intelijen 3

ketiga yaitu  kelompok politik yang masih bermain dalam tataran wajar 

yang fungsinya hanya menggosok setiap isu menjadi semakin panas guna 

menggerogoti citra SBY.

Mengapa tidak menyoroti Polisi dan intelijen, sejauh ini dua 

institusi ini  yaitu  institusi yang memegang erat tugas pokok dan 

amanat hukum. Apakah berarti militer tidak? yang perlu dilakukan yaitu  

semacam penelitian khusus dalam internal militer yang bisa 

membahayakan masa depan negara kita Raya. 

180

Atau langkah lain yang diperlukan yaitu  memberikan perhatian yang 

lebih serius kepada berbagai persoalan dalam tubuh militer. Khususnya 

dalam mendorong reformasi total militer termasuk kompensasi yang 

harus dipenuhi oleh pemerintah.

Silahkan membaca artikel Tempo yang sangat menarik ini ....

Edisi. 20/XXXIIIIII/ 09 - 15 Juli 2007

Nasional

Setelah Tari itu Dimainkan...

Insiden itu terjadi juga meski ribuan tentara dan polisi dikerahkan

untuk menjaga Presiden Yudhoyono: 28 penari cakalele liar mendekati

Presiden dan hampir saja membentangkan bendera Republik Maluku

Selatan. Aparat keamanan saling tuding.

Di Los Angeles, Amerika Serikat, Presiden RMS Alexander H. Manuputty

mengklaim aksi anggotanya itu telah lama direncanakan. Katanya, "Itu

hak politik rakyat Maluku."

DARI Los Angeles, Amerika Serikat, sesumbar itu dikumandangkan. 

"Sudah saatnya negara kita mengembalikan negara kami," kata Alexander 

H. Manuputty, Presiden Republik Maluku Selatan. Empat tahun sudah ia

bermukim di Amerika, setelah melarikan diri sebab  dituding aparat

mengibarkan bendera disintegrasi.

Alex, kini 60 tahun, meminta pemerintah negara kita membebaskan 

mereka yang ditahan akibat insiden cakalele. Ia pun meminta mereka 

yang luka diobati. Yang lain, "Tidak perlu mereka dikejar-kejar. "

Katanya, tarian cakalele telah lama disiapkan RMS—organisasi yang

diklaim Alex beranggota 1,5 juta orang. Tujuannya, "Mengumumkan 

181

kepada dunia internasional tentang keadaan Maluku yang sebenarnya." 

Alex pun mengajak pemerintah negara kita berunding.

Insiden cakalele yang disebut Alex yaitu  penari liar yang berhasil

mendekati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat dua pekan lalu.

Ketika itu Presiden hadir di Ambon untuk menghadiri peringatan Hari

Keluarga Nasional.

Hujan mengguyur Ambon ketika 28 penari cakalele itu datang membawa

parang dan tombak kayu. "Mau apa?" kata Kepala Satuan Brigadir Mobil

Kepolisian Daerah Maluku, Komisaris Besar Rahmat Hudail, yang sedang

berpatroli, kepada salah seorang dari mereka. "Mau menari, Pak," kata

mereka. Polisi itu berlalu.

Presiden tiba pukul 09.30 waktu setempat. Ambon dijaga sangat ketat

sejak pagi. Lebih dari 2.500 polisi dan tentara diturunkan, 355 orang

di antaranya berjaga di sekitar Kepala Negara. Mereka yang

keluar-masuk mesti menunjukkan identitas khusus, yang ditandatangani

pejabat provinsi dan Komando Daerah Militer Maluku.

Rombongan "pria penari" itu terus bergerak. sebab  dianggap 

mengganggu lalu lintas, mereka hendak dibubarkan seorang tamtama 

polisi. Mereka lalu dibawa ke area parkir Lapangan Merdeka. Tapi mereka 

terus mencari peluang masuk ke lapangan.

Lalu kesempatan itu datang: para penari katreji, tarian penyambut

Presiden, selesai beraksi. Mereka hilir-mudik di pintu lapangan.

182

Penari tak diundang itu memanfaatkan kesempatan ini . "Mereka

mengikuti penari katreji melalui pintu di dekat kantor gubernur," kata

Kepala Polda Maluku, Brigadir Jenderal Guntur Gatot Setiawan.

Maka, terjadilah insiden itu. Dua puluh delapan pria melepas baju di

kantor Sinode untuk menarikan cakalele di depan Presiden. Mereka

melompat-lompat dan mengacungkan senjata kayu. Baru 10 menit 

lalu, Presiden, para menteri, undangan, dan aparat keamanan 

menyadari ada yang tak beres. Tarian itu ternyata tak masuk daftar 

acara. Apalagi para penari mencoba membentangkan bendera Republik 

Maluku Selatan (RMS)—kain biru, putih, hijau, merah yang kerap disebut 

Benang Raja.

Guntur Gatot dan anak buahnya plus Pasukan Pengamanan Presiden

menggiring mereka ke luar lapangan. Detasemen Khusus 88 Antiteror

lalu menangkap para penari itu di luar lapangan. Polisi menyita

bendera RMS dan selebaran berisi tuntutan penarikan tentara  dan polisi  dari

Maluku.

l l l

TARIAN cakalele di Ambon itu membuat pejabat keamanan di Jakarta

saling tuding. Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan

Keamanan menurunkan tim investigasi ke Ambon, Senin pekan lalu. 

Mereka terdiri dari sekretaris kementerian Letnan Jenderal Agustadi 

Sasongko; Asisten Operasional Kepala Staf Umum tentara  Mayor Jenderal 

Bambang Darmono, dan Deputi Kementerian Bidang Pertahanan Negara 

Brigjen R. Simbolon.

183

Tim investigasi, menurut Agustadi, menyimpulkan adanya koordinasi yang

buruk antara bagian acara dan bagian pengamanan. Pasalnya, "Tarian

cakalele tidak ada dalam daftar acara tapi bisa masuk," kata mantan

Panglima Kodam Jaya itu. Menurut dia, aparat terkecoh sebab  pemimpin

penari itu mengenakan tanda pengenal resmi dari panitia.

Namun kurangnya koordinasi itu agak aneh. Kunjungan Presiden ke suatu

daerah—apalagi di wilayah yang dianggap rawan seperti Ambon—pasti

disiapkan jauh-jauh hari. Sebelum Presiden tiba, paling tidak ada dua

tim pendahulu yang dikirim untuk menyiapkan berbagai hal, terutama

masalah pengamanan.

Abdullah Mahmud Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara,

menuturkan tim pendahulu pertama biasanya terdiri atas sekretaris

militer, kepala protokoler istana, dan komandan pasukan pengamanan

presiden. "Sekretaris militer menjadi koordinatornya, " katanya.

Tim pendahulu itu membawa skenario yang telah disusun di Jakarta.

Skenario itu lalu diperbaiki berdasarkan hasil peninjauan pertama. Tim

pendahulu kedua tiba beberapa hari sebelum kedatangan Presiden. Selain

tim pendahulu itu, menurut Hendropriyono, petugas dari Badan Intelijen

Negara juga dikirim secara terpisah.

Seorang perwira yang pernah berpengalaman mengamankan presiden

menuturkan, menjelang kedatangan kepala negara, panitia menggelar

184

gladi kotor dan gladi bersih. Dua gladi itu melibatkan semua pengisi

acara dan petugas keamanan.

Di situlah mereka mengetahui detail acara demi acara, rute yang akan

dilalui presiden, tempat para pengisi acara berganti pakaian, juga

petugas di setiap pos penjagaan. "Pada hari H, para petugas itu harus

berada di tempat sesuai dengan saat gladi bersih," katanya. "Tidak

boleh ada yang berpindah."

Pada hari H, penjagaan lebih diketatkan. Semua barang yang hendak

dibawa masuk lokasi acara harus diperiksa. Untuk mencegah kemungkinan

buruk, anggota Komando Wanita Angkatan Darat (Kowad) atau polisi

wanita (polwan) bahkan ditugasi menjaga tempat perempuan berganti 

pakaian.

Sebagian dari tentara menanggalkan baju seragamnya. Mereka bersalin

rupa menjadi warga biasa. Ada yang disiapkan untuk ikut mengelu-elukan

presiden. "Kadang-kadang, petugas ikut merekayasa agar lalu lintas

menuju lokasi acara presiden menjadi macet. Tujuannya agar gerak

rombongan demonstran terhambat sehingga tidak bisa mendekati

presiden," katanya.

Persiapan semacam itu bukannya tak dilakukan saat Presiden Yudhoyono

berkunjung ke Ambon. Menurut Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayor

Jenderal Sudaimady Subandi, persiapan sudah dilakukan sejak awal Mei

lalu. Bersama Kepala Polda, ia pun berkoordinasi dengan Menteri

185

Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, sepekan sebelum kunjungan

Presiden (lihat Parang Kayu dari Pintu yang Lain).

Dalam rapat itu, menurut Janzi Sofyan, staf khusus Kepala Badan

Intelijen Negara, lembaganya memberi sinyal adanya tiga hal yang harus

diwaspadai selama kunjungan Yudhoyono. "Yaitu aksi pengibaran bendera

RMS, demonstrasi pengungsi korban konflik, dan aksi aktivis lingkungan

hidup," katanya.

Presiden pun mengakui adanya peringatan dari para pembantunya 

beberapa hari sebelum berkunjung ke Ambon. "Atas informasi itu, saya 

meminta acara ini dipersiapkan baik-baik agar jangan ada yang 

mengganggu," katanya, beberapa saat setelah para penari cakalele 

digiring ke luar lapangan.

Dengan persiapan yang gegap-gempita itu, kemungkinan buruknya

koordinasi sebenarnya bisa dikecilkan. Usman Hamid, Koordinator Komite

untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), mengungkapkan

kemungkinan lain: potensi kekacauan itu sudah diketahui sebelumnya

tapi dibiarkan dengan maksud tertentu. Ada kabar, seorang perwira dari

korps polisi militer sengaja membiarkan para penari masuk. Tapi

informasi itu dibantah Letjen Agustadi. "Jangan berburuk sangka," 

katanya.

l l l

MASA jaya RMS terjadi pada pertengahan 1970-an. Di Belanda, mereka

melakukan beberapa aksi. Di antaranya pada 4 Desember, ketika 

186

sejumlah anggota kelompok itu menyerbu kedutaan negara kita di Den 

Haag. Seorang pegawai konsulat tewas dalam insiden itu (lihat Naik-

Turun Benang Raja).

Sejak penyerangan itu, pemerintah Belanda mengizinkan kantor

diplomeninggal k negara kita dijaga prajurit Komando Pasukan Khusus

(Kopassus). Padahal, lazimnya aparat lokallah yang bertanggung jawab

atas keamanan misi diplomeninggal k negara asing. "Dulu anggota Kopassus di

sini sampai 15 orang, tapi kini tinggal empat," kata Mulya Wirana,

konsuler masalah politik kedutaan RI di Belanda.

Kini aktivitas RMS di Belanda tak lagi terdengar meski di sana

bermukim sekitar 45 ribu orang Maluku. Baru setelah aksi penari

cakalele, mereka muncul lagi. Pada Rabu pekan lalu, sebagian dari

mereka mendatangi kedutaan RI di Tobias Asserlaan, wilayah 

perkantoran diplomeninggal k di Den Haag.

Para aktivis RMS itu membentangkan poster di luar pagar kantor

kedutaan yang rimbun. Di antaranya bertulisan tuduhan bahwa 

pemerintah negara kita telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. 

Spanduk lain berbunyi: "Kemerdekaan yaitu  hak asasi manusia yang 

paling fundamental" .

