama berhubungan dengan alat-alat 

teknologi.

b) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi 

yang masih sederhana.

3) Akses

a) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, 

sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan 

baku yang berkualitas rendah.

b) Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar 

dikuasaiolehperusahaan/grupbisnis tertentu.

c) Belum mampu mengimbangi selera konsumen 

yang cepat berubah,terutama bagi UMKM yang 

sudah mampu menembus pasar ekspor, 

sehinggaseringterlibatdenganperusahaanyang 

bermodal lebih besar.

Tujuan PemberdayaanUMKM

TujuandaripemberdayaanUMKM,diaturdalamPasal5 

UU UMKM, yaitu:

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

seimbang, berkembang danberkeadilan;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha 

Mikro, Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh 

dan mandiri, dan

c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan 

pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan UMKM, tampaknya 

ada suatu cita-cita ideal yang ingin dibangun tidak saja bagi 

pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi pelaku usaha. Cita￾cita yang dimaksud yaitu  diharapkan pada suatu saat UMKM 

akan tumbuh menjadi besar dan semakin mandiri dalam 

menjalankan aktivitas bisnis yang digeluti UMKM. Untuk itu 

pemerintahsebagaipemegangotoritas yangdiberimandat oleh 

undang-undang untuk membuat peraturan dan kebijakan dalam 

rangka menunjang kegiatan UMKM. Pasal 7 UU UMKM 

menjelaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

a. pendanaan;

b. sarana dan prasarana;

c. informasi usaha;

d. kemitraan;

e. perizinan usaha;

f. kesempatan berusaha;

g. promosi dagang;

h. dukungan kelembagaan.

Secara normatif UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha, 

jalan menuju ke arah menjadi pelaku usaha yang kuat dan 

mandiri semakin terbuka untuk itu. Yang perlu ditindaklanjuti 

yaitu  bagaimana mengejawantahkan aturan normatif tersebut 

dapat dilaksanakan secara konkret. Berdasarkan Undang￾Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, 

Pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM, yaitu :

1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

seimbang, berkembang, danberkeadilan.

2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan 

daerah,penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhanekonomi, dan pengentasankemisikinan.

B. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM18 merupakan sifat atau kondisi 

faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilakupengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. 

Karakteristik ini yangmenjadi ciripembeda antarpelakuusaha 

sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM 

dapatdikelompokkandalam3(tiga)jenis,yaitu: 1.UsahaMikro 

(jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil(jumlah karyawan 

30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 

300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 

empat kelompok, yaitu19:

a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.

b. UMKM Mikro yaitu  para UMKM dengan kemampuan sifat 

pengrajinnamun kurang memiliki jiwa kewirausahaan 

untuk mengembangkan usahanya.

c. Usaha Kecil Dinamis yaitu  kelompok UMKM yang 

mampuberwirausaha dengan menjalin kerjasama 

(menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.

d. Fast Moving Enterpriseyaitu  UMKM yang mempunyai 

kewirausahaanyang cakap dan telah siap bertransformasi 

menjadi usaha besar.

Di negara kita , Undang-Undang yang mengatur tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu  Undang￾Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut 

UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang 

digolongkan sebagai UMKM yaitu  perusahaan kecil yang 

dimilikidandikelolaolehseseorangataudimiliki olehsekelompok 

kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalamrangka

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 

ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, 

UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain20:

a) Kualitasnya belum standar.Karena sebagian besar UMKM 

belummemiliki kemampuan teknologi yang memadai. 

Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk handmade 

sehingga standar kualitasnyaberagam.

b) Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas 

UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang 

berani mencoba berkreasi desainbaru.

c) Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya 

memproduksi beberapa jenis produk saja.Apabila ada 

permintaanmodelbaru,UMKMsulituntukmemenuhinya. 

Kalaupun menerima,membutuhkan waktu yang lama.

d) Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan 

kesulitanmenetapkan kapasitas produk dan harga membuat 

konsumen kesulitaan.

e) Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya 

diperoleh dariberbagai sumber yangberbeda.

f) Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. 

Karenaproduksi belum teratur maka biasanya produk￾produk yang dihasilkan sering apa adanya.

C. Prinsip PemberdayaanUMKM

Prinsip-prinsip UMKM terdiri dari21

1. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah:

a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan 

kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

untuk berkarya dengan prakarsasendiri;

b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, 

akuntabel, dan berkeadilan

c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah 

danberorientasi pasar sesuai dengankompetensi 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah; dan

e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah:

a) mewujudkan struktur perekonomian nasional 

yang seimbang,berkembang,danberkeadilan;

b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha 

yang tangguh dan mandiri;dan

c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah dalam pembangunan daerah, 

penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan 

pengentasan rakyat darikemiskinan.

D. Ruang Lingkup UMKM

Ruang lingkup UMKM meliputi sektormanufaktur, 

agroindustri dan industri kreatif.

