asuransi 3

pihak pemberi pinjaman atau kreditur jika peminjam yang menjadi 

Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggu￾ngan polis. 

c. Pertanggungan Penghasilan Keluarga (Family Income Coverage), 

yang dirancang untuk memberikan manfaat penghasilan 

bulanan yang telah ditetapkan kepada pasangan Tertanggung 

yang masih hidup apabila Tertanggung tersebut meninggal dunia 

selama jangka waktu pertanggungan polis. Manfaat penghasilan 

bulanan terus berlangsung sampai akhir jangka waktu yang 

ditetapkan pada saat pertanggungan polis tersebut dibeli. Polis 

ini merupakan salah satu bentuk asuransi jiwa berjangka dengan 

uang pertanggungan menurun karena semakin lama Tertanggung 

hidup selama jangka waktu pertanggungan, semakin singkat

jangka waktu yang diperlukan perusahaan asuransi untuk 

membayar manfaat penghasilan bulanan; semakin singkat jangka 

waktu pembayaran manfaat polis, semakin kecil nilai manfaat 

yang akan dibayar perusahaan asuransi. 

3. Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Uang Pertanggungan Meningkat 

(Increasing Term Life Insurance)

Jenis pertanggungan ini memberikan suatu manfaat kematian yang 

dimulai pada suatu nilai dan meningkat dengan nilai atau persentase 

tertentu pada interval yang telah ditetapkan selama jangka waktu polis. 

Misalnya, sebuah perusahaan asuransi dapat memberikan manfat polis 

yang dimulai dari Rp100.000.000,00 dan kemudian meningkat 5% pada 

setiap tanggal ulang tahun polis selama jangka waktu polis atau, nilai 

pertanggungan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya biaya 

hidup, sebagaimana terukur oleh indeks baku seperti indeks harga 

konsumen (consumer price index). Premi untuk polis asuransi ini biasanya 

juga meningkat sejalan dengan meningkatnya nilai pertanggungan.

FITUR-FITUR POLIS ASURANSI JIWA BERJANGKA 

Asuransi Jiwa Berjangka hanya memberikan perlindungan sementara, 

yaitu di akhir jangka waktu yang telah ditetapkan polis akan berakhir. Namun 

demikian, dalam sejumlah kasus, seorang pemegang polis dapat melanjutkan 

pertanggungan dalam suatu jangka waktu tambahan atau mengubah 

pertanggungan menjadi asuransi dengan manfaat tetap. Polis asuransi jiwa 

berjangka seringkali memiliki fitur yang memungkinkan pemegang polis untuk 

melanjutkan pertanggungan asuransi jiwa setelah jangka waktu sebelumnya 

berakhir. Jika polis memberikan pilihan kepada pemegang polis untuk 

melanjutkan pertanggungan polis untuk suatu jangka waktu tambahan maka 

polis tersebut disebut sebagai polis asuransi berjangka yang dapat dilanjutkan 

(renewable term insurance policy). Jika polis memberikan hak kepada pemegang 

polis untuk mengubah polis berjangka ke asuransi dengan manfaat tetap maka 

polis tersebut disebut sebagai polis asuransi berjangka yang dapat dikonversi 

(convertible term insurance policy).

Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance) 

Ada 2 karakteristik utama jenis asuransi ini, yakni: 

1. Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada Tertanggung selama 

polis masih berlaku (in force); dan 

2. Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung unsur tabungan. 

JENIS-JENIS PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP 

1. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Tradisional (Traditional Whole Life Insurance) 

Jenis asuransi ini memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif 

premi tetap (level premium rate) yang tidak meningkat sejalan dengan 

bertambahnya usia Tertanggung. 

Perusahaan asuransi menggunakan sistem premi tetap (level premium 

system) dalam menetapkan premi asuransi jiwa supaya tarif premi tersebut 

tidak mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan tingkat mortalitas (mortality 

rates) Tertanggung. Polis asuransi jiwa seumur hidup memiliki unsur tabungan 

yang dikenal sebagai nilai tunai (cash value) dari polis. Polis ini memuat suatu 

tabel yang mengilustrasikan bagaimana nilai tunai tersebut dapat berkembang 

dari waktu ke waktu. Jika karena sesuatu hal polis tidak lagi berlaku sampai 

Tertanggung meninggal, maka perusahaan asuransi sepakat untuk membayar 

nilai tunai tersebut kepada pemegang polis dikurangi biaya-biaya penutupan 

polis dan pinjaman polis yang tertunggak. 

Besarnya nilai tunai yang berhak diterima pemegang polis penutupan polis 

tersebut disebut surrender value. Besarnya nilai tunai dalam polis pada suatu 

waktu tergantung dari beberapa faktor, seperti uang pertanggungan dari polis, 

lamanya polis telah berjalan dan lamanya jangka waktu pembayaran premi 

dalam polis. Reserve dan nilai tunai dari suatu polis asuransi jiwa seumur hidup 

akan meningkat selama masa berlakunya polis dan pada akhirnya akan setara 

dengan pertanggungan dari polis tersebut. Namun demikian, nilai tunai tersebut 

baru akan setara dengan uang pertanggungan pada saat Tertanggung menca

pai usia sebagaimana yang ditentukan akhir tabel mortalitas yang digunakan 

untuk menghitung premi pada polis tersebut, yaitu biasanya usia 99 atau 100 

tahun. Pada waktu tesebut, perusahaan asuransi biasanya membayar nilai tunai 

polis kepada pemegang polis meskipun Tertanggung masih hidup. 

Jangka Waktu Pembayaran Premi 

Sebagian besar Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup dapat dikelompokkan 

menurut lamanya jangka waktu pembayaran premi polis, menjadi: 

a. Polis Premi Berkelanjutan (Continues-Premium Policies)

Di dalam polis premi berkelanjutan (terkadang disebut straight life insur￾ance policy atau ordinary life insurance policy), premi dibayarkan sampai 

Tertanggung meninggal dunia. 

b. Polis Pembayaran Terbatas (Limited Payment Policies)

Di dalam Polis Pembayaran Terbatas, premi dibayarkan hanya sampai 

jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir atau sampai Tertanggung 

meninggal dunia, mana yang terjadi lebih dahulu. Sedangkan Pada Polis 

Premi Tunggal (Single-Premium Policies), yang merupakan jenis polis 

pembayaran terbatas hanya membutuhkan satu kali pembayaran premi. 

Lamanya jangka waktu pembayaran premi polis secara langsung 

memengaruhi jumlah premi berkala yang diperlukan untuk polis tersebut dan 

laju pertumbuhan nilai tunai dari polis tersebut.

2. Last Survivor Life Insurance 

Jenis asuransi ini juga disebut sebagai second-to-die life insurance, yang 

merupakan jenis asuransi jiwa seumur hidup gabungan yang manfaat polisnya 

hanya dibayarkan setelah kedua orang Tertanggung polis tersebut meninggal 

dunia. Premi asuransi jiwa ini hanya dibayar sampai Tertanggung pertama 

meninggal atau premi dapat dibayar sampai kedua Tertanggung meninggal. 

Asuransi ini terutama dirancang khusus untuk memberikan pertanggungan 

kepada pasangan menikah yang ingin memiliki dana untuk membayar pajak 

harta warisan (estate taxes) yang dikenakan setelah mereka meninggal.

3. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Gabungan (Joint Whole Life Insurance) 

Jenis asuransi ini memiliki fitur dan manfaat yang sama seperti asuransi 

jiwa seumur hidup untuk individu kecuali bahwa asuransi ini menanggung dua 

jiwa dalam polis yang sama, seringkali disebut first-to-die life insurance karena 

setelah kematian salah seorang dari Tertanggung, manfaat kematian dalam 

polis akan dibayarkan kepada Tertanggung yang masih hidup dan pertanggu￾ngan polis berakhir. 

Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insurance) 

Jenis asuransi ini memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apakah 

Tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau mening￾gal selama jangka waktu pertanggungan. Setiap polis asuransi jiwa dwiguna 

memiliki tanggal jatuh tempo (maturity date), yaitu tanggal pembayaran 

uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika 

Tertanggung masih hidup. Tanggal jatuh tempo akan tercapai (1) pada akhir 

suatu jangka waktu yang telah ditetapkan, atau (2) ketika Tertanggung menca￾pai usia yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tanggal jatuh tempo untuk polis 

Asuransi Jiwa Dwiguna berjangka 20 tahun adalah 20 tahun setelah tanggal 

berlakunya polis; tanggal jatuh tempo untuk polis Asuransi Dwiguna pada usia 65 

tahun adalah ketika Tertanggung mencapai usia 65 tahun. Apabila Tertanggung 

meninggal sebelum tanggal jatuh tempo, maka perusahaan asuransi membayar 

uang pertanggungan polis kepada beneficiary yang ditunjuk. Jadi, polis Asuransi 

Dwiguna membayar suatu manfaat yang pasti baik apakah Tertanggung masih 

hidup sampai tanggal jatuh tempo polis atau meninggal sebelum tanggal jatuh 

tempo tersebut. Polis asuransi dwiguna memiliki banyak fitur. Sebagai contoh, 

premi biasanya tetap (level) selama jangka waktu polis, meskipun pemegang 

polis dapat membeli sebuah polis asuransi dwiguna dengan premi tunggal 

(single premium) atau dengan beberapa kali pembayaran premi. Polis asuransi 

dwiguna ini dapat menghasilkan nilai tunai. Cadangan (reserve) dan nilai tunai 

dari polis Asuransi Dwiguna biasanya akan sama dengan uang pertanggungan 

polis pada tanggal jatuh tempo polis biasanya jauh lebih cepat daripada ketika 

Tertanggung mencapai usia 99 atau 100 tahun. Akibatnya, nilai tunai polis ini 

terbentuk jauh lebih cepat daripada nilai tunai polis asuransi jiwa seumur hidup.