Di luar itu, simpatisan RMS di Belanda tak banyak lagi: jumlahnya bisa

dihitung dengan jari, beberapa di antaranya bahkan sudah lanjut usia.

Budi Setyarso, Faisal Asegaaf, Mochtar Touwe (Ambon), Kusmayani Rini

(Brussel)

Posted by Senopati Wirang /Friday, July 13, 2007

187

Makna Kemerdekaan negara kita Raya

Upacara Bendera 17 Agustus, berkumandangnya lagu negara kita Raya, 

detik-detik Proklamasi, gelora salam Merdeka, derap langkah 

nasionalisme, renungan jasa para pahlawan, tabur bunga di makam 

pahlawan, berkobarnya semangat persatuan, panjat pinang, lomba makan 

kerupuk, dangdutan, perlombaan olah raga, serta berbagai kegiatan 

mengisi hari kemerdekaan, dan...dst...dst.

Seharian saya berkeliling Ibukota Jakarta memperhatikan perilaku 

berbagai kalangan masyarakat dalam memperingati hari kemerdekaan RI 

ke 62 ini. Semangat itu masih terasa, gelora untuk memajukan negara kita 

Raya masih ada, kepedihan menahan beban ekonomi sedikit dilupakan 

untuk meramaikan Pesta Kemerdekaan negara kita dalam kesederhanaan. 

Rasa malu sebagai akibat dari arah negara kita yang tidak jelas sedikit 

terlupakan manakala menyanyikan lagu negara kita Raya. 

Teringat perasaan senasib ketika bangsa negara kita berjuang mencapai 

kemerdekaannya. Teringat persahabatan sejati kebangsaan negara kita 

mengusir penjajah yang telah merampok kekayaan negara kita.

Teringat luka...kemeninggal an...tangisan...teriakan...tatapan harapan. Semua 

dilalui dengan keberanian dan mimpi untuk membangun bangsa negara kita 

yang bersatu dalam payung NKRI yang bersama-sama memakmurkan 

rakyat.

Mengapa sekarang kita menjadi penakut, menjadi pengecut, menjadi 

188

ragu-ragu, menjadi saling mencurangi, menjadi saling mencakar, menjadi 

saling curiga.

Mengapa kekuasaan menjadi rebutan, sementara tanggung jawab 

mengemban amanat penderitaan rakyat cenderung diabaikan. 

Kesombongan intelektual liberalisme menguasai sistem ekonomi yang kita 

pilih sekarang, akibatnya ekonomi liberal yang liar mencabik-cabik 

kekayaan bangsa yang terbagi-bagi hanya di kalangan elit. Pemerintah 

hanya menjadi penagih pajak yang tunduk pada kekuasaan yang telah 

dikuasai elit politik dan penguasaha. Korupsi belum juga menunjukkan 

penurunan yang berarti, ketidakseimbangan dimana-mana, semangat 

separatisme masih bergelaora seiring dengan antisipasi otonomi daerah 

yang miskin persiapan.

Apa sesungguhnya yang terjadi dengan negeri negara kita yang semakin 

sering dilanda bencana, baik bencana alamiah maupun yang dirancang oleh 

tangan-tangan jahat penghianat bangsa.

Tidak seluruh kengerian dan mimpi buruk yang sampaikan 

merupakan akibat dari kepemimpinan nasional, namun  juga menjadi nyata 

sebab  kita semakin egois, saling mendendam, masa bodoh, dan yang 

paling parah yaitu  pengecut, lebih parah lagi pengecut sebab  takut 

jatuh martabat, takut jatuh miskin, takut jatuh dari kekuasaan.

Akibatnya sebuah dosa besar bernama korupsi menjadi budaya, 

sementara sinergi kekuasaan dengan swasta kembali melahirkan jaring 

189

kolusi yang sangat erat. Meskipun rakyat meninggal  terbenam lumpur, tidak 

akan lahir kepedulian sejati dalam ketulusan menolong sesama manusia 

negara kita. Apa yang terjadi yaitu ...ini perusahaanku, hartaku...ini 

negaraku, akulah pemimpin yang berpengaruh, mulai dari tingkatan 

manapun, bila ego kejahatan AKUnya itu tetap besar, kita akan terus 

menyaksikan kerusakan demi kerusakan.

Makna kemerdekaan tidaklah hanya bersifat individual namun  merupakan 

cerminan kondisi bangsa yang terdiri dari berbagai komponen. Bila kita 

hanya memikirkan diri sendiri, niscaya bagi mereka yang mapan dan 

memiliki kekuasaan dan akses yang luas...sungguh hidupnya sangat amat 

merdeka. namun  bagi mereka yang nasibnya tergantung pada orang lain, 

perasaan terjajah itu justru semakin dalam jika  orang-orang yang 

memiliki pengaruh dalam hajat hidup orang banyak tidak mampu, 

pengecut, atau bahkan tidak paham bagaimana mengelola sumber-sumber 

kehidupan orang banyak secara adil.

Makna kemerdekaan yaitu  awal terwujudnya mimpi membangun bersama 

NKRI untuk kesejahteraan rakyat. Menjaga keamanan seluruh warga 

dalam lindungan sistem hukum yang adil dan kokoh. Bukan personifikasi 

kekuasaan individual ke dalam sistem seperti terjadi di wilayah Yudikatif 

dan eksekutif, atau rancangan sikut-menyikut di legislatif. Diperlukan 

keinsyafan massal tentang pentingnya kesadaran bersama dalam 

mengelola seluruh potensi bangsa.

Makna kemerdekaan dalam kerangka demokrasi masih bisa menerima 

190

segala hiruk pikuk persaingan para elit untuk menjadi pengelola negara, 

namun semua itu dalam kepatuhan terhadap aturan main. Yang lebih 

penting lagi yaitu  keseriusan serta keberanian dalam menempuh jalan 

pembangunan yang akan berdampak luas dan positif bagi bangsa 

negara kita. Segala perdebatan harus bisa dilaksanakan dalam semangat 

persatuan dan pada saatnya harus berhenti, para pihak harus mengerti 

dan mampu menerima secara legowo. Meskipun dendam dan sakit hati itu 

yaitu  sifat manusiawi, namun bila kebenaran sedang membimbing 

negara kita Raya, kita patut mendukungnya. Sebaliknya bila kegelapan 

sedang berkuasa kita juga wajib menempuh langkah nyata untuk 

meneranginya.

Merdeka!!!

SW

Posted by Senopati Wirang /Friday, August 17, 2007

191

Pokok Persoalan negara kita Raya

Setelah membiarkan tidak ter-update selama beberapa minggu, 

saya berharap pada halaman utama rekan-rekan kembali menemui tulisan 

Makna Kemerdekaan negara kita Raya lebih lama. namun  memang klise dan 

membosankan juga pada akhirnya. Apalagi terjadi kericuhan-kericuhan 

yang melukai negara kita Raya dengan insiden di Malaysia. Selain itu, ada 

cerita "burung" ala pahlawan kesiangan dari PK Kasus Munir. lalu 

ada kisah sukses intelijen di Afghanistan, kisah dimulainya perang intel 

menjelang 2009, kisah konsolidasi beberapa oportunis separatis yang 

tidak kebagian kue di Aceh, Papua, dan Maluku. Tidak kalah menarik 

yaitu  kisah perburuan Dul meninggal n di Filipina, Zulkarnain dan Noordin M 

Top di sebuah pedesaaan yang sedikit berbukit-bukit. Sementara soal 

pendekatan China dan Russia ke negara kita Raya tampaknya dingin-dingin 

saja sebab  pengaruh Virginia memang cukup solid di tingkat elit. AS dan 

Jepang tetap berupaya mengikat negara kita dalam hubungan erat yang 

semakin erat. Terakhir yaitu  berkembangnya kondisi demi kondisi yang 

semakin meresahkan di sisi sosial ekonomi yang juga menjadi perhatian 

sejumlah analis intelijen.

Apa sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan negara kita Raya?

Pertanyaan tersebuh menghantui saya selama berhari-hari dan semakin 

membingungkan sebab  meski ada banyak jawaban, tampaknya hal itu 

justru melahirkan rasa pesimis yang mendalam.

Betapapun juga, perlu saya sharing beberapa pokok pemikiran yang lahir 

dari perenungan saya sebagai berikut:

192

Pertama, persoalan yang paling krusial yaitu  masalah kebijakan ekonomi 

nasional negara kita. Setelah keyakinan atas sistem ekonomi liberal 

menguasai seluruh elit pengambil keputusan, seyogyanya harus tetap ada 

reserve untuk menekan gejolak dari rakyat miskin yang terhempas 

dinamika riil ekonomi yang kejam. Perlu disadari bahwa mekanisme pasar 

yang saat ini mau tidak mau menjadi bagian dari apa yang harus negara kita 

mainkan dalam percaturan internasional, berdampak positif bagi 

komponen bangsa yang siap dan berdampak negatif kepada masyarakat 

yang tidak siap. Dengan kata lain yang kaya makin kaya dan yang miskin 

makin miskin. Meskipun indikator ekonomi makro akan berherak positif 

sejalan dengan kebijakan yang ditempuh, namun proses pemiskinan 

masyarakat tidak terhidarkan. Apakah ini semata-mata kekeliruan 

strategi pemerintah, ataukah ini akibat dari kebodohan dan kemalasan 

rakyat negara kita? tentu masing-masing dari kita perlu melakukan 

introspeksi. Setelah kita yakin dengan persoalan yang dihadapi, 

seharusnya langkah-langkah perbaikan sudah bisa dilakukan untuk 

mencegah kerusakan yang lebih parah. jika  anda berjalan-jalan di 

kota-kota besar negara kita lalu juga ke wilayah pedesaaan, kita akan 

menemukan begitu banyak ketimpangan yang seolah-olah mencerminkan 

keajegan kondisi ekonomi kita. Memang secara fisik terjadi 

pembangunan, lalu kita juga melihat tumbuhnya kelompok menengah 

yang produktif, namun  kita juga harus menangung meningkatnya persoalan 

sosial rakyat miskin yang semakin banyak. Dampak lanjutan berupa tidak 

kriminal menjadi makanan berita sehari-hari, seolah-olah negara kita 

sudah tidak aman lagi sebaagi tempat hidup. 

193

Kedua, perilaku para pejabat negara negara kita Raya masih mencerminkan 

tingginya ego pribadi dan kelompok. Cermin paling buruk tampak dari 

dunia Yudikatif yang merefleksikan borok busuk yang bau dengan 

beberapa dinamika centil yang seolah-olah merupakan upaya tegas 

membangun independensi hukum. Cermin berikutnya yang sudah semakin 

membaik yaitu  dunia legislatif, meski masih jauh dari harapan perbaikan 

demi perbaikan menjanjikan terciptanya dunia politik yang santun dan 

perjuangan kelompok yang tidak merugikan kepentingan umum rakyat 

negara kita. Di kalangan eksekutif baik di pusat maupun daerah relatif 

masih sarat dengan kepentingan sesaat. Walaupun hal itu dianggap 

sebagai resiko demokrasi, namun rakyat harus sadar dan memiliki sikap 

dalam memilih pemimpin di masa mendatang, yaitu pemimpin yang berani 

dan sungguh-sungguh berjuang untuk kemajuan bersama seluruh bangsa 

negara kita untuk tingkat nasional, dan untuk kemajuan daerah di tingkat 

lokal. Kelakuan para elit seringkali justru menjadi penghambat 

pembangunan nasional sebab  ada benturan kepentingan di antara 

mereka.

Ketiga, merosotnya profesionalisme aparatur negara tercermin dari 

persoalan-persoalan yang dimulai dari awal pendidikan, seperti sekolah 

kedinasan, sampai pada pembinaan dan karir yang perlu terus diperbaiki. 