1. Sektor Manufaktur

Manufaktur yaitu  suatu cabang industri yang 

mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk 

transformasi barang mentah menjadi bahan jadi untuk 

dijual.

Kata manufaktur berasal dari bahasa latin manus factus 

yang berarti “dibuat dengan tangan”. Manufaktur, dalam arti 

yang paling luas yaitu  proses mengubah bahan baku 

menjadiproduk.Prosesnyayaitu (1)perancanganproduk,

(2) pemilihanmaterial,dan(3)tahap-tahapprosesdimana 

produk tersebut dibuat.22

Manufaktur pada umumnya yaitu  suatu aktivitas yang 

kompleks yang mengakibatkan berbagai variasi sumber 

daya dan aktivitas sebagai berikut:

a. Perancangan produk – pembelian – pemasaran

b. Mesin dan perkakas – manufacturing – penjualan

c. Perancangan proses –productioncontrol–pengiriman

d. Material – support services – customer service

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik negara kita , pernah 

menyatakan bahwa pada tahun 2010 ini, pemerintah akan 

melakukan revitalisasi industrimanufaktur.23

2. Sektor Agroindustri

Agroindustri berasal dari kata agricultural dan industry 

yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil 

pertaniansebagaibahanbakuutamanyaatausuatuindustri 

yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai 

sarana atau input dalam usaha pertanian.

Pada tahun 2004, ada sekitar tiga juta unit IKM (Industri 

Kecil Menengah) yang mampu menyerap lebih dari 12 juta 

tenaga kerja. Sementara itu, industri besar hanya Tujuh 

Ribu unit usaha.

Dari sektor pemerintah, Departemen Perindustrian 

(Deprind) akan memfokuskan pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) sektor agro atau industri yang 

berbasis hasil pertanian karena memiliki potensi yang 

paling besar dan mudah untuk dikembangkan diseluruh 

negara kita .24

Ada beberapa peluang yang mendukung berkembangnya 

sektor agroindustri, yakni:

a. Jumlah penduduk negara kita  yang kini hampir 250 juta 

jiwa merupakan aset nasional dan sekaligus 

berpotensi menjadi konsumen produk agroindustri. 

Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin 

meningkat merupakan kekuatan yang secara efektif

akan meningkatkan permintaan produk pangan 

olahan.

b. Berlangsungnya era perdagangan bebas berskala 

internasional telah semakin membuka kesempatan 

untuk mengembangkan pemasaran produk 

agroindustri.

c. Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan 

harapanbaruakanmunculnyaprakarsadanswakarsa 

daerah untuk menyelenggarakan pembangunan 

sesuai dengan program dan aspirasi wilayah yang 

spesifik dan berdaya saing. Faktor penting yang 

menarik minat para investor untuk mengembangkan 

agroindustri yaitu  peningkatan kerja pemerintah 

daerah dibarengi dengan stabilitas politik.

d. Dari sisi suplai sumber daya, agroindustri masih 

memilikibahanbakuyangberagam,berlimpahdalam 

jumlah dan tersebar di seluruh tanah air

e. Dalam proses produksinya, bahan baku agro industri 

tidak bergantung pada komponen impor. Sementara 

pada sisi hilir, produk agroindustri umumnya 

berorientasi untuk ekspor.

Agro industi merupakan sektor yang esensial dan 

memiliki kontribusi yang besar untuk mewujudkan 

sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan ekonomi 

nasional, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), 

kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, 

pembanguan ekonomi daerah, dan sebagainya.25

3. Sektor Industri Kreatif

Didefinisikan sebagai industri yang berasal dari 

pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, serta bakat 

individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan 

pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi 

daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sektor 

industri ekonomi kreatif meliputi 14 sub sektor, yakni 

periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; 

desain; busana; video, film, dan fotographi; permainan 

interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan 

percetakan;layanankomputerdanperantilunak;televisi 

dan radio; serta riset dan pengembangannya

Dasar Hukum UMKM

AturanhukumataudasarhukumyangmengaturUMKM 

di negara kita , di antaranya terdiridari:1

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang UsahaKecil.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

4) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Pemberdayaan Usaha Menengah.

5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang 

Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil 

dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha 

Menengahatau Besar denganSyaratKemitraanEnergi.

6) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang 

Restrukturisasi Kredit UsahaKecil dan Menengah.

7) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 

tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

8) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 

tentangProgramKemitraanBadanUsahaMilikNegara,

9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, danMenengah.