Asuransi pendidikan termasuk jenis asuransi dwiguna

Asuransi Unit Link

Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggabungkan produk asuransi 

dengan produk investasi. Produk ini dikenal dengan nama unit link dan mulai 

dipasarkan pada tahun 1998. Unit link merupakan produk “two in one”. Premi 

yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam dua mekanisme pengelolaan 

yang terpisah yaitu pengelolaan premi dasar untuk kepentingan proteksi dan 

pengelolaan premi investasi. Premi Investasi dikelola oleh manager investasi 

atau ahli investasi perusahaan. Dengan membeli produk unit link, seorang 

Tertanggung dapat memperoleh manfaat perlindungan asuransi sekaligus 

berinvestasi Produk unit link di Indonesia umumnya diselenggarakan oleh 

perusahaan-perusahaan asuransi jiwa.

Dibandingkan dengan produk asuransi jiwa dwiguna, produk unit link memberi￾kan Tertanggung kebebasan untuk memilih jenis instrumen investasi yang 

dinginkan dengan hasil nilai tunai (nilai polis) yang bervariasi. Jenis instrument

investasi yang dapat dipilih dalam unit link antara lain investasi dalam pasar 

uang, obligasi dan saham. Setiap pilihan jenis instrumen investasi memiliki 

risiko dan keuntungan yang berbeda. Berdasarkan SK Menteri Keuangan 

481/KMK.017/1999 pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa risiko investasi 

tersebut sepenuhnya ditanggung pemegang polis.

Beberapa gambaran kerja unit link:

1. Premi akan Masuk ke Instrumen Investasi yang Sudah Dipilih 

Sebelumnya

Premi tersebut akan dipotong guna membayar sejumlah biaya, salah 

satunya adalah biaya akuisisi di tahun awal. Setelah itu, premi tersebut 

akan menghasilkan nilai polis. Dengan demikian, premi dibayarkan ke 

perusahaan asuransi.

2. Biaya Administrasi (Biaya Asuransi dan Tambahan) Adalah Nilai Polis 

dari Hasil Investasi

Biaya proteksi asuransi dibayarkan dari hasil investasi. Terdapat 2 cara 

yang dilakukan dalam proses pemotongan unit link, yang pertama, 

pembayaran biaya akuisisi melalui pemotongan premi secara langsung 

(pada periode awal polis) dan Kedua, biaya asuransi dibayarkan dari nilai 

investasi yang dipotong secara rutin (selama polis masih hidup).

3. Nilai Polis yang Dapat Dicairkan

Jika semua biaya tersebut sudah terbayarkan, sisa dari nilai polis itu

dapat menjadi bagian yang dapat dicairkan oleh Tertanggung dan dapat 

Seri Literasi Keuangan

Buku 4 – Perasuransian

digunakan untuk dana pensiun.

4. Nilai Polis akan Tetap Aktif Selama Nilai Polis Cukup untuk Membayar 

Biaya Proteksi Asuransi

Jika nilai polis tidak mencukupi, maka secara otomatis proteksi 

asuransi akan terhenti, dan keadaan ini biasanya disebut sebagai polis 

lapse. Menindaklanjuti hal ini, perusahaan asuransi akan menghubungi 

nasabah yang bersangkutan sebagai pemegang polis agar melakukan 

top up atau penambahan dana atau membayar biaya lagi diluar premi 

rutin yang telah dibayarkan sebelumnya, sebelum terjadi polis lapse.

Berdasarkan cara pembayaran premi asuransi, unit link dikelompokkan 

menjadi dua macam yaitu:

• Premi Tunggal, yaitu premi hanya dibayarkan sekaligus di awal, dan 

konsumen tidak perlu membayar premi di kemudian hari selama nilai 

tunai mencukupi. Skema pembayaran premi tunggal ini lebih cocok 

bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan finansial yang mapan 

karena nilai premi yang dibayarkan tergolong besar. Pada umumnya 

jenis pembayaran premi secara tunggal ini merupakan produk asuransi 

yang lebih mengutamakan pada perkembangan nilai investasi, dimana 

alokasi untuk investasinya akan lebih tinggi dibandingkan produk 

asuransi lainnya. Selain itu, kelebihan lain yang dimiliki yaitu jangka waktu 

pembayaran premi lebih pendek dibandingkan dengan premi berkala.

• Premi Berkala, yaitu konsumen membayar premi secara bertahap. 

Pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, 

atau tahunan hingga kurun waktu tertentu. Jenis asuransi unit link

ini cocok untuk konsumen yang memiliki dana yang terbatas. Dana 

investasi biasanya tidak dapat ditarik selama kurun waktu tertentu, 

karena pada awal tahun premi dialokasikan untuk biaya akuisisi. 

Biaya akuisisi ini sebagian besar dipergunakan untuk komisi agen dan 

perusahaan asuransi. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya, premi 

yang dibayarkan akan dialokasikan untuk biaya akuisisi dan juga untuk 

investasi. Pada umumnya, jenis pembayaran premi secara berkala 

memiliki proposisi untuk kebutuhan proteksi sehingga pihak asuransi 

akan memberikan beberapa produk asuransi tambahan (rider) yang 

dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai kebutuhannya.

Simulasi Perhitungan Premi Asuransi Jiwa 

Sebuah perusahaan asuransi secara sederhana melakukan perhitungan 

besarnya suatu premi. Mereka membuat beberapa asumsi besaran biaya untuk 

1 periode. Misalnya dalam setahun perusahaan asuransi mengeluarkan biaya 

Rp10.000.000,00 untuk kegiatan operasional seperti, mencetak polis, biaya 

untuk menagih premi, biaya admin, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan dalam melakukan usahanya tersebut. 

Misal dalam asuransi tersebut terdapat anggota dengan jumlah 500 orang 

dan berdasarkan hasil dari perhitungan tahun-tahun sebelumnya maka didapat￾kan dalam satu tahun akan ada 3 orang yang meninggal dunia. Di mana setiap 

anggota akan mendapatkan uang santunan sebesar Rp10.000.000,00 jika ada 

yang meninggal dunia. 

Maka, didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Biaya operasional selama 1 tahun Rp10.000.000,00 dibagi kepada 500 

orang anggota. Maka didapat Rp20.000,00 per orang anggota selama 1 

tahun. 

2. Diasumsikan akan ada yang meninggal dunia sebanyak 3 orang 

dalam setahun, maka perusahaan asuransi harus menyiapkan dana 

Rp30.000.000,00 untuk membayar klaim per tahun. 

3. Dana Rp30.000.000 yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi 

dibagi kepada 500 orang anggota, jadi Rp60.000,00 harus dibayarkan 

oleh masing-masing anggota. 

4. Besarnya premi yang harus dibayarkan oleh setiap anggota adalah 

Rp20.000,00 ditambah Rp60.000,00 untuk periode satu tahun. 

Kelemahan dari metode yang diterapkan oleh perusahaan asuransi ini 

adalah iuran yang harus dibayarkan sama besar untuk anggota tua dan 

muda, padahal tingkat risiko yang dimiliki berbeda. Untuk mengantisi￾pasi hal tersebut, maka dibuatlah tabel mortalitas, yaitu risiko meninggal 

dunia yang dihadapi dari setiap anggota yang berdasarkan pada tingkat 

probabilitas anggota tersebut meninggal dalam tahun itu. Dari tabel 

mortalitas, kita ketahui jumlah orang yang mungkin meninggal dalam 

setahun menurut kelompok umur masing-masing. Dengan demikian, dari 

500 orang peserta tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan usia dari masing-masing peserta dan perhitungan preminya 

pun disesuaikan sebagaimana Tabel 6.

Usia 30 tahun memiliki peluang kematian 1,37/1000, yang kemudian peluang 

kematian tersebut akan dikalikan dengan jumlah uang santunan yang akan 

diterima. Jadi, (1,37/1000) x Rp10.000.000,00 dan akan diperoleh angka 

Rp13.700,00. 

Sehingga premi yang seharusnya dibayarkan dengan pedoman tabel mortali￾tas adalah Rp20.000,00 ditambah Rp13.700,00 sama dengan Rp33.700,00. 

Dalam tabel mortalitas tersebut angka 1,37/1000 memiliki pengertian bahwa 

dari 1000 orang yang berusia 30 tahun diasumsikan memiliki peluang untuk 

meninggal dunia adalah 1,37 orang. Di mana angka tersebut didapatkan dari data 

perhitungan statistika selama bertahun-tahun yang dilakukan untuk mengetahui 

peluang meninggal dunianya seseorang berdasarkan usia.

Penutupan 

Asuransi 

Penutupan asuransi adalah suatu proses transaksi 

asuransi yang didahului oleh adanya permohonan dari 

Tertanggung kepada Penanggung untuk memberikan 

perlindungan atas risiko tertentu dengan membayar 

sejumlah premi. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penutupan 

asuransi 

1. Produk yang dipilih adalah sesuai dengan 

kebutuhan, bukan karena tertarik kepada 

promo dan hadiah yang ditawarkan atau 

karena terpaksa. 

2. Pastikan agen asuransi yang dipilih adalah 

agen yang profesional dan memiliki sertifikasi 

keagenan serta mau dan mampu mengurus 

keperluan asuransi kita ke depan. 

3. Mengenal lebih banyak tentang kapasitas 

perusahaan asuransi yang akan dipilih 

terutama dari pelayanan klaim, bisa melalui 

internet atau dari informasi kerabat dan 

teman. Carilah perusahaan yang sehat, yaitu 

perusahaan yang memiliki rasio Risk Based 

Capital (RBC) diatas 120%.

4. Ketika sudah memilih produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di 

Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan 

Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap, jujur dan jelas dan tidak 

menandatangani SPPA atau SPAJ dalam kondisi kosong. 

5. Tanyakan secara rinci mengenai manfaat yang diberikan, kondisi yang 

dipersyaratkan dan pengecualian jaminannya yang sering menjadi alasan 

penolakan pengajuan klaim oleh pihak perusahaan perasuransian. 

6. Pastikan periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi, jangan 

sampai terjadi hutang premi pada saat terjadinya kerugian sehingga 

mengakibatkan klaim tidak dibayar. Biasanya diperkenankan 14 hari 

setelah tanggal jaminan yang tercantum dalam polis kecuali asuransi 

jiwa yang menggunakan cash basis.