Lebih jauh lagi juga menyentuh masalah sistem penggajian dan pensiun. 

Keempat, masalah korupsi masih menjadi penyakit terbesar di negeri 

negara kita Raya yang harus segera diatasi secara menyeluruh dan terus 

194

dijaga dengan hukum yang tegas serta mekanisme pengawasan yang 

ketat.

Beberapa catatan di atas dalam tataran yang wajar merupakan hal yang 

biasa di negara manapun. namun  mengapa kita tidak merasakan adanya 

derap langkah kompak dalam kerangka negara kita Raya membangun bangsa 

dan negara negara kita?

Biarpun sudah klise dan membosankan tidak ada salahnya bila kita 

mengingatkan diri kita sendiri tentang masa depan bangsa negara kita 

membangun negara kita Raya.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /Tuesday, September 04, 2007

195

"negara kita Pecah"

Begitulah kira-kira judul buku yang berusaha menarik perhatian publik 

tentang pentingnya NKRI. Djuyoto Suntani sang penulis memiliki latar 

belakang yang cukup unik dan mulai naik daun setelah gagasan World 

Peace Gong atau Gong Perdamaian Dunia pada era pemerintahan 

Megawati mendapat tempat dan dipromosikan secara spektakuler bukan 

saja di negara kita melainkan juga ke mancanegara dan rencana ambisius 

untuk menggemakan gong perdamaian dunia ke berbagai penjuru bumi 

patut kita hargai.

Terima kasih atas informasi rekan-rekan yang memberikan data-

data lumayan lengkap sehingga bisa tersusun dalam tulisan ini.

Bagaimana melihat perkiraan "negara kita Pecah"?

Hal yang pertama sekali harus kita cermeninggal  dalam melihat sebuah 

perkiraan yaitu  pada akurasi data-data, kedalaman analisa serta 

pemaknaan dan tujuan dibuatnya sebuah perkiraan. Dalam dunia intelijen 

dimanapun di dunia ini dikenal istilah prediction of the future atau 

future trends yang dalam bahasa negara kita lebih akrab dengan istilah 

perkiraan keadaan di masa mendatang atau dipersingkat menjadi 

perkiraan keadaan (kirka).

negara kita Pecah yaitu  thesis lama menjelang kejatuhan mantan 

Presiden Suharto yang secara progresif beredar di kalangan akademisi 

196

sosial politik khususnya pada waktu itu di Universitas negara kita serta di 

kalangan elit oposisi politik dan elit redaktur media massa. Secara 

faktual, negara kita berhasil melalui krisis perpecahan meskipun banyak 

korban jiwa jatuh dimana-mana selama proses perubahan menuju sistem 

politik yang demokratis. Satu-satunya fenomena pecah ditunjukkan dalam 

kasus Timor Timur yang secara historis memang telalu banyak kelemahan 

dari pihak negara kita yang mudah dieksploitasi oleh pihak yang anti 

negara kita. Dalam kasus Aceh, Papua dan propinsi lainnya masih ada ruang 

yang lebih baik untuk dikelola secara adil dan demokratis sehingga 

kemungkinan untuk pecah menjadi bisa diminimalkan. Namun keteledoran 

dan kebodohan dalam manajemen negara bisa saja memperkuat potensi 

perpecahan yang ada.

Bagi Blog I-I, mengemukakan kembali argumentasi negara kita Pecah sah-

sah saja bila dilandasi oleh kearifan niat untuk mengingatkan segenap 

warga negara kita Raya untuk menyadari bahwa tetap berada dalam payung 

Republik negara kita yaitu  pilihan yang logis dan menguntungkan. Hal itu 

bukan saja dari sisi kesamaan cita-cita membangun negara kita Raya 

melainkan juga sebab  keyakinan adanya jaminan hukum dan politik yang 

tidak akan lagi memarjinalkan salah satu kelompok hanya sebab  

perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika harus benar-benar mewujud dalam 

perilaku dan keadaan yang terjamin yaitu dimana perbedaan itu terikat 

dalam satu cita-cita yang kuat membangun negara kita Raya. sebab  toh 

itu semua akan menguntungkan segenap warga negara. Perilaku dan 

kebijakan yang diskriminatif serta berbagai macam ketidakadilan harus 

segera disingkirkan, apalagi soal kesewenang-wenangan dan korupsi, 

197

semua itu seyogyanya tidak lagi memiliki ruang untuk bernafas.

Persoalannya lalu yaitu  apakah tepat bila kita memandang secara 

negatif masa depan negara kita dengan argumentasi-argumentasi yang 

menggriring paa lahirnya kekhawatiran publik tentang pecahnya 

negara kita. termasuk yang tidak menyarankan bagi segenap 

warga bangsa negara kita untuk pesimis dan serba ketakutan dalam 

melihat masa depannya. Kita bukan lagi sekelompak manusia bodoh yang 

terus-terusan bisa diancam oleh hasutan-hasutan pemikiran yang justru 

memperkuat dan memperbesar perbedaan, apalagi bila ada tambahan 

pendekatan setengah magis tentang suratan Tuhan bahwa sejarah 

berulang dalam waktu tertentu. Sesungguhnya manusia sanggup untuk 

menjadi besar hanya dengan cita-cita dan impian yang besar pula, bila 

masa lalu menjadi hantu seperti dalam sebagian kosmologi tradisional 

negara kita khususnya di tanah jawa ini, maka kemajuan tidak akan pernah 

bisa dicapai.

Lelah...sungguh lelah bila kepala kita dipenuhi oleh angan-angan ketakutan 

ah..nanti negara kita pecah jadi sekian jadi sekian. Akan lebih positif 

jika  kita memiliki angan-angan kemajuan negara kita Raya yang kuat dan 

bersatu padu dalam kerangka atau landasan yang disepakati bersama. 

Kita membangun demokrasi yang kuat, kita membangun sistem hukum 

yang kuat, kita angan-angankan bahwa para koruptor pasti kena 

hukuman...yah setidaknya kalau lepas dari hukuman dunia, hati seorang 

koruptor tidak akan pernah tenang, belum lagi bila kita meyakini adanya 

neraka sebagai tujuan akhir para penjahat. 

198

Dari sisi kewaspadaan, masih melihat adanya hubungan yang kuat 

dalam thesis negara kita Pecah dengan kembalinya sistem yang otoriter 

militeristik. Meskipun dengan prasangka baik tetap menganggap 

thesis negara kita Pecah sebagai peringatan, namun bila dpelintir dalam 

tujuan tertentu maka, mekanisme kendali yang tersentral tampaknya 

akan lebih dominan, betapapun ilmiahnya pendekatan dalam mencegah 

pecahnya negara kita, maka penguatan sektor keamanan dan pertahanan 

akan dominan. Mengapa kita tidak berpikir sebaliknya, yaitu dengan 

meyakini bahwa negara kita di tingkat rakyat akar rumput sudah terbiasa 

dengan perbedaaan misalnya dalam kasus pemilihan kepala desa yang 

sudah berlangsung demikian lama jauh sebelum reformasi dimulai. 

Perbedaan itu tidak sama sekali mendorong perpecahan sebab  bersama-

sama dalam kekuatan negara kita Raya jelas lebih menguntungkan. 

Mengapa mencurigai thesis negara kita Pecah? Hal itu didukung 

oleh adanya informasi bahwa pihak-pihak menggagas ide negara kita Pecah 

memiliki hubungan dengan kelompok Cendana. Silahkan rekan-rekan Blog 

I-I selidiki sendiri. Apakah negara kita pecah akan menjadi legitimasi 

kebijakan yang setback, ataukah secara positif disikapi dengan kehati-

hatian dalam mengelola negara tentu kembali ke pimpinan nasional kita.

Sekian

SW

Posted by Senopati Wirang /Sunday, December 30, 2007

saya link salah satu sumber terbuka yang dikirim oleh rekan 

yaitu dari GATRA

199

Soeharto

Sebenarnya saya agak sungkan dan ragu untuk menuliskan artikel khusus 

tentang mantan Presiden Suharto yang saat ini masih dalam keadaan 

sakit yang dilaporkan Tim Dokter Kepresidenan dalam kondisi kritis. 

namun  terdorong oleh kejanggalan bombardir berita tentang kondisi Pak 

Harto sejak tanggal 4 Januari 2008, saya merasa berkewajiban untuk 

sekedar sharing analisa yang mudah-mudahan bisa menjadi pegangan yang 

kuat bagi seluruh elemen reformasi negara kita. Beberapa poin penting 

yang mendasari lahirnya tulisan khusus ini yaitu  sebagai berikut:

Pertama, saya yakin bahwa bangsa negara kita yaitu  bangsa yang penuh 

rasa kasih yang bisa diartikan bahwa sangat mudah kita mengasihani 

kondisi siapapun yang patut dikasihani. Dalam kaitan ini, jiwa kemanusiaan 

bangsa negara kita tidak perlu diragukan lagi, sehingga tidaklah 

mengherankan jika  respon-respon spontan yang mencerminkan 

kejujuran ekspresi mengasihani kondisi yang sedang dialami Pak Harto 

benar-benar ada di berbagai penjuru negara kita. Kejujuran yang 

merupakan simpati dan empati yang tidak memerlukan liputan radio, 

koran, ataupun TV. namun  lebih diekspresikan tanpa ada maksud menjilati 

keadaan, memamerkan kekuatan, ataupun mempertontonkan rasa 

bersalah sebab  pernah menghianati Pak Harto. Dengan kata lain, 

langsung mendo'akan yang terbaik bagi Pak Harto dan do'a itu tidak 

perlu dipertontonkan dengan mengundang media massa.

200

Kedua, sebab  kepolosan dan kejujuran masyarakat akar rumput maka 

dengan mudah pula segelintir elit lama maupun baru memanipulasi 

kegiatan yang baik yaitu do'a bersama menjadi media atau ajang show 

kepedulian yang tiba-tiba bagaikan jamur dan hebatnya yaitu  diliput 

secara terus-menerus oleh media massa.

Ketiga, betapa dahsyat peranan media massa dalam mendrameninggal sir 

sebuah keadaan wajar manusia sakit dalam nuansa-nuansa pembentukkan 

opini untuk pembenaran salah satu cara pandang. Seolah-olah hal itu 

menjadi legitimasi moral bagi seluruh bangsa negara kita untuk digiring 

pada cara pandang tertentu, khususnya dalam upaya menghapuskan segala 

persoalan yang melibatkan Pak Harto.

Keempat, betapa mantapnya langkah anasir kekuatan Orde Baru untuk 

memaksakan cara pandang tertentu bahkan dengan melakukan tekanan-

tekanan kepada Presiden SBY, sampai-sampai SBY sempat salah langkah 

pada saat respon pertama, dan hal itu dengan sangat lihai dipelintir dan 

ditekankan sebagai langkah blunder yang disusul oleh semacam ekspresi 

maaf. Sungguh malang nasib Jaksa Agung Hendarman Supanji yang 

terpaksa harus menanggung kondisi malu dan serba tidak enak dengan 

menelan segala tuduhan jahat dalam respon pertama SBY.

Kelima, menguatnya cara pandang militeristik terlalu kentara dan hal ini 

merupakan indikasi telah bangkitnya percaya diri yang berlebihan dari 

sejumlah kubu militer dengan mengagung-agungkan rencana "pemakaman" 

201

Jenderal Besar Bintang Lima. Siapapun yang merancangnya, dia tahu 

persis kondisi psikologis bangsa negara kita. 

