umkm 2

 hidup dengan mengutamakan 

tindakan saling tolong menolong di antara sesama manusia 

berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan 

kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan 

kerja sama dengan yang lain. Sikap dasar yang demikian ini 

dikenal sebagai asas koperasi.

Landasan dan asas yang telah dikemukakan di atas 

yaitu  landasan dan asas koperasi yang berlaku secara 

universal. Landasan dan asas koperasi yang demikian itu

terdapat di dalam lingkungan bangsa manapun. Tanpa adanya 

ketiga unsur itu sebagai landasan dan asasnya, koperasi tidak 

mungkin dapat berdiri dengan kokoh. Bab ini bermaksud 

membahas landasan, asas dan tujuan koperasi yang diakui di 

negara kita  saat ini.

Dalam konteks negara kita , sebagaimana telah dikutip 

dalam bab pertama dimuka, pernyataan mengenai tujuan 

koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992. Menurut pasal itu, tujuan koperasi 

negara kita  yaitu  sebagai berikut:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

ikut membangun tatanan perekonomian nasionaldalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur dilandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.

Berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 itu, dapat di saksikan bahwa tujuan koperasi 

negara kita  dalam garis besarnya meliputi 3 (tiga) hal sebagai 

berikut:

1. Untuk memajukan kesejahteraananggotanya

2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan

3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Dengan ketiga tujuan tersebut mudah dimengerti bila 

koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam 

perekonomiannegara kita . Ia tidak hanya merupakan satu￾satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional 

dinyatakansesuai dengansusunanperekonomianyanghendak 

di bangun dinegeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru 

perekonomian nasional.

Sejarahkoperasidimulaipadaawalabad20.Padasaatitu 

kemampuan ekonomi rakyat yang rendah mendorong para 

pengusaha kecil untuk bisa terlepas dari kondisi tersebut. Ide 

koperasidinegara kita diperkenalkanolehPamongPrajaPatihR. 

Aria Wiria Atmadja dari Purwokerto. Pada tahun 1896 ia yang 

mendirikansebuahbankuntukparapegawainegeri.Keinginan 

tersebut muncul dikarenakan penderitaan pegawai yang 

terjerat hutang dengan bunga tinggi. Bank yang dicetus oleh 

Patih Aria meniru koperasi kredit model Jerman. Semangat 

perjuangannya tersebut dilanjutkan oleh De Wolffvan 

Westerrode, seorang asisten residen Belanda. Pada masa 

cutinya, De Wolffvan Westerrode mengunjugi Jerman dan 

memberikan saran perubahan pada bank tersebut (bank yang 

dicetus Patih Aria) menjadi Bank Pertolongan Tabungan. Lalu 

menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Kemudian 

berakhir menjadi koperasi. Meski pun begitu, pembentukan 

koperasi belum dapat terlaksana secara sempurna pada jaman 

penjajahan Belanda pada waktu itu, dikarenakan beberapa hal 

sebagai berikut:

1. Belum adanya instansi pemerintah maupun non pemerintah 

yang memberikan penyuluhan tentang koperasi

2. Belum adanya undang-undang yang mengatur kegiatan 

berkoperasi

3. Pemerintah masih ragu menganjurkan koperasi karena 

khawatir koperasi akan digunakan kaum politik untuk 

tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan.

Dalam perkembangan koperasi, Pemerintah Hindia 

Belanda melakukan diskriminasi dengan mengeluarkan 

peraturan perundangan tentang koperasi bagi golongan 

tertentu. Hal ini mereka lakukan untuk menghalangi gerakan 

koperasiyangmulaimemasyarakat.Landasandasarkoperasidi

negara kita  yaitu  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pada 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1), koperasi 

berkedudukansebagai “sokoguru”perekonomian,danmenjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian 

nasional.Artidari sokoguruyaitu pilar ataupenyanggautama 

atau tulang punggung. Maka maksud dari Pasal 33 Ayat (1) 

tersebut,koperasidifungsikansebagaipilarutamadalamsistem 

perekonomian nasional. Keberadaannya diharapkan dapat 

memberikan banyak peran dalam mewujudkan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat.

Asas yaitu  prinsip atau dasar atau sesuatu yang 

menjadi tumpuan berpikir. Asas-asas koperasi yaitu  suatu 

sistemide yangmenjadidasar atauprinsipataupetunjukuntuk 

membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Pada 

dasarnya asas koperasi yaitu  asas kekeluargaan. “Asas 

kekeluargaan itu yaitu  istilah dari Taman Siswa untuk 

menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal 

padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya 

corak koperasinegara kita .”

Asas-asas Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 terdiri dari:

1. Koperasi merupakan badan usaha (business enterprise). 

Sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba, 

namun tidak difungsikan sebagai tujuan utama dalam 

kegiatan koperasi.

2. Koperasi yaitu  gerakan ekonomi rakyat. Maksudnya, 

seperti moto “dari rakyat untuk rakyat”, dana koperasi 

diperoleh dari rakyat(anggota koperasi) dandikembalikan 

atau disalurkan kembali untuk kepentingan rakyat. Maka 

jelasbahwaselainuntukkepentingananggotanya,koperasi 

didirikanjugauntukkepentinganmenumbuhkembangkan 

ekonomi masyarakat atau rakyatluas.

3. Anggota koperasi yaitu  orang-orang atau badan hukum 

koperasi. Selain orang pribadi, koperasi juga dapat diikuti 

oleh peserta berbentuk suatu badan usaha koperasi yang 

telahmemilikiaktapendirianusahanya(berbadanhukum).

4. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, setiap 

orang anggotakoperasi yangbergabung tidakberdasaratas 

paksaanpihakmanapun.Di samping itu,bagimereka yang 

memiliki kepentingan dalam badan usaha koperasi dapat 

menjadi anggota koperasi tersebut, dan bisa menerima 

manfaat dari padanya.

5. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip 

pengelolaan ini juga dapat diartikan sebagai pengendalian, 

yaitu pengendalian koperasi yang dilakukan oleh anggota 

secara demokratis.

6. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil 

sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. 

Pembagian SHU proporsional sesuai jasa usaha anggota 

koperasi.

7. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

Pemberian imbalan jasa disesuaikan dengan modal atau 

simpanan anggota pada koperasi.

8. Pendidikan perkoperasian. Perlu diberikan pendidikan 

tentang perkoperasianbagi setiap anggotanya agar mereka 

dapat berkembang dan berperan baik dalam koperasi.

9. Kerja sama antar koperasi. Guna pertumbuhan gerakan 

koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan 

menjunjung tinggi martabat manusia, maka perlu adanya 

kerja sama antar badankoperasi-koperasi.

Pengamalan asas-asas tersebut di atas merupakan 

pengamalan asas kekeluargaan. Ada pun asas koperasi terbaru 

yang dikembangkan oleh International Cooperative Alliance

(Federasi koperasi non pemerintah internasional), yang tidak 

jauh berbeda dengan asas-asas di atas, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dansukarela.

2. Pengelolaan yang demokratis.

3. Partisipasi anggota dalam ekonomi.

4. Kebebasan dan otonomi

5. Pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi

Sejak merdeka, terdapat 5 (lima) undang-undang tentang 

koperasi yang pernah diterbitkan di negara kita , yaitu sebagai 

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 tentang

Perkumpulan Koperasi

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang

Perkoperasian

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok￾Pokok Perkoperasian

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang

Perkoperasian

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang

Perkoperasian. (dinyatakan tidak berlaku lagi dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi.)

Undang-undang Nomor 17Tahun2012 telah dibatalkan 

oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa undang￾undang tersebut membawa koperasi ke arah korporasi, 

sehingga menjauh atau melenceng dari apa yang telah digagas 

oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya. Dalam 

perkembangannya, koperasi dapat dikategorikan sebagai 

lembaga pembiayaan. Karena koperasi juga meminjamkan dana 

(pembiayaan) kepada para anggotanya. Sejatinya, koperasi 

diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan

mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Tujuan utama Koperasi negara kita  yaitu  

mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan 

masyarakat pada umumnya. Manfaat yang diterima anggota 

lebih diutamakan dari pada laba. Meskipun demikian harus 

diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini 

dicapaidengankaryadanjasayangdisumbangkanpadamasing￾masing anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 Pasal 3 tujuan koperasi negara kita  yaitu  “koperasi 

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 

danmasyarakatpadaumumnyasertaikutmembanguntatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945”.

Adapun menurut Moch. Hatta, tujuan koperasi bukanlah 

mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani 

kebutuhan dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Tujuan usaha koperasi di antaranya yaitu :

1. Memaksimalkan laba; perusahaan berada dalam kondisi 

ekuilibrium ketika ia memaksimal kan laba yang

didefinisikan sebagai perbedaan antara total cost dan total 

revenue. Keadaan ini sama dengan aturan marginal revenue

= marginal cost. Dalam laba di maksimalkan dengan tingkat

output danharga di pasar.

2. Memaksimalkan output; asumsi perilaku lainnya yaitu  

memaksimalkan output dalam kondisi bahwa tidak akan 

ada kerugian yang diderita oleh koperasi yang terlihat pada 

situasi harga yang diberikan melalui harga output yang 

merupakan harga yang mungkin diberikan koperasi tanpa 

menderita kerugian.

3. Meminimasi rata-rata cost; merupakan tujuan koperasi 

untuk memberikan pelayanan kepada anggota dengan

tingkat harga paling rendah. Hal ini berarti koperasi 

memproduksi output pada rata-rata cost yang minimum.

4. Kompotitif ekuilibrium; koperasi berprilaku seperti 

halnya berada di dalam struktur pasar yang kompotitif. 

Dalam struktur pasar yang ditujukan menunjukkan situasi 

yang ekuivalen akan tercapai jika koperasi menghasilkan 

output. Dalam solusi persaingan koperasi akan 

meningkatkan produksinya sampai pertambahan biaya bagi 

tambahan unit produksinya sama dengan biaya yang 

dibayar anggota.

I. Fungsi, peran, dan prinsip koperasi

Sangat umum dalam literatur koperasi, ditemukan 

pandangan bahwa koperasi memiliki atau harus memiliki 

prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi 

kegiatan koperasi.Serangkaian prinsip yang sering 

dikemukakan yaitu  tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan 

oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh

28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip 

terebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, 

yaitu:

1. Keanggotaan terbuka (openmembership).

2. Satu anggota, satu suara (one member, one vote).

3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal (limited 

return on capital6).

4. Alokasi Sisa Hasil Usaha sebanding dengan transaksi yang 

dilakukan anggota (allocation of surplus in proportion to 

member transactions).

5. Penjual tunai (cashtrading).

6. Menekankan pada unsur pendidikan (stress on education).

7. Netral dalam hal agama dan politik (religius and political 

neutrality).

Bagaimana dapat dibuktikan bahwa ketujuh prinsip 

tersbut dapat memberikan karakteristik bagi suatu organisasi 

seperti koperasi? Cara yang sederhana untuk menjawab 

pertanyaan di atas yaitu  dengan menelaah apa yang akan 

terjadijikasalahsatuprinsipdihilangkan.Menurutkriteriayang 

dipakai, walaupun semua prinsip dihilangkan masih dapat 

memberikankarakteristik bagi suatukoperasimenurutcriteria 

lainnya dimana para pemiliknya identik dengan pengguna 

jasanya sebagai koperasi.

Apa yang dapat diinformasikan oleh prinsi opini 

merupakan pedoman atau norma atau nilai yang sering kali 

memberikan pedoman bagi kegiatanorganisasi yang disebut 

koperasi itu sendiri. Suatu masalah yang mungkin timbul 

daripenggunaanprinsipyangdimaksudkanuntukmemberikan 

karakteristik bagi koperasi yaitu  akan keliru jika beralih pada 

pemikiran esensialistik.

Parapakar, baikpaktisimaupunahli ilmukoperasitelah 

memakai prinsip-prinsip Rochdale maupun prinsip-prinsip 

lainnyauntukmendefinisikankoperasiyangaslidanbagaimana 

cara mengevaluasi kinerja koperasi tersebut. Mereka telah 

menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai atau utama dari 

kebijaksanaannya yang menyangkut manajemen koperasi baik 

secara mikro maupun makro bahkan sering membuat 

prekondisi bagi keberhasilan koperasinyatersebut.

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian negara kita 

2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi negara kita 

3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara negara kita 

4. Memperkokoh perekonomian rakyat negara kita  dengan 

jalan pembinaan koperasi

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi 

kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan 

koperasi sebagai soko-gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi.

