umkm 1

Pengertian PerusahaanPerseorangan

Perusahaan perseorangan atau usaha dagang merupakan 

bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh 

perseorangan dan modalnya berasal dari satu orang.Perusahaan 

perseoranganyaitu salahsatubentukusahayangdimilikioleh 

seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 

semua resiko dan kegiatan perusahaan. Perusahaan 

perseorangan yaitu  usaha yang didirikan oleh seorang 

pengusaha.Perusahaanperseorangan yaitu  perusahaanyang 

dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang 

bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas 

perusahaan. Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan yaitu  suatu bentuk usaha yang 

didirikan, dimiliki, dan dikelola seseorang. Perusahaan 

perseorangan banyak sekali dipakai di negara kita .Bentuk 

perusahaan ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha kecil, atau 

pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha, misalnya 

dalam bentuk toko, restoran, bengkel, dll. Walaupun jumlah 

perusahaan yang ada relatif banyak, tetapi volume penjualan 

masing-masing relatif keciljikadibandingkanperusahaanlain. 

Untuk pendirian perusahaan perseorangan, izin yang dikenakan 

secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan sederhana 

persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. 

Selamainipemerintahtidakmenentukansuatukategorikhusus 

tentang bentuk usaha ini, jadi tidak ada pemisahan secara 

hukum antara perusahaan dan kepentingan pribadi. Semua 

urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi si 

pemilikperusahaan.Jika seseorangmenginginkanmendirikan

perusahaan,denganpilihanjenisusahayangresikoperusahaan 

tidak begitu besar, kapital sendiri dari perusahaan yang 

didirikan tidak membutuhkan terlampau banyak dan apabila 

pengusaha memang ingin mengurus dan memimpin sendiri 

serta ingin menanggung akibat hukum yang mungkin terjadi 

tanpa bantuan orang lain yaitu  pilihan yang tepat jika ingin 

membentukbadanusahaperseorangan.Padamasasekarangini 

pemerintah lebih memperhatikan pengimbangan usaha 

perusahaan-perusahaan kecil sebagai salah satu strategi

pembangunan.

B. CiridanSifat Perusahaan Perseorangan

1. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan.

2. Tanggungjawabtidakterbatasdanbisamelibatkanharta 

pribadi-tidak ada pajak, yang ada yaitu  pungutan dan 

retribusi.

3. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri.

4. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri.

5. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus 

mengorbankan penghasilan yang lebih besar.

6. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur 

hidup - sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan.

C. Jenis Usaha Perusahaan Perseorangan

Jenis-jenis yang umumnya ditemukan dan digolongkan 

dalam perusahaan perseorangan yaitu :

1. Aneka usaha yang termasuk dalam industri rumah tangga

2. Aneka usaha berbentuk toko-toko.

3. Aneka bentuk usaha rumahmakan.

4. Berbagai jenis percetakan dll.

Perusahaan perseorangan yaitu  suatu bentuk badan 

usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang,dimana segala 

resiko ditanggung secara pribadi pula atau perorangan. 

Perusahaanperseorangan merupakan bentukperalihanantara 

bentuk partnership dan padat pula dimungkinkan sebagai one 

mancorporation.Yangmemilikikarakteristiksebagaiberikut:

1. Didirikan dan dimiliki oleh 1 (satu) orang. Pendiri yaitu  

Warga Negara negara kita .

2. Perusahaan perorangan dapat didirikan tanpa Akta Pendirian 

ataudenganAktaPendirianyangdibuatdihadapanNotaris.

3. Segala resikodari perusahaaninitermasuk kerugiandengan 

pihak ketiga yang harus ditanggung sendiri oleh pemiliknya 

termasuk dengan harta pribadinya.

4. Begitujugadengankeuntungandariusahainisemuamenjadi 

milik pribadi.

5. Harta kekayaan perusahaan ini tidak terpisahkan dengan 

harta pribadi pemiliknya.

6. Biasanya usahanya ini berbentuk Toko, PD atau UD.

7. Perusahaan ini dipimpin dan dikelola oleh 1 (satu) orang.

8. Pemilik perusahaan mudah untuk menambah atau 

mengurangi modal.

9. Banyak digunakan untuk kegiatan usaha Perdagangan atau 

jasa bengkel/perbaikan/services.

E. SumberModal Perusahaan Perorangan

Sumber modal Perusahaan Perorangan yaitu  dari 

pemilikataudapatpulamenggunakanmodalpinjaman.Contoh 

PerusahaanPeroranganyaitu  toko pakaian,tokomakanan.

F. Kelebihan Dari Perusahaan Perseorangan

Kelebihannya antara lain yaitu :

1. Pendiri sekaligus pemilik bebas mengontrol perusahaan.

2. Seluruh keuntungan/laba yang diperoleh menjadi hak 

pemilik.

3. Tidak memerlukan kebijaksanaan dalam pembagian laba

4. Pendirian dan pembubarannyamudah.

5. Aktivitas relative sedikit dan sederhana sehingga 

organisasinya relative mudah.

6. Biaya organisasi rendah.

7. Kerahasiaan akan terjamin, terutama yang berhubungan 

dengan laporan keuangan atau permasalahaan perusahaan.

Berikut ini yaitu  kelebihan-kelebihan perusahaan 

perseorangan, antara lain: relatif mudah mendirikan dan 

membubarkannya, tidak ditentukan besarnya modal, tidak perlu 

berbadan hukum, biaya operasionalnya rendah, aktivitasnya 

relatif sedikit dan sederhana, manajemennya fleksibel, rahasia 

perusahaan terjamin dam seluruh keuntungan menjadi hak 

milik si pengusaha sendiri

1. Adapun kendala dalam perusahaan perseorangan, antara 

lain: karena modal usahaya tidak terlalu besar maka jenis 

pekerjaan yang dilakukan terbatas, aset pribadi sulit 

dibedakan dengan aset perusahaan, perusahaan agak sulit 

berkembang karena idenya hanya tergantung pada orang 

yang bersangkutan,pengelolaantergantung sipengusaha.

2. Kelangsungan perusahaan kurangterjamin.

3. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas pada kekayaan 

perusahaan.

4. Ketika pengusahanya meninggalkan dunia atau tidak dapat 

aktif maka kegiatan perusahaan akan terhenti.

G. Kelemahan Dari Perusahaan Perseorangan

Kelemahan dari perusahaan perseorangan di antaranya 

sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Apabila kekayaan 

perusahaan tidak dapat menutup utang perusahaan, maka 

kekayaan pribadi menjadi jaminan untuk menutup 

kekurangan pembayaran utang perusahaan tersebut.

2. Pada umumnya kemampuan investasi terbatas sehingga 

besar atau luas usaha jugaterbatas.

3. Apabila pemilik perusahaan meninggal dunia atau tidak 

dapat aktif untuk waktu yang cukup lama, maka kegiatan 

perusahaan akan terhenti.

4. Kemampuan manajemen yang terbatas.

H. Syarat-SyaratMendirikanPerusahaanPerseorangan

Syarat mendirikan perusahaan perseorangan terkait 

dengan modal, pembukuan, dan kewajiban pajak.

Modal bukan soal besar kecilnya tetapi juga mengenai 

soal sumber dan asal modal tersebut dari mana. Jika modal 

perusahaan perseorangan maka modalnya dari satu orang. 

Setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan wajib 

membuat pembukuannya, yang di dalamnya terdapat:

1. Keadaan kekayaan perusahaan.

2. Segala sesuatu berkenaan dengan kebutuhan perusahaan.

3. Aneka perjanjian kerja.

4. Aneka surat baik yang keluar maupun masuk.

5. Laporan perperiodik.

6. Arsip, dll.

Jenis–jenis pajak yang dibayarkan kepada negara yaitu :

1. Pajak penghasilan;

2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;

3. Pajak penjualan atas barangmewah;

4. Pajak bumi danbangunan;dll.

I. ProsedurMendirikanPerusahaanPerseorangan

Tidak ada peraturan yang khusus mengatur pendirian 

perusahaan perseorangan .namun umumnya prosedur 

mendirikan perusahaan perseorangan hanya memerlukan:

1. Izin permohonan usaha dari dinas perdagangan di wilayah 

setempat (izin usaha). Syarat-syarat untuk mendapatkan 

izin usaha ini antara lain:

a) Fotocopy KTP pemegang sahamperusahaan;

b) Foto copy NPWP;

c) Surat keterangan domisili atauSITU

d) Neraca perusahaan;

e) Materai senilai Rp 6000;

2. Izin permohonan tempat usaha dari pemerintah daerah 

setempat (izin prinsip). Syarat untuk mendapatkan izin 

tempat usaha itu antaralain:

a) Menyerahkanproposalyangberisitentangrencanadan 

uraian lengkap usaha yang akan dikerjakan termasuk 

biaya modal usahanya.

b) mengisi beberapa formulir yang telah disiapkan.

c) menyertakan denah lokasi usaha.

d) fotocopy KTP pengurus perusahaan.

e) fotocopy NPWP.

f) fotocopy bukti surat kepemilikan tanah dan/bangunan.

g) Keunggulan usaha perseorangan.

Proses Pendirian Perusahaan Perseorangan, dengan 

dokumen-dokumenyangdiperlukandi antaranya yaitu :Akta Notaris, AD/ART, SuratKeterangan Domisili, NPWP, SIUP, SITU, 

Hinder Ordonantie (HO) dan TDP. Permasalahan Perusahaan 

Perseorangan Pada umumnya setiap bentuk badan usaha 

memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Baik Perseorangan, CV, 

Firma, PT, dll tidak dapat luput dari permasalan.

Permasalahan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan 

perseorangan, di antaranya yaitu :

1) Kerancuan dalam keuangan. Dalam perusahaan 

perseorangan, pada umumnya harta perusahaandanharta 

pribadi tidak dibedakan atau menjadi satu. Hal ini akan 

menimbulkan kerancuan dalam keuangan perusahaan. 

Pemilik akan mengalami kesulitan dalam membedakan 

antarakeuanganperusahaandengankeuanganpribadinya, 

dampaknya pemilik perusahaan tidak dapat melihat 

perkembangan usahanya, karena pada umumnya untuk 

melihat perkembangan atau kemajuan suatu perusahaan, 

dapat dilihat atau dinilai dari keuangan perusahaan, tentu 

saja apabila suatu perusahaan perseorangan 

menggabungkan keuangan perusahaan dengan keuangan 

pribadi, maka pemilik perusahaan tidak dapat melihat 

sejauhmanausahanyaberkembangdariperiodekeperiode. 

Solusi untuk masalah tersebut yaitu  dengan menerapkan 

manajemen keuangan yang baik dan tidak 

mencampurkannya dengan keuanganpribadi.

2) Keterbatasaninvestasi. Perusahaan perseorangan dikelola 

oleh orang pribadi, dimana pemilik tidak memiliki partner 

dalam pembentukan modal. Masalah yang mungkin 

dihadapiyaitu jikaperusahaanmembutuhkandanalebih, 

sedangkan kemampuan perusahaan untuk mendatangkan 

investasi terbatas sebab koneksi yang dimiliki oleh pemilik 

pun juga terbatas, berbeda dengan badan usaha lain yang 

pemiliknya terdiri dari beberapaorang,maka koneksi yang

mereka miliki pun lebih banyak dibandingkan dengan 

perusahaanperseorangan. Solusiuntukmasalahini yaitu  

sebisa mungkin pemilik perusahaan perseorangan menjalin 

kerja sama dengan banyak pihak, terutama dengan pihak￾pihak yang memiliki potensi untuk berinvestasi.

3) Kehidupan perusahaan bergantung penuh pada pemilik. 