7. Jika polis sudah diterima, baca dengan teliti polis beserta semua lampiran 

yang sudah diterima. Bila tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh 

agen maka polis dapat dibatalkan atau dilakukan perubahan.

Gambar di samping adalah contoh Surat Permohonan Penutupan 

Asuransi (SPPA) dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta 

polis asuransi. Polis itu berisi tentang apa saja yang dijamin dan tidak 

dijamin oleh perusahaan asuransi, sedangkan SPPA/ SPAJ surat 

permohonan dari Tertanggung kepada Penanggung yang memuat data-data 

tentang Tertanggung, objek pertanggungan, dan jenis pertanggungan. SPPA/ 

SPAJ merupakan bagian yang tak terpisahkan dari polis asuransi.

Klaim Asuransi 

Klaim adalah tuntutan dari pihak Tertanggung sehubungan dengan adanya 

kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak Tertanggung yang masing￾masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh 

Penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak 

Tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak Tertanggung. 

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 

Dalam Mengajukan Klaim Asuransi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Tertanggung dalam pengajuan klaim 

asuransi adalah sebagai berikut: 

1. Segera memberitahu/ melaporkan kejadian kecelakaan klaim kepada 

Penanggung atau agen/ pialang yang membantu pada saat penut￾upan. Laporan dapat dilakukan tertulis maupun tidak tertulis. Jika 

pemberitahuan secara tidak tertulis, hendaknya diikuti dengan 

pemberitahuan tertulis sebagai persyaratan dokumen klaim. 

2. Melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan yang 

mengalami musibah sebagai usaha untuk memperkecil atau mencegah 

meluasnya kerusakan/ kerugian yang terjadi. 

3. Membuat foto dokumentasi atas objek pertanggungan yang mengalami 

kerusakan. 

4. Melaporkan musibah tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak 

yang berwenang setempat. 

5. Dalam hal terjadi kerusakan tidak melakukan perbaikan apapun tanpa 

persetujuan Penanggung terlebih dahulu. 

6. Membantu Penanggung atau pihak yang mewakili Penanggung seperti 

penilai kerugian atau surveyor dalam rangka melakukan survei klaim.

Dokumen Klaim 

Persyaratan polis tidak menyebutkan atau menjelaskan dengan tepat 

dokumen apa saja yang harus dilampirkan oleh Tertanggung untuk mendukung 

suatu klaim yang sedang diajukannya, hanya secara luas menyebutkan 

“Sepanjang keadaan memungkinkan segera memberikan kepada Penanggung 

segala sesuatu yang mungkin diperlukan oleh Penanggung untuk penyelesaian 

klaim tersebut.” 

Dokumen pendukung klaim ini tergantung dari sifat kerugian yang dideritanya. 

Berikut dokumen yang wajib dilengkapi pada saat pengajuan klaim: 

1. Polis asli berikut endorsement (jika ada); 

2. Perincian kerugian berikut besarnya jumlah nilai tuntutan ganti rugi; 

3. Foto mengenai kerusakan/ kerugian yang terjadi; 

4. Dalam hal klaim atas kejadian bencana alam, maka Tertanggung 

melampirkan surat keterangan dari instansi terkait yang berwenang 

mengenai kejadian tersebut; 

5. Dalam hal klaim atas kejadian pencurian, maka Tertanggung 

melampirkan surat keterangan dari yang berwajib (laporan polisi) kartu 

stock/ persediaan termasuk faktur pembelian; dan 

6. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan/ diminta oleh Penanggung 

secara wajar.

Penyelesaian Sengketa 

Klaim 

Untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara Tertanggung dan 

Penanggung yang seringkali terjadi maka OJK secara resmi membentuk 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk setiap industri 

keuangan. Industri asuransi telah memiliki LAPS yang dikenal dengan Badan 

Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). 

Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (LAPS) 

LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. OJK menetapkan LAPS berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 

tentang LAPS. POJK ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap 

konsumen sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan. POJK tersebut dikeluarkan pada 23 Januari 2014. 

Adapun latar belakang pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa adalah seringnya tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen 

dengan Lembaga Jasa Keuangan. Karena itu diperlukan Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang mampu menyelesaikan persengketaan dengan 

cepat, murah, adil, dan efisien.

Badan Mediasi dan Arbitrase 

Asuransi Indonesia (BMAI) 

Indonesia telah memiliki badan khusus untuk penyelesaian sengketa klaim 

yang dikenal dengan BMAI. Secara resmi BMAI didirikan pada tanggal 12 Mei 

2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006. Pendiriannya ini 

sejalan dengan Surat Keputusan Bersama empat Menteri yaitu: 

a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP.45/M.EKON/07/2006 

b. Gubernur Bank Indonesia No.8/50/KEP.GBI/ 2006 

c. Menteri Keuangan No.357/KMK.012/2006 

d. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.KEP-75/MBU/2006 

Tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang ditetapkan di Jakarta 

tanggal 5 Juli 2006. Juga sejalan dengan ketentuan Lampiran III Lembaga 

Keuangan Non-Bank poin 3 program 3 tentang Perlindungan Pemegang 

Polis dengan Penanggung Jawab Kementerian Keuangan RI. 

BMAI didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional 

dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakan 

hak-hak Tertanggung atau pemegang polis melalui proses mediasi dan ajudikasi. 

BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang 

antara Tertanggung dan/ atau pemegang polis dan Penanggung (perusahaan 

asuransi). Tertanggung atau pemegang polis yang tidak menyetujui penolakan 

tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh Penanggung (perusahaan 

asuransi) dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara 

mereka. BMAI senantiasa berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim 

asuransi secara lebih cepat, adil, murah dan informal.

BMAI adalah suatu lembaga yang mudah diakses masyarakat Tertanggung 

atau pemegang polis. Melalui proses mediasi dan ajudikasi BMAI membantu 

menyelesaikan sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/ manfaat) dan memberikan 

solusi yang mudah bagi Tertanggung atau pemegang polis yang kurang 

memahami asuransi dan kurang mampu untuk menyelesaikan suatu perkara 

melalui pengadilan negeri, apalagi membayar biaya bantuan hukum yang mahal. 

BMAI mengupayakan penyelesaian sengketa klaim secara lebih cepat, adil, 

murah dan informal.

Tertanggung atau pemegang polis harus mengisi dengan lengkap Formulir 

Permohonan Penyelesaian Sengketa (FPPS) yang disediakan BMAI dan 

menyampaikannya kepada BMAI, untuk digunakan sebagai dasar melakukan 

investigasi atas suatu sengketa. 

Untuk proses mediasi dan ajudikasi, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat 

polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp750.000.000,00 per klaim untuk 

asuransi kerugian/ umum dan Rp500.000.000,00 per klaim untuk asuransi jiwa 

atau asuransi jaminan sosial. 

Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/ manfaat) dilakukan oleh 

BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: tahap mediasi, tahap ajudikasi, serta tahap 

arbitrase. 

1. Mediasi: permohonan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang 

diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar 

Tertanggung atau pemegang polis dan Penanggung (perusahaan 

asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa 

secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak 

sebagai penengah antara Tertanggung atau pemegang polis (Pemohon) 

dan Penanggung atau perusahaan asuransi (Termohon). 

2. Ajudikasi: bila sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak 

dapat diselesaikan melalui mediasi (tahap 1), maka pihak Pemohon 

dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya 

dapat diselesaikan melalui proses ajudikasi. Sengketa akan diputuskan 

oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI. 

3. Arbitrase: atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada 

proses mediasi atau ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi 

batas nilai tuntutan ganti rugi dilakukan proses arbitrase. Sengketa klaim 

akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. 

Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan tidak 

dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Perusahaan 

Asuransi dan 

Reasuransi

Perusahaan asuransi dapat dibedakan menjadi: 

1. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusa￾haan yang memberikan jasa dalam penang￾gulangan risiko atas kerugian, kehilangan 

manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada 

pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang 

tidak pasti. 

2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusa￾haan yang memberikan jasa dalam penang￾gulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup 

atau meninggalnya seseorang yang diper￾tanggungkan. 

3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan 

yang memberikan jasa dalam pertanggungan 

ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh 

Perusahaan Asuransi Kerugian dan/atau 

Perusahaan Asuransi Jiwa.

Peran Perusahaan Asuransi 

Perusahaan asuransi memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Risk Transfer 

Fungsi utama dari perusahaan asuransi adalah menjalankan mekanisme 

pemindahan risiko. Mekanisme pemindahan risiko ini membuat suatu 

perusahaan mendapatkan kepastian untuk kerugian yang sebenarnya 

belum pasti sehingga pimpinan perusahaan tersebut dapat berkonsen￾trasi untuk mengembangkan perusahaan untuk meningkatkan perolehan 

keuntungan. 

2. Creation of Common Pool 

Dengan menerima permi dari sejumlah besar Tertanggung, perusahaan 

asuransi harus membentuk sebuah kumpulan dana dengan jenis risiko 

yang sama untuk menyediakan perlindungan kerugian yang ditimbulkan 

atas risiko tersebut. 

3. Equitable Premiums 

Perusahaan asuransi harus memastikan premi yang harus dibayar oleh 

Tertanggung sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki. Jumlah premi 

yang terlalu besar dapat menyebabkan perusahaan asuransi kehilangan 

bisnis karena Tertanggung memilih perusahaan pesaing, sedangkan jika 

jumlah premi terlalu sedikit dapat menyebabkan perusahaan asuransi 

tidak mendapatkan dana yang cukup untuk melakukan pembayaran 

klaim. 

4. Reduction of Loss

Perusahaan asuransi berfungsi untuk membantu perkembangan 

perekonomian melalui usaha-usaha yang dilakukan guna meminimalkan 

kemungkinan terjadinya suatu risiko, menurunkan tingkat kerugian atau 

membatasi kerugian yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan 

survei dan penelitian atas risiko-risiko yang dijamin, melakukan pemetaan 

risiko berdasarkan tingkat kerugian yang mungkin timbul, memberikan 

edukasi kepada Tertanggung terkait cara-cara pencegahan terjadinya 

kerugian, membebankan risiko sendiri kepada Tertanggung, dan lain-lain.