Mengenai prinsip dasar koperasi diatur dalam Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa ada 6 (enam) 

prinsipkoperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja 

koperasi sebagai badanusaha dan merupakan ciri khas danjati 

diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. 

Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka. 

Kesukarelaan ini mengandung makna bahwa menjadi 

anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. 

Juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat 

mengundurkan diri dari koperasinya sesuai syarat yang 

ditentukan dalam angaran dasar koperasi. Sedangkan sifat 

terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan koperasi 

tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam 

bentuk apapun.

2. Pengelolaannya dilakukan secara demokrasi. Prinsip ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas 

kehendak dankeputusanpara anggota.Para anggota itulah 

yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara 

adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing￾masing anggota. Artinya pembagian sisa hasil usaha 

kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan 

modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, ketentuan 

ini merupakan perwujudan dari nilai kekeluargaan dan 

keadilan.

4. Pemberianjasa yang terbatas terhadapmodal.Artinya 

modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk 

kemanfaatan anggota dan bukan sekedar untuk mencari 

keuntungan.Olehkarenaitubalasjasaterhadapmodalyang 

diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan semata￾matatidakdidasarkanatasbesarnyamodal yangdiberikan. 

Sedangkanyangdimaksudterbatasyaitu wajardalamarti 

tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

5. Kemandirian. Kemandirian disini mengandung arti dapat 

berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak yang lain yang 

diandasi oleh kepercayaan kepadapertimbangan, 

keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Selain itu 

tergantungpulapadapengertianpaada artikebebasanyang 

bertanggung jawab, otonomi, swadaya dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan 

adanya kehendak untuk mengelola diri sendiri.

6. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar 

koperasi. Prinsip ini merupakan prinsip untuk 

mengembangkan diri koperasi itu sendiri,melalui 

penyelenggara pendidikan perkoperasian dan kerja sama 

anta koperasidalam meningkatkan kemampuan

memperluas wawasananggota,dan memperkuat solidaritas 

dalam mewujudkan tujuan koperasi.7

Ada beberapa prinsip koperasi di antaranya yaitu:

1) Prinsip Munkner

2) Prinsip Rochdale

3) Prinsip Raiffeisen

4) Prinsip Herman Schulze

5) Prinsip ICA(International CooperativeAllience)

6) Prinsip Koperasi negara kita  versi Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1967

7) Prinsip Koperasi negara kita  versi Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 1992

1) Prinsip Munkner

a. Keanggotaan bersifat sukarela

b. Keanggotaan terbuka

c. Pengembangan anggota

d. Identitas sebagai pemilik danpelanggan

e. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara 

demokratis

f. Koperasi sebagai kumpulanorang-orang

g. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi

h. Efisiensi ekonomi dari perusahaankoperasi

i. Perkumpulan dengan sukarela

j. Kebebasandalampengambilankeputusandanpenetapan 

tujuan

k. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil 

ekonomi

l. Pendidikan anggota

2) Prinsip Rochdale

a. Pengawasan secara demokratis

b. Keanggotaan yang terbuka

c. Bunga atas modal dibatasi

d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding 

dengan jasa masing-masing anggota

e. Penjualan sepenuhnya dengantunai

f. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang 

dipalsukan

g. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan 

prinsip-prinsip anggota

h. Netral terhadap politik danagama

3) Prinsip Raiffeisen

a. Swadaya

b. Daerah kerja terbatas

c. SHU untuk cadangan

d. Tanggung jawab anggota tidakterbatas

e. Pengurus bekerja atas dasarkesukarelaan

f. Usaha hanya kepada anggota

g. Keanggotaan atas dasar watak, bukanuang

4) Prinsip Herman Schulze

a. Swadaya

b. Daerah kerja tak terbatas

c. SHUuntuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

d. Tanggung jawab anggota terbatas

e. Pengurus bekerja dengan mendapatimbalan

f. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

5) Prinsip ICA

a. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya 

pembatasan yang dibuat-buat

b. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang 

satu suara

c. Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

d. SHU dibagi 3 (tiga): cadangan, masyarakat, ke anggota 

sesuai dengan jasa masing-masing

e. Semuakoperasi harusmelaksanakan pendidikan secara 

terus menerus

f. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang 

erat, baik di tingkat regional, nasional maupun 

internasional.

6) Prinsip Koperasi negara kita  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1967

a. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap 

warga negara negara kita 

b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai 

pemimpin demokrasi dalamkoperasi

c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing 

anggota

d. Adanya pembatasan bunga atasmodal

e. Mengembangkankesejahteraananggotakhususnyadan 

masyarakat pada umumnya

f. Usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka

g. Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai 

pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

7) Prinsip Koperasi negara kita  versi Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992

;a. Keanggotaan bersifat sukarela danterbuka

b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

c. PembagianSHUdilakukansecaraadilsesuaidenganjasa 

usaha masing-masing anggota

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. Kemandirian

f. Pendidikan perkoperasian

g. Kerjasamaantarkoperasi

Koperasimemilikifungsidanperandiantaranya(Pasal4 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun1992):

1. Membangundanmengembangkanpotensidankemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosialnya;

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia danmasyarakat;

3. Memperkokohperekonomianrakyatsebagaidasarkekuatan 

dan ketahanan perekonomian nasionaldengan koperasi 

sebagai sokogurunya;

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi nasional.

Dengan fungsi dan peran sebagaimana dikemukakan di 

atas koperasi harus melaksanakan prinsip sebagai berikut,

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; Sifat 

kesukarelaan dan terbuka mengandung makna bahwa 

menjadianggotakoperasitidakbolehdipaksakansiapapun. 

Sifatkesukarelaanjugamengandungmaknabahwaseorang

anggota koperasi dapat mengundurkan diri dari 

koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam 

anggaran dasar koperasi. Sementara itu, sifat terbuka 

memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan 

pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi; Prinsip 

demokrasi menunjukan bahwa pengelolaan koperasi 

dilakukanatas kehendakdankeputusanpara anggota.Pasa 

anggota itulah yang memegang dan melaksanakan dalam 

koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan ecara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota; Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota 

dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang 

dimiliki seseorang dalam koperasi,tetapi juga berdasarkan 

pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. 

Ketentuan yang demikian itu merupakan perwujudan dari 

nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 

Modal koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk 

kemanfaatan anggota dan bukan sekedar untuk mencari 

keuntungan. Oleh karena itu,balas jasa terhadap modal yang 

diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak 

didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang 

diberikan. Hal yang dimaksud dengan terbatas yaitu  

wajar,dalamartitidakmelebihi sukubunga yang berlakudi 

pasar.

5. Kemandirian; Kemandirian mengandung pengertian 

dapat berdiri sendiri,tanpa bergantung pada pihak yang 

dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, 

keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam 

kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang 

bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani 

mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri,dan 

kehendak untuk mengelola dirisendiri.

Di samping kelimaprinsipdi atas,untukpengembangan 

dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang 

lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar 

koperasi. Keduanya merupakan prinsip koperasi yang penting 

dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan 

anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan 

tujuan koperasi. Kerja sama yang dimaksud dapat dilakukan 

antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan 

internasional.8

J. Jenis-jenis Koperasi

Dilihat dari bentuk/jenis pelayanan yang diberikan 

kepada anggota atau masyarakat, kita mengenal beberapa 

bentuk dan jenis koperasi,yaitu;

1. Koperasikosumsi, yaitu koperasi yang usahanya fokus pada 

penyaluran kebutuhan barang-barangkonsumsi.

2. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang konsentrasi 

usahanya fokus pada penyediaan barang baku.

3. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan 

pelayananjasa tertentu, semisal bidang transportasi.

Dilihatdaribidangusahadanjenisanggotanya,koperasi 

dapatdikelompokkankedalam4(empat)jeniskoperasi.Bidang 

usahakoperasimencerminkanjenisprodukyangdijualkoperasi 

kepada para anggotanya, sedangkan jenis anggota koperasi 

yaitu  pembagian anggota koperasi berdasarkan alasan 

keikutsertaannya di dalam koperasi tersebut. Berdasarkan

bidangusahainidanjenisanggotanya,menurutPSAKNomor27 

Tahun 2004, koperasi dapat digolongkan ke dalam beberapa 

jenis koperasi.

1. Koperasi Simpan Pinjam; Koperasi kredit atau koperasi 

simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak pada bidang 

pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk 

kemudian dipinjamkan lagi kepada para anggota yang 

memerlukan banuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan 

pinjam yaitu  menyediakan jasa penyimpanan dan 

peminjaman dana kepada anggotakoperasi.

2. Koperasi Konsumen; Koperasi konsumen yaitu  koperasi 

yanganggotanyayaitu parakonsumenakhirataupemakai 

barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen yaitu  

melakukanpembelianbersama.Jenisbarangataujasayang 

dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada 

latar belakang kebutuhan anggota yang dipenuhi 

kebutuhannya. Misalnya koperasi yang mengelola toko 

serba ada, mini market dansebagainya.

3. Koperasi Pemasaran; Koperasi pemasaran yaitu  

koperasi yang para anggotanya yaitu  para produsen atau 

pemilik barangatau penyedia jasa. Koperasi pemasaran 

yaitu  koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu 

anggota memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. 

Jadi, tiap-tiap anggota koperasi menghasilkan barang secara 

individual. Kemudian pemasaran barang-barang yang 

mereka hasilkan dilakukan oleh koperasi. Itu berarti, 

keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan 

produkyang dibuatnya.Tujuanutama koperasi pemasaran 

yaitu  untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan 

mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para 

pedagangperantara dalam memasarkan produk-produk 

yang mereka hasilkan

4. Koperasi Produsen; Koperasi produsen yaitu  koperasi 

yang anggotanyatidakmemilikibadanusahasendiri,tetapi 

bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan 

danmemasarkanbarangataujasa.Kegiatanutamakoperasi 

produsen yaitu  menyediakan, mengoperasikan, dan 

mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama 

koperasi produsen yaitu  menyatukan kemampuan dan 

modalpara anggotanya gunamenghasilkanbarang-barang 

atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka 

kelola dan miliki.9

Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya,tediri

dari:

1. Koperasi Produksi; Koperasi produksi yaitu  sebuah 

koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para 

anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada 

berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi 

produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan 

sejenisnya. Pada koperasi produksi yang membantu usaha 

paraanggotanyabiasanyamemilikitujuanuntukmembantu 

kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. 

Bentuk bantuan yang diberikan juga dapat berupa bantuan 

untuk menjual barang hasil produksi para anggotanya. 

Koperasi akanmenampung seluruh hasil produksi agar para 

anggotanya bisa dengan mudah menjual barang hasil 

usahanya.

2. Koperasi Konsumsi; Koperasi konsumsi yaitu  sebuah 

koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok 

untuk para anggotanya. Harga barang-barang dari koperasi 

umumnyalebihmurahdarihargadipasaran.Sebagaicontoh

koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain 

sebagainya.

3. Koperasi Simpan Pinjam; Koperasi Simpan Pinjam (KSP), 

biasanyajugadikenal sebagai koperasikredit.Sesuaidengan 

namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk 

tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana 

yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para 

anggotanya. Jika dilihat secara sekilas tampak bahwa cara 

kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada 

umumnya. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan 

antara KSP dengan bank konvensional. Beberapa hal yang 

membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank yaitu 

bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dibanding 

denganbank, pembayaranpinjamandapat dilakukansecara 

mengangsur danbunga yang didapatkandarihasilpinjaman 

dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil.

4. Koperasi Serba Usaha; Koperasi Serba Usaha (KSU) yaitu  

jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam 

bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa 

gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi 

atauantarakoperasiproduksidankoperasi simpanpinjam.

Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya, 

terdiri dari:

1. Koperasi Pegawai Negeri; Koperasi jenis ini memiliki 

anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN) sekarang telah berubah nama 

menjadi Koperasi Pegawai Republik negara kita . Koperasi ini 

memiliki tujuan utama utama untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi para anggotanya.Hampir setiap 

instansi pemerintahan di daerah atau pun nasional memiliki 

koperasi pegawai negeri. Selain itu, terkadang setiap

instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi karena ada 

juga departemen-departemen dalam yang membuat 

koperasi sendiri.