Dari lima dasar pemikiran ini  di atas saya ingin menyampaikan 

kepada seluruh publik negara kita untuk membuka mata lebar-lebar dan 

menempatkan persoalan sesuai dengan kadar dan posisinya, sebagai 

berikut:

Pertama, ekspresi kemanusiaan terhadap kondisi pimpinan yang sedang 

sakit yaitu  suatu kewajiban yang wajar sebagai sesama manusia yang 

memiliki perasaan. Mengenang jasa-jasa seorang pemimpin juga hal yang 

lumrah manakala hal itu tidak ditujukan untuk menutup-nutupi kekeliruan 

sekecil apapun. Bahkan dalam kondisi tertentu tranparansi sebelum kita 

melanjutkan perjalanan ke alam kubur yaitu  sangat penting guna 

melepaskan segala ikatan duniawi yang akan menggelantungi perjalanan 

kita sebab  masih adanya kaitan kesalahan, utang ataupun urusan duniawi 

lainnya.

Kedua, tugas sebagai seorang prajurit atau jenderal, tugas sebagai 

pegawai kelurahan atau presiden bukanlah pekerjaan kepahlawanan. 

Pahlawan yaitu  mereka yang mengabdikan diri untuk bangsa dan negara 

tanpa mendapatkan imbalan, bahkan rela mengorbankan harta dan jiwa. 

Seorang Presiden Republik negara kita mendapatkan begitu banyak imbalan 

yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan alam, pajak rakyat, atau bahkan 

konsesi dari mekanisme perizinan di masa lalu. yaitu  keliru bila kita 

mempercayai propaganda pahlawan pembangunan, ataupun propaganda 

tentang jasa seorang abdi bangsa dan negara sampai-sampai tidak bisa 

202

diukur. Membangun bangsa dan negara negara kita yaitu  amanat, tugas 

dan kewajiban seorang pemimpin. Sebagai imbalan dari pelaksanaan 

amanat rakyat ini , seorang pemimpin digaji dan diberikan fasilitas-

fasilitas yang sesuai dengan level pimpinan negara. jika  seorang 

pemimpin tidak melaksanakan amanat rakyat apalagi menghianatinya, 

maka hukuman juga akan diterapkan dengan tidak lagi menghendaki 

kepemimpinannya. Dalam kaitan ini, peristiwa Mei 1998 yaitu  bukti 

hukum dan sejarah bahwa rakyat tidak lagi menghendaki kepemimpinan 

Pak Harto. Bahkan telah lahir TAP MPR yang menjadi dasar hukum upaya 

penuntasan segala kasus yang melibatkan Pak Harto dan kroni-kroninya.

Ketiga, menghargai jasa pimpinan negara yaitu  wajar dan harus 

ditunjukkan secara nyata melalui kebijakan formal, melalui 

penghormatan, ataupun melalui ekspresi informal yang sunguh-sungguh 

merefleksikan ketulusan. Apapun yang diambil pemerintahan SBY sebagai 

bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap mantan Presiden 

Suharto harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan 

bukan sebab  tekanan Golkar yang sudah memulihkan kekuatannya paska 

gerakan reformasi. Pertimbangan yang matang ini  juga tidak dalam 

ketergesa-gesaan hanya sebab  untuk memenuhi desakan pengacara 

keluarga Suharto yang memang sangat pandai dan licin. Saya sangat yakin 

bahwa Pak Harto lebih menghendaki transparansi jalan hidupnya 

ketimbang formalitas penghapusan delik kasusnya. sebab  dengan 

demikian secara hukum akan jelas, bersalah atau tidak. Bila dinyatakan 

bersalah, maka bolehkan ada wacana pengampunan. namun  bila terbukti 

203

tidak bersalah, maka harus ada proses pembersihan nama baik secara 

totala dan tidak perlu ada pengampunan. 

Keempat, tentu saja kejujuran itu merupakan hal yang sangat mahal di 

zaman kini. sebab  rasanya sangat sulit untuk menempuh jalan panjang 

pembuktian hukum kasus Pak Harto. Ketiadaan unsur pengakuan dan 

kesulitan pembuktian dengan bukti keras dan saksi-saksi telah 

memberikan prediksi jalannya proses pengadilan kasus Pak Harto terlalu 

berkepanjangan. Andaikata saja ada kejujuran dari keluarga Pak Harto 

yang bisa segera menyelesaikan persoalan, maka persoalan akan segera 

selesai dan pemerintah maupun bangsa negara kita akan sangat 

menghargainya dan sudah pasti akan diampuni dan bahkan do'a dengan 

ketulusan akan bergema di seluruh pelosok negeri dengan penghormatan 

yang dalam. namun  yang terjadi yaitu  penghukuman ganda dari berbgai 

penjuru yang akhirnya membuat Pak Harto dalam himpitan 

ketidakberdayaan.

Kelima, berhati-hatilah dengan gerakan anasir Orde baru yang telah 

mencengkeram kembali sendi-sendi kehidupan bernegara di negara kita. 

Sementara unsur kebangsaan lagi-lagi terabaikan, anasir Orde baru 

secara serius telah mengembangkan operasi politik sebagaimana biasa 

dilakukan di masa lalu. Seluruh elemen intelijen paham apa yang saya 

katakan, sebab  kita biasa mengerjakannya dahulu.

Mohon disebarluaskan kepada seluruh elemen gerakan reformasi, semoga 

dapat menjadi penguat untuk berpegang teguh pada cita-cita membangun 

204

good governance di bumi negara kita Raya. Dengan catatan penting bahwa 

kita tetap menghornati  mantan Presiden Suharto dan menghargai jasa-

jasanya, namun janganlah moment yang sedang dilalui Pak Harto 

dimanfaatkan oleh kroni-kroninya untuk penghilangan seluruh persoalan 

lama dan seolah-olah tidak pernah terjadi.

Akhir kata saya mohon saya dikoreksi bila ada yang keliru dan atas 

ketidaketisan tulisan ini, saya juga mohon ma'af yang sebesar-besarnya 

kepada keluarga besar Jenderal Soeharto dan orang-orang terdekatnya. 

Semoga niat baik yang saya teguhkan dalam hati saya untuk masa depan 

negara kita Raya bisa mengurangi dosa-dosa saya sebab  menuliskan 

artikel ini.

Senopati Wirang

Posted by Senopati Wirang /Tuesday, January 15, 2008

205

Mencla-Mencle

Sekedar menjawab beberapa pertanyaan yang mempertanyakan sikap 

atas wafatnya mantan Presiden Suharto, maka perlu ditegaskan 

disini bahwa dua tulisan sebelumnya tidak bertentangan. sebab  sangat 

jelas, bahwa dari sisi pekerjaan sebagai seorang intel, almarhum Suharto 

punya catatan prestasi. Juga sangat jelas bahwa dari kontroversi 

masalah korupsi, pelanggaran HAM, dan rapuhnya struktur ekonomi 

nasional negara kita, yang juga melibatkan keluarga besar Cendana dan 

kroni-kroni Golkar dan Militer, maka almarhum Suharto meninggalkan 

catatan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sekarang.

Dengan demikian mudah-mudahan tidak terlihat mencla-mencle.

Posted by Senopati Wirang /Friday, February 01, 2008

206

ANALISA & 

PERISTIWA KHUSUS

207

AM Hendropriyono versus TPF Munir

Jenderal (purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono yaitu  mantan kepala 

BIN sekaligus tokoh nasional kontroversial yang telah banyak dilukiskan 

media massa sebagai tokoh yang begini dan tokoh yang begitu. Dihormeninggal  

kolega sebab  keberanian dan prinsipnya, disegani lawan di medan 

pertempuran sebab  strateginya, ditakuti musuhnya sebab  

keprofesionalannya di bidang militer, dicintai anak buah sebab  

kedekatannya dan kehangatan pribadinya, dibenci musuh politik sebab  

kelihaian dan arogansinya.

TPF Munir yaitu  sebuah Tim bentukkan presiden yang didesak oleh 

gerakan aktivis, sebab  Munir Sarjana Hukum yaitu  salah satu aktivis 

yang tewas secara misterius. Ketakutan terulangnya peristiwa tewasnya 

aktivis lain membuat hampir seluruh aktivis HAM memiliki kepentingan 

yang sama, yaitu membongkar misteri ini .

Di sisi lain ada rakyat negara kita yang menjadi saksi polemik di media 

massa. Ada juga pemerintah dengan aparatur penegak hukumnya yang 

juga menyaksikan polemik ini  sekaligus berada di dalam proses 

pengungkapan kasus Munir SH.

Dalam kasus ini biarkan saya berposisi sebagai rakyat biasa yang 

kebetulan rajin mengameninggal  perkembangan berita nasional negara kita:

1. Sejak awal kemeninggal an Munir SH sudah ada desas-desus keterkaitan 

208

BIN, yaitu yang disebar oleh seorang atau beberapa "oknum" kepada

sejumlah aktivis dan wartawan melalui telepon genggam. Berawal dari 

desas-desus itu muncul ide pembentukkan TPF Munir dari kalangan 

aktivis sebab  diyakini Polisi tidak akan mencapai hasil maksimal.

2. Pemerintahan Yudhoyono yang baru dan memerlukan simpati segera 

merespon harapan para aktivis ini . Dalam posisi ini terjadi 

simbiosis mutualisme antara gerakan aktivis dan pemerintah. Dibentuklah 

TPF Munir dengan terjadinya beberapa penolakan dari sejumlah aktivis 

untuk duduk di dalamnya sebab  selain tidak yakin juga memperhitungkan 

"resiko" pribadi berupa kegagalan total.

3. Proses penyelidikan yang telah diwarnai "dugaan" berdasarkan 

informasi awal segera dimanfaatkan TPF yang dipimpin Jenderal Polisi 

berbintang satu untuk mengarahkan penyelidikan pada kemungkinan 

terlibatnya BIN. Secara perlahan satu-persatu langkah penyelidikan 

mencapai "keberhasilan" dengan puncaknya penetapan tersangka.

4. sebab  tujuannya memang membidik BIN dan sejumlah mantan 

pimpinannya, maka TPF Munir tidak puas dengan penetapan tersangka itu 

oleh Kepolisian. Akhirnya berdasarkan "kekuatan" dukungan politik dari 

presiden dan "keberanian", beberapa anggota TPF berinisiatif melacak 

lebih jauh.

5. lalu terjadi lagi desas-desus dari seorang atau beberapa "oknum" 

yang menceritakan pernah melihat surat tugas yang mengaitkan 

209

Pollycarpus dengan BIN. Terjadilah proses tarik menarik TPF Munir dan 

BIN yang membuat mantan Sekretaris Utama BIN bolak-balik ke 

diinterogasi TPF dan Polisi. Dilanjutkan dengan sejumlah mantan petinggi 

BIN lainnya seperti Kepala Biro BIN dan mantan Deputi V BIN, bahkan 

"hebatnya" TPF Munir sampai bisa melacak jalur telepon yang konon 

pernah tercatat menghubungkan mantan Deputi V BIN dengan tersangka 

Sdr. Pollycarpus. Belakangan pejabat tinggi aktif BIN turut diinterogasi.

6. Dibayang-bayangi oleh kemungkinan gagal sebab  tidak bisa 

membuktikan desas-desus surat tugas Pollycarpus dengan "memaksa" 

mantan petinggi BIN dan petinggi BIN, TPF mengembangkan opini negatif 

tentang BIN dan mantan petingginya bahkan juga menuduh Ketua BIN 

sekarang tidak kooperatif. Dalam jalur yang lain telah dipersiapkan 

langkah-langkah membuat kasus Munir sebagai kasus HAM internasional.

7. sebab  dikait-kaitkan terus dalam sejumlah pemberitaan media massa, 

akhirnya Jenderal (purn) AM Hendropriyono menjadi gerah dan 

mengambil langkah hukum demi membela nama baiknya yang sudah lama 

digerogoti oleh proses yang biasa disebut pembunuhan karakter 

seseorang.