5. Assistance to Business Enterprise

Asuransi berfungsi untuk mendukung perkembangan dan pertum￾buhan usaha melalui pemberian jaminan atas risiko-risiko kerugian 

yang mungkin diderita oleh penanam modal maupun pengelola usaha 

itu sendiri. Dengan kata lain, dengan membeli asuransi, penanam 

modal dalam suatu usaha tidak perlu mencemaskan kemungkinan 

kehilangan investasi saat terjadi bencana dan bagi pengelola usaha, 

dengan membayar premi asuransi yang jumlahnya relatif kecil, tidak 

perlu mencadangkan dana yang relatif besar untuk risiko kerugian yang 

mungkin diderita. 

6. Insurance Investment

Perusahaan asuransi berfungsi untuk mengelola dana premi yang 

terkumpul dengan cara menginvestasikannya agar dana tersebut 

produktif dan memberikan profit bagi perusahaan. Dari kegiatan 

investasi yang dilakukan, perusahaan asuransi secara tidak langsung 

ikut menunjang pembangunan nasional dan keuntungan yang diperoleh 

dari kegiatan investasi tersebut merupakan salah satu unsur yang diper￾hitungkan dalam penetapan premi. 

7. Invisible Export

Perusahaan asuransi berfungsi sebagai penjual asuransi keluar negeri 

maupun sebagai pihak yang menempatkan atau mengalihkan sebagian 

risiko-risiko dalam negeri khususnya risiko yang kurang menguntungkan, 

keluar negeri dalam bentuk treaty maupun facultative. Kegiatan 

pengalihan risiko keluar negeri tersebut dapat dikategorikan sebagai 

kegiatan export karena menghasilkan devisa bagi negara dan disebut 

invisible export karena komoditas yang diekspor berupa data-data risiko.

Peran Perusahaan Reasuransi

Perusahaan reasuransi memiliki peran yang sangat penting dalam 

perasuransian, di mana perusahaan tersebut berperan menerima risiko yang 

dialokasikan oleh perusahaan asuransi baik melalui metode reasuransi treaty

maupun facultative. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan 

secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, 

dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam 

mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat 

BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem 

pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh out of pocket 

payment, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan 

asuransi kesehatan sosial. 

Tugas BPJS Kesehatan 

Dalam menjalankan fungsinya, BPJS Kesehatan memiliki tugas antara lain: 

1. Melakukan dan/ atau menerima pendaftaran Peserta; 

2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; 

3. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 

4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;

5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; 

6. Membayarkan Manfaat dan/ atau membiayai pelayanan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan 

Sosial kepada Peserta dan masyarakat. 

Visi dan Misi BPJS Kesehatan 

Berikut merupakan Visi dan Misi yang telah dibahas, dikaji dan disetujui oleh 

Direksi dan Dewan Pengawas sejalan dengan pengesahan Rencana Jangka 

Panjang BPJS Kesehatan tahun 2014-2019. 

1. VISI 

BPJS Kesehatan adalah “CAKUPAN SEMESTA 2019”. Berdasarkan Visi tersebut 

maka BPJS Kesehatan dimaknai bahwa paling lambat 1 Januari 2019, seluruh 

penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutu￾han dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang 

handal, unggul dan terpercaya. 

2. MISI 

a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan 

mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

b. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan 

yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang 

optimal dengan fasilitas kesehatan. 

c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana 

BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk 

mendukung kesinambungan program. 

d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip 

tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai 

untuk mencapai kinerja unggul. 

e. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan

evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 

operasionalisasi BPJS Kesehatan. 

f. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 

Asas dan Prinsip BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan asas: 

1. Kemanusiaan yaitu asas yang terkait dengan penghargaan terhadap 

martabat manusia; 

2. Manfaat yaitu asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelo￾laan yang efisien dan efektif; 

3. Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu asas yang 

bersifat adil. 

Selain berdasarkan asas-asas tersebut di atas, BPJS Kesehatan menyeleng￾garakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: 

1. Prinsip kegotongroyongan yaitu prinsip kebersamaan antar Peserta 

dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan 

dengan kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat 

gaji, upah, atau penghasilannya; 

2. Prinsip nirlaba yaitu prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan 

penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan Manfaat 

sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta; 

3. Prinsip keterbukaan yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang 

lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta; 

4. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, 

teliti, aman, dan tertib; 

5. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelo￾laan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

6. Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelan￾jutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan 

seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan 

secara bertahap; 

8. Prinsip dana amanat adalah bahwa Iuran dan hasil pengembangannya 

merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya 

bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial; 

9. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya 

untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan 

peserta. 

Sejarah BPJS Kesehatan 

Usaha-usaha untuk menyelenggarakan suatu sistem jaminan kesehatan 

masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah sejak lama. Bentuk nyata dari 

usaha tersebut antara lain terlihat dari pemberian jaminan kesehantan bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarganya yang diselenggarakan oleh PT 

Askes (Persero). Selanjutnya dengan kehadiran PT Jamsostek (Persero), usaha 

pemberian jaminan kesehatan bagi pekerja sektor swasta juga telah mulai 

dirintis. Selain itu, untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan 

kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeli￾haraan kesehatan penduduk miskin. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, 

menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang sangat mahal. Hal ini menyebab￾kan warga miskin mengalami kesulitan untuk mengakses kesehatan. Program 

Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) merupakan program 

terobosan dari pemerintah untuk menolong rakyat miskin dari kesakitan. 

Pada tahun 2005 pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diselengga￾rakan dalam mekanisme asuransi kesehatan yang dikenal dengan Program 

Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Askeskin). Atas pertimbangan 

pengendalian biaya kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabil￾itas dilakukan perubahan mekanisme pada tahun 2008 yang dikenal dengan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi 

sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk 

mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa 

jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Jaminan Kesehatan yang dimaksud dalam Undang-undang SJSN tersebut 

ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksana￾kan oleh BPJS tersebut, penyelenggaraan jaminan kesehatan yang selama ini 

dilakukan oleh beberapa institusi seluruhnya disatukan dibawah BPJS. Badan 

penyelenggara seperti Askes dan Jamsostek selanjutnya bertransformasi 

menjadi BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum 

tahapan terbentuknya dan transformasi BPJS Kesehatan dapat digambarkan 

sebagai berikut:

1. Tanggal 19 Oktober 2004 

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(UU SJSN) diundangkan. UU SJSN memberi dasar hukum bagi PT 

Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero) dan 

PT Askes Indonesia (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial.13 UU SJSN memerintahkan penyesuaian semua ketentuan yang 

mengatur keempat Persero tersebut dengan ketentuan UU SJSN. Masa 

peralihan berlangsung paling lama lima tahun, yang berakhir pada 19 

Oktober 2009. 

2. Tanggal 31 Agustus 2005 

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas perkara 

nomor 007/PUU-III/2005 kepada publik pada 31 Agustus 2005. MK 

menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 40 

Tahun 2004 tentang SJSN yang menyatakan bahwa keempat Persero 

tersebut sebagai BPJS, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Un￾dang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, MK berpendapat bahwa Pasal 52 ayat (2) UU SJSN tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Namun Pasal 52 ayat (2) hanya 

berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum setelah dicabutnya Pasal 5 

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU SJSN dan menjamin kepastian hukum 

karena belum ada BPJS yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN 

dapat dilaksanakan. 

Dengan dicabutnya ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 

SJSN dan hanya bertumpu pada Pasal 52 ayat (2) maka status hukum 

PT (Persero) JAMSOSTEK, PT (Persero) TASPEN, PT (Persero) ASABRI, 

dan PT ASKES Indonesia (Persero) dalam posisi transisi. Akibatnya, 

keempat Persero tersebut harus ditetapkan kembali sebagai BPJS 

dengan sebuah Undang-Undang sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 

ayat (1) UU SJSN: “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk 

dengan Undang-Undang”. Pembentukan BPJS ini dibatasi sebagai badan 

penyelenggara jaminan sosial nasional yang berada di tingkat pusat. 

3. Tanggal 25 November 2011

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial diundangkan sebagai pelaksanaan ketentuan UU

SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005. 

4. Tanggal 1 Januari 2014 

Pada 1 Januari 2014 Pemerintah mengoperasikan BPJS Kesehatan atas 

perintah UU BPJS. Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi, terjadi 

serangkaian peristiwa sebagai berikut: 

a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua 

aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes 

(Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban 

hukum BPJS Kesehatan; 

b. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS 

Kesehatan; 

c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang 

Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes 

(Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik; 

d. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan 

pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka 

dana jaminan kesehatan. Sejak BPJS Kesehatan beroperasi 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, terjadi 

pengalihan program-program pelayanan kesehatan perorangan 

kepada BPJS Kesehatan yaitu: 

1. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); 

2. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan 

Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan 

program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk 

pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan 

operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; 

3. PT Askes (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan bagi PNS. 

4. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program 

jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pekerja sektor swasta.

Organ BPJS Kesehatan 

Organ BPJS Kesehatan terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. 

1. DEWAN PENGAWAS 

Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional yang mencerminkan 

unsur-unsur pemangku kepentingan jaminan sosial, yaitu terdiri atas: 

a. Dua orang unsur pemerintah; 

b. Dua orang unsur pekerja; 

c. Dua orang unsur pemberi kerja; 

d. Satu orang unsur tokoh masyarakat. 

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Salah 

seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan 

Pengawas oleh Presiden. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali 

masa jabatan berikutnya. Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan tugas BPJS. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan 

Pengawas bertugas untuk: 

• Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja 

Direksi; 

• Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengem￾bangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi; 

• Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai 

kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; 

• Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial 

sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan 

kepada DJSN. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dewan Pengawas 

berwenang untuk: 

a. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS; 

b. Mendapatkan dan/ atau meminta laporan dari Direksi; 

c. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; 

d. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja 

Direksi

2. DIREKSI 

Direksi terdiri atas paling sedikit lima orang anggota yang berasal dari unsur 

profesional. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presi￾den menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagai Direktur Utama. 