2. Koperasi Pasar (Koppas);KoperasiPasar (Koppas)yaitu  

jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang 

pasar. Bentuk koperasi koperasi pasar dapat berupa 

koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal 

bagi para pedagang. Sehingga bisa mengurangi kerugian 

akibat para pedagang berutang kepada para rentenir. 

Meskipunbegitumasihbanyakparapedagangyangterjerat 

pusaran rentenir. Sehingga perlu terus dilakukan upaya 

agar para pedagang tidak terjerat utang dengan para 

rentenir.

3. Koperasi Unit Desa; Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu  

koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat 

pedesaan.Koperasiunitdesabiasanyamelakukankegiatan 

usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang 

berkaitan dengan pertanian atauperikanan.

4. Koperasi Sekolah; Koperasi sekolah biasadapat dengan 

mudah kita temukan di berbagai sekolah mulai dari SD, SMP, 

SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya 

terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah 

sekolah.Pada umumnya koperasi sekolah melakukan 

kegiatan seperti koperasi serba usaha. Jadi selain menjual 

barang-barang kebutuhan sekolah, koperasi juga bisa 

digunakan oleh para siswa dan guru sebagai tempat untuk 

menyimpan uang.

5. Koperasi Pondok Pesantren; Koperasi pondok pesantren 

(Kopontren) yaitu  koperasi yang dikelola oleh pengurus 

pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. 

Kegiatan yang dilakukan Kopontren biasanya menyediakan 

barang-barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab dan 

baju muslim.

Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, terdiri

dari:

1. Koperasi Primer; Koperasi primer yaitu  koperasi yang 

beranggotakan orang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat 

lainnya yaitu  orang-orang yang membentuk koperasi 

tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar 

koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Syaratnya 

yaitu beranggotakanwarganegaranegara kita danmemiliki 

kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Dikarenakan 

koperasi merupakan sebuah badan hukum.Akan tetapi bagi 

pelajardianggapbelumbisamengambiltindakanhukumdan 

membentuk koperasi.

2. Koperasi Sekunder; Koperasi sekunder yaitu  koperasi 

yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau 

beranggotakan koperasi primer.Anggota koperasi sekunder 

yaitu  koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan 

tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih 

efisien.Koperasi sekunder bisa didirikan oleh koperasi 

sejenisataupunberbagaijenisatautingkatankoperasi.Yang 

dimaksuddengantingkatancontohnya yaitu tingkatpusat, 

gabungan, dan induk, dimana penamaan dan jumlah 

tingkatan ini ditentukan sendiri oleh anggota koperasi 

sekunder.

Jenis koperasi berdasarkan fungsinya, terdiri dari:

1. Koperasi Konsumsi; Koperasi konsumsi yaitu  sebuah 

koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang 

kebutuhanuntuk para anggotanya. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya barang-barang tersebut disesuaikan dengan 

jenis anggota dalam koperasitersebut.

2. Koperasi Jasa; Koperasi jasa yaitu  koperasi yang 

melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh 

anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, 

angkutan,danlain-lain.Dimanapemilikseluruhasetusaha 

koperasi dan pengguna layanan jasa yaitu  anggota 

koperasi itu sendiri.

3. Koperasi Produksi; Koperasi produksi melakukan 

kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan 

peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis 

barang tertentu. Selain itu koperasi juga ikut membantu 

menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota 

koperasi.

4. Koperasi Penjualan atau Pemasaran; Koperasi penjualan 

yaitu  koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi 

barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar 

sampai ditangan konsumen. Di sini anggota berperan 

sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada 

operasinya. 10

Jenis-jenis Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, terdiri dari: Koperasi 

secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi 

konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa 

keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan 

sektor usahanya,terdiri dari koperasi simpan pinjam, koperasi 

konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan 

koperasi jasa.

Jenis Koperasi Menurut Status Keanggotannya, terdiri

dari:

1) Koperasi produsen; Koperasi produsenyaitu  koperasi 

yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan 

memiliki rumah tangga usaha.

2) Koperasi konsumen; Koperasi konsumen yaitu  koperasi 

yanganggotanyaparakonsumenakhirataupemakaibarang 

atau jasa yang ditawarkan para pemasok dipasar.11

K. Modal Koperasi

Sumber dana koperasitersebut dijelaskan pada Pasal 41 

Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun

1992.

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman.

a) Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan pokok,

Simpanan wajib, Dana cadangan, Hibah

b) Modal pinjaman dapat berasal dari: Anggota, Koperasi 

lainnya dan/atau anggotanya, Bank dan lembaga 

keuangan lainnya, Penerbitan obligasi dan surat hutang 

lainnya, sumber lain yangsah.

2. Simpanan pokok; Sejumlah uang yang diwajibkan kepada 

anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu 

masuk, besarnya sama untuk semua anggota, tidak dapat 

diambil selama anggota, menanggung kerugian.

3. Simpananwajib;Simpanantertentuyangdiwajibkankepada 

anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu 

tertentu, ikut menanggung kerugian.

4. Simpanan sukarela; Simpanan anggota atas dasar sukarela 

atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan –

peraturan khusus.

Usaha koperasi yaitu  usaha yang berkaitan langsung 

dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan 

kesejahteraan anggota. Dengan perkataan lain, usaha koperasi 

diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun 

kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha 

koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien 

dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan 

mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai 

tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota 

dengantetapmempertimbangkanuntukmemperolehsisahasil 

usaha yang wajar. Oleh karena itu maka koperasi dapat 

berusaha secara luwes baik dihulu maupun kehilir serta 

berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. 12

L. Perangkat Koperasi

Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga 

negara negara kita  yang mampu melakukan tindakan hukum atau 

koperasi yang memenuhi persyaratansebagaimana ditetapkan 

dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Hal ini, 

tentu dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai 

badanhukum.Namun,demikiankhususbagipelajar,siswadan 

atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu 

melakukan tindakan hukum, dapat membentuk koperasi, tetapi 

koperasi tersebut tidak disyahkan sebagai badan hukum. 

Statusnya hanyalah sebagai koperasi tercatat saja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

Pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat 

anggota, pengurus, dan pengawas.

1. Rapat Anggota; Rapat anggota merupakan pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tetapi bukan berarti 

rapat anggota bersifat tak terbatas. Kekuasaan tertinggi 

suatu rapat anggota tetap ada batasnya yaitu prinsip 

koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga misalnya rapat anggota mengambil keputusan 

yang bertentangan dengan prinsip koperasi dan perundang￾undangan yang berlaku maka keputusanitu akangugur.

Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 25 tahun 

1992, rapat anggota menetapkan:

a. Anggaran dasar

b. Kebijaksanaan umum

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan 

pengawasan

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi serta pengesahan laporankeuangan

e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya

f. Pembagian sisa hasil usaha

g. Penggabungan,peleburan, pembagian dan pembubaran 

koperasi

Rapatanggotakoperasiberhakmemintaketerangan 

dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas 

mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota ini diadakan 

sedikitnya sekali dalam setahun.

Rapat anggota koperasi dibedakan 2 (dua) macam, 

yaitu rapat anggota biasa dan rapat anggota luar biasa.

1) Rapat anggota biasa; yaitu  rapat anggota tahunan 

dengan tujuan untuk mengesahkan pertanggung 

jawaban pengurus.Batas waktu penyelenggaraan rapat 

anggota tahunan ini yaitu paling lambat enam bulan 

setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam 

pelaksanaannya diusahakan secepatnya.

2) Rapat anggota luar biasa; yaitu  rapat anggota yang 

diadakan apabila dalam keadaan mengharuskan adanya 

keputusan segerayang wewenangnya ada pada rapat 

anggota. Rapat anggota luar biasa ini dapat diadakan 

atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas 

keputusanpengurusyangpelaksanaannyadiaturdalam 

anggaran dasar. Permintaan rapat anggota luar biasa 

oleh anggota dilakukan karena berbagai alasan, 

terutamaapabilaanggotamenilaibahwapengurustelah 

melakukan kegiatan yang bertentangan dengan 

kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian 

terhadap koperasi. Jika permintaan tersebut telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, 

maka pengurus harus memenuhinya. Rapat anggota luar 

biasa atas keputusan pengurus biasanya dilaksanakan 

untuk kepentingan pengembangankoperasi.

Tugas dan Peran Rapat Anggota dapat dirumuskan 

sebagai berikut:

a. Mengesahkan atau menetapkan penyusunan dan 

perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah 

Tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat

b. Memilih,mengangkat dan memberhentikan anggota 

pengurus dan pengawas

c. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam 

masalah struktur permodalan organisasi dan arah 

kegiatan-kegiatan usahanya

d. Mensyaratkan agar pengurus, manager dankaryawan 

memahami ketentuan dalam anggaran dasar

e. Menetapkanataumengesahkanrencanakerja,rencana 

anggaran pendapatan dan belanja organisasi.

f. Menetapkan sisa hasil usaha

g. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan 

pembubaran organisasi

h. Memberikanpenilaianterhadap pertanggung jawaban 

pengurursmenerima atau menolak

2. Pengurus; Pengurus dalam kopersai mempunyai 

kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan 

koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. 

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi 

dalam rapat anggota. Bagi koperasi yang beranggotakan 

badan-badan hukum koperasi. Masa jabatan pengurus 

paling lama 5 tahun, tentang persyaratan untuk dapat 

dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan 

dalam anggaran dasar.

MenurutPasal30Undang-undangNomor25Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, tugas dan wewenang 

pengurus yaitu  sebagai berikut:

a. Mengelola koperasi dan usahanya

b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan 

rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

c. Menyelenggarakan rapat anggota

d. Mengajukan laporan keuangan dan laporan 

pertanggung jawaban pelaksanaantugas

e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

WewenangPengurus,diantaranyayaitu :mewakili 

kopersai di dalam dan di luar negeri, membutuhkan 

penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam 

anggaran dasar dan melakukan tindakan upaya bagi 

kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan 

tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus, di antaranya 

yaitu :

1. Mengelola organisasi dan usaha koperasi; Sebagai 

pihak yang dipercaya oleh rapat anggota untuk 

mengelola organisasi dan usaha koperasi, pengurus 

koperasi harus berusaha menjalankan semua kebijakan 

dan rencana kerja yang telah disepakati oleh rapat 

anggota.

2. Memelihara buku daftar anggota; Pengurus koperasi 

berkewajiban menyelenggarakan administrasi yang 

teratur dan sistematis mengenai segala hal yang 

berkaitandengankegiatanyangdilakukanolehkoperasi

3. Menyelenggarakan rapat anggota; Berbekal 

pengalaman selama menjadi pengurus, maka para 

pengurus koperasi seharusnya memiliki bekal yang 

cukupuntukmenyelenggarakanrapatanggotakoperasi

4. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan 

keuangan koperasi

5. Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi

3. Pengawas; Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992, keberadaan lembaga pengawas pada struktur 

organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang 

diwajibkan artinya pengawasan pada koperasi padadasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, 

tidak semua koperasi lembaga khusus yang bertugas 

melakukan pengawasan.Pengawasan yaitu  merupakan 

salah satu fungsi dari manajemen. Beberapa buku 

menggunakanistilahpengendalianuntukfungsiini.Dalam 

Undang-undangNomor25Tahun1992pasal29dikatakan: 

Pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan 

yang mungkin yaitu  lebih bijaksana daripada memberi 

hukuman dan peringatan.

Jaditugaspengawas (Pasal39 UNDANG-UNDANG 

No 25 Tahun 1992) Ayat (1), yaitu : 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan 

tertulis tentang hasil pengawasannya. Juga pengawas 

mempunyaiwewenang,Ayat(2)yaitumeneliticatatanyang 

ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan 

yang diperlukan

Fungsi Pengawas, yaitu  sesuai dengan namanya, 

pengawas koperasi pada dasarnya memiliki fungsi sebagai 

berikut: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan koperasi oleh pengurus dan membuat laporan 

tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan 

dan menyampaikannya kepada rapatanggota.

Wewenang Pengawas, di antaranya yaitu  

sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan, pengawas 

memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang 

diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain 

yang dianggap perlu.

Masa Jabatan Pengawas, di antaranya yaitu  

sebagaimana halnya dengan masa jabatan pengurus, masa 

jabatanpengawasdiatur secararincidalamanggarandasar 

koperasi. Dalam praktek, beberapa koperasi mengatur metode penggantian anggota pengawas secara bertahap. 