8. Polemik-pun berkelanjutan. Para aktivis mengupayakan konsolidasi 

kekuatan dan mencari dukungan dengan jalur khusus kepada Komnas HAM 

untuk lebih serius dalam kasus Talangsari. lalu sejumlah LSM pun 

melakukan aksi kecaman terhadap Jenderal (purn) AM Hendropriyono.

210

9. Persoalan ini bila kita coba lihat dari kacamata rakyat jelata jelas 

"TIDAK PENTING", sebab  rakyat biasa tidak akan pernah bisa melihat 

dari kacamata Elit Aristokratis para aktivis yang akhirnya terjebak dari 

idealisme ideologi menjadi kepentingan individualistik. Rakyat biasa juga 

tidak akan pernah bisa melihat dari kacamata seorang Elit Politik para 

petinggi dan mantan petinggi BIN. Rakyat jelata juga tidak akan bisa 

melihat dari kacamata Elit Eksekutif Presiden negara kita.

10. Meskipun demikian, rakyat biasa seperti Ibu Suciwati istri Munir SH 

yaitu  pihak pertama yang merasakan kesedihan luar biasa sebab  

kehilangan suami sekaligus penopang hidupnya. Dari kacamata Suciwati 

tentu saja pengungkapan kasus Munir menjadi "PENTING", demi keadilan 

dan demi kepuasan (ketentraman) bathin tentunya. Pentingnya terletak 

pada sisi kemanusiaan atas suatu peristiwa pidana "biasa" yang menimpa 

suaminya.

11. Namun bagi para aktivis letak pentingnya yaitu  terletak pada 

kemenangan Elit Aristokrat Aktivis yang jauh dari kejelataan, dan 

kemenangan aktivis atas dominasi negara yang "mungkin" dianggap 

mempraktekan kekerasan. Posisi aktivis akan semakin kuat pasca kasus 

Munir bila memang keberuntungan berpihak padanya. Bahkan bisa 

menjadi sebuah despotisme baru, dimana penguasaan opini publik dan 

justifikasi gerakan politik menjadi senjata ampuh dalam mendikte tata 

sosial masyarakat negara kita.

12. Tidaklah mengherankan bila resistensi terjadi justru dari dalam 

211

tubuh pemerintah sendiri. sebab  pemerintah tidak akan sanggup 

menanggung kehancuran kredibilitas intelijen, terkecuali dengan cara 

melikuidasi dan membentuk organisasi baru. Bilapun ini dilakukan, entah 

apa yang akan terjadi sulit untuk diprediksikan ke depan.

13. Yang akan paling mengerikan yaitu  jika  desas-desus yang 

dipercayai oleh sejumlah anggota TPF ternyata bagian dari permainan 

besar yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah bisa dibawa ke 

hadapan hukum. Inilah faktor utama yang membuat Polisi jauh lebih hati-

hati, sebab  segala bukti yang tidak bisa menjadi barang bukti di 

pengadilan yaitu  sia-sia.

Posted by Senopati Wirang /Thursday, June 02, 2005

212

Ada Apa dengan KONTRAS

Dahulu ketika saya pernah menulis tentang kasus Munir (baca Munir ),

saya mendapatkan informasi awal dari seorang informan dalam tubuh 

Kontras dan Utan Kayu 164 yang saya crosscheck dengan beberapa 

lingkar intelijen BIN. Sungguh amat sulit melakukan rekonstruksi faktual 

berdasarkan bukti-bukti untuk dibawa ke depan hukum. Meski lalu 

ada beberapa pihak yang mencoba meyakinkan berdasarkan 23 bukti yang 

ditolak pengadilan, saya tetap tidak bergeming....ini kasus yang pelik. Bila 

beberapa artikel saya mengarah pada kemungkinan bahwa misteri itu 

telah dipecahkan oleh BIN, maka hal ini berdasarkan pada informasi 

analis rekan yang secara meyakinkan mengungkapkan analisanya 

berdasarkan pada peta kekuatan organisasi BIN kepada saya dua tahun 

yang lalu. Bahwa sistem kerja BIN yang memiliki sel-sel operasi yang 

tersebar luas dan mendalam itu tersekat-sekat dalam kompartementasi 

yang ketat. Tidaklah mengherankan bila ada unsur pimpinan BIN yang 

tidak mengetahui apa yang terjadi. Analis ini  meyakinkan saya 

bahwa kasus Munir yaitu  pekerjaan di luar institusi BIN, namun 

menggunakan teknik dan kemampuan yang hampir menyamai dengan 

kemampuan sel BIN. Dari situlah berangkat anggapan bahwa BIN 

terlibat, yang lalu diperkuat dengan hembusan isu keterlibatan 

beberapa orang intelijen yang bekerja di BIN. Sesungguhnya bila 

memang demikian, tentu sudah muncul kekhawatiran kalangan intelijen 

akan tuduhan miring ini . Tapi setelah lebih dari dua tahun 

berselang, saya menerima kabar bahwa ternyata dari sel-sel khusus BIN 

213

tidak terdeteksi ada yang menerima order menghabisi Munir. Akhirnya 

saling berpandangan, siapa ya?

Sebuah isu kuat yang tidak pernah disentuh yaitu  masalah internal 

Kontras dan sejumlah aktivis yang tidak suka dengan Munir. Sebuah 

analisa mutakhir yang mengarah pada terjadinya kerjasama antara 

desertir sel BIN dengan aktivis yang membenci Munir-pun mengemuka 

dalam analisa intelijen. Tidak berbeda dengan prasangka keterlibatan 

BIN, analisa yang berdasarkan pada kepentingan "uang" ini  masih 

dalam proses pengumpulan barang bukti. 

Baru-baru ini kontras menyerang Kepala BIN Syamsir Siregar secara 

vulgar dengan tuduhan yang luar biasa (baca kontras), yaitu : 

---------------------------------------------------------------------------------

Pertama, BIN gagal bekerjasama dengan TPF dan polisi  dalam 

mengungkap pembunuhan Munir, meskipun telah jelas ada keterlibatan 

anggota dan pejabat teras BIN. Belakangan, BIN malah melobi Kongres 

AS-yang jelas bukan wilayah kompetensinya.

Kedua, BIN gagal mengantisipasi aksi teror dan kekerasan di Poso, 

bahkan mendeteksi bom yang meledak di lokasi dekat pos aparat 

keamanan.

Ketiga, Kepala BIN Syamsir Siregar sering melontarkan opini atau 

tuduhan-tuduhan negatif kepada masyarakat sipil. Misalnya, menyalahkan 

LSM atas peristiwa rusuh di Abepura 2006.

214

Keempat, BIN memiliki mindset anti demokrasi. Misalnya lewat 

stigmeninggal sasi dan pewacanaan bahaya komunisme yang berakibat 

pembubaran forum-forum kebebasan sipil.

Kelima, Kepala BIN Syamsir Siregar tak serius mengawal perdamaian 

Aceh. Misalnya, menuding GAM tetap memperjuangkan kemerdekaan 

meski menandatangani MoU Helsinki.

Keenam, RUU BIN versi Maret 2006 yaitu  bukti BIN ingin memiliki 

kekuasaan berlebihan (menjadi super body), termasuk mengambil oper 

kewenangan penegak hukum (Pasal 12).

Singkatnya, kepemimpinan Syamsir Siregar gagal membangun BIN yang 

profesional. Bahkan menyeret BIN ke dalam wilayah yang bukan 

kompetensinya. Lebih jauh lagi, paradigma BIN terhadap demokrasi dan 

HAM tidak berubah. 

---------------------------------------------------------------------------------

Ada apa dengan KONTRAS ??? Sangat terasa tendensi negatif upaya 

melengserkan Sdr. Syamsir Siregar. Apa kepentingan KONTRAS dengan 

BIN dengan terus-menerus menyudutkan BIN yang telah berhasil secara 

gemilang menghancurkan sel-sel radikal teroris bersama aparat 

Kepolisian. Apakah Sdr. Usman Hamid sedang memancing kemarahan sel-

sel BIN yang kadang menjadi liar dan lepas kendali?

BIN yang sering diremehkan, dilecehkan, dipojokkan, dan tampak seperti 

pesakitan dengan segala pembatasan sesungguhnya tetap memelihara 

kekuatan aslinya dalam sel-sel yang dijaga baik oleh prajurit intelijen 

yang memegang teguh prinsip sampai meninggal . Inilah yang kadang tidak 

215

diketahui pimpinan. Bahwa keberhasilan pimpinan sangat tergantung pada 

perlakuan yang baik terhadap seluruh anggota BIN.

Sikap KONTRAS yang semakin mencurigakan telah memperkuat dugaan 

keterlibatan lingkaran Munir sendiri. Dengan kata lain, semakin kencang 

tuduhan kepada BIN sebagai institusi semakin lemah argumentasinya. 

sebab  setelah saya mempelajari seksama seluruh bukti yang akan diolah 

kembali oleh Polisi, jawabannya akan tetap sama. Seyakin itulah orang-

orang KONTRAS yang melontarkan tuduhan kepada BIN, seyakin 

pimpinan BIN. Artinya semua pihak yang pernah terlibat dalam TPF 

Munir sudah paham bahwa kasus Munir bukan saja dipastikan akan 

membeku, melainkan juga tetap terbuka sebagai komoditi politik. 

KONTRAS yang mulai kehilangan kredibilitas sebab  tingkat 

akuntabilitas yang menurun, sekarang bermain-main di luar bidang 

keahliannya, senjata makan tuan.

Bila KONTRAS bisa menuduh kepemimpinan Syamsir Siregar gagal 

membangun BIN yang profesional. Bahkan menyeret BIN ke dalam 

wilayah yang bukan kompetensinya. Maka masyarakatpun bisa melihat 

bahwa kepemimpinan Usman Hamid gagal membangun KONTRAS yang 

profesional. Bahkan menyeret KONTRAS ke dalam wilayah yang bukan 

kompetensinya, yaitu menjadi pengawas BIN.

Satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan segenap rakyat 

negara kita yaitu  bahwa sangat terasa adanya gerakan melemahkan tentara  

secara sistemeninggal s. Hal ini hanya bisa dilakukan setelah persiapan yang 

216

panjang dengan melihat kelemahan tentara  dalam hal profesionalitas dan 

keterlibatan tentara  ke dunia politik di masa lalu. Perhatikan bagaimana 

KONTRAS mengkritik BIN dengan mengingatkan bahwa BIN yaitu  

institusi sipil, dan tidak boleh mencampuri urusan sosial-politik. Sangat 

aneh pernyataan bahwa BIN tidak boleh mencampuri urusan sosial-

politik. Sebuah pernyataan blunder yang menunjukkan ketergesaan dalam 

pembuatan konsep pernyataan ini . Munirpun tidak akan pernah 

membuat pernyataan demikian.

jika  tendensi kelakuan KONTRAS semakin jelas telanjang dalam 

membawa kepentingan melemahkan tentara  dan BIN, maka jelas hanya pihak 

asinglah yang diuntungkan. namun  siapa pihak asing itu juga menjadi 

pertanyaan yang harus dijawab secara hati-hati. Perhatikan bagaimana 

proses "teror" kampungan yang katanya ditujukan kepada Kontras dan 

Istri Munir Suciwati yang seolah-olah dilakukan oleh oknum 

militer/negara. Sungguh konyol dan tidak mungkin dilakukan oleh sel-sel 

BAIS maupun BIN. Singkat kata, siapa semakin banyak bicara semakin 

kelihatan belangnya.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /Thursday, January 11, 2007

217

Munir oh Munir

Hohoho....ramalan tentang pemeliharaan kasus Munir dan 

permainan besar itu mulai memperlihatkan kenyataan. Meskipun 

sebenarnya saya sudah malas menyoroti kasus Munir, namun sebab  

terkait dengan artikel dua tahun yang silam tentang kasus Munir

dan duka cita intel, maka ada rasa tanggung jawab untuk sedikit 

menyampaikan analisa yang mudah-mudahan obyektif.