10) Peraturan Pemerintah Republik negara kita  Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keberadaanusahakecilsebagaibagiandaripelakuusaha 

di negara kita  semakin eksis dengan diterbitkannya Undang￾UndangNomor9Tahun1995tentangUsahaKecil(UUUK).Arti 

pentingnyausahakecil dalamdunia usaha tercermindaridasar 

pertimbangan dikeluarkannya UUUK bahwa dalam 

pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral 

dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat 

mempunyaikedudukan,potensidanperanyangstrategisuntuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin 

seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan 

denganhaltersebut,usahakecilperlulebihdiberdayakandalam 

memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan 

perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.2

Tidak dapat diragukan lagi, andil UMKM dalam 

perekenomian nasional sangatlah besar. Di tahun 2009, 

berdasarkan data Kementrian KUKM, UMKM merupakan 

99,99% pelaku ekonomi nasional yang menyerap 97,30% 

tenaga kerja di negara kita , dan menyumbang PDB atas dasar 

harga berlaku sebesar 56,53%.3

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum 

dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal 

dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai

hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun 

internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 

permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim 

usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.4

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan 

kemampuan usaha kecil, telah dikeluarkan berbagai 

kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, 

pendanaan,danpembinaantetapibelumberhasil sebagaimana 

diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang 

merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh 

semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam 

rangka mengantisipasi keterbukaanperekonomian dunia, baik 

pada tingkat regional maupun tingkat dunia, usaha kecil dituntut 

menjadi tangguh danmandiri.5

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh 

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan 

memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi 

tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha 

menengah. Usaha kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang 

dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, 

kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil 

pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan 

sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. 

Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan 

kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian 

nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian 

nasional yang sehat dan kukuh.6

Perkembanganduniausahasemakinberkembang,maka 

dirasakan ketentuan tentang usaha kecil sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dianggap tidak 

memadai lagi sebagai landasan hukum bagi usaha kecil. 

Presiden RI menandatangi penerbitan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UUUMKM). Dengan berlakunya UUUMKM 2008, maka UUUK 

1995 dinyatakan tidak berlaku.7

Adapun alasan diundangkannya Undang-Undang UMKM 

2008 yaitu  sebagai berikut:8

a. BahwamasyarakatadildanmakmurberdasarkanPancasila 

dan UUD NRI Tahun 1945 harus diwujudkan melalui 

pembangunan perekonomian nasional berdasarkan 

demokrasi ekonomi.

b. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik negara kita  Nomor 

XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka 

Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

perludiberdayakansebagaibagianintegralekonomi rakyat 

yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis 

untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

c. Bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah 

sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diselenggarakan 

secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan 

melelui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian 

kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan 

pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu 

meningkatkankedudukan, perandanpotensi usahamikro, 

kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan

ekonomi,pemerataandanpeningkatanpendapatanrakyat, 

penciptaanlapangankerja,danpengentasankemiskinan.

d. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan 

perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang￾Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang 

hanyamengaturusahakecilperludiganti,agarusahamikro 

kecil dan menengah di negara kita  dapat memperoleh 

jaminan kepastian dan keadilanusaha.

KeberadaanUMKMdalamkegiatanduniausahadewasa 

ini semakin penting perannya. Bagaimana membina agar UMKM 

mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam suatu 

peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. 

Melalui peraturan perundang-undangan ini, maka keberadaan 

UMKM sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya ditengah 

komunitas bisnis semakin eksis dalam arti landasan hukum 

keberadaanpelakuusahaUMKMtelahadapayunghukumnya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan 

usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan 

memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada 

masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataandan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, danberperandalam mewujudkanstabilitasnasional. 

Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu  salah satu 

pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh 

kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan 

pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan 

yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa 

mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik 

Negara.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta 

kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam 

perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu 

dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, 

dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan 

berkesinambungan.

Pemberdayaan yaitu  upayayang dilakukan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara 

sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan 

usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga 

mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh 

dan mandiri.10

Upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM diperlukan 

kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat 

maupundaerahdi satupihaksertaduniausahadanmasyarakat 

di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam 

pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya 

juga lewatpembentukan peraturanperundang-undanganyang 

berpihak pada UMKM.

B. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP 

MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam 

rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat 

yangmempunyaikedudukan,peran,danpotensistrategisuntuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makinseimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah 

pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1999dankarenakeadaanperkembanganyangsemakindinamis 

dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian 

UMKM yaitu  sebagai berikut11:

1) Usaha Mikro yaitu  usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhikriteriaUsahaMikrosebagaimanadiaturdalam 

Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil yaitu  usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukanmerupakananakperusahaanataubukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

MenengahatauUsahaBesaryangmemenuhikriteriaUsaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah 

perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar 

grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin 

industrimakanandanminuman, industri meubelkayudan 

rotan,industrialat-alat rumahtangga,industripakaianjadi 

dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan 

perikanan; Koperasi berskala kecil.

3) Usaha Menengah yaitu  usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukanoleh orang peroranganatau 

badanusaha yang bukanmerupakananakperusahaanatau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagianbaiklangsungmaupuntidaklangsungdenganUsaha 

KecilatauUsahaBesardenganjumlahkekayaanbersihatau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang￾Undang ini.

4) Usaha Besar yaitu  usaha ekonomi produktif yang 

dilakukanolehbadanusahadenganjumlahkekayaanbersih 

atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 

Menengah, yang meliputi usahanasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatan ekonomi dinegara kita .