Tindakan ini pada umumnya didasarkan pada 

pertimbangan untuk menjaga agar di antara anggota 

pengawassenantiasaadaseorangataubeberapaorangyang 

menguasaimasalah–masalah penting yang pernah terjadi 

sebelumnya.

M. Struktur Organisasi Koperasi

Secara basc tidak jauh berbeda dengan konsep struktur 

manajemen modern. Dalam konsep koperasi perangkat tersebut 

minimalterdiri atas3 (tiga) hal yaitu: RapatAnggota, pengurus 

dan pengawas.3 (tiga) aspek tersebut yaitu  satu kesatuan dan 

harus berjalan simultan. Bila digambarkan hubungan kerja antar 

perangkat yaitu  sebagai berikut:

Gambar 14.1. Perangkat organisasi koperasi

Rapat Anggota Koperasi atau RA merupakan forum 

tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik.

Wewenang Rapat Anggota di antaranya yaitu  

menetapkan:AD/ART, kebijakan Umum Organisasi, Manajemen, dan usaha koperasi, memilih, mengangkat, memberhentikan 

pengurus dan pengawas, RGBPK dan RAPBK, pengesahan 

pertanggung jawabanpenguruspengawasdanamalgamasidan 

pembubaran koperasi.

Rapat Anggota dapat berbentuk RAT, RAK dan RALB. 

Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 

setengahjumlahanggotadandisepakatiolehlebihdarisetengah 

anggota yang hadir. RAT yaitu  agenda wajib yang harus 

dilakukanselambat-lambatnya bulanJanuari setiap tahunnya. 

Saatinipenyelenggaraaneventtahunankoperasiinidigunakan 

sebagai parameter sehat tidaknya sebuah koperasi. 

Penyelenggara RAT yaitu  tanggung jawab kepengurusan 

koperasi. RAT yaitu  hak anggota yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan penting.

Beberapa keputusankoperasi yang harus diambil dalam 

Rapat Anggota Tahunan antaralain:

1. Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, 

peraturankhususkoperasidankebijakanstrategiskoperasi

2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan 

pengawas

3. Mengesahkan laporanpertanggung jawabanpengurus dan 

pengawas sebagai tanggung jawab pengelolaan dan 

pengawasan koperasi

4. Menetapkan rencana kerja (RK) dan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi(RAPBK)

5. Mengesahkan ketetapan operasional lainnya yang 

diagendakan

Mempersiapkan Panitia dan Perangkat RAT, dilakukan 

dengan minimal setengah tahun sebelum RAT pengurus sudah 

harus menyelenggarakan rapat pengurus untuk mengangkat 

dan menetapkan panitia serta perangkat Rapat AnggotaTahunan Koperasi. Disamping itu pengurus juga membentuk tim 

penyusunan laporan pertanggung jawaban pengurus serta tim 

penyusun Rencana Kerja Tahunan Koperasi. Baik panitia atau 

tim perumus harus disahkan melalui SK pengurus. Jika 

diperlukan pengurus juga bisa membentuk tim penyusun 

laporan tahunan dengan catatan semua aktivitas penyusunan 

laporan tahunan harus langsung di kontrol oleh pengurus.

Beberapa tim dan perangkat RAT yang harus di 

persiapkan panitia pelaksana, pimpinan sidang sementara dan 

tim notulensi. Panitia pelaksana bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi koperasi, yang paling dasar tentu 

terdapat bidang perlengkapan yang nantinya mempersiapkan 

perangkat sidang dan tempat pelaksanaan. Kemudian bidang 

acara yang akan mempersiapkan dokumen awal seperti 

rancangan tatib dan mempersiapkan dokumen rancangan GBPK, 

RAPBK dan juga laporantahunan.

Tim pra pelaksanaan RAT yang harus dipersiapkan 

yaitu  tim RAPBK (Rencana Anggaran, Pendapatan Dan Belanja 

Koperasi)danRGBPK(RencanaGarisBesarProgramKoperasi) 

dantimpenyusunanlaporantahunan.Jikadiperlukanbisajuga 

dibentuktimadhocuntukmembahasrencanakebijakankhusus 

yang akan di bahas pada Rapat Anggota Tahunan.

Undangan Rapat Anggota Tahunan, dilakukan dengan 

carasetiapanggotaberhakmendapatkanundanganuntukhadir 

pada Rapat Anggota Tahunan. Pelaksanaan RAT sendiri bisa 

bermacam-macam ada yang menggunakan perwakilan atau 

bahkan dilakukan secara online,tetapi yang paling banyak saat 

ini yaitu  seluruh anggota di undang untuk menghadiri RAT 

secara bersama-sama.

PadabeberapakoperasiRATbisadilakukanberhari-hari 

karena semua hal terkait perencanaan dan kebijakan strategis 

dibahas langsung bersama anggota pada RAT, tetapi ada juga 

koperasiyangmemilihmembahasperencanaansecaraterpisahdankemudian pada saat RAThanya mengesahkan saja.Pilihan 

paling ideal yaitu  sebuah kebijakan dibahas langsung dengan 

anggota tetapi jika tidak maka pilihan RAT hanya untuk 

pengesahan saja juga bisa diambil selama tata cara tersebut 

diatur dalam AD/ARTKoperasi.

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, 

dilakukan dengan cara secara umum urutan Acara Rapat 

Anggota Tahunan dalam panduan RAT sederhana ini yaitu  

sebagai berikut:

1. Pembukaan (seremonial).

2. Pembahasan Tatib dipimpin oleh pimpinan sidang 

sementara.

3. Pemilihan Pimpinan sidang tetap yang terdiri dari 3 orang 

dimana masing-masing secara bergantian memimpin sidang

4. Pleno Laporan Tahunan dan pandangan umum anggota.

5. Pleno RAPBK dan GBPK (bisa dipisah sidangnya).

6. Pengesahan SHU.

7. Pemilihan tim formatur pengurus (ketua tim formatur 

yaitu  ketua umumterpilih).

8. Pemilihan tim formatur pengawas (Ketua tim Formatur 

yaitu  Ketua pengawas terpilih).

9. Sidang Lanjutan untuk pengesahan pengurus dan pengawas 

serta pelantikan.

Dokumen yang harus ada dalam setiap sidang yaitu  

daftar hadir sebagai bukti forum anggota, notulen. Setiap 

perkataanyangterucapselamasidangharusdirekamdandibuat 

laporannotulensisecaratertulis.Setelahtimformaturpengurus 

dan pengawas terbentuk maka tim akan menyusun 

kepengurusan dengan jeda waktu sekitar 1 minggu. Apabila 

pengurusdanpengawastelahterbentuksidanglanjutandibuka

dengan agenda persetujuan pengurus dan pengawas terpilih 

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah.

Perangkat berikutnya dalam struktur organisasi koperasi 

yaitu  Pengurus. Pengurus koperasi merupakan pemegang 

kuasa RA untuk mengelola koperasi. Persyaratan calon 

pengurus dicantumkan dalam AD/ART.

Syarat-syaratumumuntukpengurusyaitu mempunyai 

sikap mental yang baik yang dapat dilihat dari perilaku sehari￾hari, mempunyai pengetahuan tentang koperasi dan 

mempunyai waktu untuk mengelola koperasi. Pengurus 

merupakan pimpinan kolektif yang terdiri atas beberapa 

anggota pengurus.

Tugas dan kewajiban pengurus yaitu : pengurus 

bertugas mengelola koperasi sesuai keputusan RAT, untuk 

melaksanakan tugas pengurus berkewajiban, mengajukan 

proker, mengajukan laporan keuangan dan pertanggung 

jawaban tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan 

inventaris, menyelenggarakan administrasi, menyelenggarkan 

RAT. Pada prinsipnya RAT diselenggarakan dan dipimpin oleh 

pengurus tetapi pengurus dapat diserahkan kepada anggota 

pada saat pertanggung jawabanpengurus.

Pengurus berwenang: mewakili koperasi di dalam dan 

diluar koperasi. melakukan tindakan hukum atau upaya lain 

untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi, 

memutuskanpenerimaananggotadanpemberhentiananggota 

sesuai ketentuan AD/ART

Tanggung jawabpengurusyaitu atas segalaupayayang 

berhubungan dengan tugas kewajiban dan wewenangnya.Dalam 

Konteks struktur organisasi koperasi Pertanggung jawaban 

pengurus di RAT mungkintidak diterima karena kelalaian atau 

kesengajaan yang menyebabkan kerugian. Apabila itu terjadi 

pengurus secarakolektifatauperseoranganbertanggung jawab 

kerugiantersebutkecualipengurusdapatmembuktikanbahwa dia tidak lalai dan telah berupaya untuk mencegah perbuatan 

yang merugikan tersebut.Pengawas seperti halnya pengurus 

dipilh oleh Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan 

keputusan RAT. Pada prinsipnya tugas pengawas tidak untuk 

mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang 

dilakukan oleh koperasi sesuai dengan Rapat Anggota. Apabila 

pengawas menemukan penyimpangan maka itu harus 

dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan, 

selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada Rapat 

Anggota.

Pengawas tetapyaitu pengawas yangdipilihpada rapat 

anggota. Tugas, kewajiban dan wewenang pengawas secara 

umum yaitu : untuk melaksanakan tugasnya pengawas 

berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan dan pengelolaan organisasi, dalam rangka 

pelaksanaan tugas pengawas wajib membuat laporan tentang 

hasil kepengawasannya dan merahasiakan hasil laporannya 

kepada pihak ketiga dan meneliti catatan dan fisik yang ada 

dikoperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan

Tidak semua organisasi harus meniru manajemen 

organisasilain,meskipunbergerakpada level danwilayahyang 

sama. Setiap organisasi harus mampu menemukan 

karakteristiknya sendiri. Kemampuan mengelola perbedaan 

yang boleh jadi yaitu  kelebihan itulah yang menyebabkan 

organiasi dapat terus tumbuh dan bersaing dengan 

kelembagaan sejenis atau organisasilain.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi di 

negara kita ternyata tidak sedikit jumlahnya koperasi yang 

terpaksaharusbubar.Banyakkoperasi yangmempunyaimodal 

cukup tetapi selanjutnya merosot ketingkat kehancuran yang 

berakhir dengan pembubaran atau tidak sedikit pula yang 

namanya tetap dantetapitidak berfungsi sama sekali.Kesemua 

ini menurut pengamatan ternyata karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam 

mengelolakoperasidanselainitukarenakurangnyaperanserta 

para anggota.

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan anggota oleh 

para anggota dalam suatu Rapat Anggota. Terdapat suatu 

kekecualian, jika calon-calon yang berasal dari kalangan anggota 

sendiri itu tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk 

memimpin koperasi yang bersangkutan, dalam keadaan 

terpaksa seperti itu dan adanya orang yang bukananggota atau 

belum menjadi anggota yang selalu membantudan 

menunjukkan kemampuannya untuk berperanserta memajukan 

usaha koperasi yang bersangkutandengantulus danjujur serta 

mendapat dukungan dari kebanyakan anggota, maka mereka 

dapat dipilih menjadi anggota pengurus, asalkan jumlah mereka 

itu tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh anggota 

pengurus.

Sehubungan dengan duduknya mereka yang bukan 

anggota koperasi dalam kepengurusan koperasi, maka ketua 

koperasiwajibmemberlakukankebijaksanaansebagaiberikut:

1. Segera mendidik dan membina anggota-anggota koperasi 

yang diperkirakan akan dapat menunjukkan kesanggupan 

dan kemampuannya untuk didudukan dalam kepengurusan 

koperasinya, pembekalan pengetahuan ini harus meliputi 

pengetahuan tentang perkoperasian dan pengetahuan 

praktis bagi pengelolaan bidang-bidang usaha dan 

administrasi perusahaan;

2. Segera setelah mereka berhasil dalam pendidikan dan 

pembinaan tersebut, menggantikan anggota-anggota 

pengurus yang bukan anggota koperasi tadi.