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusul￾kan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Direksi 

berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang 

menjamin peserta untuk mendapat manfaat sesuai dengan haknya. Dalam 

melaksanakan fungsi tersebut Direksi bertugas untuk: 

a. Melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksa￾naan, pengawasan, dan evaluasi; 

b. Mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; 

c. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk 

melaksanakan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Direksi berwenang untuk: 

a. Melaksanakan wewenang BPJS; 

b. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata 

kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; 

c. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS, termasuk 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS, serta 

menetapkan penghasilan pegawai BPJS; 

d. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan 

Direksi; 

e. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa 

dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas; 

f. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 dengan persetujuan Dewan Pengawas;

g. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari 

Rp100.000.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000.000,00 dengan 

persetujuan Presiden; 

h. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari 

Rp500.000.000.000,00 dengan persetujuan DPR RI. 

Proses Bisnis BPJS 

Kesehatan

Berikut ini merupakan bagan proses bisnis BPJS Kesehatan berdasarkan UU 

BPJS:

Penjelasan: 

1. Dalam mengelola aset, BPJS Kesehatan wajib memisahkan aset BPJS 

Kesehatan dengan aset dana jaminan sosial kesehatan dimana aset 

dana jaminan sosial bukan merupakan aset BPJS Kesehatan. 

2. BPJS Kesehatan wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana 

Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha 

milik negara. 

3. Ketentuan mengenai pengelolaan aset BPJS Kesehatan dan dana 

jaminan sosial diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 

87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 

sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 

Tahun 2015. 

4. Aset BPJS dapat digunakan untuk: 

a. Biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; 

b. Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk 

mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

c. Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan 

d. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pengawasan BPJS Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan merupakan 

badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi 

untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam penyelenggaraan￾nya, sesuai dengan Pasal 39 UU BPJS, pengawasan eksternal terhadap BPJS 

dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas 

independen. 

Dalam penjelasan Pasal 39 UU BPJS disebutkan bahwa lembaga pengawas 

independen BPJS Kesehatan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, 

dijelaskan pula melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 46 yang menyatakan bahwa 

pengawasan eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dilaku￾kan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan mengacu pada 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.05/2013 tentang Penga￾wasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Dalam rangka pengawasan terhadap BPJS Kesehatan terdapat ruang lingkup 

pengawasan yang terdiri atas: 

1. Kesehatan keuangan; 

2. Penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis; 

3. Pengelolaan dan kinerja investasi; 

4. Penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik; 

5. Pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan (fraud); 

6. Evaluasi aset dan liabilitas; 

7. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 

8. Keterbukaan informasi kepada masyarakat (public disclosure); 

9. Perlindungan konsumen; 

10. Rasio kolektibilitas iuran; 

11. Monitoring dampak sistemik; dan 

12. Aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pengawasan terdiri atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak 

langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan yang dilaksa￾nakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk penga￾wasan tidak langsung dilakukan melalui analisis atas laporan yang disampaikan 

oleh BPJS kepada OJK dan/atau analisis atas laporan yang disampaikan oleh 

pihak lain kepada OJK. 

Dalam hal BPJS Kesehatan terbukti melakukan pelanggaran atas keten￾tuan dan/ atau atas temuan hasil pemeriksaan, OJK dapat memberikan sanksi 

administratif berupa surat peringatan dan/atau memberikan rekomendasi 

kepada DJSN dan/ atau Presiden. Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 

rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden dalam hal BPJS Kesehatan tidak 

memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti surat peringatan terakhir atau atas 

temuan Pemeriksaan.

Statistik 

1. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Sampai dengan akhir tahun 2014, Struktur Organisasi BPJS Kesehatan secara 

ringkas meliputi: 

a. Direksi 

b. Kantor Pusat 

a. Grup/ Satuan Pengawas Internal/ Sekretaris Badan 

b. Departemen 

c. Kantor Divisi Regional 

a. Divisi Regional 

b. Departemen 

d. Kantor Cabang 

a. Cabang 

b. Unit 

c. Liaison Office

e. Kantor Layanan Operasional Kabupaten/ Kota (KLOK) 

f. BPJS Kesehatan Center

Untuk menunjang operasional BPJS Kesehatan, telah dikembangkan jaringan 

kantor yang secara rinci disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 7 Jaringan Kantor BPJS

 No. Jenis Kantor Jumlah Kantor

1 Kantor Pusat 1

2 Kantor Divisi Regional 13

3 Kantor Cabang 124

4 Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota 384

5 BPJS Kesehatan Center 1487

6 Liaison Officer 34

2. KEPESERTAAN 

Sampai dengan 31 Desember 2018, cakupan jumlah kepesertaan (Jiwa) BPJS 

Kesehatan mencapai sebanyak 208.054.199 jiwa dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 8 Cakupan Kepesertaan (Jiwa) BPJS Kesehatan (Per 31 Desember 2018)

 No. Cakupan Kepesertaan (Jiwa) per 31 Desember 2018

1 Penerima Bantuan Iuran 92.107.598

2 PPU Penyelenggara Negara 17.236.346

3 PPU Non Penyelenggara Negara 32.596.749

4 Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 31.100.248

5 Bukan Pekerja (BP) 5.139.875

6 Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda 29.873.383

Total 208.054.199

Penunjang Usaha 

Asuransi 

Tertanggung dan Penanggung adalah pihak utama yang terdapat dalam 

proses asuransi. Selain itu terdapat pihak-pihak lain yang sangat terkait dengan 

proses asuransi yaitu: 

1. Pialang Asuransi 

Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa 

keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian 

ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan Tertanggung. 

Perusahaan Pialang Asuransi memberikan usaha jasa konsultansi dan keper￾antaraan dalam penutupan asuransi atau kepesertaan asuransi syariah serta 

penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama 

pemegang polis/ Tertanggung/ peserta. 

Usaha pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan 

dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian 

klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, Tertanggung 

atau peserta. 

Pialang asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang 

asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili 

pemegang polis, Tertanggung atau peserta dalam melakukan penutupan 

asuransi/ atau penyelesaian klaim. 

2. Pialang Reasuransi 

Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa 

keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian 

ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. 

Perusahaan pialang reasuransi menyelenggarakan usaha jasa konsultansi 

dan keperantaraan dalam penempatan reasuransi serta penanganan penyele￾saian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi 

dan perusahaan reasuransi. 

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/ atau 

keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi

syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan 

atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan 

penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah 

yang melakukan penempatan reasuransi dan reasuransi syariah. 

Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasu￾ransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili 

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, 

perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan 

reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi 

syariah dan/atau penyelesaian klaim. 

3. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Loss Adjuster) 

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan 

jasa penilaian terhadap kerugian atas kehilangan atau kerusakan pada objek 

asuransi yang dipertanggungkan. 

Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilai klaim dan/ atau jasa 

konsultasi atas objek asuransi. Penilai kerugian asuransi bertugas memverifikasi 

dan menganalisis polis asuransi, menyelidiki penyebab terjadinya kerusakan dan 

menilai akibat yang ditimbulkan dari kerusakan tersebut. 

4. Agen Asuransi 

Seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam 

memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama Penanggung. 

5. Surveyor Asuransi 

Perusahaan yang memberikan jasa dalam melakukan survei terhadap objek 

yang diasuransikan baik pada saat penutupan maupun pada saat klaim. 

6. Perusahaan Konsultan Aktuaria 

Perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi 

dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program 

asuransi dan atau program pensiun.

Peran Perusahaan 

Pialang Asuransi dan 

Pialang Reasuransi 

1. Mediasi:

a. Perantara antara Tertanggung dan Penanggung; 

b. Membantu mentransfer risiko dari Tertanggung; 

c. Menjual risiko Tertanggung kepada Penanggung; 

d. Menjual produk asuransi kepada Tertanggung. 

2. Konsultasi:

a. Merancang solusi asuransi sesuai kebutuhan Tertanggung; 

b. Memetakan risiko Tertanggung; 

c. Memberikan alternatif solusi asuransi kepada Tertanggung. 

3. Advokasi: 

a. Memberikan bantuan kepada Tertanggung agar dapat memperoleh 

seluruh hak klaimnya sesuai polis; 

b. Membantu bernegosiasi dengan asuransi dan penilai kerugian asuransi 

atas nama Tertanggung; 

c. Membantu mempercepat proses klaim. 

4. Edukasi: 

a. Memberikan pendidikan pengetahuan polis asuransi Tertanggung 

termasuk hak dan kewajiban Tertanggung; 

b. Membantu Tertanggung membangun pemahaman pengelolaan risiko 

yang layak.

Alur kerja aktivitas usaha Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi terdiri dari: 

1. Mencari/ mendapatkan bisnis baru dan perpanjangan program asuransi, 

di mana perusahaan pialang asuransi membuat prospek dengan 

menggunakan check list terhadap calon pelanggan (bisnis baru) yang 

nantinya akan dipresentasikan kepada calon pelanggan. Jika hasilnya 

disetujui nasabah, maka perusahaan pialang asuransi akan men￾dapatkan surat penunjukkan resmi yang berisi ruang lingkup (bisnis 

baru) atau surat resmi persetujuan dari nasabah untuk perpanjangan 

program asuransi. 

2. Membuat slip penawaran (quotation slip) kepada Penanggung, dimana 

pada tahap ini pialang asuransi menerjemahkan keinginan calon 

Tertanggung/ Tertanggung terhadap kebutuhan asuransi yang 

diinginkan kepada Penanggung dalam bentuk slip penawaran. Membuat 

usulan program asuransi (proposal) kepada calon nasabah/ nasabah, 

dimana proposal tersebut merupakan hasil pengamatan dan analisis 

pialang asuransi terhadap risiko yang ditawarkan yang akan diberikan 

kepada calon nasabah/ nasabah. Setiap permintaan perubahan isi 

proposal diberitahukan kepada Penanggung dan dikonfirmasikan 

kembali kepada kedua belah pihak secara tertulis. 