5) Dunia Usaha yaitu  Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha 

Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan 

ekonomi dinegara kita  dan berdomisili dinegara kita .

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat 

diklasifikasikan menjadi 4 kelompokyaitu12:

1) Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan 

sebagaikesempatankerjauntukmencarinafkah,yanglebih 

umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya yaitu  

pedagang kaki lima.

2) Micro Enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat 

pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3) Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima 

pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4) Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki 

jiwa kewirausahaan dan akan melakukan tranformasi 

menjadi Usaha Besar (UB).

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) yaitu unitusahaproduktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua 

sektor ekonomi. Pada prinsinya, pembedaan antara usaha mikro 

(UMI) usaha kecil (UKA) usaha menengah (UM) dan usaha besar 

(UB) pada umumnya disarankan pada nilai aset awal (tidak 

termasuktanahdanbangunan),omset rata-rataper tahun,atau 

jumlah pekerja tetap, Namun demikian, definisi UMKM 

berdasarkan tiga alat alat ukur ini berbeda menurut Negara. 

Olehkarenaitumemangsulitmembandingkanpentingnyaatau 

peran UMKM antar Negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam 

membedakansebuahUMIdari sebuahUK,atausebuahUK dari 

sebuah UM, dan yang terakhir ini dari sebuah UB. Namun 

demikian, secara umum, sebuah UMI mengerjakaan 5 (lima) 

atau kurang pekerja tetap; walaupun banyak usaha dari 

kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang di 

dalam literatur sering disebut self-employment. Adapun sebuah 

UKM (usaha kecil menengah) bisa berkisar antara kurang dari 

100 pekerja, misalnya dinegara kita  ke 300 pekerja, misalnya di 

China. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang 

sudahmenggunakannilaiasettetap(tidaktermasukgedungdan 

tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di 

banyak Negara lainnya di Asia, misalnya, definisi UMKM berbeda 

antar sektor, seperti di Thailand,India, danChina, atau bahkan 

berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah.

Di negara kita , definisi UMKM diatur di dalam Undang￾Undang Republik negara kita  Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM, dalam bab 1 (ketentuan umum), Pasal 1 dari Undang￾Undang tersebut dinyatakan bahwa UMI yaitu  usaha produktif 

milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undangtersebut.UKyaitu usahaekonomiproduktif

yangberdirisendiri,yangdilakukanolehorangperoranganatau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukancabangperusahaanyang dimiliki dikuasai, ataumenjadi

bagianbaiklangsung maupuntidak langsung dari UM atau UB

yangmemenuhikriteraUKsebagaimanayangdisebutdidalam

Undang-Undang tersebut. Sedangkan UM yaitu  usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak

langsung dari UMI, UK, atau UB yang memenuhi kriteria UM

sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang tersebut.

Di dalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang 

digunakan untuk mendefinisikan UMKM yaitu  nilai kekayaan

bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan

tempatusaha,atauhasilpenjualantahunan.Dengankriteriaini

menurut Undang-Undang itu, UMI yaitu  unit usaha yang

memilikinilai atau yang paling banyak Rp50juta, ataudengan

hasil jualantahunan paling besar Rp 300 juta; UKdengan nilai

aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp500

juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300

juta hingga maksimum Rp2.500.000.000,00 dan UM yaitu 

perusahaandengannilaikekayaanbersihlebihdariRp500juta

hingga paling banyak Rp 10 miliyar, atau memiliki hasil

penjualan tahunan di atas Rp 2 milyar lima juta sampai paling

tinggi Rp 50 miliyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, 

sejumlah lembaga pemerintah seperti departemen 

perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini juga 

menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk 

membedakan skala usaha antara UMI, UK, UM, dan UB. Misalnya, 

menurut BPS, UMI (atau disektor industri manufatur umum 

disebut industri rumah tangga) yaitu  unit jumlah dengan

usaha pekerja tetap hingga 4 orang: UK antara 5 hingga 19 

pekerja; dan UM dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan 

perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk 

dalam kategori UB (lima puluh miliyar rupiah):”

C. Kriteria UMKM

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini 

perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait 

dengan Badan usaha13 yang menjadi jati diri dari pelaku 

usaha.14 Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan 

rumusan tentang:

1. Usaha Mikro yaitu  usaha produktif milik orang perorangan 

dan/ataubadanusahaperoranganyangmemenuhikriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini 

(Pasal 1 butir 1).

2. Usaha Kecil yaitu  usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukanmerupakananakperusahaanataubukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 

bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

MenengahatauUsahaBesaryangmemenuhikriteriaUsaha 

Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 

butir 2)

3. Usaha Menengah yaitu  usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukanoleh orang peroranganatau 

badanusaha yang bukanmerupakananakperusahaanatau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

KecilatauUsahaBesardenganjumlahkekayaanbersihatau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang￾Undang ini (Pasal 1 butir3).