Dengan cara demikian maka kepengurusan koperasi 

dapat diisi seluruhnya oleh anggota-anggota yang murni 

anggota-anggota koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Pasal 

22 Ayat (2) syarat-syarat bagi anggota koperasi untuk dapat 

dipilih sebagai anggota pengurus koperasi, yaitu:

1. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja;

2. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, 

yang umumnya merupakan syarat-syarat tambahan yang 

dirasakanperludipenuhiolehsetiapcalonanggotapengurus 

sebelum dimajukan dalam pemilihan, antara lain:

(1) Percaya pada koperasinya, turut serta dalam 

permodalan, aktif mengambil bagian dalam usaha 

koperasi;

(2) Bersedia menyediakanwaktu untuk menghadiri rapat￾rapat pengurus dan mengambil bagian yang sungguh￾sungguh dalam rapattersebut;

(3) Dapatberkerjasamadengansesama anggotapengurus 

serta berjiwa terbuka terhadap pendapat orang lain;

(4) Senantiasa mempunyai pikiran yang maju untuk 

mengembangkan gagasan atau ide baru yang dapat 

membantu keberhasilannya organisasikoperasi;

(5) Memiliki kemauan berkerja dan belajar guna 

menambahketerampilandalam memimpinkopersi;

(6) Tidakmengharapkanperlakuanistimewaterhadapdiri 

sendiri dari sesama anggota pengurusdan anggota 

koperasi umumnya.

Dalam kepengurusan ini, akan merupakan suatu 

tindakan atau kebijaksanaan yang paling tidak 

dibenarkan kalau:

a. Seorang anggota pengurus memegang jabatan 

rangkap dalam kepengurusan itu, seperti seorang 

anggota pengurus merangkap anggota badan 

pemeriksa dari koperasinya;

b. Seorang anggota pengurus pada waktu yang 

bersamaan menjadi pula pengurus atau direktursuatu perusahaan yang menjalankan usaha yang 

samadenganbidangusahakoperasitersebut,seperti 

seorang Direktur PT Ekspor Produk Rotan menjadi 

anggota pengurus koperasi pengrajin Rotan, dan 

sebagainya.

(7) Kepengurusan koperasi, tindakan dan 

kebijaksanaannya sering pula mempengaruhi atau 

menjadikan orang sehatnya koperasi, yang kalau 

sampai berlarut-larut tentunya menimbulkan masalah￾masalah dalam tubuh koperasi yang bersangkutan, 

seperti antara lain yang sering dijalankan:

a. Pengurus pada umumnya harus dapat memberikan 

garis kebijaksanaan yang jelas, dapat dimengerti, 

serta dapat dilaksanakan, seperti kebijaksanaan 

penjualan, kebijaksanaan keuangan dan sebagainya. 

Di dalam kenyataan dalam koperasi-koperasi masih 

banyak diketahui pengurus yang turut campur 

berkecimpung dengan melaksanakan kebijaksanaan￾kebijaksanaan yang telah digariskannya itu dan 

kegiatan yang demikian akan berakibat pada 

terjadinya ketidakberesan apabila ditinjau dari segi

organisasi karena adanya percampuran kegiatan 

yang tumpang tindih antara yang dijalankan peletak 

kebijaksanaan (perencana) dengan pelaksana.

b. Didalam koperasi, pimpinanusaha dapatdikatakan 

sebagai orang yang paling menentukan dalam 

berhasil atautidaknya usaha koperasi. Dalam halini 

kenyataan yang masih banyak diketahui yaitu 

peranan yang seharusnya dijalankan dan 

dilaksanakan pimpinan usaha dilakukan pula oleh 

pengurus sehingga terjadi kejumbuhan tugas dan 

tanggungjawab dan akibatnya suasana koperasi akansukar mencapai tingkat kesehatan yang baik, urat 

nadi kelangsungan hidup koperasi yang 

bersangkutan mengalami gangguan.

Demikianlah tentang masalah-masalah yang sering 

timbul dalam koperasi-koperasi yang berkaitan dengan 

kepemimpinan pengurus dan yang sering menjadikan tidak 

sehatnya. Untuk menyehatkan kembali koperasi maka pengurus 

terlebih dahulu harus menyehatkan dirinya, yang dalam hal ini 

dapat ditempuhnya denganjalan:

1. Menaati secara sungguh-sungguh dengan mulus (tanpa 

penyimpangan-penyimpangan) segala ketentuan atau 

kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan sebagaimana 

telah diputuskan rapat anggota.

2. Mentaati secara sungguh-sungguh dengan mulus (tanpa 

penyimpangan-penyimpangan) pembagian tugas 

kepengurusan dan batas-batas tanggung jawabnya yang telah 

digariskan secara terorganisasi dan disepakati dalam rapat 

pengurus.

3. Apabila menjalankan usaha koperasi (misalnya koperasi 

produksi) telah diangkat seorang manajer dengan para 

pembantunyamakapengurustidakperlumelakukancampur 

tangan atau turut berperan dalam manajemennya, kecuali 

dalam hal pengawasannya dan mengambil langkah-langkah 

yang perlu yang berkaitan dengan pengawasannya itu.

Koperasi yang kurang sehat, yang kurang berkembang 

tentunyatidakakanmenarikdi kalanganpara anggotakoperasi 

itusendirimaupundikalanganparaanggotamasyarakat,peran 

serta para anggota menjadi lemah sedang para anggota 

masyarakatakanberpikirduakali sebelummenyatakandirinya 

bergabung dalam koperasi tersebut, padahal anggota-anggota 

itu sangat penting dan berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Bukankah koperasi itu merupakan 

perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan 

tertentu yang sama di kalangan mereka atau secara lebih 

tegasnya lagi koperasi negara kita  yaitu  perkumpulan orang￾orang dan bukan perkumpulan modal.

Kadang-kadangkarenatidaksedikitkoperasiyangbubar 

atautidakberfungsi,atautidaksehat,koperasiyangtumbuhdan 

berkembang denganmulus di tengah masyarakat mendapat pula 

sorotan atau penilaian yang tidak menggembirakan dari 

kalangan masyarakat sehingga koperasi kurang mendapatkan 

anggota. Sekali lagi perlu diulangi bahwa anggota koperasi 

sangat penting dan berarti bagi koperasi. Dalam keadaan 

demikianmakapengurusharusmampumelakukanpembinaan 

anggota, agar:

1. Para anggota yang telah ada mempunyai rasa memiliki dan 

adanya rasa keikutsertaan dalam tiap kegiatan usaha 

koperasidanadanyarasa-rasayangdemikiandisertaidengan 

keberhasilankoperasimeningkatkankesejahteraan anggota 

maka para anggota akan tertarik pula bergabung suka rela 

dalam koperasi;

2. Para anggota pengurus berada lebih dekat lagi dengan para 

anggotakoperasisehinggadengandemikianmengetahuidan 

mengerti segala aspirasi, gagasan, bahkan saran-saran dari 

para anggota dan demikian dapat dilakukan tindakan dan 

langkah-langkah untuk melancarkan perkembangan 

koperasi;

3. Pengurus mampu meningkatkankeanggotaan, baik kualitas 

maupun kuantitasnya, dengan demikian maka koperasi 

menjadi lebih dalamperkembangannya. 

LandasanStruktur Koperasi di negara kita 

Penerapan koperasi harus memiliki pedoman dalam 

menentukan arah kebijakan yang lebih membawa manfaat 

untuk para anggota koperasi, selain itu dalam pelaksanaan 

kegiatan koperasi harus sesuai dengan landasan-landasan 

koperasi negara kita .

Berikut landasan-landasan struktur koperasi di 

negara kita , yaitu.

1. Landasan Idiil; Pancasila merupakan landasan idiil 

koperasi. Bercermin pada penerapan Pancasila sebagai 

dasar negara yang memberikan pedoman dan sumber 

hukum sehingga memberikan manfaat untuk banyak 

golongan. Koperasi menjadikan hal tersebut sebagai dasar 

untuk menerapkan semua kegiatan koperasi agar sesuai 

dengannilai-nilaidalamsila-silaPancasila,yang tujuannya 

sesuai dengan tujuan dalam undang-undang yaitu 

terwujudnya kesejahteraan sosial.

2. Landasan Konstitusional; Landasan konstitusional atau 

sering disebut dengan landasan struktural dalam koperasi 

negara kita  yaitu  UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. 

Secara detail landasan ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat 

(1)UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan”. Sekilas memang tidak dinyatakan dengan 

jelas jika koperasi merupakan bagian dari salah satu 

penopang dalam struktural perekonomian negara kita .

JikamelihatPasal33UUD1945tersebutdenganlebih 

teliti, disana menyebutkan “asas kekeluargaan”. Asas ini erat 

kaitannya dengan keberadaan koperasi hingga saat ini, karena 

asaskekeluargaanmerupakanasaskoperasinegara kita .Dengan

adanya persamaan asas yang selaras inilah, menjadikan UUD 

1945 Pasal 33 Ayat (1) sebagai landasan konstitusional 

koperasi.

Ekuitaskoperasiterdiridarimodalanggotaberbentuk 

simpananpokok,simpananwajib,simpananlainyangmemiliki 

karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau wajib, 

modal penyertaan,modal sumbangan,cadangan dan sisa hasil 

usaha yang belumdibagi.

O. Landasan Koperasi di negara kita  Menurut Undang￾Undang Nomor 25 Tahun 1992

Landasan Koperasi negara kita  yaitu  pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi 

terhadap pleaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana 

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 

tentang pokok-pokok perkoperasian,koperasi di negara kita  

memiliki landasan sebagai berikut:

1. LandasanIdiil; SesuaidenganBabIIUndang-UndangNomor 

25 Tahun 1992, landasan idiil koperasi negara kita  yaitu  

Pancasia. Penempatan pancasila sebagai landasan koperasi 

negara kita  ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila 

yaitu  pandangan hidup dan ideologi bangsa negara kita . 

Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa negara kita  

dalamberbangsadanbernegara, sertamerupakannilai-nilai 

luhur yang ingin diwujudkan bangsa negara kita  dalam 

kehidupan sehari-hari.

2. Landasan Struktural; Landasan struktural koperasi yaitu  

UUD 1945 sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 Ayat

(1) UUD 1945,perekonomian yang hendak disusun di 

negara kita  yaitu  suatu perekonomian “usaha bersama 

berdasarkan azas kekeluargaan” maksud dari itu yaitu  

koperasi, yang artinya,semangat usaha bersama berdasar

atas azas kekeluargaan itu pada mulanya yaitu  semangat 

koperasi.

Berdasarkan landasan di atas, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 menetapkan azas kekeluargaan sebagai azas 

koperasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 

1945besertapenjelasannyasebagaimanatelahdikemukakandi 

atas.Sejauhbentuk-bentukperusahaanlainnyatidakdibangun 

sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, 

semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara 

koperasi dengan bentuk-bntuk koperasilainnya.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.14

P. Kelebihandan Kelemahan Koperasi

Kelebihan koperasi, di antaranya yaitu :

1. Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan untuk 

anggotanyasaja,tetapiuntukmasyarakatpadaumumnya.

2. Koperasi dapat melakukan berbagai usaha diberbagai 

bidang kehidupan ekonomi rakyat.

3. SisaHasilUsaha(SHU) yangdihasilkankoperasidibagikan 

kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing￾masing anggota.

4. Koperasi dapat membantu membuka lapangan pekerjaan.

5. Koperasimendapatkesempatanusahayangseluas-luasnya 

dari pemerintah.

6. Koperasi mendapat bimbingan dari pemerintah dalam 

rangka mengembangkan koperasi.

Koperasi bersaing dengan organisasi lain dalam hal 

memperolehanggota, modal, pelanggan, dan sebagainya. Jika 

koperasi ingin menarik anggota maka harus menawarkan 

keunggulan khusus atau tambahan yang tidak dapat diberikan 

organisasi lainnya dengan kata lain keunggulan khusus yang 

tidak ditemukan dalam koperasi lainya, dapat diwujudkan 

individu itu jika mereka ingin menjadi anggota koperasi.

Dalam pengertian yang sangat umum dapat dikatakan 

bahwaadaduakondisi yangharusdipenuhiolehsuatukoperasi 

agar menjadi alternatif yang menarik bagi anggota 

prospektifnya.

1. Koperasi harus mampu memberikan (paling tidak) 

keunggulan yang sama dengan alternative non 

koperasi.Koperasi harus berhasil dalam persaingan, koperasi 

harusmemilikikemampuanuntukmemberikankeunggulan 

khusus bagi anggotanya.

2. Sekalipunkoperasimampumenyaingi organisasilaindalam 

kondisi, waktu dan tempat tetapi anggotanya tidak dapat 

berpartisipasi maka dalam keunggulan semacam ini para 

anggota akan kehilangan minat menjadi anggota koperasi 

aktif.

Kelemahan koperasi, di antaranya terdiri dari:

1. Umumnya terdapat keterbatasan sumber daya manusia, 

baik pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan 

tentang koperasi.2. Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam 

pengembangan koperasi.

3. Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk 

bersaing dengan badan usahalain.

4. Modalkoperasi relatifterbatasataukecilbiladibandingkan 

dengan badan usaha lain. Pengurus dan anggota kurang 

memiliki jiwa wirausaha sehingga mengalami kesulitan 

dalam berkembang.

Berdasarkan konsep RBM (Result-Based Management), 

dana bantuan harus dipergunakan sesuai dengan apa yang 

terteradi LFA (Logical Framework Analysis). Bila tersisa, maka 

diprediksi oleh para penyedia dana bahwa kemungkinan 

sebagian program bantuan tidak dipergunakan secara tepat 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang tertera di LFA.

Dalamkaitannyadenganinkopdit, semuaprogramtelah 

dilakukan sesuai muatan di RBM, namun resipien atau penerima 

danaolehinkopditdimintamenanggunglebihbanyakbiayaatas 

dasar swadaya. Ini merupakan SIKAP yang positif dalam konteks 

kerja sama pembangunan internasional, sebab baik institusi 

maupun masyarakat (melalui anggota koperasi) diberdayakan 

sedemikian rupa sehingga mereka harus melihat bantuan itu 

sebagai “utang” yang harus mereka bayar kembali dan bukan 

sebagai bantuan murah cuma-cuma yang hanya 

mengembangkan sikap ketergantungan.

Contohkecilinimenandakanbahwakoperasiyangsudah 

matang, sejatinya tidak lagi membutuhkan “cash grant” untuk 

program kegiatannya.Ini sudah dapat mereka penuhi sendiri. 

Kalaupun ada yang bisa dibantu dari luar, itu lebih banyak 

kemitraan dalam bentuk asistensi atau bimbingan teknis dari 

mitra Koperasi yang sudah lebih maju seperti dari Kanada, 

Australia, Korea, atau Irlandia untuk berbagi pengalaman dan inovasi mereka demi pekembangan koperasi kredit di 

negara kita .

Lembaga bilateral untuk kerja sama pembangunan 

Internasional seperti DFID (Inggris), CIDA(sekarang bernama 

GAC di Kanada), AUSAID, SIDA dan lain-lain, menyadari bahwa 

untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)-yang 

belum lama resmi diadopsi oleh 193 negara anggota PBB-maka 

bantuandanadenganjalurtunggaldaripenyediakepenerimaan 

dana saja tidakcukupdanbahkanbanyakyangkurangberhasil. 

Muncullah konsep yang dinamakan “Blended Finance” (dana 

bercampur) yang melibatkan dana atau modal dari sektor 

swasta, publik, dan filantropis untuk diinvestasikan secara 

bersama ke dalam proyek-proyek pembangunan yang tertuju 

padapencapaianSDGs (SustainableDevelopmentGoals).

Ketepatandanlogis jikakoperasimerupakanmitrakerja 

untuk akselerasi pencapaian masyarakat mandiri melalui 

“Blenden Finance”, yang untuk koperasi cukup mengambil 

bentukbantuanteknisdanalihteknologi,ataujikaperlumelalui 

investasi mitra setara, akan bisa mempercepat pencapaian 

SDGs, utamanya dalam mengentas kemiskinan (sasaran 3). 

Bantuan bilateraltidak lagi perlu memberi dana advokasi dan 

administratif untuk memperdayakan kepelbagai LSM, oleh 

karena itu koperasi sejati seharusnya sudah menanamkan 

kepemilikan lokal atas dasar kemandirian di masyarakat 

setempat. Kemitraan setara sangat Penting, sebab para mitra 

kerja bersepakat untuk mendesain agenda bersama dan tidak 

ada agenda terselubung yang hanya ingin mengedepankan 

kepentingan sepihak.

Dasar-Dasar Kepemilikan Lokal15. Kepemilikan lokal dari 

sudut pandang koperasi berarti kesediaan dan kesetiaan

anggota untuk tetap berada di akar dasar koperasi. Instilah 

“Local Ownership” sudah sejak lama dipakai dalam leksikon 

lembaga pembangunan bilateral dan multilateral, maupun 

ditemukan dalam dokumen-dokumen program pembangunan 

banyaknegarasedangberkembang,namunistilahmemberiarti 

cukup beragam. Dalam arti universal pengertian kepemilikan 

bisa lebihjelas penafsirannya sebab merupakansalah satu nilai 

dasar yang dimuat dalam pernyataan ICA tentang jati diri 

Koperasidimananilai-nilai,definisi,danprinsipperkoperasian 

dimaknai sebagai kesatuan yang terpadu. Kepemilikan secara 

implisit maupun eksplisit tercakup dalam organisasi koperasi, 

yaitu dalam keanggotaannya yang yaitu  dari, oleh dan untuk 

anggota.

Koperasi sejati tumbuh berkembang secara swadaya, 

kepemilikan lokal bukan sekedar dirasakan oleh anggota saja, 

namun juga oleh “Masyarakat Lokal” yang pada umumnya 

menikmati dampak dari kemajuan koperasi di lingkungannya. 

Modelkepemilikanlokaldapatdiuraikansecarasingkatsebagai 

berikut:

1. Kepemilikan lokal merupakan syarat utama serta unsur 

vital bagi pembangunan yang sudah 

berkelanjutan/berkesinambungan.

2. Kepemilikan lokal harus berpijak pada prinsip menolong 

siri sendiri(swadaya).

Kepemilikan lokal bisa lebih diperluas lagi dari tingkat 

kepemilikan koperasi primer (sebagai basisnya), dengan 

membentuk struktur federatif bersama jaring horizontal yang 

ada sehingga demokrasi, keabsahan (legitimacy) dan 

kepercayaan bisa lebih teruji. Kepercayaan (credibility) dan 

keyakinan (trust) merupakan modal kerja yang paling utama 

dalam mengemudikan pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan manusia. Untuk memastikan kebehasilannya, perlu dibuat peraturan yang memadai, swaregulasi, maupun 

sistemsupervisiyangsesuai,sehinggastrukturbisaterpadudan 

dapat bekerja dengan efektif.

Untuk mendefinisikan kepemilikan lokal secara tepat 

tampak masih cukup banyak ruang terbuka untuk diskusi 

bersama, yaitu untuk menampung dan memperdebatkan 

pendapat yang berbeda-beda. Salah satu argumentasi yang 

mengemuka yaitu  bahwa kepemilikan lokal mempunyai arti 

lebih luas dari sekedar keterlibatan dan partisipasi masyarakat 

lokal. Terlebih lagi dalam budaya yang masih paternalistik.

Dari perspektif perkoperasian, masyarakat atau 

kelompok pada dasarnya harus dapat mengembangkan dirinya 

tanoa bantuan dana dari luar asal saja ada iklim kondusif bagi 

masyarakat atau kelompok untuk bisa mengembangkan 

kemampuannyasendiri.Iklimdemikianterciptasebagai akibat 

darikebijakanmakroyangsehat.Asumsiinilahirdarikenyataan 

sejarah, bahwa koperasi yang diprakasai oleh orang-orang dari 

dalam masyarakat sendiri, anggotanya pun dapat 

mengendalikan koperasinya secara baik, dan karena itu juga 

dapatmembangunkepemilikankoperasitanpaperludukungan 

keuangan dari luar. Hal ini memang memerlukan waktu,tetapi 

jikapertumbuhandanpembangunantidakberjalanbersamaan 

dengan langkah dan kemampuan dari masyarakat setempat atau 

kelompok binaan, maka pembangunan biasanya akan berakhir 

dengan kemunduran.

Dari pengalaman, maka dukungan dari luar-apakah itu 

dalam bentuk investasi atau permodalan cenderung dapat 

melumpuhkanusahayangmunculdariprakasapribadimaupun 

kolektif. Itu akan terjadi jika mereka tidak menanamkan nilai 

danprinsiptolongmenolongdirisendiriyangterorganisir,yang 

telah dibangun oleh kelompok pemanfaat itu sendiri (investor 

atau orang-orang koperasi itu sendiri), dan yang umumnya 

memakan waktu lama. Karena itulah sesuai denganpengertiannya, maka bantuan dari luar dalam bentuk apapun 

yang diterima oleh masyarakat atau kelompok penerima 

bantuan, besar kemungkinan mengandung pengaruh yang 

merugikan terhadap kapasitas untuk melaksanakan prinsip 

menolong diri sendiri. Kunci dari kepemilikan lokal yaitu  

bahwaprakarsadanmotivasidatangdarikelompokyangpaling 

berkepentingan/pemanfaat yang ditunjukan dengan 

komitmennya untuk mengembangkan lembaga yang 

berswadaya dengan visi jangka panjangnya. Sekali diprakasai, 

standarnya sudah harus dibangun untuk mengukur 

kelangsunganproyek yangdimilikiolehkelompokpemanfaat.

Pada Intinya, untuk menjamin agar kepemilikan lokal 

bisaterusberlanjut,kelanjutanprogramharusdidasarkanpada 

3 (tiga) pilar berikut meskipun tidak terbatas pada ketiga pilar 

berikut:

1. Program harus ada hubungannya dengan aspek sosial, dengan 

pengaruh konkret terhadap peningkatan kondisi sosial dari 

masyarakat setempat dengan katup pengaman bagi yang 

masih tersisihkan secara sosial.

2.Program harus ada hubungannya dengan aspek ekonomi, 

dengan pengertian bahwa program perlu diarahkan pada 

ekonomilokal,terutamadalambentuk penciptaanlapangan 

kerja yang akan dapat memperkuat usaha swadaya 

masyarakat sebagai “usaha yang efisien dengan ketulusan 

hati”.

3.Program harus ada hubungannya dengan aspek 

kemasyarakatan, yaitu adanya ketersediaan waktu dan 

kesadaran dari mereka yang termasuk dalam kelompok 

pengguna program; Sangat penting bahwa program 

dicetuskandandiagendakanolehmasyarakatlokalitusendiri 

sesuai tradisi dan budaya arif setempat, sehingga mereka 

sendiri yang berperan sebagai penyumbang ekonomi atau 

sebagai pengguna jasa. Dari sudut pandang koperasi, “lokal” berarti koperasi 

primer beserta anggota orang per orangnya, apakah mereka itu 

bertempat tinggal di wilayah pedesaan atau perkotaan, tanpa 

memandang apakahmerekaberbasismasyarakatatau berbasis 

pekerjaan/profesi. Jenis koperasi primer di Asia sangat luas, 

karena kekuatan koperasi primer telah diuji baik dengan 

menggunakan standar “tiga pilar” di atas maupun dilihat dari 

kurunwaktu yang diperlukan untuk membangun koperasi.

Untuk menjamin kepemilikan lokal, program apapun 

pada tingkat mikro harus disusun hanya memperkuat prakasa 

lokal, dan tidak sebaliknya untuk sekedar “menangkap” uluran 

bantuan dari pemerintah ataupun lembaga donor 

nonpemerintah. Untuk mendukungKepemilikanlokal, sebuah 

program harus disusun demi terciptanya lingkungan yang baik 

bagipemberdayaanmasyarakat,yaituagaranggotamasyarakat 

tersebut siap berpartisipasi dengan menyumbangkan sumber 

dayanya dan sekaligus menabungkan uangnya, sehingga 

tercipta kemauan untuk bekerjalebih keras lagi. Bukan 

sebaliknya dimana program disusun untuk memanjakan mereka 

dengan subsidi tersebut-atau dengan pinjaman bergulir dan 

pembiayaan yang berbasis utanglainnya.

Kunci untuk memberdayakan kelembagaan koperasi 

tingkatprimer yaitu pelayanandaridanolehtingkat sekunder 

dibidangPengembanganSDM.PenelitiandanPengembangan, 

Informasi dan Teknologi komunikasi, Reformasi Perundang￾undangan dan Pengaturan dan Pengendalian Likuiditas dan 

Pelayanan Sosial Ekonomi, termasuk kegiatan dan prasarana 

yang dibutuhkan para anggota.

Struktur organisasi puncak koperasi (APEX) harus 

menjadi“penyangga”yangbertanggungjawabuntukmenjamin 

kepemilikan lokal ini. Moral hazard atau bahaya moral sering 

muncul dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu maka

pinjaman apa pun yang berbasis pasar dan didorong oleh 

permintaan harus dinyatakan sebagai “kewajiban/utang” 

bersama dan tidak pernah boleh dialihkan menjadi “aset”.