Dalam beberapa kasus, ketika suatu perusahaan 

perseorangan memiliki hutang dan kekayaan yang dimiliki 

perusahaan tidak cukup untuk menutupi hutang tersebut, 

maka pemilik harus dapat menanggungnya dengan 

kekayaannya sendiri, apalagi jika pemilik tidak dapat 

mendatangkan investor untuk usaahanya, maka kekayaan 

pribadinya lah yang menjadi jaminan. Sehingga ketika 

kekayaan pribadi pemilik perusahaan perseorangan 

tersebut telah habis, maka bisa jadi kelangsungan hidup 

perusahaannya pun akan turut berakhir. Selain dalam hal 

kekayaan, kebergantungan kehidupan perusahaan 

perseoranganjugadapatdilihatsaatpemiliktidakdapatlagi 

berperan aktif dalam perusahaannya tersebut, misal 

pemilik mengalami sakit atau meninggal dunia, maka pada 

umumnya kelangsungan hidup perusahaannya akan 

terhambat dan kemudian terancam berhenti. Solusi untuk 

masalah ini yaitu  pemilik harus memiliki seseorang yang 

dapat dipercaya untuk menjadi pewaris apabila terjadi hal￾hal seperti pemilik sakit atau meninggal dunia, maka 

pewaris tersebut dapat menggantikan posisi pemilik untuk 

mengelola perusahaannya.

J. Contoh Usaha PerusahaanPerorangan

Untuk contohnya diambil dari usaha yang dijalankan 

Oleh Bapak Noorman. Profil Usaha: Nama perusahaan: Mandiri

Gas, Pemilik: Noorman, Alamat: Jl. Gg Sejahtera Nomor 99 RT.01 

RW.01 Kelurahan Bogoraya, Kecamatan Sendang jaya Jawa 

Tengah, Nomor Telp: 08156578888, Tanggal pendirian: 9 

Januari 2018 Mandiri Gas bergerak di bidang usaha dagang 

dimana barang yang ditawarkan yaitu  tabung gas 3kg beserta 

isi. Mandiri Gas memperoleh barang dari Agen besar secara 

resmi yaitu PT.Mokhafa.

Susunan transaksi agen PT. Mokhafa - mandiri gas -

pedagang/konsumenMandiriGasyaitu usahadagangdengan 

modal awal sebesar Rp28.000.000 untuk membeli tabung gas 

beserta isi, lalu dititipkan ke warung-warung untuk dijual 

kembali.Modal awal mandiri gas hanya membeli 200 tabung 3 

kg beserta isi, setelah 1 tahun berjalan jumlah tabung pun saat 

ini sudah bertambah hingga 1050 tabung. Untuk pembelian 

tabung kosong untuk awal saat pendirian usaha di hargai Rp 

142.500/tabung ,turunmenjadi Rp 137.500/tabung,turunlagi 

Rp 130.000/tabung, turun jadi Rp 110.000/tabung, turun jadi 

Rp98.000/tabung dan saat ini harganya turun hingga Rp 

75.000/tabungdandijualkepadakonsumen/pedagangdengan 

hargaRp80.000/tabung.untukpembelianisigasdimandirigas 

membelidariagendenganhargaRp12.500/tabunglalumenjual 

kewarungyglokasinyadekatdenganhargaRp13.500danuntuk 

lokasiwarungyangjauhdenganhargaRp14.000.Pembeliangas 

kepada Agen dilakukan setiap hari dengan jumlah 200 tabung, 

tidak bisa lebih karena saat ini setiap agen sudah memiliki net 

atau batasan jumlahnya. Saat ini pun SPBE sedang dibuat baru 

agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik karena 

semenjak pembatasan pasokan jumlah gas permintaan 

konsumen sulit untuk dipenuhi oleh mandiri gas.

Pengertian CV

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap 

atauCV) yaitu  suatu persekutuanyang didirikan oleh seorang 

atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang 

kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan 

perusahaandanbertindaksebagaipemimpin.MenurutPasal19 

KUHD perseroan komanditer yaitu  perseroan menjalankan 

suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau 

beberapa orang pesero yang secara lansung bertanggung jawab 

untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih 

sebagai pelepasan uang pada pihak lain.

CV berada di antara Firma dan Perseroan Terbatas, 

dengan demikian, CV yaitu  perekutuan dengan setoran uang, 

barang, tenaga atau sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk 

olehsatuorangataulebihanggotaaktif yangbertanggungjawab 

secara renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain 

sebagai pelepas uang . Perbedaan PT dan CV yang mendasar 

yaitu  Modalnya. Di dalam Perseroan Komanditer modal 

perusahaan tidak disebutkan di dalam akta pendirian atau 

perubahannya.Terkait hal itu maka para pendiri harus membuat 

kesepakatan tersendiri dan membuat catatan yang terpisah 

mengenai modal yang disetor.

Daripengertiandiatas, sekutudapatdibedakanmenjadi 

dua, yaitu:

1. Sekutuaktif atausekutu Komplementer. yaitu  sekutu 

yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan 

perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan  perusahaandijalankanolehsekutuaktif.Sekutuaktifsering 

jugadisebut sebagai perserokuasa atau persero pengurus.

2. Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer. yaitu  sekutu 

yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika 

perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung 

jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga 

apabila untung, uang yang mereka peroleh terbatas 

tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu 

Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang 

menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya 

menantikanhasilkeuntungandariinbrengyangdimasukan 

itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, 

pengusahaan, maupunkegiatanusaha perusahaan. Sekutu 

ini sering juga disebut sebagai persero diam.

CVatau Comanditairee vennotschaap yaitu  badan usaha 

yangdidirikanolehduaorang ataulebihuntukmencapaitujuan 

bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda – beda di 

antara anggotanya.

CV atau dalam bahasa hukum disebut dengan 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau 

CV).

CV yaitu  suatu persekutuan firma yang didirikan oleh 

satuorang ataubeberapaorang sekutuyangbertanggung jawab 

secara pribadi untuk seluruhnya, dengan satu atau beberapa 

orang sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sehingga dalam 

PersekutuanKomanditerterdapat2(dua)macamsekutu,yaitu:

1. Sekutu kerja atau sekutu Komplementer, yaitu  sekutu 

yang menjadi pengurus Persekutuan, dimana sekuru 

dimaksud bertanggung jawab dalamha kepengurusan, 

pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan (biasa 

disebut Sekutu Aktif); dan2. Sekutu tidak kerja atau sekutu Komanditer, yaitu  tidak 

mengurus Persekutuan dan hanya memberikan inbreng saja, 

dengan kata lain sekutu dimaksud hanya melepas uang dan 

hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng (biasa 

disebut Sekutu Pasif).

Perbedaan tanggung jawab di antara keduanya yaitu ,

(1)SekutuAktifdalammenjalankankegiatanusahaperusahaan 

akanmenanggung kerugianhinggahartakekayaanpribadinya. 

Sedangkan (2) Sekutu Pasif, dikarenakan hanya sebagai pemberi 

modal maka tanggung jawabnya hanya pada modal yang 

diberikankepadaCVdantidakmeliputihartakekayaanpribadi.

B. Tujuan Pendirian CV

Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya, 

salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama 

denganperseroanlainatauberbeda,bersifatkhususatauumum 

sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Namun ada 

beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan 

ketentuan harus berbadan hukum PT. Selain itu tujuan dari 

pendirian CV yaitu  sebagai Badan usaha agar suatu usaha 

memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan 

badan usaha itu sendiri, misalnya “pengadaan barang”, perlu 

suatu sarana melakukan kerja sama, selain itu biasanya juga 

diisyaratkan apabila akan menjalin kerja sama dengan suatu 

instansipemerintahataupihaklainadanyapembentukansuatu 

badan usaha. Contohnya : untuk pengadaan barang di kantor 

atau instansi pemerintah dengan nilai s/d Rp 200 juta, harus 

menggunakan CV atau PT dengan klasifikasi kecil.

C. Jenis-jenis sekutu CV

Dalam badan usaha CV terdapat 3 (tiga) macam sekutu 

komanditer, yakni:

1. Sekutu komanditer diam-diam: persekutuanyang belum 

terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan 

komanditer.

2. Sekutu komanditer terang-terangan; sekutu yang terang￾terangan menyatakan ke pada pihak ketiga bahwa dirinya 

menyatakan sebagai sekutu comanditer kepada pihak 

ketiga.

3. Persekutuan komanditer dengan saham: persekutuan 

komanditer terang-terang yang modalnya berupa saham￾saham.

Di negara kita  terdapat 5 (lima) jenis perkutuan 

komanditer dengan ciri atau karakteristik tersendiri, yaitu :

1. CV Murni, yaitu  jenis persekutuan komanditer yang hanya 

terdapat satu pemilik aktif sementara pihak lain berperan 

sebagai pemilik pasif. Dengan kata lain, pemilik aktif 

bertugas atau bertanggung jawab seorang diri di dalam 

mengurusCVdan berhubungan denganpihak ketiga tanpa 

di dampingi oleh satu pun rekan lain.

2. CV Campuran, yaitu  jenis persekutuan komanditer 

denganbentukfirmayangmembutuhkantambahanmodal. 

Didalam CVCampuran,pemilikaktif danpasif berasaldari 

para pemilik firma yang kemudian menjalankan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing dan dilarang bekerja sama 

atau saling mencampuri tugas dan tanggungan masing￾masing.

3. CV Bersaham, yaitu  jenis persekutuan komanditer yang 

mengeluarkan saham khusus untuk pemilik aktif dan pasif 

dan dipebolehkan mengambil lebih dari satu saham sesuai 

keinginan. Salah satu ciri yang melekat erat pada CV 

bersahamyaitu tidakmudahmenarikkembalimodalyang 

telah di setorkan. Oleh sebab itu, CV bersaham

membebaskan pemilik aktif dan pasif untuk mengambil 

saham yang di keluarkan sesuai keinginan.

4. CV Diam-Diam, yaitu  jenis persekutuan komanditer yang 

memperlihatkan identitas sebagai sebuah rumah firma, 

tetapi tetap dimiliki oleh pemilik aktif dan pasif. Pada CV 

diam-diam,pemilikaktifmenjalankantugasatautanggung 

jawab sebagai penggerak perusahaan. Sementara itu, 

pemilik pasif menjalankan tugas atau tanggung jawab 

sebatas menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kerja 

kepada CV sebagaimana yang telah disanggupi.

5. CV Terang-Terangan, CV Terang-terangan yaitu  jenis 

persekutuan komanditer yang memperlihatkan 

identitasnya dengan nama CV dan bukan sebuah firma. Pada 

umumnya,didalamCVterang-teranganterdapatlebihdari 

satu pemilik yang aktif dan pasif mereka bekerja secara 

berkelompok menjalankan tugas atau tanggung jawab 

masing-masing.

D. Kelebihandan Kekurangan CV

Kelebihan CV antara lain:

1. Prosedur pendiriannya relatifmudah.

2. Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak.

3. Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar.

4. Kemampuan manajemen lebih luas.

5. Manajemen dapat diversifikasikan.

6. Struktur organisasi yang tidak terlau rumit.

7. Kemampuan untuk berkembang lebihbesar.

Adapun kelemahan CV antara lain:

1. Sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas.

2. Kelangsungan hidup perusahaan tidakterjamin.

3. Sulit untuk menarik kembaliinvestasinya.

4. Hutang perusahaan tanggung jawab seluruh sekutu.

Adabeberapaalasanmengapaseseorangmemilihbadan 

usaha CV, di antaranyayaitu:

1. Proses pendirian CV relatif lebih mudah dan cepat 

dibandingkan dengan mendirikan Perseroan Terbatas 

(“PT”);

2. Biaya yang dibutuhkan lebih murah, dimana dalam 

pendirianCVtidak ada ketentuanminimalmodal dasar;

3. Bebas menggunakan nama untuk CV tanpa persetujuan 

terlebih dahulu dari Menteri/Instansi terkait;

4. Anggaran DasarCVhanya membutuhkan pengesahan dari 

PengadilanNegeri dantidak memerlukan pengesahan dari 

Menteri seperti pendirianPT;

5. Salahsatupendiridapathanyamenanamkanmodalnyasaja 

tanpaharusikutterlibatdalampelaksanaankegiatanusaha;

6. Salah satu pendiri berkeinginan memiliki tanggungjawab 

penuh melaksanakan kegiatanusaha;

7. PadakebiasaannyaCVberawaldariusahaperorangan,atau 

usaha keluarga yang ingin berkembang dan memiliki 

legalitas untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha secara 

aman dimata hukum.