3. Membuat ringkasan penutupan (summary of cover) dan nota tagihan 

(debit note) kepada nasabah, di mana ringkasan penutupan ini berisikan 

hal-hal yang tercantum dalam placing slip dan biasanya disampaikan 

bersama dengan pengiriman tagihan kepada nasabah. 

4. Mengirimkan dokumen-dokumen asuransi, dimana hal-hal yang harus 

diperhatikan adalah mengenai kesesuaian polis asuransi yang diterima 

dari Penanggung terhadap placing slip dan akurasi nota tagihan untuk 

disampaikan dengan nasabah disertai ketepatan waktu penyampaian 

polis asuransi tersebut.

Tugas dan Kewajiban Pialang 

Asuransi dan Pialang Reasuransi 

1. Membuat program asuransi secara menyeluruh dan lengkap serta 

memberikan saran-saran baik yang diminta maupun tidak diminta oleh 

Tertanggung yang diwakilinya berdasar surat penunjukan. 

2. Membuat laporan survey dan mencatat segala keterangan yang penting 

bagi Tertanggung dalam rangka penempatan risiko kepada pihak 

perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi. 

3. Selaku wakil Tertanggung berdasarkan apa yang tersurat dan tersirat 

dalam hukum asuransi, pialang asuransi atau pialang reasuransi wajib 

mengungkapkan segala data yang diperlukan yang lazimnya dituangkan 

dalam slip. 

Hak dan Wewenang Pialang Asuransi 

dan Pialang Reasuransi

1. Berhak menagih premi untuk kepentingan perusahaan asuransi ataupun 

perusahaan reasuransi. 

2. Berhak dan berwenang memberikan saran-saran baik diminta atau tidak. 

3. Berhak menuntut pihak ketiga untuk dan atas nama Tertanggung 

berdasar surat penunjukan/ kuasa. 

4. Berhak menyerahkan penyelesaian ganti rugi yang ditolak dan sekaligus 

mendampingi pengacara Tertanggung apabila harus diselesaikan 

melalui pengadilan/saluran hukum. 

5. Berwenang menyarankan penggunaan Loss/ Average Adjuster dalam hal 

terjadi klaim besar. 

6. Berdasarkan persetujuan pihak perusahaan asuransi dari jumlah klaim 

yang disetujui, pialang asuransi dapat melakukan pembayaran klaim 

terlebih dahulu kepada pihak Tertanggung.

Keuntungan Penggunaan Jasa Pialang 

Asuransi 

1. Tertanggung dapat menghemat waktu dan berkonsentrasi pada 

pengembangan usaha dan kelanjutan kegiatan usaha, karena telah 

mendapat paket pelayanan dari pialang asuransi. 

2. Tertanggung cukup memberikan informasi atas keterangan-keterangan 

yang diperlukan tanpa mengisi application form, karena Placing Slip

dipersiapkan oleh pialang asuransi berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil survey. 

3. Tertanggung dapat memperoleh pelayanan cuma-cuma (gratis) dalam 

hal sebagai berikut: 

a. Analisis risiko (Risk management). 

b. Membuat proposal tentang program asuransi yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

c. Pencegahan kerugian (Risk/Loss Prevention). 

d. Penempatan asuransi yang aman. 

e. Pemeriksaan polis dengan cermat. 

f. Penyerahan polis dan kuitansi. 

g. Memberikan penjelasan atas hal-hal yang penting (Coverages). 

h. Pelayanan bantuan menyelesaikan urusan klaim dengan 

Penanggung.

Keuntungan Penggunaan Jasa Pialang 

Reasuransi 

1. Perusahaan asuransi dapat menghemat waktu dan biaya administrasi 

serta berkonsentrasi pada “underwriting” karena telah mendapat paket 

pelayanan dari pialang reasuransi. 

2. Perusahaan asuransi cukup memberikan keterangan yang diperlukan 

oleh perusahaan reasuransi, karena reinsurance open cover dipersiapkan 

oleh pialang reasuransi. 

3. Perusahaan asuransi dapat memperoleh bantuan secara cuma-cuma 

berupa: 

a. Mempelajari risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi. 

b. Menetapkan pembagian risiko dan/ atau maximum possible loss. 

c. Memberikan saran-saran mengenai penetapan besarnya risiko 

sendiri (own retention) 

d. Membantu penyusun program reasuransi dengan persyaratan 

yang sebaik-baiknya. 

e. Menempatkan risiko kepada pihak perusahaan reasuransi atas 

excess own retention. 

Tugas Utama Penilai Kerugian 

Asuransi (Loss Adjuster) 

1. Melakukan pemeriksaan mengenai sebab-sebab suatu 

kejadian yang menimbulkan tuntutan ganti rugi. 

a. Pemeriksaan di lapangan. 

b. Wawancara dengan saksi mata dan Penanggung jawab objek pertanggu￾ngan. 

c. Mengumpulkan bukti- bukti dan dokumen yang berhubungan.

d. Dengan perintah atau persetujuan pihak perusahaan asuransi menunjuk 

pihak lain yang lebih ahli untuk masalah yang bersangkutan (seperti 

laboratorium kriminal, spesialis, dan lain-lain). 

2. Melakukan pemeriksaan apakah persyaratan/

ketentuan polis telah dipenuhi. 

a. Wawancara dengan Penanggung jawab objek pertanggungan. 

b. Pemeriksaan sebagian ataupun seluruh objek pertanggungan. 

c. Wawancara dengan pihak ketiga (apabila ada). 

d. Memberikan nasihat mengenai tindakan awal yang harus dilakukan 

Tertanggung untuk mengurangi kerugian atau menghindari kerugian 

lebih lanjut. 

e. Menjelaskan prosedur yang harus dilakukan Tertanggung dalam menga￾jukan tuntutan ganti rugi. 

3. Melakukan pemeriksaan awal dan wawancara atas 

sifat dan besarnya kerugian yang mungkin dituntut oleh 

Tertanggung. 

4. Membuat laporan awal atas sifat dan besarnya 

kerugian serta kemungkinan tanggung jawab polis. 

5. Membuat laporan pendahuluan yang menggambarkan: 

a. Latar belakang objek pertanggungan. 

b. Sebab-sebab, jenis dan luas kerugian yang terjadi. 

c. Tanggung jawab pihak ketiga . 

6. Laporan pembayaran pendahuluan (apabila ada). 

Loss adjuster akan membuat laporan pembayaran pendahuluan bilamana 

diminta oleh perusahaan asuransi dan hanya apabila unsur-unsur dibawah ini 

telah dipenuhi:

a. Tanggung jawab polis telah jelas ada. 

b. Diperkirakan bahwa penyelesaian tuntutan ganti rugi memerlukan waktu 

yang lama. 

c. Penilaian kerugian atas beberapa bagian dari objek pertanggungan telah 

dapat diselesaikan. 

d. Tertanggung dapat membuktikan bahwa ia telah mengeluarkan biaya 

untuk mengurangi kerugian ataupun melakukan perbaikan/ penggantian 

atas objek pertanggungan yang rusak. 

7. Laporan penilaian kerugian. 

Settlement 

Dimana loss adjuster, sesuai dengan perintah perusahaan asuransi telah 

membahas penilaiannya dengan pihak Tertanggung dan telah dicapai 

suatu kesepakatan (mengenai prosedur selanjutnya ataupun sampai 

kepada besarnya kerugian).

KETERANGAN: 

1. Tertanggung dapat membeli polis asuransi dengan datang langsung ke 

perusahaan asuransi atau melalui pialang/ agen asuransi. Pialang/ agen 

asuransi yang membantu proses penutupan akan mendapat imbalan 

komisi dari perusahaan asuransi. 

2. Perusahaan asuransi dapat mereasuransikan sebagian risiko yang 

diterima dari Tertanggung langsung ke perusahaan reasuransi atau 

melalui pialang reasuransi.

3. Perusahaan asuransi dapat menggunakan jasa pihak ketiga pada saat 

penutupan asuransi (surveyor) dan pada saat terjadi klaim (loss adjuster). 

Surveyor menilai objek pertanggungan dengan nilai besar dan risiko 

kompleks. Loss adjuster menganalisis dan menghitung klaim asuransi 

yang bernilai besar dan kompleks.

Organisasi Asosiasi 

Perasuransian 

International Association of Insurance 

Supervisors (IAIS) 

The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) adalah organi￾sasi keanggotaan sukarela dari pengawas asuransi dan regulator dari lebih 200 

yurisdiksi di hampir 140 negara. Misi dari IAIS adalah untuk mempromosikan 

pengawasan yang efektif dan konsisten secara global dari industri asuransi 

dalam rangka untuk mengembangkan dan memelihara adil, aman dan stabil 

pasar asuransi untuk kepentingan dan perlindungan pemegang polis dan 

memberikan kontribusi untuk stabilitas keuangan global. 

IAIS didirikan pada tahun 1994, IAIS bertanggung jawab untuk mengembang￾kan prinsip-prinsip, standar, dan bahan pendukung lainnya untuk pengawasan 

sektor asuransi dan membantu dalam pelaksanaannya. IAIS juga menyedia￾kan forum bagi anggota untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang 

pengawasan dan pasar asuransi. Untuk meningkatkan partisipasi aktif dari 

anggotanya, IAIS memberikan keuntungan kepada anggotanya untuk masuk 

ke dalam kegiatan IAIS mewakili lembaga-lembaga internasional, asosiasi 

profesional dan perusahaan asuransi dan reasuransi, serta konsultan dan 

profesional lainnya.

IAIS mengkoordinasikan pekerjaannya dengan pembuat kebijakan interna￾sional keuangan lainnya dan asosiasi pengawas atau regulator, dan membantu 

dalam membentuk sistem keuangan global. Dalam pengakuan keahlian kolek￾tif, IAIS juga secara rutin dipanggil oleh pemimpin G20 dan badan pengaturan 

standar internasional lainnya untuk memberikan masukan terkait isu-isu 

asuransi serta isu-isu yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan sektor 

keuangan global. 