Hambatan-hambatan yang perlu diperhatikan. Beberapa 

hambatan lain di koperasi tingkat akar rumput yang perlu 

diperhatikan agar Kepemilikan Lokal tidak sampai tergerus:

a) ManajemenProfesional.Manajemen koperasitingkat akar 

rumputdibanyaknegarasedangberkembangmasihsenang 

memanfaatkan tenaga-tenaga sukarela meski sudah mulai 

menjadi besar; Kendatipun dengan maksud baik, kegiatan 

berdasarkan kesurakelaan biasanya lebih mendahulukan 

keluwesan dan kepedulian sosial daripada mengandalkan 

profesionalisme sosial-ekonomi sejati; peranan tenaga 

sukarela demikian cenderung melemahkan akuntabilitas 

dan fungsi pengawasan (check and balance) yang 

dibutuhkan, sehingga meremehkan kemampuan 

manajemen keuangan, termasuk daya serapnya.

b) DayaSaing: produk danjasa koperasitingkat akar rumput, 

meskipun sudah mempunyai kualitas memadai, sering kali 

belummemilikidaya saing dibandingkandenganlembaga￾lembaga bermodal besar;dana promosi dan sumber daya 

masih terbatas untuk mampu melaksanakan kegiatan 

marketing dan penjualan secara modern dan menarik;

c) Strategi Pemasaran: informasi pasar dan sistem 

pengembangan produk pada umumnya masih lemah;

d) Penggunaan Teknologi: Koperasi sering terlambat 

mengadopsi keunggulan sistem teknologi informasi 

terakhir karena belum memiliki dana dan konglomerasi 

sosial-eknomi yang memadai;

e) Jaminan Deposito: jaminan deposito atau dana stabilitas 

belum berhasil dikembangkan secara memadai di banyak 

gerakan koperasi yang berada di negara sedang

berkembang.

f) Perencanaan Usaha: sebagai sebuah lembaga yang harus 

menjalankanbisnisprofesionalberdampaksosial,koperasi 

sering kali belum siap atau sanggup dalam menerapkan 

analisis harga guna meningkatkan daya saing, sehingga 

target pendapatan guna membiayai kebutuhan pokok 

manajemennya tidak bisa tercapai; Keadaan seperti ini 

sering memperlemah dan pada gilirannya membatasi 

kemampuan/kekuatan lembaganya.

g) Kecukupan Modal: sebagai sebuah sistem, banyak gerakan 

koperasi belum berhasil menghimpun modal cukup untuk 

mendukung struktur organisasi di semua tingkat. Dukungan 

keuangan dari tingkat bawah hingga ke tingkat nasional 

cenderung masih sangat terbatas, sehingga menciptakan 

ketergantunganpada pembiayaandari luar.Kalau bantuan 

dariluarmenjadikebiasaansepanjangwaktu,koperasiakan 

semakin lemah daya saingnya.

Memperrkuat Kinerja Sosial: CU (Credit Union) Koperasi. 

Credit Union (CU). Credit berasal dari bahasa Latin, yaitu credere 

yang artinya percaya. Union atau unus berarti kumpulan. 

SehinggaCreditUnionberarti: “Sekumpulanorang-orangyang 

saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu yang bersepakat 

untuk menabungkan uang mereka, sehingga menciptakan modal 

bersama, untuk dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan 

balas jasa yang layak, untuk tujuan produktif dan 

kesejahteraan.”

Sekumpulan orang yang saling percaya: Laki-laki dan 

perempuan yang merasa senasib dan sepenanggungan yang 

akanmenjadipemilik,pelaksana,pengawas,danpenggunajasa 

(nasabah).Dalam suatu ikatan pemersatu: Diikat dan 

dipersatukan oleh suatu kepentingan bersama dalam ruang

lingkuplingkunganmasyarakat, baiklingkungankerja,tempat 

tinggal maupun profesi.

Bersepakat menabungkan uang mereka:Tanpa paksaan 

untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan, sebagai salah 

satu wujud saling percaya dan saling membantu melalui 

pemanfaatan tabungan untuk kemajuan bersama.

Sehingga menciptakan modal bersama: Membentuk 

modal bersama sebagai modal sendiri dari masing-masing 

anggota yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, 

dan simpanan lainnya.

Dipinjamkandi antara sesama mereka: Pinjamanhanya 

diberikan di antara sesama anggota dengan jaminan watak 

peminjam dan kelayakanusahanya.

Dengan balas jasa yang layak: Bunga pinjaman dapat 

memberikan Balas Jasa Simpanan (BJS) sesuai pasar dan mampu 

membiayai operasional organisasi.

Tujuan produktif dan kesejahteraan: Kebutuhan usaha 

meningkatkan penghasilan menjadi prioritas utama pemberian 

pinjaman, kemudian baru diikuti dengan kebutuhan 

kesejahteraan lainnya. Pinjaman tidak diperbolehkan untuk 

usaha yang merusak lingkungan hidup dan atau lingkungan 

sosial.

Credit Union atau Koperasi Kredit (simpan pinjam) biasa 

disingkatCUyaitu sebuahlembagakeuanganyangbergerakdi 

bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh 

anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya 

sendiri.

Selain itu, Credit Union di seluruh dunia melayani 

anggotanya lebih dari sekedar sebuah layanan keuangan dan 

koperasi. Credit Union memberikan kesempatan kepada 

anggotanya untuk memiliki institusi keuangan sendiri dan 

membantu para anggotanya menciptakan peluang untuk 

memulai usaha kecil-kecilan, membangun rumah bagikeluarganya, dan menyekolahkan anak-anak mereka. Di 

sejumlah negara, anggota mendapat info bisnis koperasi, 

menikmati simpan pinjam koperasi dan menjalankan demokrasi 

dalam Credit Union.

Credit Union memiliki 3 (tiga) prinsip utama yaitu:

1) Swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya);

2) Setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota);

3) Pendidikan dan Penyadaran (membangun watak yaitu  

yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi 

pinjaman).

Credit Union memang bersifat demokratis. Selain ada 

kerja sama keuangan di antara anggota, kedudukan semua 

anggota sama (equal). Masing-masing anggota memiliki hak 

yang sama, memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih 

menjadi pengurus. Sebagai perantara keuangan, credit 

union membiayai peminjaman portofolio mereka dengan 

memutar dan membagi simpanan anggota, menciptakan 

berbagai peluang bagi keturunan para anggota.

Credit Union ada untuk melayani anggota dan 

komunitasnya. Credit Union bukan institusi kerja sama yang 

berorientasi pada profit. Tetapi credit union memanfaatkan 

seluruh akses untuk memberi pinjaman kepada para anggota, 

menabung dengan biaya rendah atau menikmati produk-produk 

danlayanan-layananbaru lainnya.Credit Unionterbuka untuk 

semua golongan, termasuk mereka yang miskin. Credit Union itu 

aman. Dia tempat yang nyaman untukmengakses layanan 

keuangan dan koperasi simpan pinjam. Credit Union memberi 

fleksibilitas yang lebih besar kepada anggotanya untuk 

memenuhi kebutuhan individu para anggotanya.

Soal nama, di sejumlah negara, credit union dikenal 

dengan nama atau sebutan yang berbeda, hanya untuk 

mewujudkan ekspresi yang lebih bagus bagi prinsip dasar pelayanan credit union. Di Afghanistan misalnya, credit 

union disebut Islamic Investment and finance cooperatives 

(IIFCs). Tujuannya untuk lebih disesuaikan dengan praktek￾praktek peminjaman (koperasi simpan pinjam) dalam ajaran 

Islam.SedangkandiAfrikadikenaldengansebutansavingsand 

credit cooperative (SACCOs) yang lebih menekankan tabungan 

terlebih dahulu sebelum kreditkoperasi.

Dalampenerapanmisisosialyangberkualitas,darimana 

memulainya tidak lain dengan memulai dengan misi. Misi CU 

Koperasiyangmenjadipanduandalambertindakdanmembuat 

keputusan. Contoh di dalam misi sudah terkandung kinerja 

sosial yang jelas dan terukur. Sayangnya, sebagian besar CU, 

setidaknya sudah terkandung dalam misi sosial, namun sedikit 

sumberdayayangdikerahkanuntukmewujudkanmisitersebut. 

Akibatnyasudahtidakdiketahui apakahmisiini sudahmenjadi 

kenyataan atau belum.

Ada tiga komponen penting dalam renstra ini. Pertama 

yaitu  mengembangkan strategi kinerja sosial. Kedua yaitu  

memantau dan menilai kinerja sosial. Dan ketiga yaitu  

melembagakandan menggunakaninformasi kinerja sosial.

Kinerja sosial mulai dari misi: siapa yang CU Anda ingin 

layani, bagaimana mereka dilayani? Seperti apa dampak 

(outcome)-nya setelah CU Anda melayani mereka? Misi CU 

mengkonfimasikan baik tujuan kinerja sosial maupun strategi 

untuk mencapainya. Sepanjang waktu, SPM (Social Performance 

Management) menilai hubungan antara ketiga hal tersebut-who, 

how, dan what (outcome). Jadi, misi, tujuan kinerja sosial (social 

goal), danstrategi untukmencapainya merupakanfondasi dari 

sistem SPM yang efektif.

Untuk penerapan SPM yang berkualitas, CU harus 

menetapkan Social Performance Objectives dan Performance 

Target yang jelas. Jika social goals yaitu  pernyataan maksud 

(intent) yang luas, maka social performance objectives yaitu 

ukuran spesifik dari social goals tersebut istilah-istilah ini 

dibiarkan dalam bahasa Inggris. Dari situ, dapat menetapkan 

target kinerja yang harus dicapai. Target kinerja mengukur 

socialperformancedanmenjadifondasidarisistemSPMdiCU.

1. Misi:Menyediakanpelayanankeuanganyang bertanggung 

jawab dan berkelanjutan pada para anggota. Lalu untuk 

menurunkan kemiskinan dan meningkatkan standar hidup.

2. Social Goals: Menyediakan pelayanan keuangan yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan dan Melayani para 

anggota dan menurunkan kemiskinan dan meningkatkan 

standar hidup.

3. Social Performance Objectives: Pertama, meminimalkan 

anggota yang ada. Kedua meninggkatkan kepuasan anggota. 

Dan Ketiga mencegah utang berlebihan. Meningkatkan 

penetrasi pasar pada kalangan anggota miskin dan 

tertinggal.

4. Performance Targets: Pertama, anggota keluar kurang dari 

10orangperbulan.Kedua,tingkat kepuasananggota>95%. 

Dan ketiga, setiap anggota yang mengajukan pinjaman 

sudah mengetahui kemampuan mengangsur (mencegah 

utang berlebihan).

Q. Pembubaran Koperasi

Samahalnyadenganperusahaanlainkoperasitentusaja 

akan mengalami pasang surut, kemajuan, kemunduran 

usaha.Dalam hal satu koperasi mengalami pengunduran, 

koperasi yang bersangkutan dapat juga melakukan 

penggabungan dengan koperasi lainnya.

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah 

“amalgamas”, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila 

didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau

efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan 

anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang 

memerlukan pengesahan anggaran dasar atau badan hukum 

baru dilakukan sesuai dngan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang ini.

Tata cara pembubaran koperasi, yaitu dalam hal tidak 

dilakukannya penggabungan,koperasi dapat melkukan 

pembubaran. Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan: 

keputusan rapat angotaatau keputusan pemerintah.

Dikeluarkannya keputusan pemerintah untuk melakukan 

pembubaran terhadap koperasi apabila:

1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersagkutan tidak 

memenuhi undang-undang perkoperasian;

2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertibang umum 

dan/atau kesusilaan;

3. Kelangsungan hidupnya tidak lagi dapat diharapkan.

Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah 

dikeluarkan dalam waktu paling lambat empat bulan terhitung 

sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana 

pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam 

jangka paling lambat dua bulan sejak tanggal penerimaan 

pemberitahuan, koperasi yang bersangkutan berhak melakukan 

keberatan. Keputusan pemerintah mengenai diterima atau 

ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan 

paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan 

keberatan tersebut.

Keputusan pembubaran koperasi oleh rakyat anggota 

diberitahukan oleh kuasa rapat anggota kepada (1) semua 

kreditor;dan (2) pemerintah. Pemberitahuan kepada semua 

kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran 

tersebut berlangsung berdasarkan keputusan pemerintah. 

Dalam pemberitahuan harus disebutkan:

1. Nama dan alamat penyelesai,dan

2. Ketentuanbahwasemuakreditordapatmengajukantagihan 

dalam jangka waktu tiga bulan sesudah tanggal diterimanya 

surat pemberitahuan pembubaran.