8. Dikarenakan CV didirikan atas usaha keluarga, biasanya 

pendiri CVjuga merupakanAnggota keluarga atau kerabat 

terdekat;

9. Jenis kegiatan usaha tidak mengharuskan berbadan hukum 

seperti halnya PT;

10.Dapat membuka rekening perusahaan sekalipun bukan 

badan hukum;

11. Permintaan dari Pihak ketiga atau mitra kerja yang 

menuntut adanya badan usaha. Misalnya, beberapa 

penyelenggara lelang mewajibkan pesertanya berbadan 

usaha;

12.Perubahan anggaran dasar lebih mudah dan tidak perlu 

dilaporkan atau mendapatkanpersetujuanMenteri seperti 

halnya PT;

DireksiCVdapatlebihcepatmengambilsuatukeputusan 

tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS)layaknya PT. Sebagai contoh, dalam 

halCVhendakmenjaminkanasetuntukpengajuanpinjamanke 

lembaga keuangan/Bank.

E. Syarat Mendirikan CV

Beberapa syarat untuk mendirikan sebuah CV:

1. Adanya perjanjian, kesepakatan dari pihak yang akan 

mendirikan CV.

2. Didirikan oleh minimal dua orang.salah satu dari antara 

pendiri tersebut bertugas sebagai penyuplai modal 

sedangkan yang lain menyumbang semua potensi untuk 

mengurus dan mengelola perusahaan.

3. Adanya akta notaris yang berbahasa negara kita .

F. Prosedur Mendirikan CV

Prosedur pendirian CV sama dengan cara mendirikan 

firma, yaitu:

1. Mendaftarkan akta pendirinya kepada panitia firma.

2. Dalam pendaftaran tersebut,para pihak yang termasuk 

dalamkeanggotaanCVmendaftarkanaktapendirianCV.

3. Mengumumkan akta pendirian atau ikhtisar resminya saja.

4. Para pendiri CV wajib mengumumkan ikhtisar resmi akta 

pendirian CV dalam tambahan Berita Negara RI.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, CV diatur 

dalam Pasal 16 s.d. 35 Kitab Undang-Undang HukumDagang

(KUHD) sebagaimana juga proses pendirian firma, dan pada 

prakteknya di negara kita  telah menjadi suatu kebiasaan bahwa 

setiap orang yang hendak mendirikan CV, dibuat dalam Akta 

Notaris (Otentik), dandidaftarkan diKepaniteraanPengadilan 

Negeri yang berwenang, serta kemudian diumumkan dalam 

Tambahan Berita Negara RI. Oleh karena terdapatnya kesamaan 

dalam pendirian tersebut, maka tahap-tahap pendirian CV 

yaitu  sebagai berikut:

1. Mempersiapkan ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV, 

yang meliputi :

a) Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;

b) Penetapan nama CV;

c) Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas 

untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara 

khusus (maksud dantujuan);

d) Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk 

menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;

e) Saat mulai dan berlakunyaCV;

f) Klausula-klausula penting lain yang berkaitan dengan 

pihak ketiga terhadap sekutupendiri;

g) Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;

h) Pembentukankas(uang)dariCVyangkhususdisediakan 

bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong 

berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk 

keseluruhan;

i) Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari 

wewenangnyauntukbertindakatasnamapersekutuan.

2. Mendaftarkan akta pendiriannya kepadaPaniteraPNyang 

berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan 

hanyalah akta pendirian firma / CV atau ihtisar resminya 

saja (Pasal 24 KUHD); Dalam hal ini, CV tersebut

didaftarakan pada tempat kedudukan/wilayah hukum CV, 

dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan 

Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

3. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar 

resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. 

(Pasal 28 KUHD).

Tahapan Keseluruhan Proses Pendirian CV, yaitu:

1. TAHAP 1 : Pembuatan Akta Pendirian CV olehNotaris;

2. TAHAP 2 : SuratKeteranganDomisili Perusahaan(SKDP);

3. TAHAP 3 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. TAHAP 4 : SuratKeteranganTerdaftar SebagaiWajibPajak;

5. TAHAP 5 : Pendaftaran ke PengadilanNegeri;

6. TAHAP 6 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

7. TAHAP 7 : Tanda Daftar Perusahaan(TDP).

Apabila dari pendiri dalam menjalankan usahanya 

berencana untuk ikut serta dalam suatu lelang/ tender yang 

dilakukan oleh instansi pemerintahan atau instansi lainnya, 

maka harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen legalitas 

lainnya, yaitu berupa :

1. Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak;

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV);

4. Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi 

KADIN (jika diperlukan);dan

5. Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, 

sertaSuratIjinUsahaJasaKonstruksi(jikadiperlukan).

Tahapan Proses Pendirian Perseroan Komanditer (CV), 

untuk mendirikan CV sama dengan PT yaitu dibutuhkan minimal 

2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus 

bertindak sebagai Pemilik Perseroan yang terdiri dari Pesero 

Aktif dan Pesero Pasif.

1. Persero Aktif; yaitu  orang yang mempunyai tanggung 

jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan 

sebagai Direktur.

2. Pesero Pasif; yaitu  orang yang mempunyai tanggung jawab 

sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu 

sebagai PeseroKomanditer.

Kerangka Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

1. Pendiri Perseroan; menetapkan nama para pendiri 

perseroan dengan ketentuan: jumlah Pendiri minimal 2 

(dua) orang dan Warga Negara negara kita  dan para pendiri 

juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik 

sebagai Direktur atauKomisaris dan jikaAnggota Direktur 

atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat 

diangkatmenjadiDirekturUtamaatauKomisarisUtama.

2. Nama Perseroan; menetapkan nama dan tempat 

kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha seperti: 

pemakaian nama Perseroan Komanditer tidak diatur oleh 

secara khusus oleh Undang-undang atau Peraturan 

Pemerintah artinya Kesamaan atau Kemiripan nama 

perseroandiperbolehkan.Dankedudukanperseroanharus 

berada di wilayah Republik negara kita  dengan menyebutkan 

nama Kota/Kabupaten sebagai tempat Perseroan 

melakukan kegiatan usahadan sebagai kantor pusat 

perseroan

3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; menetapkan 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha seperti: setiap 

perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha 

yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat 

khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri 

perseroan.Namun, ada beberapa bidangusaha yang hanya 

bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum 

PT,untukmemudahkanandakamimenyediakaninformasi 

mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

Perseroan.

4. Modal Perseroan; di dalam anggaran dasar perseroan 

komanditer (Akta Pendirian) tidak disebutkan besarnya 

jumlah Modal dasar, modal ditempatkan atau modal 

disetor.Penyebutan besarnya modal perseroan dapat 

dicantumkan dalam SIUP (SuratIzin Usaha Perdagangan) 

atau Izin Operasional lainnya.Karena CV yaitu  suatu 

bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang 

dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan 

usaha dengan modal yang terbatas, maka untuk CV tidak 

ditentukan jumlah modal minimalnya. Di dalam anggaran 

dasar perseroan komanditer (Akta Pendirian) juga tidak 

disebutkan besarnya jumlah Modal dasar, modal 

ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besarnya 

modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP (Surat Izin 

Usaha Perdagangan) atau Izin Operasional lainnya. Jadi 

misalnya, seorang pengusaha ingin berusaha di industri 

rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, dll 

dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih 

CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.

5. Pengurus Perseroan; menetapkan siapa saja yang akan

menjadiPengurusPerseroanyaitu;PeseroAktifdanPesero 

Pasif.

Setelah Akta Pendirian selesai dibuat, yang harus 

dilakukan yaitu  melengkapi pendaftaran dan perizinan yang 

harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti; 

Domisili Perusahaan, NPWP, SP-PKP, Pendaftaran ke Pengadilan 

Negeri setempat, SIUP atau IzinUsaha Lainnya dan TDP.

Pengertian Firma

Firma (persekutuan/partnership) yaitu  suatu bentuk 

perusahaan yang didirikan oleh dua orang anggota atau lebih 

yang bekerja sama dan atas nama bersama. Biasanya Firma 

merupakan bentuk perluasan dari usaha perseorangan yang 

memiliki beberapa sifat/karakteristik seperti mutual agency, 

limited life, unlimited liability, ownership of an interest in 

partnership, dan participating in partnership profit.

B. Jenis Usaha PerusahaanFirma

Bentukusahafirmaada2(dua)jenis/bentuk,yaitu:

1. Persekutuan firma dagang, yakni persekutuan firma yang 

kegiatan usaha utamanya yaitu  memproduksi atau 

membeli menjual barang-barang.

2. Persekutuan firma non dagang, yaitu persekutuan firma 

yang menjual jasa misalnya, konsultan bisnis, kantor 

hukum/advokat, akuntan publik, dan lainsebagainya.

C. Prosedur MendirikanFirma

Untukmendirikanfirmaadabeberapasyarat-syaratyang 

harus dipenuhi, yaitu menyangkut modal dan akte pendirian. 

Modal pendirian berasal dari dua orang (sekutu). Sedangkan, 

akta pendirinya harus dibuat di hadapan notaris.

Syarat pendirian firma ,antara lain:

1. Akta pendirian dibuat dihadapannotaris

2. Akta pendirian didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan 

Negeri setempat

3. PendirianfirmadiumumkandalamBeritaNegaraRepublik 

negara kita  (BNRI)

4. Firma berdiri secara resmi setelah didaftarkan ke Berita 

Negara.

Adapun pendirian Firma telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang dengan cukup lengkap, 

terutamadalamPasal22hinggaPasal29KitabUndang-Undang 

HukumDagang.AdapunpendirianFirmadalamPasal22Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, tiap￾tiap persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik, 

akan tetapi ketiadaan akta demikian tidak dapat ditemukan 

untuk merugikan pihak ketiga.

Ada tigaunsurpentingdalamisiPasaldiatas, yangdapat 

diuraikan sebagai berikut:

1. Firma harus didirikan dengan aktaotentik;

2. Firma dapat didirikan tanpa aktaotentik;

3. Akta yang tidak otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Selama akta pendirian belum didaftarkan dan 

diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai 

persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, 

didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua 

sekutuberwenangmenandatangani berbagai suratuntukfirma 

ini sebagaimanadimaksuddidalamPasal29KUHD.Isiikhtisar 

resmi aktapendirianfirmadapatdilihatdiPasal26KUHDyang 

harus memuat sebagai berikut:

1. Nama,namakecil,pekerjaandantempattinggalparasekutu 

firma.

2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah 

persekutuanituumumataukahterbataspadasuatucabang

khususperusahaantertentudandalamhalterakhirdengan 

menunjukan cabang khusus itu.

3. Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan 

bertanda tangan atas namafirma.

4. Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya.

5. Dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari 

perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak￾hak pihak ketiga terhadap parasekutu.

Bentuk umumnya perjanjian yang tertuang dalam akta 

pendirian firma biasanya berisi tentang hal-hal berikut:

1. Nama dan alamatfirma.

2. Jenis usaha firma, misalnya usaha dalam bidang jasa, 

perdagangan, atau manufaktur.