IAIS memiliki peran penting dalam menciptakan standar di bidang asuransi 

yang dikenal dengan Insurance Core Principle (ICP). Penjelasan mengenai 

prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan di website IAIS (http://iaisweb.org). 

The National Association of Insurance 

Commissioners (NAIC) 

NAIC adalah organisasi Amerika Serikat (AS) yang berperan dalam 

penetapan standar dan mendukung pelaksanaan peraturan yang diciptakan. 

Organisasi ini diciptakan oleh kepala regulator asuransi dari 50 negara bagian 

AS, District of Columbia dan lima wilayah AS. Melalui NAIC, regulator asuransi 

negara menetapkan standar terbaik, melakukan review dan control, serta 

mengkoordinasikan pengawasan peraturan mereka. NAIC mendukung upaya ini 

dan mewakili pandangan kolektif regulator negara domestik dan internasional. 

Anggota dan pusat NAIC bersama membentuk sistem regulasi asuransi berbasis 

negara di AS. 

Anggota NAIC adalah pejabat pemerintah negara bagian yang dipilih atau 

ditunjuk bersama dengan departemen dan staf mereka. Anggota NAIC bertu￾gas mengatur perilaku perusahaan asuransi dan agen di negara atau wilayah 

masing-masing. Misi NAIC adalah untuk membantu regulator asuransi negara 

bagian secara individu dan kolektif dalam melayani kepentingan umum dan 

mencapai tujuan peraturan asuransi secara responsif, efisien, dan efektif. 

Regulator asuransi menciptakan NAIC pada tahun 1871 untuk mengatasi 

kebutuhan untuk mengkoordinasikan peraturan asuransi beberapa negara.

Langkah besar pertama dalam proses tersebut adalah penyeragaman laporan 

keuangan perusahaan asuransi lalu berkembang ke dalam konsep legislatif, 

tingkat keahlian dalam pengumpulan dan pengiriman data, dan komitmen di 

bidang teknologi yang lebih besar. 

Tujuan NAIC yaitu: (http://www.naic.org/) 

1. Melindungi kepentingan umum; 

2. Mendukung terbentuknya pasar yang kompetitif; 

3. Memfasilitasi perlakuan yang adil atas konsumen asuransi; 

4. Mendukung keandalan, kelancaran dan kekuatan keuangan dari institusi 

perasuransian; dan 

5. Mendukung dan mengembangkan peraturan asuransi suatu negara. 

Salah satu metode NAIC yang digunakan di Indonesia adalah metode Risk 

Based Capital (RBC) Ratio yang merupakan suatu pengukuran untuk memper￾oleh informasi tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan 

asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, 

semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut. Secara hukum di 

Indonesia, metode RBC ini dapat kita temui dalam Peraturan OJK Nomor 71/

POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusa￾haan Reasuransi. 

ASEAN Insurance Council (AIC) 

AIC adalah lembaga di bawah ASEAN di bidang perasuransian yang didirikan 

pada tanggal 4 April 1978 di Jakarta oleh asosiasi-asosiasi asuransi dari negara 

anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura. 

Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk mempromosikan dan mendorong 

perkembangan asuransi di kawasan ASEAN serta membangun kerja sama 

antara perusahaan asuransi di berbagai bidang dari negara-negara di ASEAN.

AIC memiliki visi yang kuat untuk menjadi platform regional untuk pemimpin 

asuransi, profesional, dan praktisi untuk jaringan dan berbagi pengetahuan 

serta keahlian mereka di berbagai bidang bisnis asuransi untuk pengembangan 

industri asuransi di kawasan ASEAN, terutama dalam menyambut Masyarakat 

Ekonomi ASEAN 2015. 

Adapun fungsi dari ASEAN Insurance Council adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong perkembangan asuransi dan reasuransi di kawasan ASEAN; 

2. Menjalin kerja sama regional di bidang asuransi dan reasuransi; 

3. Membentuk serta mendorong terbentuknya lembaga-lembaga 

pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi dan reasuransi di kawasan 

ASEAN; 

4. Mengadakan konferensi maupun seminar terkait asuransi; 

5. Membentuk pusat informasi dan statistik industri asuransi dan reasu￾ransi di kawasan ASEAN; 

6. Menjadi fasilitator antara para pegiat industri asuransi dengan para 

pembuat kebijakan asuransi (regulator) di ASEAN; 

7. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga dari kawasan lainnya 

yang mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan dunia asuransi.Dewan Asuransi Indonesia (DAI) 

Dewan Asuransi Indonesia didirikan pada tanggal 1 Februari 1957. DAI adalah 

perkumpulan yang telah memperoleh status badan hukum dari instansi yang 

berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 6 bulan Januari 

tahun 1958 Nomor: J.A.5/2/24. 

DAI merupakan perkumpulan yang beranggotakan asosiasi perasuransian 

di Indonesia dan berfungsi sebagai wadah pemersatu anggotanya dalam 

memperjuangkan aspirasinya yang berkaitan dengan kepentingan dunia 

usaha perasuransian dan sebagai forum pendidikan, mediasi, informasi dan 

komunikasi anggota, masyarakat, dan pemerintah. Anggota dalam naungan DAI 

dapat dibedakan menjadi anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa 

antara lain Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa 

Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI), 

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pialang 

Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO), dan Asosiasi Penilaian 

Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI). Sedangkan anggota luar biasa antara 

lain Indonesia Senior Executives Association (ISEA), Asosiasi Ahli Manajemen 

Asuransi Indonesia (AAMAI), Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi 

Indonesia (APARI) dan Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi 

Kesehatan Indonesia (PAMJAKI).Tugas DAI adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkesinambungan dalam rangka 

pembentukan sumber daya manusia perasuransian yang berkualitas; 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang 

bermanfaat bagi anggota dan usaha perasuransian; 

3. Mengelola publikasi di bidang perasuransian dalam rangka peningkatan 

mutu sumber daya manusia perasuransian dan meningkatkan kesadaran 

berasuransi masyarakat; 

4. Melakukan koordinasi kegiatan lintas asosiasi; dan 

5. Tugas-tugas lain yang dipandang penting dan perlu oleh Pengurus di 

kemudian hari berdasarkan perkembangan usaha perasuransian.

Kisah inspiratif kali ini berasal dari Suroyo. Suroyo 

merupakan salah satu anak dari seorang petani di 

daerah Kulon Progo, Yogyakarta yang memiliki lahan 

yang tandus. Keluarganya merupakan keluarga yang 

sederhana. Kondisi ekonomi yang sulit membuat 

dirinya harus melakukan perantauan untuk bekerja 

sambil kuliah agar dapat menyelesaikan perkuliahan￾nya. 

Sebelum menjadi agen, ia telah bekerja selama 4 

tahun di sebuah yayasan dengan pendapatan yang 

sangat minim. Selama bekerja dirinya berpikir, untuk 

membeli sebuah motor saja harus kredit, bagaimana 

dengan untuk membeli sebuah rumah?

Suroyo mengenal profesi agen dan bergabung di dalamnya pada 28 Juni 2001. 

Setengah tahun pertama merupakan waktu yang sangat berharga, dimana ia 

benar-benar belajar hal-hal yang baru. Ia dengan tekun melakukan presentasi 

setiap hari di berbagai tempat dan mal sehingga akhirnya berhasil memperoleh 

salah satu penghargaan. Usaha dan ketekunan Suroyo sebagai seorang agen 

membuat dirinya dalam waktu singkat berhasil memiliki sebuah rumah dan 

dua buah mobil. Ia juga mendapat kesempatan untuk berkeliling dunia (Praha, 

Athena, Yunani, Eropa dan Malaysia). Tim yang ia miliki saat ini berjumlah lebih 

dari 100 orang dan berharap dapat terus berkembang sehingga dapat membuat 

seluruh anggota timnya berhasil. Profesi agen ini juga memberikannya waktu 

yang lebih fleksibel sehingga dapat menjalankan tanggung jawab sosial untuk 

membantu masyarakat khususnya di bidang keagamaan. 

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat melihat rekaman video Bapak Suroyo pada 

https://www.youtube.com/watch?v=bSc4ONvjbIQ.

Sertifikasi Profesi 

Dalam menghadapi era globalisasi, industri perasurasian telah memiliki 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perasuransian sesuai 

dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor KEP.141/Men/IV/2013 tentang penetapan standar kompetensi kerja 

nasional Indonesia kategori jasa keuangan dan asuransi, golongan pokok 

asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib, golongan 

pokok jasa penunjang untuk jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun, dan 

lainnya. SKKNI ini menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk 

menyusun bahan uji kompetensi kerja, bagi lembaga pendidikan untuk menyusun 

bahan ajar dan bagi pelaku usaha asuransi untuk menyusun dan menerapkan 

Standard Operating Procedure (SOP). Rincian penjelasan SKKNI perasuransian 

tersebut dapat diakses melalui www.dai.or.id/standar-kompetensi-kerja-nasion￾al-indonesia-skkni/.