4. Usaha Besar yaitu  usaha ekonomi produktif yang 

dilakukanolehbadanusahadenganjumlahkekayaanbersih 

atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 

Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatan ekonomi dinegara kita  (Pasal 1 butir 4).

Pengertian untuk Usaha Mikro, terminologi yang 

digunakan yaitu  terminologi usaha produktif. Sedangkan 

untuk Usaha Kecil, menengah dan besar digunakan usaha 

ekonomiproduktif.Secarasepintaskelihatannyatidakadayang 

berbeda.Akantetapi,jikadikajilebihmendalam,tampakbahwa 

dicantumkannya istilah ekonomi dalam rumusan di atas 

menunjukkan kegiatan yang dilakukan telah ditata secara baik 

oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, dunia usaha yang 

dijalankan oleh pelaku usaha tersebut mempunyai tata kelola 

usaha yang baik (good corporate governance). Jika dibandingkan 

denganusahamikro.Akantetapi,jikadilihatdarisudutpandang 

“orang” dan “badan” yang menyelenggarakan usaha mikro, 

dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, pembentuk 

undang-undang merasa perlu membuat kriteria jumlah modal 

yang dimiliki oleh pelakuusahaUkuran kriteria usaha yang dipakai dalam hal ini yaitu  

besarnyamodal yang dimiliki.Pasal6Undang-UndangUMKM 

menjelaskan:

(1) Kriteria Usaha Mikro yaitu :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau

b. Memilikihasilpenjualantahunanpalingbanyak 

Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha kecil yaitu :

Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah);

(3) Kriteria Usaha menengah yaitu :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah).15

Dalam Pasal 6 Ayat (4) UU UMKM: “kriteria sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) huruf a, 

huruf b, serta Ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat 

diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur 

dengan Peraturan Presiden. Hal ini berarti dengan 

dicantumkannya klausul tersebut Presiden sebagai kepala 

pemerintahan, lebih leluasa untuk menentukan kriteria UMKM 

dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan 

perekonomian yang ada.”

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan yaitu  

sebagai berikut:

1) Kriteria Usaha Mikro yaitu  sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil yaitu  sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah)

3) Kriteria Usaha Menengah yaitu  sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah).

D. Ciri Khas UMKM

UMKM tidak saja berbeda dengan UB, tetapi di dalam 

kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik 

antara UMI dengan UK dan UM dalam sejumlah aspek yang dapat 

mudahdilihatsehari-haridinegara-negarasedangberkembang 

(NSB), termasuk negara kita . Aspek-aspek itu termasuk orientasi 

pasar,prospekdaripemilikusaha,sifatdarikesempatankerjadi 

dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang 

diterapkandi dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses 

produksi, sumber-sumber dari bahan bahan baku dan modal, 

lokasi tempat usaha, hubungan hubungan eksternal, dan derajat 

dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha (tabel 1.1)

Selain itu, ada perbedaan antara UMI, UK, dan UM dalam 

latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha.

Perbedaan motivasi pengusaha sebenarnya harus dilihat 

sebagaikarakteristikpalingpentinguntukmembedakanantara 

UMKM itu sendiri. Dengan UB, maupun antarsub-kategori di 

dalam kelompok UMKM itu sendiri, sebagian besar pengusaha 

mikrodinegara kita mempunyailatarbelakangekonomi.Alasan 

utama melakukan kegiatan tersebut yaitu  ingin memperoleh 

perbaikan penghasilan, ini menunjukkan bahwa pengusaha 

mikro ingin memperoleh perbaikan penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari hari, disamping 

itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena faktor 

keturunan, yaitu meneruskan usaha keluarga. Terlihat banyak 

faktor keluarga masih dominan dimana jika orang tuanya 

seorang nelayan maka anaknya juga menjadi nelayan dan 

seterusnya .sedangkan alasan ideal pengusaha mikro yaitu  

karena tidak ada kesepakatan untuk berkarir di bidang lain.

Latarbelakang pengusahakecillebihberagamdariUMI, 

walaupunlatar belakang ekonomi juga merupakanalasan yang 

utama, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih 

realitasdenganmelihatprospekusahakedepandengankendala 

modal yang terbatas. Sebagian pengusaha kecil di negara kita  

mempunyai alasan besar berusaha karena adanya peluang 

bisnisdanpangsabesar yang amandanbesar ada juga sejumlah 

pengusaha kecil berusaha dengan alasan pertama karena 

adanya faktor keturunan/warisan dibekali keahlian dan 

membukalapanganbarubagiwargasetempat,walaupunmasih 

ada sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada 

kesempatan di bidang lain dengan berbagai macam alasan, 

misalkanpendidikanformalyangrendah,ataukondisifisikyang 

tidak memungkinkan, hal ini menunjukan bahwa pengusaha 

kecil mempunyai alasan yang lebih baik dari pada UMI.