3. Hak dan kewajiban para anggota, misalnya siapa yang 

menjadi manajer serta tugas dan wewenang anggota 

lainnya.

4. Jumlah modal yang ditanamkan pertama kali oleh para 

anggota, termasuk uraian lengkap tentang aktifa non-kas 

yang diserahkan (bila ada) yang digunakan dalam operasi 

firma.

5. Pembagian laba-rugi yang biasanya ditunjukan dalam 

bentuk rasio antara anggota yang satu dengan yang lain.

6. Syarat-syarat pengambilan modal (prive) dan penambahan 

modal.

7. Prosedur penerimaan anggota barufirma.

8. Prosedur keluarnya anggota firma.

9. Prosedur pembubaran firma apabila firma di likuidasi.

10. Dan uraian penting lainnya.

Akta dalam pembentukan Firma hanyalah berfungsi 

sebagai alat bukti untuk memudahkan pembuktian berdirinya 

suatu Firma dan perincian hak dan kewajibanmasing-masinganggota. Setelah Firma didirikan, maka Firma harus didaftarkan 

kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan, dan 

pendaftaran Firma dapat berupa petikan akta saja (Pasal 23-25 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang diatur lebih lanjut 

dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib 

Daftar Perusahaan).

D. Keunggulan UsahaFirma

Adapun keunggulan firma antara lain:

1. Relatif lebih mudahmendirikannya

2. Modal usaha yang terjangkau

3. Pimpinan perusahaan lebih dari satu orang

4. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas

5. Resiko ditanggung bersama sekutu

6. Kemampuan oraganisasi manajemen lebihkuat

7. Sekutu firma dengan keahlian masing-masing saling 

melengkapi

8. Setiap keputusan diambil bersama dengan anggota

Mendirikan perusahaan dalam bentuk firma banyak 

memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan perusahaan 

perseorangan. Adapun keuntungan dengan pendirian 

perusahaan dalam bentuk firma antara lain:

1. Untuk mendirikan firma relatif mudah, tidak terlalu 

memerlukan syarat yang berat, namun jika dibandingkan 

dengan perusahaan perseorangan lebih sedikit berat karena 

dalam firma perlu kesepakatan para pihak yang akan 

mendirikan firma.

2. Dalam pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal, 

karena dapat menggunakan akta di bawah tangan (tidak

formal),hanya saja perbedaankedua inijugaberbedadalam 

hal jika terjadi masalahhukum.

3. Lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak 

perbankan lebih mempercayainya, apalagi jika firma tersebut 

didirikan dengan akta resmi dan juga tidak terlalu banyak 

peraturan pemerintah yangmengatur.

4. Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang lebih 

dari satu orang sehingga lebih terbuka terhadap berbagai 

pendapat atau kritikan untuk kemajuan usaha.

Adapunkerugianjikamemilihperusahaandalambentuk 

badan hukum firma yaitu :

1. Dalamhaltanggungjawabpemilikfirmamemilikitanggung 

jawab yang tidak terbatas atas utang yang dimilikinya.

2. Apabila salah satu pemilik firma meninggal dunia atau 

mengundurkandiri,maka akanmengancamkelangsungan 

hidup perusahaan

3. Kesulitandalamperalihankepemimpinankarena berbagai 

kepentinganparapihakyangterlibatdanjugasering terjadi 

konflikkepentingansehinggadapatmengancamkemajuan 

usahanya.

4. Kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar, 

serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu.

E. Akuntansi DalamFirma

Firma biasanya didirikan oleh beberapa anggota yang 

bertujuanuntukmemperluasusahamasing-masing atauuntuk 

memperoleh tambahan laba. Para anggota yang mendirikan 

firmadapatterdiridaribeberapakemungkinansebagaiberikut:

1. Firma didirikan oleh para anggota yang semuanya belum 

memiliki usaha (semua anggotabaru)

2. Firma didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha 

sebelumnya dan anggota yang belum punya usaha.

3. Firma didirikan oleh para anggota yang semuanya sudah 

memiliki usaha sebelumnya.

Karena adanya beberapa kemungkinan para anggota 

pendiri, ada 2 metode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

mencatat pendirian firma, yaitu:

1. Pembukuan firma menggunakan bukubaru.

2. Pembukuanfirmamelanjutkanmiliksalahseoranganggota 

firma yang sudah memilikiusaha.

F. TanggungJawab PengurusFirma

Adapun Tanggung jawab pengurus firma antara lain:

1. Mengontrol pembukuan

2. Bersama sama memajukan persekutuan

3. Bersama sama tanggung jawab dengan pihak ketiga

G. Pembubaran Firma

Perusahan firma dapat dibubarkan karena beberapa 

alasan, antara lain:

1. Waktu yang ditentukan telahberakhir.

2. Adaya perubahan–perubahan dalam perjanjian semula.

3. Kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal 

perpanjangan waktu.

4. Akibat pengunduran diri ataupemberhentian.

5. Karena meninggalnya salah satusekutu.

6. Dinyatakan pailit oleh satu atau lebih sekutu.

Firma Didirikan Oleh Para Anggota yang Semuanya 

Belum MemilikiUsaha

Apabila firma didirikan oleh para anggota yang semua 

belummemilikiusaha,makasetoranpertamadariparaanggota 

tersebut akan langsung dicata dalam rekening modal para 

anggota. Jika ada anggota yang menyetorkan modal pertama 

berupa aktiva non-kas, maka aktiva non-kas tersebut terlebih 

dahuluharusdinilai sebesarnilaiwajarnya.Apabila tidakdapat 

ditentukannilaiwajaraktivanon-kastersebut,makaaktivanon￾kas tersebut dinilai berdasarkan perjanjian dari para anggota. 

Jumlah setoran pertama dari para anggota ini harus 

dicantumkan dalam akta pendirianfirma.

Contoh

Padatanggal1Januari2018,TuanBudi,Ahmad,danDedi 

sepakat untuk mendirikan sebuah firma. Di bawah ini 

merupakan setoran modal paraanggota:

Setelah jurnal penyetoran modal para anggota dibuat, 

maka selanjutnya transaksi penyetoran tersebut diposting ke 

dalam masing-masing rekening buku besar sehingga pada saat 

pendirian, firma tersebut memiliki 8 buku besar, yaitu:

1. Buku besar Kas

2. Buku besar Persediaan

3. Buku besar Tanah

4. Buku besar Kendaraan

5. Buku besar BangunanKantor

6. Buku besar ModalTn.Budi

7. Buku besar ModalTn.Ahmad

8. Buku besar ModalTn.Dedi

Yang harus diketahui bahwa buku yang digunakan oleh 

firma tersebut semuanya yaitu  bukubaru,halini dikarenakan 

semua pendiri firma merupakan para anggota yang

sebelumnyatidak memiliki usaha perseorangan sehingga 

pembukuan firma mengguanakan bukubaru.

Jika masing-masing rekening sudah dicatat dalam buku 

besarnya, maka neraca awal pada saat pendirian firma akan 

terlihat sebagai berikut:

Setelah neraca awal dari firma dibuat, berikutnya 

ditentukan pula perbandingan pembagian laba-rugi firma untuk 

para anggota dan perjanjian mengenai perbandingan

pembagian laba-rugi ini harus dicantumkan ke dalam akta 

pendirian.

I. Firma Didirikan Oleh Anggota yang Sudah Memiliki 

UsahadanAnggotayangBelumMemilikiUsaha

Jika firma didirikan oleh salah seorang anggota yang 

sudah memiliki usaha dan beberapa anggota yang belum 

memiliki usaha, maka prosedur akuntansinya yaitu :

1. Mengadakan penilaiankembali aktiva atau kekayaan 

milik anggota yang sudah memiliki usaha.

2. Mencatat penyetoran kekayaan anggota yang belum 

memiliki usaha.

3. Menyusun neraca awalfirma.

Akibat dari adanya anggota pendiri firma yang sudah 

memiliki usaha dan yang belum memiliki usaha, maka ada 2 

metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat 

pendirian firma, yaitu :

1. Pembukuan firma menggunakan buku baru.

2. Pembukuan firma melanjutkan buku milikanggota 

yang sudah memilikiusaha.

Contoh:

Padatanggal1Maret2018,TuanA,NyonyaB,TuanC,dan 

Nona D telah bersepakat untuk mendirikan sebuah firma yang 

bergerakdalam bidang perdagangankonveksi.NyonyaB,Tuan 

CdanNonaDmerupakanparaanggotayangsebelumnyabelum 

memiliki usaha. Sedangkan Tuan Muh sudah memiliki usaha 

perusahaan perseorangan berupa Toko Konveksi pakaian jadi 

yang pada saat firma akan didirikan memiliki posisi keuangan 

sebagai berikut:

Setelah ke-empat anggota pendiri firma tersebut 

bersepakatuntukmendirikanfirma,makamerekamengadakan 

perjanjian mengenai hal-hal sebagaiberikut:

1. Kas milik tuan Arpra diambil seluruhnya oleh Tuan A

2. Persediaan barang dagangan tuanAdinilai kembali dan 

diturunkan nilainya Sebesar Rp 2.500.000,00

3. Hutang Bank tuanA akan dilunasi sendiri oleh Tuan A.

4. Tanah milik Nona D dinilai kembali sebesar nilai 

wajarnya, yaitu sebesar Rp 8.400.000,00

5. KendaraanmilikNyonyaBjugadinilai kembali menjadi 

Rp l4.000.000,00

6. Firma tersebut diberi nama Firma ‘AAA’.

Berdasarkan transaksi pada contoh 2 di atas, maka 

prosedur akuntansi pendirian firma denganmenggunakan dua 

metode pembukuan yaitu  sebagaiberikut:

Bila pembukuan menggunakan buku baru.

Jika firma AAA menggunakan buku baru, maka 

prosedur akuntansi yang dilakukan yaitu  sebagai 

berikut:

1) Mengadakan penyesuaian kekayaan anggota yang 

sudahmemiliki usaha (dalamhalini TuanA), yaitu 

dengan membuat jurnal penyesuaian sesual dengan 

perjanjian sebagai berikut:

HutangBank………..Rp4.500.000,00 

Modal Tn.Muh …….. 4.500.000,00 

Kas………………… Rp6.000.000,00

Persediaan ……………. 2.500.000,00

Akibat adanya jurnal di atas, maka kekayaan dan 

modal Tn.Muh akan menjadi sebagai berikut:

 Piutang dagang ………………Rp 1.500.000,00

 Persediaan barang dagangan: Rp 8.750.000,00 –

Rp 2.500.000,00 =6.250.000,00

 Alat-alat toko……………………2.250.000,00Hutang dagang…………………3.500.000,00

 ModalTn.A Rp 10.500.000,00 – Rp 

4.000.000,00. = 6.500.000,00

2) Melakukan penutupan buku rekening milik Tn.Muh 

yaitu dengan membuat jurnal penutup sebagai 

berikut;

Hutang dagang ……… Rp 3.500.000,00 

ModalTn.A ……... 6.500.000,00

Piutang dagang ………………………… Rp 1.500.000,00 

Persediaan ……………………………... 6.250.000,00 

Alat-alat toko ………………………….. 2.250.000,00

3) Mencatat penyetoran kekayaan para anggota 

yang belum memiliki usaha, termasuk 

penyetoran kekayaan Tn. A

a. Jurnal penyetoran kekayaan Ny.B: 

Kas ………….. Rp 12.000.000,00 

Kendaraan…... 14.000.000,00

Modal Ny. B ………………… Rp 26.000.000,00

b. Jurnal penyetoran kekayaan Tn.Rizki: 

Persediaan …... Rp 16.000.000,00 

Peralatan Kantor8.000.000,00

Modal Tn. C ………………... Rp 24.000.000,00

c. Jurnal penyetoran kekayaan Nn.D: 

Kas…………...Rp4.600.000,00

Tanah ………... 8.400.000,00

Bangunan ……. 6.000.000,00

Modal Nn. D ……………….. Rp 19.000.000,00

d. Jurnal penyetoran kekayaan Tn.A : 

Piutang dagang .. Rp 1.500.000,00 

Persediaan …….6.250.000,00Alat-alat toko … 2.250.000,00

Hutangdagang…………………Rp3.500.000,00 

ModalTn.A…………………6.500.000,00

4) Membuat neraca awal firma AAA, yaitu sebesar 

masing-masing rekening dari transaksi 

penyetoran kekayaan para anggota yang sudah 

dicatatdalambukubesar.Danneracaawalfirma 

akan terlihat sebagai berikut:

Setelah neraca awal firma dibuat, langkah seianjutnya 

yaitu  menentukan rasio pembagian laba-rugi firma, kemudian 

barulah firma tersebut mulai beroperasi.