Seperti pernah saya ungkapkan, bahwa kasus Munir telah menciptakan 

luka yang mendalam bukan saja di kalangan aktivis namun juga di kalangan 

intelijen. Duka cita itu tampaknya semakin pudar dikalangan aktivis 

sejalan dengan masuknya proyek-proyek yang mengatasnamakan 

penyelesaian kasus Munir. Namun sebaliknya, duka cita komunitas 

intelijen justru semakin dalam sebab  semua intel aktif paham bahwa 

permainan politik di atas kasus Munir akan terus dimainkan oleh 

kelompok-kelompok tertentu seperti [deleted]. Memang permainan itu 

sangat kampungan, namun harus diakui bahwa sensitifitas dan keunggulan 

komparatifnya membuat banyak pihak menjadi sangat enjoy untuk 

memainkan sisi politiknya, Munir oh Munir.

Artikel saya kali ini terkait erat dengan perkembangan terbaru kasus 

Munir yang sudah dihembusi propaganda dan desas-desus yang lagi-lagi 

menyoroti intelijen seperti dalam upaya-upaya sebelumnya. Berdasarkan 

data lengkap dari informan dalam sidang perdana Peninjauan 

Kembali (PK) kasus Kemeninggal an Munir pada 9 Agustus 2007 di PN Jakarta 

218

Pusat, novum baru yang digembar-gemborkan akan mampu menjaga daya 

tarik politik kasus Munir ini  ternyata cerita lama juga. Yah...lagi-

lagi tentang surat-menyurat yang dikemas sedemikian rupa akan 

menciptakan opini publik tentang terkaitnya pimpinan intelijen di institusi 

BIN dalam kasus kemeninggal an Munir. jika  dahulu soal surat-suratan itu 

dituduhkan kepada pejabat setingkat direktur dan sekretaris utama yang 

lalu tidak terbukti, maka kini tidak tanggung-tanggung, tuduhan 

baru diarahkan kepada Wakil Kepala BIN As'ad. Mau kemana ya kira-kira 

skenario politik yang akan dikembangkan ?

Munir oh Munir

merasa berkewajiban untuk menyampaikan sikap (bukan fakta 

atau novum yang direkayasa) sebagai berikut :

Pertama, politisasi kemeninggal an Munir sudah sangat menjengkelkan dan perlu 

untuk dikembalikan ke jalur hukum yang tidak dipengaruhi oleh 

kepentingan politik tertentu. Hal itu berdasarkan pada fakta bahwa apa 

yang disebut sebagai novum baru sebenarnya sudah dirancang jauh-jauh 

hari untuk tujuan tertentu yang cukup jelas terbaca oleh komunitas 

intelijen Blog I-I. Novum baru seharusnya benar-benar baru dan bisa 

dibawa ke depan pengadilan, serta bukan sebuah pengembangan wacana 

yang memiliki tujuan tersembunyi.

Kedua, pesan-pesan yang disampaikan melalui PK kasus Munir tanggal 9 

Agustus kemarin sudah cukup jelas bagi Blog I-I. Sungguh permainannya 

teramat sangat kasarnya.

Ketiga, akan terus mengawasi secara ketat perkembangan 

politisasi kasus Munir. Mohon kepada seluruh rekan-rekan untuk 

219

menyampaikan seluruh perkembangan dan bukti-bukti hukum yang adil 

dalam mengawal berjalannya proses hukum kasus Munir.

Keempat, memprediksikan hancurnya sebuah bangunan kokoh 

keamanan nasional negara kita melalui kasus Munir yang pada dasarnya 

telah disusupi kepentingan kelompok tertentu untuk menguasai salah satu 

pilar keamanan nasional, yaitu intelijen.

Kelima, bingkai cerita kasus Munir yaitu  konspirasi pembunuhan yang 

pada ujungnya tidak akan menyentuh siapapun. Hal itu telah berada di 

pundak Reskrim dan Kejaksaan untuk mampu menceritakan alur logis apa 

yang disebut sebagai konspirasi pembunuhan. Hebat sekali memang, 

apalagi sebab  restu untuk rangkaian cerita ini  telah disetujui oleh 

orang paling berpengaruh yaitu [deleted].

Keenam, lalu apa pentingnya PK kasus Munir bila akhirnya tidak akan 

menyentuh siapapun selain hasil akhirnya yaitu  pembebasan seperti 

dalam pengadilan Pollycarpus? Pentingnya jelas ada dari sisi penegakkan 

hukum dan pengungkapan kasus yang semakin tidak jelas ini, yaitu tindak 

pidana yang menyebabkan kemeninggal an seseorang.

Ketujuh, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan cerita unik kemeninggal an 

Munir dalam bingkai politik menjelang 2009.

Mohon koreksi bila ada kekeliruan data.

Munir oh Munir

SW

220

Kejutan Kasus Munir

Masih sejalan dengan tulisan tentang kasus Munir khususnya 

ketika saya katakan untuk menunggu bagaimana kelanjutan cerita unik 

kemeninggal an Munir dalam bingkai politik menjelang 2009.

Tidak disangka bila kejutan itu terjadi pada awal 2008 yang kelihatannya 

cukup pas sebagai pemanasan awal. yaitu  fotocopy BAP Agen BS yang

secara sengaja atau tidak dipublikasikan kepada media massa yang 

menjadi sumber kejutan kasus Munir. Bagi umum nan awam tentu saja hal 

itu mengejutkan, namun sekali lagi bagi kalangan intelijen, khususnya 

rekan-rekan Blog I-I, hal itu masih menjadi bagian dari duka mendalam. 

Mengapa begitu ?

Hal itu tidak lain sebab  salah satu badan intelijen tidak lagi memiliki 

kehormatan pasca penyelesaian kasus Munir dan mungkin harus 

dibubarkan. Meskipun ada upaya serius untuk memisahkan faktor individu 

dan institusi, namun tidak dapat dielakkan lagi bahwa dampak sosial, 

psikologis dan hukum akan terus melekat menjadi noda yang tidak 

terhapuskan dalam sejarah negara kita. Ahha, jangan terjebak dulu 

ditengah tulisan ini!

Permainan unik kasus Munir masih akan terus bergulir, pembuktian BAP 

agen BS memang cukup signifikan dan hal itu hanya bisa menjadi semakin 

meyakinkan jika  semuanya bisa berlangsung di hadapan pengadilan. 

Andaikata agen BS bicara jujur, maka pemerintahan SBY wajib 

221

melindungi keselamatan jiwa agen BS dan seluruh keluarganya. jika  

agen BS berbohong, maka hal itu justru akan mementahkan kembali 

segala upaya PK kasus Munir. jika  BAP itu rekayasa untuk membuat 

grogi kalangan tertentu, maka agen BS bisa menggugat pencemaran nama 

baiknya.

Pertanyaan berikutnya yaitu  bagaimana pihak-pihak yang dituduhkan 

akan menjawab kesaksian dalam BAP agen BS bila itu memang benar? Lalu 

apakah cukup kesaksian seorang agen BS untuk mendukung peninjauan 

kembali kasus Munir?

Mungkin kita harus membiarkan proses hukum terus berjalan dan semoga 

aspek politiknya semakin sedikit. Kita mungkin akan mendengarkan 

rentetan kesaksian lain yang mengarah pada penyelesaian kasus Munir. 

tidak ambil pusing dengan pengungkapan secara total misteri 

pembunuhan agen Munir, sebab  apapun hasilnya tidak akan berpengaruh 

pada eksistensi Blog I-I. Namun bagaimana dengan eksistensi lembaga 

dan intelijen aktif? Sebegitu lemahnyakah atau sebegitu bodohnyakah?

Posted by Senopati Wirang /Tuesday, January 08, 2008

222

Buah Simalakama Korupsi

Dari mana kita membersihkan korupsi kata Jaksa Agung ?

Intelijen berpikir keras. Ada dua pilihan dari pinggir atau langsung ke 

tengah-tengah pusat korupsi. Dari pinggir akan memakan waktu lama dan 

berpotensi dipangkas ditengah jalan. Dari tengah berpotensi 

menimbulkan gejolak politik yang akan semakin merusak perekonomian 

nasional yang sedang ambruk.

Yang terbaik sebenarnya dari tengah dan langsung ke jantung koruptor, 

dengan resiko gejolak politik yang bisa dilawan seandainya pembersihan 

politik dilakukan pada awal reformasi. Namun sebab  terjadi konsolidasi 

kekuatan lama, akhirnya menjadi mustahil memilih pemberantasan korupsi 

dari tengah.

Korupsi tidak diberantas akan menurunkan kredibilitas pemerintah. 

Diberantas langsung ke pusat-pusat korupsi akan menjatuhkan 

pemerintah.

Benar adanya buah simalakama itu, akhirnya dipilihlah yang beresiko kecil 

dan berdampak kecil itu.....

Posted by Senopati Wirang /Monday, December 14, 1998

223

Bagaimana Intelijen Menilai Kelangkaan BBM

Selama beberapa minggu ini, negara kita dilanda masalah serius kelangkaan 

BBM, ditandai dengan kenaikan harga yang melambung dan keresahan 

publik di sejumlah daerah.

Tak urung berbagai pihak terkait seperti Presiden, Pertamina, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengamat Ahli, Politisi, 

serta sejumlah Anggota DPR memberikan komentar dan usulan untuk 

mengatasi masalah ini . Presiden bahkan menunda rencana 

kunjungannya ke tiga negara yaitu China, Thailand, dan Brunei dengan 

tekad menuntaskan masalah BBM sebelum kunjungannya ke luar negeri.

Intelijen domestik dimanapun dunia, hampir selalu mengaitkan kerawanan 

dari suatu persoalan ke lingkaran politik kekuasaan. Hampir bisa 

dipastikan pola analisa intelijen politik yang sarat dengan pendekatan 

politik ini  akan menganalisa bahaya kelangkaan BBM terhadap 

kredibilitas pemerintahan Yudhoyono. Kegagalan Presiden mengatasi 

masalah BBM saat ini akan sama dengan hilangnya potensi Yudhoyono 

untuk terpilih kembali pada pemilu 2009, atau bahkan bila sangat parah 

akan bisa menjatuhkannya di tengah jalan.

Analisa intelijen secara umum akan mengarah pada pencarian faktor 

utama penyebab kelangkaan BBM. Apakah akibat kecerobohan Pertamina, 

apakah akibat dampak yang wajar dari sistem ekonomi global yang 

224

interdependen, ataukah ada permainan politik di level distribusi BBM ke 

seluruh wilayah negara kita.

Analisa berikutnya akan lebih khusus mengarah pada bagaimana 

seharusnya Presiden berperilaku dan bertindak sebagai seorang 

pemimpin/manager dalam mengelola krisis dan prioritas pekerjaan . 

Penundaan kunjungan ke luar negeri dalam tempo sesaat tentu merupakan 

langkah positif yang intelijen bisa dipastikan ikut menyarankannya. 

namun  yang lebih krusial yaitu  tentang bagaimana langkah 

penyelesaiannya.

Ada sedikit kejanggalan dalam kebijakan hemat energi baru-baru ini. 

Dalam merespon kelangkaan BBM dengan hemat energi ada kesan 

kelemahan pemerintah di bagi-bagi ke seluruh masyarakat. Seyogyanya 

slogan hemat energi hanya sebatas himbauan dan bukan peraturan 

tertentu, sebab  penghematan dalam ekonomi sama dengan turunnya 

produktifitas dan melemahnya pembangunan.