Adapun latar belakang pengusaha menengah di 

negara kita sebagianbesar samasepertimotivasidaripengusaha 

kecil,yaknimelihatprospekusahakedepanadanyapeluangdan

pangsabesaryangamandanbesar,adasebagianpengusahadari 

kelompok ini yang melakukan usaha karena faktor 

keturunan/warisan mempunyai keahlian atau lainnya. Secara 

umum, dapat dikatakan bahwa motivasi pengusaha dari UK & 

UMlebihberorientasi bisnisdibandingkanpengusahaUMI.

Selain motivasi pengusaha juga ada perbedaan antara 

UMKM dengan UB maupun di dalam kelompok UMKM itu 

sendiri menurut badan ahli hukum jelas semua pengusaha di 

dalam pengusaha UBberbadan hukum, namun tidak demikian 

dengan UMKM; misalnya di negara kita  menurut data BPS, sekitar 

95%dari jumlah UMKM tidak berbadan hukum, di dalam 

kelompok itu sendiri ,lebih banyak UMI yang tidak berbadan 

hukum dibandingkan UK& UM, walaupunperbedaannya tidak 

terlalubesardenganUK, sedangkandari kelompok UMhampir 

semua nya berbadan hukum.fakta ini memberi sesuatu kesan 

bahwa semakin besar skala usaha, semakin besar pengusaha 

yang berbadan hukum.

Ciri khas lainnya yaitu  dalam struktur umur pengusaha. 

Berdasarkan data BPS, struktur umur pengusaha di UMKM 

menurut kelompok umur menunjukkan bahwa lebih dari 

sepertigadarijumlahpengusahaUMKMberusiadiatas45tahun 

danhanyasedikit yangberumurdibawah25tahun, secara rata￾ratapengusahaUMKMberusiadi atas 40tahun.Strukturumur 

pengusaha/pemilik usaha ini mengindikasikan bahwa 

pengusaha UM dan UK cenderung lebih muda dari pada 

pengusahaUM.SalahsatupenyebabnyabisakarenaUMyaitu  

suatu unit usaha yang lebih besar dan juga lebih komplek serta 

memerlukan modal yang lebih banyak dibandingkan UMI dan 

UK, dan usaha seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pada 

umumnya berasosialisasi positif dengan umur. Dugaan lain 

yaitu  bahwa banyak pengusaha UM merintis dari UMI atau UK, 

sehingga pada saat usahanya berkembang dan menjadi UM, 

umurnya juga sudah lebihtua.

Perbedaan antara UMKM dan UB juga bisa dilihat 

menurut status pekerjaan yang tak dibayar. Di UB tidak ada 

pekerjaan yang tidak dibayar, sedangkan di UMKM, banyak 

pekerjaan yang tak dibayar. Di dalam kelompok UMKM itu 

sendiri ada perbedaan, di UMI dan UK jumlah pekerjaan yang 

digajilebihsedikitdibandingkandiUM.Jadi,komposisitenaga 

kerja tidak dibayar memiliki kecenderungan dibandingkan di 

UM. Jadi, komposisi tenaga kerja tidak dibayar memiliki 

kecenderungan berbanding terbalik dengan skala usaha. Artinya 

semakin besar skala usaha maka semakin kecil komposisi 

tenaga kerja tanpa upah, hal ini juga menunjukkan bahwa 

sebagian besar pengusaha mikro terlibat langsung sebagai 

tenagakerjadalammenjalankanusahanya(atauumumdisebut 

self-employment, atau banyak yang melibatkan anggota keluarga 

sebagai tenaga kerja.

Menurut jenis kelamin pekerjaan ,juga ada perbedaan 

antara UB dan UMKM. di UB peran wanita relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan UMKM, walupun ada variasi menurut 

sektor atau subsektor di dalam kelompok UMKM itu sendiri, UMI 

dan UK lebih banyak mengerjakan tenaga kerja wanita 

dibandingkan, struktur tenaga kerja menurut jenis kelamin ini 

erat kaitannya dengan perbedaan dalam jenis usaha antara 

kedua sub-kelompok usaha tersebut .di industrikan manufaktur 

misalnya, di UMI dan UK pada umumnya yaitu  kegiatan 

produksi yang lebih sederhana dibandingkan dikebanyakan UM, 

sepertitekstildanpakaianjadi,makandanminumdankerajinan 

yangterlalumemerlukanfisikdanketerampilantinggi sehingga 

mudahbagiwanitauntukmelakukannya yangpalingmenyolok 

dalam perbedaan jenis kelamin antara UB dan UMKM yaitu  

menyangkut pengusahanya. Di negara kita , walaupun sekarang 

ini tingkat emansipasi dan pembangunan wanita sudah jauh 

lebih baikdibandingkansebutsaja,50tahunlalu,namunhingga 

sekarang pekerjaan formal masih didominasi oleh pria pria diUMKM yang kebanyakan terdapat disektor informal, peran 

wanita pengusaha lebih besar, di dalam kelompok itu sendiri. 

ada perbedaan antara UMI, UK dan UM, di UM tingkat partisipasi 

wanitasebagaipengusahahanyasedikit,sedangkandiUMIjauh 

lebih banyak dibandingkan di UK. Struktur ini mengindikasikan 

adanya suatu korelasi positif antara tingkat partisipasi wanita 

sebagaipengusahadanskalausaha, yang artinyasemakinbesar 

skala usaha semakin sedikit wanita pengusaha.