Bila firma melanjutkan buku anggota yang sudah 

memiliki usaha.

Apabila firma Kurnia menggunakan buku 

melanjutkan buku milik salah seorang anggota yang

sudah memiliki usaha, maka prosedur akuntansi yang 

dilakukanyaitu  sebagai berikut:

1) Mengadakan penyesuaian kekayaan anggota yang 

sudah memiliki usaha (dalam hal mi Tuan A). Jurnal 

penyesuaian yang dibuat identik dengan jurnal 

penyesuaian pada metode pembukuan firma dengan 

menggunakan buku baru yang telah diuraikan di 

muka.

2) Mencatat penyetoran kekayaan anggota-anggota yang 

belum memiliki usaha, yaitu Nyonya B, Tuan C, dan 

NonaD.SedangkantuanAtidakperlumembuatjurnal 

penyetoran kekayaannya, sebab firma menggunakan 

bukunya untuk mencatat transaksi-transaksi firma. 

Dengan demikian, maka jurnal penyetoran kekayaan 

NyonyaB,TuanC, dan NonaD yaitu  identik dengan 

jurnal nomor 3a, 3b, dan 3c pada metode pembukuan 

firma dengan menggunakan buku baru yang telah 

diuraikan di muka.

3) Membuatneracaawalfirmayang caranyasamapersis 

dengan metode pembukuan firma dengan 

menggunakan buku baru (lihat di muka).

Dengan adanya dua metode pembukuan yang telah 

dibahas di atas, ternyata pada dasarnya keduanya akan 

menggunakan cara pencatatan dan penjurnlahan yang sama. 

Perbedaan yang ada antara menggunakan buku baru dengan 

melanjutkan buku salah satu anggota yang sudah memiliki 

usaha hanyalah terletak pada Penutupan buku anggota yang 

sudah punya usaha.

Untuk metode yang pertama, buku anggota yang sudah 

punyausahaperluditutupsebabfirmaakanmenggunakanbuku 

baru dan anggota tersebut dianggap tidak punya usaha dan 

sebagai akibatnya dibuat pula jurnal penyetoran kekayaan

anggota yang sudah punya usaha (Lihat jurnal nomor 3d pada 

metode yang pertama).

Sedangkan pada metode yang ke dua, tidak diadakan 

penutupanbukudanjurnal penyetoran kekayaananggota yang 

sudah punya usaha, sebab pembukuan firma menggunakan 

buku rniliknya atau rnelanjutkan buku-buku miliknya.

Neraca awal pendirian firma dengan menggunakan 

metode pertama dan metode ke dua akan menghasilkan 

informasi yang sama.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 

memberikan pengertian perseroan terbatas, yaitu :Perseroan 

terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan yaitu  badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modaldasaryangseluruhnyaterbagidalamsahamdanmemuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya.1

Kata pokok dari perseroan yaitu  “sero” yang artinya 

saham atau andil, sehingga perusahaaan yang mengeluarkan 

saham disebut “perseroan” sedangkan yang memiliki “sero” 

dinamakan “persero” atau yang lebih dikenal “pemegang 

saham”. Perkataan “terbatas” menunjukkan terbatasnya 

tanggung jawab atau resiko pemegang saham yaitu terbatas 

pada saham-saham yang mereka miliki. Para pemegang saham 

tidakakandituntutmelebihisaham-sahamyangmerekamiliki.

Daripengertiandiatas,setidaknyaterdapatunsur-unsur 

yuridis dari Perseroan Terbatas, yaitu:

2

1. Dasarnya perjanjian.

2. Adanya para pendiri.

3. Pendiri / Pemegang Saham bernaung di bawah satu 

nama bersama.

4. Merupakan asosiasi dan pemegang saham atau 

hanya seorang pemegang saham.

5. Merupakan badan hukum.

6. Diciptakan oleh hukum.

7. Mempunyai kegiatan usaha.

8. Berwenang melakukan kegiatanusaha.

9. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang 

ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

10.Adanya modal dasar.

11. Modal perseroan terbagi ke dalam saham.

12.Eksistensinya terus berlangsung meskipun 

pemegang sahamnya silihberganti.

13. Berwenangmenerima,mengalihkandanmemegang 

aset-asetnya.

14. Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.

15. Mempunyai organ perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT) yaitu  badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian,danmelakukankegiatanusahadenganmodal dasar 

yang seluruhnya terbagidalamsaham Undang-UndangNomor 

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang 

PT).

Perseroan terbatas yaitu  badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian,melakukankegiatanusahadenganmodaldasaryang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan 

pelaksanaannya. Salah satu peraturan yang mengatur 

tentangperaturan PT yaitu  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang PerseroanTerbatas.

Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap 

layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat 

melakukanperbuatanhukumsendiri,memilikihartakekayaan 

sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan 

pengadilan.UntukmenjadiBadan Hukum, PerseroanTerbatas 

harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT, yaitu 

pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik negara kita . 

Tatacaratersebutantaralainpengajuandanpemeriksaannama 

PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan 

pengesahan Anggaran Dasar olehMenteri.

Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari 

modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para 

pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu 

dalambentuksaham–danmerekamendapatbuktisuratsaham 

sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para 

pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang 

dimasukkanya ke dalam perseroan (limited liability). Segala 

hutang perseroan tidak dapat ditimpakkan kepada harta 

kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya 

sebatasmodalsahamparapemegangsahamituyangdisetorkan 

kepada perseroan.

B. Modal PerseroanTerbatas

Modal Perseroan Terbatas terdiri dari Modal Dasar, 

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal Dasar merupakan 

keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan 

tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal 

Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belum 

sepenuhnya modal tersebut disetorkan – hanya dalam batas 

tertentuuntukmenentukannilaitotalperusahaan.Penilaianini

sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas 

perusahaan.

Modal Ditempatkan yaitu  kesanggupan para pemegang 

saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. 

Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena 

belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya 

menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan 

pemegang saham ke dalam perseroan.

Modal Disetor yaitu Modal PTyang dianggap riil, yaitu 

modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam 

perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar 

menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut Undang￾UndangPT,ModalDitempatkanharus telahdisetor penuholeh 

para pemegang saham.

Perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari 

kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. 

Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas yaitu  

modal, yang terdiri dari:

Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah 

maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.Ketentuan 

modaldasardiaturpadaPasal31-32Undang-UndangNomor40 

Tahun 2007. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai 

nominal saham.(Pasal 31Ayat (1)).Modal dasar paling sedikit 

Rp50.000.000,00 (Pasal 32 Ayat1).

Modalyang disanggupkanatauditempatkandiaturpada 

Pasal33Undang-UndangNomor40Tahun2007.Palingsedikit 

25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 Ayat 1).

Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah 

disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur 

pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor40 tahun 2007. 

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk 

uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 Ayat 1).Penyetoranatasmodal sahamselanjutnyadiaturpadaPasal 34 

Ayat (2) dan (3).

Perubahanatasbesarnya jumlahmodalperseroanharus 

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, sesudah itu 

didaftarkan dan kemudian diumumkan seperti biasa.

C. Macam-Macam PerseroanTerbatas

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka 

perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi :

3

1. PT Terbuka

PTterbuka yaitu suatuPTdimana masyarakatluas 

dapatikutsertadalammenanamkanmodalnyadengancara 

membeli saham yang ditawarkan oleh PT terbuka melalui 

bursa dalam rangka menumpuk modal untuk investasi PT, 

atau dewasa ini disebut PT yang go public.

Dalam Undang-Undang PT pengertian perseroan 

terbuka tercantum pada Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi: 

Perseroanterbukayaitu perseroanyangmodaldanjumlah 

pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau 

perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal.

Dari pengertian di atas maka PT terbuka dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a) PT yang go public, yang melakukan penawaran umum.

b) Perseroan publik, yaitu  PT yang tidak melakuakn 

penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya 

melalui bursa (go public), namun modalnya sangat

besardanterbagi atas sejumlahpemegang sahamyang 

banyak sekali.

SelainituterhadapPTterbukadalamPasal 16 

Ayat (2-3) UNDANG-UNDANGPT mengharuskan 

pada akhir di tambah dengan singkatan “Tbk” dan 

juga harus didahului dengan kata “Perseroan 

Terbatas” atau disingkat “PT”

2. PT Tertutup

PT tertutup yaitu  PT yang didirikan dengan tidak 

menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti 

tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. 

Pengertian mengenai PT tertutup dalam Undang-Undang PT 

tidakditemui,namundemikiandapatditafsirkanbahwaPT 

tertutup yaitu  bukan PT terbuka. Ini berarti PT tertutup 

yaitu  yang tidak termasuk dalam kriteria yang termuat 

dalam Pasal 1 Ayat (6) UNDANG-UNDANGPT.

3. PT Perseorangan

PTperseoranganberartibahwasaham-sahamdalam 

PT tersebut dikuasai oleh seseorang pemegang saham. Hal 

ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu 

sendiri. Pada waktu pendirian PT terdapat lebih dari 

seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi 

berada pada seorang pemegangsaham.

D. Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian perseroan terbatas harus memenuhi syarat￾syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:4

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan 

akta notaris yang dibuat dalam bahasa negara kita .

2. Setiappendirianperseroanwajibmengambilbagiansaham 

pada saat perseroan didirikan.

3. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) tidak 

berlaku dalam rangka peleburan.

4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 

diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan 

badan hukum perseroan.

5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan 

pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam 

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 

keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan 

wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain 

atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang 

lain.

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat

(5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 

(dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara 

pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan 

atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan 

negeri dapat membubarkan perseroantersebut.

7. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikanoleh 2 

(dua) orangatau lebih sebagai mana dimaksud pada Ayat 

(1), dan ketentuan pada Ayat (5), serta Ayat (6) tidak 

berlaku bagi:

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; 

atau

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring 

dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur 

dalam undang-undang tentang Pasal Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UNDANG￾UNDANG PT 2007, tata cara pendirian Perseroan Terbatas 

didirikanoleh2(dua)orang ataulebihdenganaktanotarisyang 

dibuat dalam bahasa negara kita . Selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) 

UNDANG-UNDANG PT 2007 menyatakan, yang dimaksud 

dengan“orang” yaitu  orang perseorangan, baikwargaNegara

negara kita  maupun asing atau badan hukum negara kita  atau 

asing. Ketentuan Ayat ini mengakui badan hukum sebagai subjek 

hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga mempunyai lebih 

dari 1 (satu) orang pemegangsaham.5

E. Syarat Mendirikan PT

Secara umum syarat-syarat pendirian PT sudah diatur 

dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2017.Secara umum 

itu, antara lain :

1. Pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sebuah 

perseorangan terbatas lahir dari perjanjian karena itu, 

syarat pendirinya harus dua orang atau lebih. Dalam 

Undang-Undang PT Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa 

perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

2. AktaNotarisyangberbahasanegara kita .PTharusdibuat 

dengan akta notaris dan menurut Undang-Undang PT harus 

dibuat secara tertulis dan bahasa negara kita  (Pasal 7 Ayat 1 

Undang-Undang PT). Para pendiri harus masing-masing 

ambil bagian saham.