Langkah-langkah yang seharusnya perlu ditempuh oleh pemerintah 

mencakup perencanaan jangka panjang yaitu  pengembangan energi 

alternatif di samping BBM serta pemeliharaan dan peningkatan stabilitas 

ekonomi yang mampu mendukung ketersediaan cadangan energi nasional.

Langkah-langkah jangka pendek tentunya segera mengembalikan 

stabilitas ketersediaan BBM dan kepastian harganya. Hal ini tentunya 

tidak terlalu sulit bila memang keuangan negara mencukupi untuk 

225

"sementara" menutupi kekurangan yang ada. Sementara rasionalisasi 

harga BBM nasional negara kita yang masih dibawah standar internasional 

yang akibatnya membuat pemerintah dibebani biaya subsidi seyogyanya 

sedikit demi sedikit dihapuskan. namun  memang bagaimana membuat 

harga BBM yang standar internasional itu tidak terasa mahal di mata 

rakyat menjadi persoalan yang lalu melilitnya.

Apakah lantas intelijen ekonomi dan energi hanya menyajikan catatan 

yang demikian? bisa jadi cuma begitu, namun  bisa juga ada tawaran-

tawaran pilihan yang bisa mengeluarkan pemerintah dari persoalan BBM. 

Setidaknya sejauh ini, dalam tataran nasional langkah-langkah 

pemerintah belum bisa dipuji namun  juga belum pantas di caci maki 

sebab  soal BBM.

Posted by Senopati Wirang /Tuesday, July 12, 2005

226

Bupati, illegal logging dan pencucian uang

Berikut ini ada sebuah artikel yang sangat penting dan menarik untuk kita 

baca dan pahami dalam konteks reformasi total yang masih tersendat-

sendat sebab  adanya kekuatan-kekuatan jahat berupa ketamakan 

manusia. Siapapun manusianya, bupatikah, jenderalkah, penegak 

hukumkah, jika  sudah sudah mengidap penyakit cinta harta benda, 

cenderung mencari jalan kriminal dalam mengumpulkan kekayaannya.

Idealisme penegakkan hukum akan percuma bila kita tidak mengerti 

teknis bagaimana mengatasi persoalan riil yang terjadi dari hari ke hari. 

Idealisme dan teknis yang memadai juga akan percuma bila tidak ada 

keberanian dan kesungguhan mewujudkannya. Namun kita sadari bahwa 

individu-individu yang memelihara integritas dirinya justru minoritas di 

negeri ini, setidaknya dengan tetap menjaga diri, kita bisa memperkuat 

keyakinan dengan menyuarakan kebenaran melalui tulisan demi tulisan.

Mudah-mudahan suara keprihatinan ini  akan mendorong 

terciptanya mekanisme nyata berupa pelaksanaan penegakkan hukum.

Nada pesimis di akhir tulisan semoga bisa menggugah pihak-pihak terkait 

untuk membuktikan bahwa idealisme penegakkan hukum bisa diwujudkan.

Artikel ini ditulis oleh praktisi yang mengetahui persoalan secara 

langsung. Bila ada yang ingin mengkontak penulis, silahkan langsung 

berhubungan melalui natsir2003@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------------------

227

Bupati, Illegal Logging dan Pencucian Uang

Oleh: M.Natsir Kongah*

10 bupati yang terindikasi terlibat praktik pembalakan liar (illegal 

logging) akan diperiksa. Departemen Kehutanan tengah berkoordinasi 

dengan Mabes polisi  untuk melakukan proses hukum, sementara ijin untuk 

pemeriksaan para bupati ini  sudah diajukan kepada Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (Media Massa menulis pemberitaan ini, Sabtu, 22 

Oktober 2005). Meski sudah sebulan lebih, kelanjutan hasil dari 

koordinasi yang dilakukan itu sampai tulisan ini dimuat belum ada khabar 

akan proses selanjutnya.

Apa yang dilakukan oleh para petinggi ditingkat dua ini, dapat 

diindikasikan telah melakukan kejahatan ganda : kejahatan utama (core 

crime) yaitu  illegal logging dan kejahatan lanjutan (follow up crime)

manakala ia melakukan pencucian uang. Sejatinya, untuk membuktikan 

kejahatan utama dari para pelaku illegal logging, aparat penegak hukum 

akan lebih mudah mendapatkan titik terang bila melakukan pendekatan 

dengan Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 

2003 ( UU TPPU). Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menyebutkan hasil tindak 

pidana pencucian uang yaitu  harta kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana, antara lain : (a) korupsi; (b) penyuapan; (v) di bidang kehutanan; 

(w) di bidang lingkungan hidup.

Sebagaimana diketahui pencucian uang yaitu  : perbuatan menempatkan, 

mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, 

228

menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau 

perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk 

menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga 

seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. (Pasal 1 ayat (1) UU TPPU).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai 

lembaga sentral (focal point) didalam upaya mencegah dan memberantas 

tindak pidana pencucian dapat membantu aparat penegak hukum dengan 

cara mentrasir/melacak transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan 

pada sistem keuangan. Biasanya para pelanggar hukum yang mendapatkan 

uang atau kekayaan yang di peroleh secara tidak sah/legal berupaya 

menjadikannnya seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Pola 

yang dilakukan didalam proses engineering keuangan ini seringkali rumit 

dan kompleks, sehingga sulit untuk dideteksi. Namun, secara sederhana 

kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, 

yakni: placement, layering dan integration. (Money Laundering : a 

Banker;s Guide To Avoiding Problems, (occ.treas.gov/launder/org.htm)

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari 

suatu aktifitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan phisik dari 

uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke 

negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari 

kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, 

ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem 

perbankan, misalnya deposito, saham-saham atau juga mengkonversikan 

kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

229

Layering, sebuah aktifitas memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya 

melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat 

proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu 

sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi 

yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber 

dana “haram” ini . Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan 

sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif 

dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 

’legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di ‘cuci’ 

melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan 

resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas 

kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di cuci. Pada 

tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi 

dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Hubungan illegal logging dan pencucian uang

Lantas, bagaimana menjerat para bupati ini  dengan UU TPPU ? 

Agar lebih memudahkan mendapatkan gambaran hubungan antara tindak 

pidana illegal logging dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat 

dari contoh simulasi sebagai berikut : PT. Rimba Kapuas Sejati (PT.RKS)) 

pemilik areal HPH di wilayah Kalimantan. Pada tahun 2004 PT RKS 

mendapat kredit dari Bank X sebesar USD 1.000.000. Dari formulir 

permohonan kredit yang disampaikan oleh PT. RKS di Bank X, omzet 

penjualan hasil Hutan Tanaman Industri yang dikelolanya sebesar USD 

230

1.000.0000/ tahun. Dari catatan mutasi rekening Giro PT. RKS di Bank X 

diketahui bahwa selama tahun 2005, PT. RKS melakukan transaksi ekspor 

sebanyak 20 kali dengan nilai transaksi ekspor rata-rata sebesar USD 

100.000. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil ekspor dimasukkan dalam 

rekening giro PT. RKS di Bank X.

Sekitar 80 % dana dari hasil ekspor yang masuk ke rekening Giro PT. 

RKS selalu ditransfer kembali ke beberapa rekening perusahaan yang 

berada di Cina dan Malaysia. Perusahaan-perusahaan yang menerima dana 

transfer dari PT. RKS umumnya bergerak di bidang usaha yang tidak ada 

hubungannya dengan usaha perkayuan, seperti usaha properti, 

restaurant, perusahaan garment dan lain-lain.

Catatan rekening giro PT. RKS menunjukkan pula adanya pengiriman dana 

ke beberapa rekening atas nama Tito Hartono alias Bun Ciou (TH), yang 

disebut-sebut oleh media massa sebagai cukong kayu kelas kakap, kini 

buronan Mabes polisi . Ia telah diindikasikan terkait atas penjarahan 

hutan lindung di wilayah Kalimantan Begitu juga dengan Asiong (AS), ia 

mendapatkan aliran dana – sementara dirinya sedang dicari polisi sebab  

diindikasikan telah melakukan illegal logging. lalu ada pula 

pengiriman dana kepada Eriko SL (ESL) mantan Bupati yang mengeluarkan 

izin Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. RKS.

Pola transaksi dan alirana dana sebagaimana di gambarkan di atas 

terdeteksi melalui mekanisme kewajiban pelaporan oleh bank. Bank 

sebagaimana halnya dengan penyedia jasa keuangan lainnya juga di 

wajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan yaitu transaksi 

231

sebagaimana diatur UU TPPU Pasal 1 Ayat (7) disebutkan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan yaitu  :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan 

yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan 

ketentuan Undang- undang ini; atau

3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana. 

Tansaksi keuangan PT. RKS mencurigakan, sebab  transaksi diluar profil 

usaha yang tercatat di Bank X. Bank X menyampaikan pula LTKM atas 

nama TH, AS dan ESL kepada PPATK dengan pertimbangan nama-nama 

ini  diberitakan oleh media massa sebagai cukong illegal logging dan 

pihak pemberi ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Analasis terhadap laporan LTKM menunjukkan indikasi tindak pidana 

pencucian uang yang diketahui dari transaksi yang dilakukan ke 

perusahaan yang ada di Cina dan Malaysia, dimana 80 persen dari hasil 

penjualan kayu yang dilakukan ini  ditransfer kembali ke pada 

perusahaan-perusahaan yang umumnya bergerak di bidang usaha yang 

tidak ada hubungannya dengan usaha perkayuan. Pola transaksi ini dikenal 

dengan layering - dan telah melanggar UU TPPU Pasal 1 ayat (1) : 

perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 

232

menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, 

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan 

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta 

Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Transfer dana dari PT. RKS kepada TH, AS memiliki indikasi kuat telah 

melanggar UU TPPU Pasal 2 : hasil tindak pidana yaitu  harta kekayaan 

yang diperoleh dari tindak pidana ayat (1) huruf (v) dibidang kehutanan 

dan (w) lingkungan hidup. Sementara transfer dana dari PT. RKS kepada 

ESL diindikasikan telah melakukan penyuapan yang melanggar Pasal 2 

ayat (1) huruf (b) penyuapan. Sedangkan ESL dapat dikenakan tuduhan 

sebagai pihak yang telah melakukan korupsi. Indikasinya telah melanggar 

Pasal 2 ayat (1) huruf (a) korupsi.

polisi  atas dasar informasi ini  dapat lebih mudah melakukan 

penyidikan, selanjutnya disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 

dilimpahkan ke pengadilan. Tampaknya mudah, dan UU TPPU ini cukup 

efektif bila berjalan. Tapi apakah begitu dilapangan ? mari kita lihat 

bersama.

*(Penulis pembelajar masalah-masalah tindak pidana pencucian uang, 

tinggal di Tangerang) komentar singkat bisa di tuliskan di blog ini atau 

langsung ke e-mail penulis. 

Posted by Senopati Wirang /Wednesday, December 21, 2005

233

Perhatian untuk Papua

Dalam konteks NKRI, seringkali perhatian pemerintah terhadap wilayah 

kedaulatannya tampak tidak tertata dengan baik. Daerah menjadi fokus 

perhatian pemerintah pusat ketika ada "masalah". Sementara pemerintah 

daerah yang masih premature tampak belum mampu menangani persoalan 

lokal dengan baik. Akibatnya tercipta kesinambungan persoalan yang 

berlarut-larut dan terakumulasi menjadi cita-cita menentukan nasib 

sendiri.

Kasus eks propinsi Timor-timur yaitu  sebuah contoh ketidakmampuan 

manajemen negara dalam mengelola wilayah kedaulatannya dengan baik. 