Adapun gelar profesi yang diakui di Indonesia, antara lain dapat dilihat pada 

tabel berikut:

Negara Institusi yang Mengeluarkan Nama Gelar

Indonesia

AAMAI

Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi 

Indonesia

• AAAIK

Ajun Ahli Asuransi Indonesia 

Kerugian

• AAIK

Ahli Asuransi Indonesia 

Kerugian

• AAAIJ 

Ajun Ahli Asuransi Indonesia 

Jiwa

• AAIJ

Ahli Asuransi Indonesia Jiwa

PAI

Persatuan Aktuaris Indonesia

• ASAI

Associate of the Society of 

Actuaries of Indonesia

• FSAI

Fellow of the Society of Actuar￾ies of Indonesia

APARI 

Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan 

Reasuransi Indonesia

CIIB 

Certified Indonesian Insurance 

Broker

PAMJAKI 

Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan 

dan Asuransi Kesehatan Indonesia

• AAAK

Ajun Ahli Asuransi Kesehatan

• AAK

Ahli Asuransi Kesehatan

New 

Zealand

ANZIIF

Australian New Zealand Insurance 

Institute & Finance

• Associate

• Sr. Associate

• Fellow

Malaysia MII

The Malaysian Insurance Institute

CIRM

Certified in Risk Management

London CII

The Chartered Insurance Institute

ACII 

Associate of The Chartered 

Institute

Sertifikasi untuk Menjadi Seorang 

Tenaga Ahli dalam Perusahaan 

Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi 

dan Penilai Kerugian Asuransi 

Sertifikasi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi di 

Indonesia 

a. Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK) 

b. Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK) 

c. Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ) 

d. Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ) 

e. Ajun Ahli Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi (AAPAI) 

f. Ahli Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi (APAI) 

g. Certified Indonesia Insurance Broker (CIIB) 

Sertifikasi AAAIK, AAIK, AAAIJ dan AAIJ yang mengeluarkan adalah Asosiasi 

Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). Sedangkan sertifikasi AAPAI, APAI 

dan CIIB yang mengeluarkan adalah Asosiasi Pialang Asuransi dan Pialang 

Reasuransi Indonesia (APARI) 

Sertifikasi dari luar negeri yang diakui oleh AAMAI adalah sebagai berikut: 

1. Life Office Management Association (LOMA) 

2. The Chartered Insurance Institute (CII) 

3. Australian New Zealand Insurance Institute & Finance (ANZIIF)

4. The Malaysian Insurance Institute (MII)

Penilai Kerugian Asuransi

INDONESIAN CERTIFIED ADJUSTER PRACTITIONER (ICAP) 

Asosiasi yang mengeluarkan adalah Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi 

Indonesia (APKAI). Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 68/POJK.05/2016 

tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, 

Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Kegunaan sertifikasi 

1. Pengakuan kompetensinya secara nasional dan internasional. 

2. Peningkatan pengetahuan dan sikap dalam mengelola bisnis. 

3. Sarana untuk meningkatkan jenjang karir dan memacu diri agar lebih 

profesional dan mencapai hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

4. Peningkatan berkomunikasi dengan rekan seprofesi. 

5. Peningkatan performance sehingga mampu berkompetensi secara 

global.

Seiring dengan kemajuan teknologi, Inovasi 

Keuangan Digital (IKD) tidak dapat diabaikan dan 

perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat 

sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. 

IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model 

bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan 

nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan 

melibatkan ekosistem digital. Ruang lingkup IKD 

meliputi: penyelesaian transaksi, penghimpunan 

modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan 

penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, 

pendukung keuangan digital lainnya dan aktivitas 

jasa keuangan lainnya. IKD di bidang perasuransian 

dikenal dengan istilah “InsurTech” yang berasal dari 

kata ‘Insurance’ dan ‘Technology’.

InsurTech pada dasarnya adalah penggunaan 

teknologi untuk berinovasi dan meningkatkan 

efisiensi serta penghematan biaya di semua bidang 

pada industri asuransi. Seperti sudah kita saksikan 

bersama atas transformasi radikal dan positif dalam 

dunia perbankan dan keuangan yang ditimbulkan 

oleh revolusi FinTech, InsurTech berusaha mengubah 

industri asuransi secara radikal dan positif melalui 

inovasi teknologi.

Penyelenggara “InsurTech” terdiri dari lembaga jasa keuangan dan atau pihak 

lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, harus berbentuk badan 

hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Di Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 

tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan 

yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri keuangan digital.

Industri asuransi merupakan salah satu industri yang tergolong relatif kurang 

responsif terhadap kemajuan teknologi yang secara cepat mengubah dunia, 

khususnya perkembangan di ruang FinTech seperti perbankan dan pembiayaan. 

Dengan demikian, beberapa perusahaan asuransi yang sebelumnya berkem￾bang pesat di bawah model bisnis tradisional sekarang menghadapi tantangan 

baru dan perlu segera berinovasi untuk untuk menghadapi perubahan dan risiko 

kerugian bisnis. Berdasarkan Global Fintech Survey PwC 2016 diperoleh data 

bahwa 43% pelaku di industri asuransi menganggap FinTech sebagai bagian 

dari strategi perusahaan mereka, hanya 28% yang mengeksplorasi kemitraan 

dengan perusahaan-perusahaan FinTech dan kurang dari 14% yang berpartisi￾pasi aktif dalam usaha program inkubator.

InsurTech menghadirkan hal baru dan berbeda ke industri tradisional. InsurTech

menawarkan peluang untuk berinovasi, berkolaborasi, bermitra untuk lebih 

menyempurnakan solusi asuransi, baik untuk menentukan harga, menawarkan 

produk-produk asuransi dengan lebih banyak fleksibilitas, efisiensi dan presisi, 

memperluas dan meningkatkan cakupan asuransi, menghilangkan dan mengu￾rangi kesalahan, meningkatkan kepuasan melalui pengalaman pelanggan, dll. 

Pada dasarnya, penyelenggara InsurTech adalah penyedia solusi yang mencip￾takan nilai tambah bagi industri, dan dalam prosesnya membuat produk serta 

layanan asuransi menjadi lebih kompetitif bagi konsumen/ pengguna akhir.

Tipe/ Kategori 

Penyelenggaraan 

InsurTech

Di pasaran saat ini, ada banyak jenis bisnis InsurTech dan masih terus 

berkembang. Variasi produk dan layanan yang ditawarkan dapat berkisar dari 

manajemen asuransi hingga pemrosesan, penjualan, pengelolaan data, dan 

lain-lain. Beberapa contoh bentuk penyelenggaraan “InsurTech”:

1. InsurTech Aggregator/ Marketplace;

2. InsurTech Intermediaries — Brokers/ Agents; dan

3. The Full Stack InsurTech.InsurTech Aggregator/Marketplace

Model Aggregator menyediakan pasar yang efisien untuk asuransi. Aggrega￾tor secara langsung menawarkan produk dan layanan asuransi kepada konsu￾men/ pengguna akhir. Dengan demikian, Aggregator dapat memotong biaya 

terkait distribusi produk asuransi. Melalui Aggregator, calon Tertanggung dapat 

membandingkan harga, ketentuan, kebijakan dari berbagai produk dan layanan 

perusahaan asuransi. Hal ini membuat calon Tertanggung lebih mudah dalam 

memperoleh informasi dan membuat pilihan. Aggregator menguntungkan baik 

perusahaan asuransi dan calon Tertanggung dengan menyediakan perusahaan 

asuransi sebuah platform untuk secara langsung menjangkau calon pelanggan, 

dan meningkatkan kepuasan melalui pengalaman pengguna secara signifi￾kan dengan menawarkan aksesibilitas, kenyamanan dan pilihan kepada calon 

Tertanggung.

Perusahaan InsurTech Aggregator tidak melakukan kegiatan underwrite, 

mengeluarkan kebijakan asuransi dan atau kontrak asuransi, namun hanya 

menyediakan platform untuk memfasilitasi transaksi (bersifat pasif). Dalam 

perkembangannya banyak Aggregator yang melakukan peningkatan fungsinya 

menuju perusahaan intermediaries. Jika ada niat untuk mengembangkan 

fungsinya menjadi perusahaan intermediaries yang dapat melakukan bisnis 

menjual, menerbitkan polis asuransi, dan melakukan penagihan premi asuransi, 

pertama-tama perusahaan tersebut harus mendapatkan izin sebagai perusa￾haan broker atau agen asuransi. 

Beberapa contoh aggregator yang menawarkan produk asuransi, antara lain: 

cekaja.com, rajapolis.com, pasarpolis.com, premikita.com, rajapremi.com, 

bukalapak.com, olx.com, tokopedia.com, blibli.com dan sebagainya. Aggrega￾tor tersebut menampilkan berbagai produk serta layanan asuransi yang dimiliki 

beberapa perusahaan asuransi sehingga calon Tertanggung dapat melakukan 

perbandingan atas layanan yang diberikan sebelum melakukan pembelian.

InsurTech Intermediaries – Brokers/ 

Agents

Terdapat perusahaan InsurTech yang selain berperan sebagai aggregator, 

juga berperan sebagai agen atau broker asuransi dalam memasarkan produk 

asuransi melalui platform yang disediakan. InsurTech Intermediaries yang sah 

adalah aggregator yang telah memiliki izin sebagai broker atau agen. Perusahaan 

Intermediaries selain memiliki izin broker/ agen asuransi mereka juga harus 

memiliki perjanjian dengan perusahaan asuransi terkait wewenang dan tanggung 

jawab serta hak dan kewajibannya. Intermediaries sebagai perantara berbeda 

dengan aggregator. Perantara menjalankan bisnis (bersifat aktif) bertindak untuk 

para pihak dalam memberikan saran dalam memilih asuransi sesuai kebutuhan 

Tertanggung dan mengatur transaksi asuransi, sedangkan aggregator tidak.

Contoh InsurTech Intermediaries – Brokers/ Agents adalah futureready.com, 

cekpremi.com dan www.premi.co.id. Website tersebut memfasilitasi para agen 

atau broker dalam memberikan penawaran kepada calon Tertanggung dalam

memenuhi kebutuhannya, memperluas jaringan penjualan ke berbagai daerah 

dan memudahkan Tertanggung dalam menjalin kerjasama dengan agen dan 

atau broker asuransi.

The Full Stack InsurTech

Full Stack InsurTech adalah perusahaan yang memiliki izin penyelenggaran 

asuransi dan telah membangun platform digitalnya secara spesifik serta 

menyeluruh untuk memberikan pelayanan dan pengalaman unik kepada 

pelangganya. Full Stack Insuretech juga berfungsi dalam meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas dalam proses bisnis perasuransian seperti: promosi produk, 

melakukan penjualan, proses analisa risiko, pelayanan transaksi pembayaran 

langsung premi maupun klaim.

Beberapa contoh model Full Stack InsurTech antara lain website-website

perusahaan asuransi yang dapat diakses oleh calon Tertanggung dimana calon 

Tertanggung dapat 

Read More