3. Akta pendiri harus disahkan oleh Menteri Hukum dan 

HAMdandiumumkandalam BNRI.

Dokumen-dokumen pendirian PT:

1. Keterangan domisili perusahaan,

2. NPWP perusahaan,

3. SIUP, TDP/WDP dan PKP (pada saat penandatanganan 

akta pendirian dapat juga langsung diurus keterangan 

domisili dan NPWP),

4. Kartu keluarga direktur utama,

5. NPWP Direksi(kalau tidak ada,minimal Direktur Utama).

Tahapan-tahapan pendirian PT:

Pendirian PT harus mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Tentukan terlebih dahulu nama perusahaan yang hendak 

didirikan. Tidak boleh memilih nama yang sama dengan 

perusahaan lain yang sudah ada. Sebaiknya, sebelum 

menentukan nama,selidiki dahulu apakah ada yang lain 

yangtelahmengajukannamaperusahaanyangsamaseperti 

yang hendak diajukan.

2. Para pendiri harus memasukkan modal dasar sebesar Rp

50.000.000 ke rekening dan bukti penyetoran itu sebagai 

syarat ke notaris.

3. Datang ke notaris untuk membuat akta pendirian 

perusahaan.

4. Perjanjian pendirian perseorangan dinyatakan di hadapan 

di hadapan Notaris dalam bentuk akta .

5. Sejak ditandatanganinya akta pendiri perseroan oleh para 

pendiri maka perseroan telah berdiri dan hubungan 

kontraktual karena perseroan belum memperoleh status 

berbadan hukum.

F. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk 

diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang 

disebutaktapendirianitutermasukdidalamnyaanggarandasar 

dariPerseroanTerbatasyangbersangkutan.Anggarandasarini

sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah

mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk

membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat

diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.

Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai,

maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala 

Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian 

tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk 

mintapengesahandariMenteriKehakiman,tetapidalamhalini 

Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar 

darinotarisyangbersangkutan.Kalaupenelitianaktapendirian 

PerseroanTerbatasitutidakmengalamikesulitan,makaKepala 

Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman 

mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian 

PerseroanTerbatas yang bersangkutan.Kalau ada hal-hal yang 

harusdiubah,makaperubahanituharusditetapkanlagidengan 

akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. 

Tambahan akta notaris ini harus mnedapat pengesahan dari 

Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan 

terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian 

Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, 

membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan 

dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan 

pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili 

Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang 

berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat 

pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta 

pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.

Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT 

beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen 

Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan Negeri

tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor 

Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara 

RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam 

TambahanBeritaNegaraRI,makaPTyangbersangkutansudah 

sah menjadi badan hukum.

Menurut Rudhi Prasetya, keharusan untuk mendirikan 

suatu Perseroan Terbatas diperlukan minimal 2 (dua) orang 

pendiri, pandangan dogmatik menghubungkan hal ini dengan 

sifat dari perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan suatu 

perjanjian (overeenkomst) dalam pengertian Pasal 1313 

KUHPerdata.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata yaitu  suatu 

perjanjian yang terdapat kata sepakat dari 2 (dua) orang atau 

lebih yang saling mengikatkan dirinya. Lebih lanjut dikatakan 

oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut:6 “ada yang memang kerja 

sama di antara mereka yang mendirikan perseroan bukan lagi 

sebagai suatu “perjanjian” dalam pengertian Pasal 1313 

KUHPerdata.

Diantarasekututidakdipandangdalamkedudukanyang 

mengikatkan diri secara timbal balik. Menurut pandangan ini, 

dalam mendirikan perseroan harus dipandang sebagai 

perbuatan yang sejajar.kedudukan yang sejajar dalam arti 

secara bersama-sama mengejar tujuan yang dikehendaki yaitu 

mengejar keuntungan. Pandangan ini yang dikenal sebagai 

ajaran “gesammtakt” (perbuatan bersama). Tetapi sekalipun 

demikian, menurut ajaran ini, untuk sahnya perbuatan 

mendirikan perseroan tetap diperlukan minimal adanya dua 

orang. Hanya saja, sekarang tidak lagi didasarkan atas karena 

sifat“perjanjian”eksPasal1313KUHPerdatadariperbuatanitu, 

melainkan karena perbuatan itu dipandang sebagai

meerzidjdige rechtshandeling”. Suatu perbuatan yang untuk 

sahnya harus dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Dengan mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) UNDANG￾UNDANG PT 2007 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

konsep hukum perseroan terbatas tidak memungkinkan 

mendirikan suatu perseroan terbatas hanya satu orang saja, 

tetapi minimal 2 (dua) orang, karena sifat perbuatan yang 

dilakukan dalam mendirikan suatu perseroan terbatas yaitu  

suatu perjanjian, yaitu ada kata sepakat dari dua orang atau 

lebih yang saling mengikat diri untuk mendirikan suatu 

perseroan terbatas berdasarkan suatu perjanjian, yang 

kemudian akan menimbulkan akibat hokum antara para 

pendiri,sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) 

KUHPerdata yang menyatakan, “perjanjian menimbulkan ikatan 

hukum bagi para pihak yang membuatnya.

TahapanProsesPendirianDanPerizinanPTterdiri dari: 

TAHAP 1: Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir 

Pendirian PTdan Surat Kuasa).

1) Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup 

pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan 

persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan 

perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan 

usaha yang akan dilaksanakanperseroan.

2) Persiapan dilakukan oleh para pendiri peseroan dengan 

mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT.

3) Lama Proses; tergantung para pemilik perusahaan

TAHAP 2: Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan 

Pengecekan Nama PT

1) Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk 

memastikan kebenaran data yang disampaikan.

2) Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama 

perseroan yang anda pilih sudah dimiliki perusahaan lain

atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa 

didaftarkan oleh NOTARIS melalui SISMINBAKUM

3) Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus 

mengganti dengan nama yanglain.

4) Persyaratan;

5) Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat 

kuasa diterima

TAHAP 3: Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT

1) Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk 

mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri 

Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor

40 tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah 

Nomor26Tahun1998tentangPemakaianNamaPerseroan 

Terbatas

2) Lama Proses Persetujuan; 5 (lima) hari kerja setelah 

permohonan diajukan

TAHAP 4: Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT

1) Draf/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi 

yang dibuat oleh para pendiri perseroan di dalam Formulir 

pendirian PT dan SuratKuasa.

2) Lama proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan 

diajukan

3) Persyaratan yang dibutuhkan; samadenganTahap2

TAHAP 5: Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang 

berwenang

1) ProsespembuatanAktaPendiriandilakukansetelahNama 

PT disetujui

2) AKTA PENDIRIAN PT akan dibuat dan ditandatangani oleh 

Notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa negara kita 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas

3) Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan 

diajukan

4) Persyaratan : melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan 

CopyKTPPengurusjikaberbedadenganPendiriPerseroan

TAHAP 6: Surat Keterangan Domisili Perusahaan

1) Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada 

Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat 

Kantor perusahaan berada, sebagai bukti 

keterangan/keberadaan alamat perusahaan,

2) Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan 

diajukan

3) Persyaratan lain yang dibutuhkan: 1) Copy Kontrak/Sewa 

tempatusahaataubuktikepemilikantempatusaha,2)Surat 

keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di 

gedungperkantoran dan3) CopyPPBtahunterakhir sesuai 

tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di 

RUKO/RUKAN.

TAHAP 7: NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat 

Keterangan sebagai WajibPajak

1) Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak 

diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai 

dengan keberadaan domisiliperusahaan.

2) Lama Proses NPWP; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan 

diajukan dan

3) Lama Proses SKT wajib pajak; 2 (dua) hari kerja setelah 

permohonan diajukan

4) Persyaratan lain yang dibutuhkan: Bukti PPN atas 

sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di 

gedung perkantoran,

TAHAP 8: Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik 

negara kita 

1) Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri 

Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan 

AnggaranDasarPerseroan(AktaPendirian) sebagaiBadan 

Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 

tentang “PERSEROANTERBATAS”

2) Lama Proses; 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah 

Permohonan diajukan

3) Persyaratanlainyangdibutuhkan:melampirkanbuktisetor 

bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

TAHAP 9: Undang-Undang G/SITU-Surat Izin Tempat Usaha 

Undang-Undang G/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha 

Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha 

Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang 

dipersyaratkan adanya UNDANG-UNDANGG/SITU berdasarkan 

Undang-undang Gangguan.

TAHAP 10: SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan

1) Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan 

Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan 

domisili Perusahaan.

2) Lama Proses; 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan 

diajukan

3) PenggolonganSIUPterdiridariSIUPBesar,Menengahdan 

Kecil dengan ketentuan sebagai berikut : 1). SIUP Besar 

untuk Modal disetor di atas 500 Juta, 2). SIUP Menengah 

untuk Modal disetor di atas 200 juta s.d 500 juta dan 

3). SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

1) Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas 

Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor 

Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili 

perusahaan.

2) Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan 

sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai bukti 

bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib 

Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik negara kita  Nomor 37/M￾DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 

Perusahaan

3) Lama Proses; 14 (empat belas) hari kerja setelah 

permohonan diajukan

TAHAP 12: Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI

1) Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan 

dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Kehakiman & HAM RI, maka harus diumumkan dalam 

beritanegaradanPerusahaanyangtelahdiumumkandalam 

berita negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna 

statusnya sebagai Badan Hukum.

2) Lama Proses; 90 (sembilanpuluh) Hari kerja.

G. Keuntungan dan KelemahanPT

1. Keuntungan PT

a) Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum.

b) Merupakan kumpulan modal/saham.

c) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan 

perseroan.

d) Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang 

terbatas.

e) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan 

pengurus atau direksi.

f) Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.

g) Kekuasaan tertinggi berada padaRUPS.

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan 

terbatas yaitu :

a) Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang 

saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban 

untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya 

kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat 

melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap 

saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk 

melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi 

kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk 

perdagangan di saham perusahaan.

b) Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat 

melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat 

atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang 

dapat menjadiinvestasi dalam proyek yang lebih besar 

dandalamjangkawaktuyanglebihpanjangdaripadaaset 

perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan 

penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam 

periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan 

kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan 

mengumpulkan biaya feudal yang seorang tuan tanah 

dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. 

Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi 

memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga 

memungkinkanuntukmelakukanekspansi.Dandengan 

menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari 

modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara

pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat 

tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. Kelemahan PT

a) Untuk mendirikan PT harus melewati proses yang 

panjang dan cukup sulit serta memerlukan biaya yang 

cukupbesardanharusmembayarpajakterlebihdahulu.

b) Pemegang saham tidak peduli dalam mengawasi dan 

memperhatikan perusahaan.

c) SeandainyaPTmaumemperluasusahayakebidang yang 

lain yang tidak tercantum dalam akta maka harus 

meminta persetujuan dari pejabatnegara.

Kerumitan perizinandan organisasi. Untuk mendirikan 

sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, 

PTjugamembutuhkanaktanotarisdanizinkhususuntukusaha 

tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya 

pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi 

kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. 

Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan 

kaku. Akan tetapi, jauh lebih banyak kelebihannya, dibanding 

kelemahannya.