PerbedaanantaraUBdanUMKMjugadapatdilihatpada 

tingkat rata-ratapendidikanformalpengusaha.DiUMIjumlah 

pengusaha hanya dengan pendidikan sekolah dasar lebih 

banyak dibandingkan di UK dan UM. Adapun untuk kategori 

pengusahayangtamatsarjana,prosentasinyalebihtinggidiUM 

dibandingkan di UMI dan UK. Struktur pengusaha menurut 

tingkat pendidikan formal ini memberikan kesan adanya suatu 

hubungan positif antara tingkat pendidikan rata-rata pengusaha 

dengan skala usaha semakin besar skala usaha, yang biasanya 

berasosiasi positif dengan tingkat kompleksitas usaha yang 

memerlukanketrampilantinggi danwawasanbisnis yang lebih 

luas, semakinbanyakpengusahadenganpendidikanformal.16

E. Asas - Asas UMKM

1. Asas Kekeluargaan

Yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM 

sebagai bagian dari perekonomian nasional yang 

diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 

untuk kesejahteraan rakyat.

2. Asas Demokrasi Ekonomi

Yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai 

kesatuandaripembangunanperekonomiannasionaluntuk 

kesejahteraan rakyat.

3. Asas Kebersamaan

YaituasasyangmendorongperanseluruhUMKMdandunia 

usaha secara bersama-sama dalam kegiatan untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas Efisiensi Berkeadilan

Yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan 

UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam 

usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, 

dan berdaya asing.

5. Asas Berkelanjutan

Yaitu asas yang yang secara terencana mengupayakan 

berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan 

UMKMyangmembentukperekonomianyang tangguhdan 

mandiri.

6. Asas Berwawasan Lingkungan

Yaituasasyangdilakukandengantetapmemperhatikandan 

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan 

hidup

7. Asas Kemandirian

Yaitu asas yang dilakukan dengan tetap menjaga dan 

mengedepankan potensi,kemampuan, dan kemandirian 

UMKM.

8. Asas KeseimbanganKemajuan

yaitu asaspemberdayaanUMKMyangberupayamenjaga 

keseimbangankemajuanekonomiwilayahdalam kesatuan 

ekonomi nasional.

9. Asas Kesatuan EkonomiNasional

yaitu  asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian 

dari pembangunankesatuan ekonomi nasional

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai 

wadah bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis 

dirancang sedemikian rupa sehingga jati diri wadah ini perlu 

disadariolehsetiapinsanyangterkaitdenganUMKM.Untukitu 

dalam UU UMKM dicantumkan sejumlah asas.17 Pasal 2 UU 

UMKM dijelaskan: “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

berasaskan:

a. a.kekeluargaan;

b. b.demokrasi ekonomi;

c. c.kebersamaan;

d. d.efisiensi berkeadilan’

e. e.berkelanjutan

f. f.berwawasan lingkungan;

g. g.kemandirian;

h. h.keseimbangan kemajuan; dan

i. i.kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan Pasal 2 UU UMKM dijelaskan bahwa:

a. Asas kekeluargaan yaitu  asas yang melandasi upaya 

pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil, danMenengah sebagai 

bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan 

berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan 

kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk 

kesejahteraan seluruh rakyatnegara kita .

b. Asas demokrasi ekonomi yaitu  pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan menengah diselenggarakan sebagai 

kesatuandaripembangunanperekonomiannasionaluntuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat;

c. Asaa kebersamaan yaitu  asas yang mendorong peran 

seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha 

secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat;

d. Asas Efisiensi Berkeadilan yaitu  asas yang mendasari 

pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan 

menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan 

dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, 

kondusif, dan berdaya saing.

e. Asas Berlanjutan yaitu  asas yang secara terencana 

mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk 

perekonomian yang tangguh danmandiri;

f. Asas Berwawasan Lingkungan yaitu  asas pemberdayaan 

UsahaMikro,Kecil, dan menengah yang dilakukan dengan 

tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan 

dan pemeliharaan lingkunganhidup;

g. Asas Kemandirian yaitu  asas pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil,danmenengahyang dilakukandengantetapmenjaga 

mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian 

Usaha Mikro, Kecil, danMenengah.

h. Asas Keseimbangan Kemajuan yaitu  asas pemberdayaan 

UsahaMikro,Kecil,danMenengahyangberupayamenjaga 

keseimbangankemajuan ekonomiwilayahdalamkesatuan 

ekonomi nasional;

i. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional yaitu  asas 

pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan menengahyang

merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi 

nasional.