Penyelesaian maksudnya yaitu  pemberesan harta 

kekayaan koperasi, termasuk utang piutang yang dalam 

perseroan disebut dengan likuidasi yang dilaksanakan 

likuiditor. Sementara itu, penyelesaian pada koperasi dilakukan 

oleh penyeelsaian.

Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan rapat 

anggota, penyelesaian ditunjuk oleh rapat anggota. Sementara 

itu, untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, 

penyelesai ditunjuk oleh pemerintah. Selama dalam proses 

penyelesaian tersebut, koperasi tersebut tetap ada dengan 

sebutan “koperasi dalam penyelesaian”.

Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa rapat 

anggota dalam hal penyelesai ditunjuk oleh rapat anggota dan 

kepada pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh 

pemerintah. Penyelesai-penyelesai tersebut mempunyai hak, 

wewenang dan kewajiban antara lain:

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama 

“koperasi dalam penyelesaian”;

2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

3. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu 

yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama￾sama;

4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan 

dan arsip koperasi;

5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban 

pembayaran yang didahukukan pembayaran utang lainnya;6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan 

sisa kewajiban koperasi;

7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

8. Membuat berita acarapenyelesaian.

Dalam hal terjadinya pembubaran koperasi. Anggota 

hanya menanggung kerugian sebatas penyimpanan pokok, 

simpan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Dengan telah dilakukannya penyelesaian pemerintah 

mengumumkan pembubaran koperasi dalan Berita Acara 

Negara negara kita . Status badan hukum koperasi pun hapus 

sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut 

dalam Berita Negeri Republik negara kita .

R. Pembinaan Koperasi

Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan 

kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan 

koperasi. Dalam hal ini pemerintah memberikan bimbingan, 

kemudahan, dan perlindungan padakoperasi.

Dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan 

kondisi yang mendorong koperasi pertumbuhan dan 

pemasyarakatan koperasi, pemerintah:

1. Memberikankesempatanusahayang seluas-luasnyakepada 

koperasi;

2. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar 

menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling 

menguntungkanantarakoperasi danbadanusaha lainnya;

4. Membudayakan koperasi dalam masyarakat

Sementara itu, dalam rangka memberikan bimbingan dan 

kemudahan kepada koperasi,pemerintah:

1. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan 

kepentingan ekonomi anggotanya;

2. Mendorong, mengembangkan, dan membantun pelaksanaan 

pendidikan,pelatihan,penyuluhandanpenelitiankoperasi;

3. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh pemodalan 

koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;

4. Membantupengembanganjaringankoperasidankerjasama 

yang saling menguntungkan antarkoperasi;

5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap 

mempertahankan anggaran dasar dan prinsip koperasi;

Dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan 

kepada koperasi, pemerintah dapat menetapkan bidang 

kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi. 

Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang 

telahberhasildiusahakanolehkoperasiuntuktidakdiusahakan 

oleh badan usaha lainnya16

S. Kebijakan PembangunanKoperasi

Selamaerapembangunanjangkapanjangtahappertama 

(PJP I), pembangunan koperasi di negara kita  telah menunjukkan 

hasil-hasil yang cukup memuaskan. Perkembangan koperasi 

menjadi maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam 

masyarakat, serta menjadi badanusaha yang sehat danmampu 

berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan

ekonimi rakyat,dalamupayamewujudkandemokrasi ekonomi 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan 

koperasi yaitu  sebagai berikut:

1. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi 

rakyatdiarahkanagar makinmemiliki kemampuanmenjadi 

badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi 

rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan 

melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan 

manajemen yang lebihprofessional.

3. Peningkatan koperasi didukung melalui pemberian 

kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor 

kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri,danpenciptaaniklimusahayangmendukungdengan 

kemudahan memperoleh permodalan.17

4. Kerjasamaantarkoperasidanantarakoperasi denganusaha 

Negaradanusahaswastasebagaimitrausahadikembangkan 

secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan 

perekonomianberdasarkandemokrasiekonomiyangdijiwai 

semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan 

usaha,dansetiakawanan,sertasalingmendukungdansaling 

menguntungkan.

T. Pola Pembangunan Koperasi

Konsekuensi dari penggunaan ukuran kuantitatif ini 

yaitu  pengembangan koperasi seolah olah mengabaikan

 ukuran-ukuran kualitatif yang tidak kalah penting dalam

efektivitas peranan koperasi terhadap perekonomian Nasional.

Kecenderungan demikian itu tentu tidak lepas dari pola 

umumpembangunankoperasi yaitu  sebagaimanaberikut:

1. Mudah dan potensi dalam negeri perlu dimanfaatkan untuk 

mendorong partisipasi golongan ekonomi lemah dalam 

pembangunan nasional.

2. Koperasi harus dapat memainkan peranan yang lebih besar 

dan nyata dalam sistem ekonomi negara kita .

3. Pengembangan koperasi diperlukan untuk mengurangi 

terjadinya ketimpangan dalam kehidupan masyarakat 

sebagai akibatdaripenguasaanperekonomian nasional oleh 

sebagian kecil masyarakat.

Pola umum pembangunan koperasi sangat dipengaruhi 

oleh adanya berbagai perubahan lingkungan bisnis yang 

kontinyu atau lebih tepat di sebut saja globalisasi. Sehubungan 

denganperubahanini,koperasidituntutterusberkembangdan 

mampu bersaing dalam dunia bisnis secara optimal. Pola 

pembangunankoperasidimasadepanseharusnyaberiorientasi 

pada bisnis murni, supaya mampu bersaing meskipun secara 

ideologis koperasi harus tetap bertahan sebagai wadah 

perjuanganekonomisebagianbesarmasyarakat(fungsisosial).

U. TantanganPengembanganKoperasidiMasaDatang

Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas 

asaskekeluargaandalamhalini yaitu  koperasi,makaperanan 

koperasi dalam pembangunan perekonomian negara kita  yang

tidakmengenaldualisme sebenarnya cukupjelas, yaitu sebagai 

penggalang dan pembangunan kekuatan ekonomi rakyat.18

Perkembangan koperasi dalam bidang kelembagaan 

antaralaindapatdilihatpadapeningkatanjumlahkoperasiserta 

jumlah anggotanya. Dan seiring dengan perkembangan 

kelembagaan sebagaimana yang terjadi, usaha koperasi juga 

turut mengalami peningkatan. Hal itu antara lain dapat dilihat 

berdasarkan beberapa indikator.

Untuk mengatasi permasalahan itu dalam rangka 

mengakselerasi perkembangan koperasi di masa mendatang 

memerlukanperwujudanarahandankebijaksanaan.Langkah￾langkahyang telahdilakukanolehpemerintahsejauhinimasih 

terbatas pada hal-hal sebagaiberikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan, kursus-kursus, latihan 

keterampilandanpenataranbagiberbagaipihakyangterkait 

dengan gerakan koperasi.

2. Melanjutkan pengelolaan serta meningkatkan jumlah dan 

mutu jurusan manajemen koperasi pada sekolah menengah 

atas.

3. Memberikan mata pelajaran manajemen koperasi pada 

sekolah menengah atas kejuruannonkoperasi.

4. Mendorong terbentuknya sekolah menengah ekonomi atas 

koperasi dan akademi koperasi yang dibiayai oleh gerakan 

koperasi sendiri.

5. Membina serta mengembangkan institut koperasinegara kita .

Untuk mendukung dan memantapkan langkah-langkah 

tersebut, maka pengikutsertaan perguruan tinggi umum 

nonkoperasi dalam pengembangan sumber daya manusia 

koperasi, layak di pertimbangkan.

Partisipasi DalamKoperasi

Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang 

buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin 

koperasi bertanggung jawab. Partisipasi anggota sering 

dianggap baik sebagai alat pengembangan maupun sebagai 

tujuan akhir itu sendiri. Beberapa penulis meyakini bahwa 

partisipasi yaitu  kebutuhan dan hak asasi manusia yang 

mendasar.

Masalah-masalah partisipasi, sering terjadi konflik 

kepentingan. Sering kali koperasihanya “korporasi” dalam nama 

saja, sebagai mana dikatakan oleh Uphoff;

1. Fungsi koperasi tidak seperti yang dinilai atau yang 

dimengerti oleh anggota

2. Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusannya 

sulit dimengerti dan dikendalikan (di negara kita , sebuah KUD 

mungkin memiliki selusin lebih unit usaha) kompleksitas 

organisasi terlalu tinggi.

3. Tujuan koperasi, menurut sudut pandang anggota, terlalu 

sempit.

4. Koperasi dijalankan sebagai tanggapan ataskepentingan 

manager atau para pemimpin lainnya, atau sebagai 

tanggapan atas kepentingan arahan dari pemerintah.

5. Koperasi terbuka juga bagi non anggota dan usaha non 

anggota inimungkinjustru akanmenyerapsebagiansumber 

daya koperasi yang penting.

Sebagianorangmungkinberpendapat bahwapartisipasi 

anggota tidak perlu, karena:

1. Kepemimpinan koperasi dapat berpindah secara alami 

menurut/sesuai dengan kepentingan anggota, dan

2. Anggota sebagai pemilik koperasi, bagaimana pun akan 

dapat mengawasi kegiatan koperasi.

W. PengelolaanModal Usaha Koperasi

Modal koperasi terdiri dan dihimpun dari simpanan￾simpanan pokok, wajib, dan sukarela para anggotanya (yang 

dalamhalinidapatditerimapulasimpanansukareladaribukan 

anggota), pinjaman-pinjaman, penyisihanan-penyisihan, hasil 

usaha (termasuk cadangan-cadangan), dan dari sumber-sumber 

lain (Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun1967).Dengandemikiandalamkoperasimodalituterdiri 

atau merupakan modal intern dan modal eksteren yang sma￾sama potensial guna membiayai usaha dan pengembangan 

koperasi. Modal intern berasal dari simpanan-simpananpara 

anggotanya dan sisa hasil usaha yang dikhususkan sebagai 

cadangan, sedang model ekstern berasal dari pinjaman￾pinjaman dan simpanan-simpanan (deposito) dari luar 

keanggotaanyangjumlahnyaakantergantungdarikepercayaan 

yang dapat dipupuk oleh koperasi itu sendiri.Yang penting dan 

perlu diperhatikan oleh pengurus koperasi ialah tentang 

pengelolaan modal yang pendayagunaannyaagar usaha koperasi 

dapat terus berlangsung menjadikannya berkembang.

Modal kerja koperasi merupakan bagian dari kekayaan,

yang telah dianggarkan sedemikian rupa mencukupi 

pembiayaan-pembiayaan usaha agar tujuan usaha dan 

perkembangan koperasidapat tercapai dengan memuaskan. 

Terjadinya pelanggaran disiplin anggaran (seperti pemborosan, 

penggunaan biaya yang tidak sesuai dengan mata 

pembiayaannya, dan lain-lain), yang diketahui yaitu  

dikarenakan kurang mapannya pengelolaan sehinggapengawasan dan pengendalian tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya.

X. Sumber Modal Koperasi

Setiap jenias koperasi dalam bentuk-bentuk koperasi 

konsumsi, koperasi produksi,maupunkoperasi simpanpinjam 

dan koperasi serba usaha, memiliki sumber-sumber modal 

tertentu untuk menggerakkanusaha-usahanya.

1. Koperasi konsumsi menggunakan modal untuk membeli 

barang-barang inventaris dan barang-barang untuk melayani 

kebutuhan/kepentingan anggotanya.

2. Koperasi produksi menggunakan modal untuk pengadaan 

alat-alat produksi, alat-alat pengolah hasil produksi, dan 

pembelian hasil dari paraanggota

3. Koperasi simpan pinjam menggunakan modal untuk membeli 

barang-barang inventaris, pengadaan sarana bagi 

pelaksanaan usahanya itu dan pemberian kredit bagi para 

anggotanya.

Sumbermodalutamabagipelaksanausaha yaituberasal 

dati simpanan-simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Jika 

usahanyaberkembang,dapatditambahdengansisahasilusaha 

yang disisihkan untuk permodalan. Perkembangan usaha 

memerlukan usaha memerlukan modal yang banyak yang 

tentunya sulit atau akan tidak memadai kalau hanya 

mengandalkan dari simpanan-simpanandan sisa hasil usaha 

tadi. Karena itu menurut Pasal Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1967 koperasi dibenarkan untuk mengusahakan