Hal-hal hasil RUPS yang harus mendapatkan pengesahan 

dan yang hanya cukup didaftarkan.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 

Tahun 2007 hal-hal dari hasil RUPS yang perlu mendapatkan 

pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham yaitu :

1. Perubahan atas nama perseroan dan/atau tempat 

kedudukan Perseroaan;

2. Perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha 

perseroaan;

3. Perubahan jangka waktu berdirinyaPerseroaan;

4. Perubahan besarnya modal dasar;

2. Perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetor; 

dan/atau

3. PerubahanPerseroan dari status tertutup menjaditerbuka 

atau bisa juga sebaliknya.

Sementara itu hasil RUPS yang cukup didaftarkan saja 

yaitu :

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan 

Direksi

2. Penambahan modal ditempatkan ataudisetor

H. Jenis-Jenis Saham Perseroan Terbatas

Saham di dalam sebuah Perseroan Terbatas dapat terbagi

atas:

1. Saham/Sero Atas Nama, yaitu nama persero ditulis di atas

surat sero setelah didaftarkan dalam buku Perseroan 

Terbatas sebagai persero.

2. Saham/SeroPembawa,yaitusuatusahamyangdiatassurat 

tidak disebutkan nama perseronya.

Ditinjau dari hak-hak persero, saham/sero dapat pula 

dibagi sebagai berikut:

1. Saham/Sero Biasa, Sero yang biasanya memperoleh 

keuntungan (dividen) yang sama sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

2. Saham/Sero Preferen, Seropreferenini selainmempunyai 

hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga 

mendapat hak lebih dari serobiasa.

3. Saham/Sero Kumulatif Preferen, Sero kumulatif preferen 

ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak 

tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka 

dibayarkan pada tahunberikutnya.

. Risiko Hukum Bagi Anggota Direksi

1. Sanksi yang diberikan apabila direksi melakukan 

pelanggaran.

Ada dua tindakan direksi yang dikategorikan sebagai 

pelanggaran, yakni tindakan ultras vires, yaitu direksi 

melakukan tindakan dengan mengabaikan tujuan dan 

maksud perseroan. Selain itu, terjadiya fraud on 

minority, yaitu tindakan melawan hukum yang 

dilakukan direksi sehingga merugikan perseroan.

2. Pengaturan sanksi bagi direksi yang melakukan 

pelanggaran dalam menjalankantugas.

Anggota direksi dapat diberhentikan sementara waktu 

oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya 

(Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang PT). Setiap anggota 

direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian PT karena kelalaiannya dalam menjalankan 

tugasnya (Pasal 97 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang PT). 

Semua pasal mengenai pertanggungjawaban pribadi 

direksi yang diatur dalam Undang-Undang PT.

J. Struktur Perseroan Terbatas(PT)

Struktur Perseroan Terbatas terdiri dari:

1. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham )

2. Direksi

3. Dewan Komisaris

4. Komite Audit

5. Komite Nominasi dan Remunerasi

a) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Kewenangan RUPS meliputi:

1) Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang 

dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk 

benda tidak bergerak.

2) Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan 

kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap 

Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai 

kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham 

yang telah diambilnya.

3) Menyetujui pembelian kembali saham yang telah 

dikeluarkan.

4) Menyetujui penambahan modalperseroan.

5) Memutuskan pengurangan modalperseroan.

6) Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.

7) Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk 

penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dan 

mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah 

dimasukkan ke cadangan khusus.

8) Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan 

permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, 

perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran 

perseroan.

9) Mengangkat Anggota Direks dan Memberhentikan 

anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan 

alasannya.

b) Direksi

Direksi yaitu  organ yang menjalankan pengurusan 

PerseroanuntukkepentinganPerseroandansesuaidengan 

maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab 

atas pengurusan Perseroan. Direksi mewakili Perseroan 

baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, 

Direksi wajib:

1) UntukMembuatdaftarpemegangsaham,daftar 

khusus,risalahRUPS,danrisalahrapatDireksi

2) Untuk Membuat laporan tahunan dan dokumen 

keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;

3) Untuk Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen 

keuanganPerseroandandokumenPerseroanlainnya.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

1) Mengalihkan kekayaan Perseroan;

2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang 

merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih 

Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang 

berkaitan satu sama lain maupun tidak.

3) Direksidapatmemberikuasatertuliskepadasatuorang 

karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain 

untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan 

hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam 

surat kuasa.

4) Sanksi yang diberikan apabila direksi melakukan 

pelanggaran. Ada dua tindakan direksi yang 

dikategorikan sebagai pelanggaran, yakni: tindakan 

ultras vires, yaitu direksi melakukan tindakan dengan 

mengabaikantujuandanmaksudperseroan.Selainitu, 

terjadiya fraud on minority, yaitu tindakan melawan 

hukum yang dilakukan direksi sehingga merugikan 

perseroan.

5) Pengaturan sanksi bagi direksi yang melakukan 

pelanggaran dalam menjalankan tugas. Anggota direksi 

dapat diberhentikan sementara waktu oleh dewan 

komisaris dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 

Ayat 1 Undang-Undang PT). Setiap anggota direksi 

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian

PT karena kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya 

(Pasal 97 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang PT).Semua pasal 

mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi yang 

diatur dalam Undang-UndangPT.

c) Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam undang-undang ini yaitu  

menambahkan Komisaris Independen dalam struktur organ 

perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar 

kelompok Direksi dan Komisaris Utama. Hal ini guna 

menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna 

terciptanya iklim manajemen perseroan yang transparan, 

akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan 

pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan 

maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian 

Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan 

terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan 

kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh 

kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap 

anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut 

bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban 

yang belum dilunasi.

Dewan Komisaris wajib:

1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan 

menyimpan salinannya.

2) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan 

sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan 

tersebut dan Perseroan lain.

3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang 

telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 

kepada RUPS.

d) Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam 

menjalankan fungsi kepengawasannya dengan 

melaksanakan kajian atas integritas laporan keuangan 

sebuah PT; manajemen risiko dan pengendalian internal; 

kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang￾undangan; kinerja, kualifikasi dan independensi auditor 

eksternal; dan implementasi dari fungsi audit internal.

e) KomiteNominasidanRemunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab 

untuk menelaah dan merumuskan rekomendasi paket 

remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta 

merencanakan pencalonan dan nominasi calon yang akan 

diusulkan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, 

dan/atau anggota berbagai Komitelainnya.

Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan 

faktor ideologi dan pandangan hidup yang dianut oleh negara 

danmasyarakatyangbersangkutan.Secaragarisbesar,ideologi 

negara-negara di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi 3 

(tiga): liberalisme/kaptalisme, sosialisme dan tidak termasuk 

liberalisme maupun sosialisme.

Implementasi dari masing-masing ideologi ini 

melahirkan sistem perekonomian yang berbeda-beda. Pada 

gilirannya, suatu sistem perekonomian tertentu akan saling 

menjiwai dengan koperasi sebagai subsistemnya. Misalnya, 

ideologi Pancasila dan sistem perekonomian yang termaktub 

dalam Pasal 33 UUD 1945 akan mewarnai peran dan misi 

koperasinegara kita . Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aliran 

koperasidalamsuatunegaratidakdapatdipisahkandari sistem 

perekonomian yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Sejarah singkat gerakankoperasi bermula pada abad ke-

20yang pada umumnya merupakanhasil dari usaha yang tidak 

spontandantidakdilakukanolehorang-orangyangsangatkaya. 

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan 

dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh 

sistem kapitalisme semakinmemuncak.

Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan 

kemampuanekonomiterbatas,terdorongolehpenderitaandan 

bebanekonomiyangsama, secaraspontanmempersatukandiri 

untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Dalam keadaan hidup demikian, pihak kolonial terus￾menerus mengintimidasi penduduk pribumi sehingga kondisi 

sebagian besar rakyat sangat memprihatinkan. Di samping itu 

para rentenir turut pula memperkeruh suasana. Mereka 

berlombamencari keuntunganyang besardanparapetani yang 

sedang menghadapi kesulitan hidup, sehingga tidak jarang 

terpaksa melepaskan tanah miliknya sehubungan dengan 

ketidakmampuan mereka mengembalikan hutang-hutangnya 

yang membengkak akibat sistem bunga yang diterapkan 

rentenir.

Di negara kita , ide-ide perkoperasian diperkenalkan 

pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria 

Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank 

untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya 

diteruskan oleh De WolffvanWesterrode.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat 

terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non 

pemerintah yang memberikan penerangan dan 

penyuluhan tentang koperasi.

2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan 

koperasi.

3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan 

koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi 

itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang 

membahayakan pemerintah jajahanitu.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang di didirikan oleh 

Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk 

memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat 

peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging. Dengan 

undang-undang koperasi tahun 1915, rakyat tidak mungkin 

dapat mendirikan koperasi, karena:1. Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.

2. Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda.

3. Membayar bea materai sebesar 50gulden.

4. Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.

5. Harus diumumkan di Javasche Courant, yang biayanya 

cukup tinggi.

Pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Isi 

Undang-Undang Koperasi tahun 1927 tersebut antara lain:

1. AktependiriantidakperluNotariil,cukupdidaftarkanpada 

Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat 

ditulis dalam BahasaDaerah.

2. Bea materainya cukup 3Gulden.

3. Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat.

4. Hanya berlaku bagi golongan Bumi Putera.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang 

bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi 

pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, 

berdiri Partai Nasional negara kita  yang memperjuangkan 

penyebarluasan semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 

keluarundang-undangyangmiripUndang-UndangNomor431 

sehinggamematikanusaha koperasiuntuk yang keduakalinya. 

Pada tahun 1942 Jepang menduduki negara kita . Jepang lalu 

mendirikan koperasi “KUMIAI”. Awalnya koperasi ini berjalan 

mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat 

Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan 

rakyat negara kita . Setelah negara kita  merdeka, pada tanggal 12 

Juli 1947, pergerakan koperasi di negara kita  mengadakan 

Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini 

kemudianditetapkansebagaiHariKoperasinegara kita .Sebagai 

BapakKoperasinegara kita ,BungHattapernahberkata: “Bukan

Koperasinamanyamanakaladidalamnyatidakadapendidikan 

tentang Koperasi”.

Kongres Koperasi negara kita  menghasilkan beberapa 

keputusan penting, antara lain:

1. Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyatnegara kita  

(SOKRI).

2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi.

3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi.

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi 

Belanda, keputusan Kongres Koperasi negara kita  belum dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 

Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang 

antara lain mengambil putusan sebagai berikut:

1. Membentuk Dewan Koperasi negara kita  (DEKOPIN) sebagai 

pengganti SOKRI.

2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata 

pelajaran di sekolah.

3. MengangkatMoch.Hatta sebagaiBapakKoperasinegara kita .

4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru.

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara 

lain disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih 

sangat rendah.

2. Pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap 

merasa curiga terhadap koperasi.

3. Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat 

rendah.

Untuk melaksanakan program perkoperasian 

pemerintah mengadakan kebijakan antara lain:

1. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian 

rakyat terutama koperasi.

2. Memperluas pendidikan dan penerangankoperasi.

3. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di 

lapanganindustrimaupunpertanianyangbermodalkecil.

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi 

sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekonomi 

lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah 

darat. Cara membantu mereka yaitu  mendirikan koperasi di 

kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat 

menyalurkanbantuanberupa kredit melalui koperasitersebut. 

Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan 

masyarakatdiadakanpenerangandanpendidikankader-kader 

koperasi.

B. Pengertian Koperasi

Koperasi yaitu  asosiasi orang-orang yang bergabung 

dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip 

koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar 

dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan 

diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Asosiasi berbeda 

dengan kelompok, asosiasi terdiri dari orang-orang yang 

memiliki kepentingan yang sama, lazimnya yang menonjol 

yaitu  kepentingan ekonomi.