F. Prinsip-Prinsip UMKM

Menurut BAB II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang UMKM, Prinsip Pemberdayaan UMKM yaitu  

sebagai berikut:

1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaa 

n UMKM untuk berkarya dengan prakarsasendiri

2) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, 

dan berkeadilan.

3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan 

berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.

4) Peningkatan daya saing UMKM.

5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian secara terpadu.

Risiko Bisnis UMKM

Dalam rangka memberikan pembiayaan kepada UMKM, 

bank perlumempertimbangkan beberapa risiko bisnis UMKM, 

seperti30:

a) Belum dimilikinya sistem administrasi keuangan dan 

manajemen yang baik karena belum dipisahkannya 

kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, sehingga 

menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi 

mengenai usaha mereka secaralengkap.

b) Sulitnyamenyusunproposaldanmembuat studikelayakan 

untukmemperolehpinjamanbankmaupunmodalventura.

c) Kendala dalam menyusun perencanaan bisnis karena 

persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.

d) Pelaku UMKM biasanya belum memiliki strategi pemasaran 

produknya

e) Kendala dalam mengakses teknologi. Karena pasar dikuasai 

oleh perusahaan/kelompok bisnis tertentu.

f) Kurang memiliki kemampuan mengikuti selera konsumen 

yang cepat berubah.

g) Kualitas produk dan produktivitas masih rendah.

h) Keterbatasan dalam mendapatkan pasokan bahan baku.

i) Tenaga pengelola dan produksi kurang terampil.

j) Seringkali bisnis UMKM dikelola oleh keluarga dan biasanya 

oneman show, artinya sangat tergantung kepada orang 

tertentu, sehinggakeberlanjutan perusahaan tergantung 

pada figur bukansistem.

k) Bisnis UMKM seringkali masih sederhana dalam mengelola 

keuangannya dan lemah dalam sistem pengendaliannya, 

sehingga rawan terhadap penyelewengan.

l) Pelaku UMKM kesulitan dalam menyediakan agunan yang 

dibutuhkan bank.

m) Pelaku UMKM belum mendaftarkan usahanya sebagai 

badan usaha resmi.

Meskipun demikian, bagi bank yang berminat 

memberikan kredit atau pembiayaan kepada bisnis UMKM, akan 

memperoleh keuntungan karena:

a) Dari sisi risikokemacetanpinjaman,tingkatkemacetannya 

relatif kecil, dikarenakan pelaku UMKM memiliki tingkat 

kepatuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan usaha 

besar.

b) Pemberian kredit kepada nasabah UMKM merupakan 

strategi penyebaranrisiko, karena biasanya nominal kredit

yang diberikan relatif lebih kecil dengan jumlah nasabah 

yang banyak sehingga pemberian kredit tidak 

terkonsentrasi pada satu kelompok atausektorusaha saja.

c) Suku bunga kredit yang cenderung lebih tinggi dari 

tingkat bunga pasar memungkinkan bank-bank 

memperoleh pendapatan bunga yang memadai.

B. Manajemen Risiko BisnisUMKM

Manajemen risiko yaitu  metode yang logis dan 

sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, 

memperlakukan, memantau dan mengkomunikasikan risiko 

yang melekat pada setiap aktifitas, fungsi atau proses dengan 

cara yang memungkinkan perusahaan meminimumkan 

kerugian dan memaksimumkan peluang. Manajemen risiko 

pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses sebagai 

berikut31;

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko atau temu kenali risiko dilakukan untuk 

mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh 

perusahaan, seperti mengidentifikasi kebakaran yang 

terjadi pada bengkel. Caranya yaitu , dengan melakukan 

penelusuran terhadap sebab-sebab yang berpotensi 

menimbulkan risiko sampai terjadinya peristiwa 

tersebut.Sebagai contoh,apakahbangunanbengkelterbuat 

dari bahan yang mudah terbakar atau tidak.

b. Evaluasi dan pengukuran risiko

Tujuan evaluasi risiko yaitu  untuk memahami 

karakteristik risiko dengan lebih baik, sehingga 

memudahkan melakukan pengendalian terhadap risiko. 

Untuk mengukur risiko dapat digunakan pendekatan 

denganmemperkirakankemungkinan(probabilitas)risiko 

dan tingkat konsekuensi risiko.

 Probabilitas risiko

Probabilitas risiko melihat kemungkinan terjadinya 

risiko atau suatu kejadian terburuk terjadi. 

Contohnya, risiko kebakaran pada bengkel dinilai 

dengan probabilitas 60%. Oleh karena dianggap 

angka probabilitas initinggi, maka risiko kebakaran 

perlu diberi perhatianlebih.

 Tingkat keseriusan konsekuensi risiko