SecaraharfiyahKoperasiyangberasaldaribahasaInggris 

Coperation terdiri dari dua suku kata: Co = Bersama, Operation = 

Bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap 

bentuk kerja sama dapat disebutkoperasi.

Istilahkoperasiberasaldaribahasa Inggris co-operation 

yangberartiusahabersama.Denganarti sepertiitumakasegala 

bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama

sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang 

dimaksud koperasi dalam hal ini bukan lah arti sembarang 

bentuk kerja sama seperti itu. Yang dimaksud koperasi di sini 

yaitu  suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang￾orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, 

berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula.

Definisi koperasi sebagai pegangan untuk mengenal 

koperasi lebih jauh: Koperasi didirikan sebagai persekutuan 

kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. 

Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah￾murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan 

keperluan bersama, bukan keuntungan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa di 

dalamkoperasisetidak-tidaknyaterdapatduaunsuryangsaling 

berkaitansatusamalain.Unsurpertamayaitu unsurekonomi, 

sedangkan unsur kedua yaitu  unsur sosial.

Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuannya itu, 

maka pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan 

secara demokratis. Pada saat pembentukannya, koperasi harus 

dibentukatasdasaradanyakesukarelaandankemauanbersama 

dari para pendirinya. Kemudaian, pada saat pengelolaannya, 

tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam 

pengembangan usaha serta dalam mengawasi jalannya kegiatan 

koperasi.

Biladirincilebihjauh,makabeberapapokokpikiranyang 

dapat ditarik dari uraian di atas yaitu  sebagai berikut:

1. Koperasi yaitu  suatu perkumpulan yang didirikan oleh 

orang-orang yangmemiliki kemampuanekonomiterbatas, 

yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

2. Bentuk kerja sama di dalam organisasi koperasi bersifat 

sukarela.

3. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama/

4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk untuk 

mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.

5. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi 

secara adil.1

Dasar hukum keberadaan Koperasi di negara kita  yaitu  

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 

Nomor25tahun1992tentangPerkoperasian.Dalampenjelasan 

Pasal33Undang-UndangDasar 1945antaralaindikemukakan: 

“…perekonomiandisusunsebagaiusahabersamaberdasaratas 

asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu 

ialah koperasi.” Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di 

negara kita  yaitu : “…badan usaha yang beranggotakan orang￾seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan.

Berdasarkan kutipan penjelasan Pasal 33 Undang￾Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 di atas, dapat diketahui bahwa di negara kita  

koperasi tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk 

perusahaan sebagaimana halnya perusahaan perseorangan, 

perusahaan firma, atau perseroan terbatas. Selain dipandang 

sebagai alatuntukmembangunsistemperekonomian nasional. 

Hal itu kiranya sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana 

dikemukakandalam Pasal 3Undang-Undang Nomor 25Tahun 

1992 berikut ini:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

ikutmembanguntatananperekonomiannasionaldalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.

Dengan tujuan seperti itu maka mudah dimengerti bila 

koperasi mendapat kehormatan sebagai satu-satunya bentuk 

perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai 

dengan susunan perekonomian yang hendak di bangun di 

negara kita .

Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945:

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum 

dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh 

semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan 

anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran 

masyarakatlah yang di utamakan, bukan kemakmuran 

orang-seorang.Sebabituperekonomiandisusunsebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah 

koperasi.

Berdasarkan penjabaraan di atas dapat disaksikan betapa 

pentingnya peranan koperasi dalam perekonomian negara kita . 

Iatidakhanyamemiliki artipentingbagiparaanggotanya,akan 

tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

anggota masyarakat di sekitarnya, serta bagi pelaksanaan 

pembangunan ekonomi secaranasional.2

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

(Perkoperasian negara kita ),Koperasi yaitu  badan usaha yang

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan 

atas dasar asas kekeluargaan.3

Adapun pengertian koperasi menurut para ahli yaitu :

1. Arifinal Chaniago; Koperasi yaitu  suatu perkumpulan 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang 

memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan 

keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan 

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan 

jasmaniah para anggotanya.

2. Moch. Hatta; Koperasi yaitu  usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 

tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut 

didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan 

berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat 

seorang.

3. H. E. Erdman dalam bukunya Passing Monopoly as an Aim of 

Cooperative mengemukakan definisi sebagai berikut:

- Koperasi melayani anggota, yang macam 

pelayanannya sesuai dengan macam koperasi

- Rapat anggota memutuskan kebijakan dasar serta 

mengangkat dan memberhentikanpengurus.

- Pengurus bertanggung jawab dalam menjalankan 

usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk 

melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari 

rapat anggota

- Tiapanggotamempunyaihaksatusuaradalam rapat 

anggota tahunan. Partisipasi anggota lebih 

diutamakan dari pada modal yang dimasukan

Anggota membayar simpanan pokok, wajib, dan 

sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam 

modal dari luar

- Koperasi membayar bunga pinjaman sesuai dengan 

batas yang berlaku, yaitu sesuai dengan tingginya 

yang berlaku dimasyarakat

- SHU (sisa hasil usaha) dibayarkan anggota kepada 

anggota yang besarnya sesuai denganjasa anggota4

Di samping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah 

untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki anggota koperasi. (PSAK No 27, 2004). 

Koperasiyaitu badanusahayangmengorganisirpemanfaatan 

dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya 

atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi 

untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan 

masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian 

koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru 

perekonomian nasional. 5

Begitu banyak definisi koperasi yang dikemukakan, dan 

pada intinya koperasi memiliki definisi yang hampir sama 

maknanya antarapara ahli,dimanakoperasimerupakanbadan 

usaha yang dibentuk untuk mengembangkan perekonomian 

dengancaramensejahterakananggotanyamaupunmasyarakat 

umum.

Hakikat Koperasi

Menurutundang-undangNomor25Tahun1992tentang

Perkoperasian, ”koperasi yaitu  suatu badan usaha yang

bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya yaitu  badan

hukumdankoperasi yang tergabung secara sukarela atasdasar

kesamaan hak dan kewajiban, melakukan satu macam usaha

atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Prinsip-prinsip koperasi diatur dalam Pasal 5 Ayat (1)

dan (2), yaitu:

1. Keanggotaanya bersifat sukarela danterbuka.

2. Pengelolaan dilakukan secara sukarela.

3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan dengan adil.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

5. Kemandirian.

D. Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban dari setiap anggota koperasi seperti 

tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mematuhi Anggaran DasarKoperasi.

2. Mematuhi Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

3. Mematuhi hasil keputusan–keputusan Rapat Anggota 

Koperasi.

4. Berpartisipasi dalamkegiatanusaha yangdiselenggarakan 

koperasi.

5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar 

atas asas kekeluargaan.

Sedangkan hak dari setiap anggota koperasi seperti 

tercantum di dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor25 

Tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadir di dalam RapatAnggota.

2. Menyatakan pendapat di dalam Rapat Anggota.

3. Memberikan suara di dalam Rapat Anggota.

4. Memilih dan atau dipilih dalam kepengurusan (sebagai 

Pengurus atau sebagai pengawas).

5. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan￾ketentuan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

E. Syarat-syarat PendirianKoperasi

Syarat pendirian koperasi menyangkut syarat 

pendirian,syarat administratif, dan syarat yang berkaitan 

dengan dokumen.

Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi yaitu  sebuah nilai kekeluargaan, 

mandiri, egaliterian, demokrasi, kesamaan, serta peduli 

terhadap sesama anggota. Koperasi negara kita  berdiri karena 

nilai-nilai koletifisme yang tercermin dengan budaya gotong 

royong yang sejak lama ada di negara kita .

Nilai-nilai koperasi terdiri dari: mempunyai nilai 

kekeluargaan, mempunyai nilai dalam menolong diri sendiri, 

mempunyai nilai dalam bertanggung jawab, mempunyai nilai 

demokrasi,mempunyai nilai berkeadilan danmempunyainilai 

kemandirian.

Koperasi berdasarkan nilai-nilai:

1. Menolong diri sendiri; dimana para anggota bergabung 

dengan koperasi untuk membantu dirinya sendiri yaitu 

untuk mencapai tujuanya.

2. Tanggung jawab pribadi; para anggota memiliki tanggung 

jawab terhadap dirinya sendiri tanpa harus ada orang lain 

atau anggota lain ikut bertanggung jawab atas dirinya.

3. Demokrasi; dimana pemilihan ketua ataupun anggota 

dipilih dari anggota itu sendiri oleh anggota dan untuk 

kepentingan koperasi.

4. Kesamaan; memiliki tujuan yangsama.

5. Solidaritas; dimana memiliki rasa kekeluargaan dan 

solidaritas yang tinggi.

6. Kepemilikan bersama; koperasi yaitu  tanggung jawab 

bersama dan kepemilikanya secara bersama-sama.

Nilai-nilai koperasi tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai etis dari koperasi.

1. Nilai-nilai dasar ICA tahun 1995 tersebut yaitu : menolong 

diri sendiri (self help), tanggung jawab sendiri (self

responsibility),demokrasi(democracy),persamaan(equality), 

keadilan (equity) dan solidaritas (solidarity).

2. Nilai-nilai etis ICA tahun 1995 yaitu  sebagai 

berikut: kejujuran (honesty), keterbukaan 

(openness), tanggung jawab sosial (social 

responcibility) dan kepedulian terhadap orang lain 

(caring for others).

G. Konsep Pokok Koperasi

Koperasi memiliki beberapa konsep pokok, yaitu:

1. Koperasi yaitu  badan usaha, sehingga dalam penerapan 

kegiatan koperasi terdapat tujuan memperoleh keuntungan 

atau laba, namun yang menjadi catatan penting dalam 

koperasi yaitu  mencari keuntungan bukan satu-satunya 

tujuan koperasi, koperasi memiliki tujuan yang lebih luas 

untuk kesejahteraan para anggotanya.

2. Anggota koperasi yaitu  kumpulan orang-orang yang 

masuk sebagai anggota atau disebut sebagai badan hukum 

koperasi,sehinggabisadikatakanbahwakoperasibukanlah 

suatu kumpulan modal, meskipun di dalamnya memang ada 

unsur pemberian pinjaman dana atau permodalan namun 

dana itu hanya sebatas dari anggota untuk anggota atau 

masyarakat tertentu.

3. Koperasi bekerja dengan menerapkan nilai-nilai prinsip 

ekonomi, prinsip ekonomi tersebut meliputi dalam 

keanggotaannya menganut sifat sukarela dan terbuka. 

Demokrasi yaitu  pedoman dalam pelaksanaan segala 

kegiatan di tubuh koperasi. Adanya pembagian SHU (Sisa 

HasilUsaha) secara adil.Modalmerupakanpatokandalam 

pembelian balas jasa.

4. Memunculkan kemandirian, Peningkatan mutu pendidikan 

koperasidanMenerapkansistemkerjasamaantarkoperasi.

5. Hadirnya koperasi di negara kita  merupakan perwujudan 

dalam meningkatkan perekonomian rakyat baik untuk 

anggota maupun masyarakat.

Penerapankoperasi berasaskan kekeluargaan, sehingga 

apapun yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam 

setiap kegiatan koperasi merupakan hasil musyawarah para 

anggota.

H. Landasan, Asas, danTujuan Koperasi

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari 3 

(tiga) hal sebagai berikut:

1. Pandanganhidupdancita-citamoralyangingindicapaisuatu 

bangsa.Unsurinilazimnyadisebutsebagailandasancita-cita 

atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha 

koperasi.

2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar 

falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, 

benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan 

koperasi yang kedua inidisebut sebagailandasanstrukturil.

3. Adanya rasa dan karsa untuk