Aceh yang baru saja menapak jalan baru bisa menjadi contoh dalam 

penataan masa depan Aceh yang lebih baik. Terakhir yaitu  Papua yang 

masih menuntut perhatian serius tentang bagaimana membangun Papua 

sesuai harapan rakyat Papua.

Dengan proses desentralisasi dan demokratisasi di daerah-daerah, 

seyogyanya terdorong pula kemandirian pemerintah daerah dalam 

mengelola daerah serta menangani setiap persoalan yang muncul.

Sementara itu, gelora semangat civil society dari tokoh-tokoh daerah 

sewajarnya mendapat perhatian dalam arti pentingnya mereka membawa 

perubahan menuju yang lebih baik. Meskipun banyak pandangan yang 

menilai Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP), atau 

bahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sebuah bentuk gerakan 

234

yang menggerogoti kewibawaan pemerintah Jakarta, saya melihat 

gerakan-gerakan ini  benar-benar memiliki potensi yang relatif baik 

untuk mendorong pembangunan Papua dari kacamata rakyat Papua.

Kemiskinan dan penderitaan rakyat Papua serta tuduhan bahwa 

pemerintah pusat tidak menghendaki kemajuan orang Papua yaitu  jargon 

perjuangan yang sangat efektif ke dalam komunitas suku-suku di Papua. 

Terlepas dari kemungkinan adanya petualang politik lokal yang mengincar 

kekuasaan melalui gerakan civil society, kekuatan lokal seperti PDP, DAP 

dan OPM jangan dipandang remeh. Di samping itu, ada Majelis Rakyat 

Papua (MRP) yang secara logika juga berjuang untuk rakyat Papua.

Lebih lanjut, seharusnya pemerintah pusat harus segera memulai proses 

rekonsiliasi total dari setiap elemen rakyat Papua. Lupakan sejenak sudut 

pandang bermusuhan terhadap gerakan rakyat Papua, sebab  cara 

pandang ini hanya memelihara kesalahpahaman yang berlarut-larut antara 

pemerintah di Jakarta dengan gerakan civil society di Papua.

Pejabat-pejabat di Jakarta juga perlu didukung oleh studi-studi 

mendalam tentang Papua, baik secara sosiologis maupun antropologis. 

Banyak aspek internal Papua yang kurang dimengerti oleh pejabat tinggi 

di Jakarta. Misalnya tentang pola kehidupan sosial rakyat Papua yang 

berbeda tentunya dengan pola kehidupan sosial di Jawa misalnya. Jangan 

ada lagi penyeragaman pendekatan pola-pola pembangunan yang 

meminggirkan peranan rakyat lokal.

235

Persoalan yang tidak kalah pentingnya yaitu  soal pengelolaan sumber-

sumber ekonomi yang melimpah di Papua. Mengapa sampai dengan tahun 

2006 ini pembangunan di Papua relatif masih tertinggal dengan daerah-

daerah lain di negara kita timur.

Sekali lagi isu-isu kemanusiaan yang berpotensi mendorong kosolidasi 

rakyat Papua menuju pada penentuan nasib sendiri perlu diperhatikan. 

Gerakan-gerakan dengan dalih kemanusiaan sangat mudah menarik 

simpati dunia. Sepertinya di negeri saya tinggal sekarang ini, dukungan 

kepada perbaikan nasib rakyat Papua berpotensi membesar dari waktu ke 

waktu, apalagi ada broker-broker politik yang mampu membuka akses ke 

kongres. Meski perlahan, investasi gerakan menentukan nasib sendiri 

semakin besar.

Saya tidak membesar-besarkan persoalan Papua, namun  bila tidak 

terlihat langkah-langkah serius dan efektif dalam mengikis kemiskinan 

dan menaikkan kesejahteraan rakyat Papua, bisa jadi penderitaan rakyat 

Papua akan terus bergema di dunia internasional dan menjustifikasi 

perjuangan civil society yang mengeksploitasi persoalan ini .

Terakhir, perlu kiranya pejabat-pejabat di Jakarta lebih berhati-hati 

dalam mengeluarkan pernyataan, sebab  setiap pernyataan yang sedikit 

saja menyinggung perasaan rakyat Papua, bisa dipolitisir berubah menjadi 

bumerang bagi kewibawaan pemerintah NKRI di forum internasional.

236

Begitu pentingnya propaganda, pembentukkan citra dan opini yang 

ditopang oleh langkah nyata berupa kebijakan dan realisasinya. sebab  

dalam soal ini, negara kita sangat-sangat ketinggalan jauh bahkan bila 

hanya dibandingkan oleh upaya-upaya yang dilakukan sebuah organisasi 

non pemerintah (NGO).

Semoga refleksi singkat Papua ini sampai ke meja desk Papua di seluruh 

departemen.

Posted by Senopati Wirang /Monday, January 02, 2006

237

Catatan Khusus Blok Cepu

Baru-baru ini saya menerima e-mail yang merupakan forward e-mail dari 

Radityo Djadjoeri radityo_dj@yahoo.com, dimana perihal isinya langsung

terkait dengan masalah Blok Cepu, sumbernya dari Tempo dan sebab  

saya tidak berlangganan maka tidak ada salahnya bila analisa soal blok 

Cepu itu saya muat di Blog I-I, mudah-mudahan tidak melanggar hak 

penerbitan Tempo atas kolom blok Cepu, toh dalam kebebasan informasi, 

rakyat berhak mendapat info gratis.

Tentunya para pembaca lebih menginginkan bagaimana intelijen 

menyikapi soal ini . Sungguh saya pastikan bahwa analis intelijen 

juga hanya bisa mengelus dada dalam soal eksploitasi sumber daya alam 

negara kita. Pada masa Pak Yoga Soegama memimpin pernah ada direktorat 

yang khusus menganalisa kekayaan alam (sumber daya alam) yang 

tujuannya untuk mengawasi dan mengawal pemanfaat SDA ini  

untuk kemakmuran rakyat. Peranan intelijen sangatlah minor 

dibandingkan dengan pemegang kekuasan politik baik di masa Suharto 

maupun masa reformasi sekarang ini. Akhirnya Direktorat ini  

dihapus sebab  dianggap "mengganggu" dan diputuskan intelijen tidak 

perlu ikut campur dalam menjaga kekayaan alam NKRI. Entah sudah 

berapa analis yang menjadi korban di masa Suharto hanya sebab  

melaporkan ATHG yang justru berasal dari lingkaran kekuasaan. Mungkin 

sampai sekarangpun mental ini  masih kuat mempengaruhi cara 

kerja intelijen.

238

Sebenarnya pengawasan yang dilakukan intelijen sangatlah vital, bukan 

hanya diarahkan kepada "investor asing" yang cenderung curang mulai 

dari kontrak karya sampai soal laporan keuangannya, melainkan juga 

kepada perusahaan nasional seperti Pertamina yang merupakan salah satu 

sarang koruptor terbesar di negeri ini. Mengapa kedua penggerogot 

kekayaan alam kita ini  bisa melenggang begitu saja, sebab  adanya 

kekuatan politik dan uang serta dukungan para pelacur intelektual yang 

telah ditipu mentah-mentah dengan data kasaran yang bisa diperoleh 

secara bebas bahkan sengaja disampaikan kepada publik, sementara deal-

deal tertutup tidak dan tidak akan pernah diketahui oleh publik.

sekian pengantar saya, dan silahkan disimak dua artikel menarik dibawah 

ini.

Kolom Blok Cepu, Mission Accomplished

Rizal Mallarangeng [Penulis yaitu  Direktur Eksekutif Freedom 

Institute, Jakarta]

Kesepakatan Blok Cepu yaitu  sebuah prest-asi ter-sendiri dalam 

sejarahperminyakan negara kita. Seharusnya kita merayakannya, 

lalumemikirkan ba-gai-mana potensi penghasilan tambahan yang cu-

kup besarbagi negara dapat dimanfaatkan sebesar-b-esarnya ba-gi 

kesejahteraanrakyat.Sayangnya, sudah menjadi kebiasaan kita 

belakangan ini untuk melihatsisi negatif dari semua hal dan membesar-

besarkan kemungkinan burukyang bisa terjadi pada masa depan. Kita 

menjadi bangsa yang pesimistis,perengek sekali-gus cerewet, dengan 

239

horizon yang tak lebih jauh dariapa yang tampak di depan hidung. Itulah 

kesan yang saya peroleh dari kalangan yang menentang kesepakatan Blok 

Cepu. Di antara mereka memakai argumen-argumen nasionalisme 

yangsudah usang, dan meng-ajak kita untuk kembali lagi ke suasana 

tahun1950-an dan 1960-an. Tokoh seperti Kwik Kian Gie bahkan pernah 

berkata:kita harus menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Cepu, 

berapa punongkosnya. Kita seolah-olah berada dalam dunia hitam-putih. 

Yang satuyaitu  simbol segala kebaikan dan sikap pro-rakyat, sementara 

yangsatunya lagi merupakan simbol segala keburukan dan anti-

rakyat.Perusahaan asing pasti merugikan kita, sementara perusahaan 

negarapasti sebaliknya. Kita hanya bisa mengurut dada terhadap argumen 

semacam itu. Zaman terus berubah dengan cepat, tapi pikiran sebagian 

orang ternyatasenantiasa berjalan di tempat. Prof Clifford Geertz 

mungkin harusmeneliti sekali lagi di negara kita, dan menulis buku berjudul 

"TheInvolution of Mind in Jakarta".Saya ingin mengingatkan, salah satu 

soal fundamental ekonominegara kita berhubungan dengan minyak bumi. 

Pada 1970-an dan pertengahan1980-an, harga minyak membubung tinggi 

dan kita bersorak kegirangansebab  ada-nya bonanza minyak. Hasilnya, 

antara lain, yaitu  puluhanribu SD inpres, puskesmas, jalan raya, dan 

tambahan ribuan guru.Sejak dua tahun lalu harga minyak meroket lagi, 

bahkan mencapai rekorpada akhir tahun lalu. Tapi kita justru menjerit. 

No bonanza, only painand desperation. Anggaran tercekik, subsidi harus 

dipangkas, bebanhidup masyarakat bertambah.Mengapa? Jawabnya 

sederhana. Pada zaman Pak Harto, produksi minyakkita jauh di atas 

tingkat kebutuhan domes-tik. Pada 1977, misalnya,negara kita 

memproduksi 1,6 juta barel per hari, sementara kebutuhandomestik 

240

hanya sekitar 0,25 juta setiap hari. Selisih itulah yang kitanikmeninggal  dan 

menjadi penggerak pembangunan ekonomi pada zaman Orde 

Baru,terutama dari awal 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Sekarang 

selisihdemikian sudah menguap, malah kita sudah tekor. Kebutuhan 

domestikterus bertambah, sementara produksi minyak cenderung 

konstan, bahkansejak 1998 terus mengalami penurunan. Dalam posisi 

seperti ini,melambungnya harga minyak jelas bukan lagi rahmat, namun  

tohokan yangtepat di ulu hati.Kondisi seperti itu yang mendorong 

pemerintah segera menghidupkankembali proses perundingan Blok Cepu 

yang telah terbengkalai selamalebih dari lima tahun. Jika dikelola dengan 

baik, blok ini mampumemompa minyak dalam jumlah yang cukup fantastis, 

yaitu sekitar 20persen kapasitas produksi nasional. Dengan ini kita akan 

bisa kembalimenjadi net exporter, dan menggunakan hasilnya demi 

kemakmuran rakyat.Dari perhitungan kasar, nilai produksi yang dapat 

diper-oleh dalamsepuluh tahun pertama bisa mencapai Rp 200-300 

triliun, atau sekitar Rp25 triliun per tahun. Berapa sekolah, rumah sakit, 

dan fasilitas publikyang dapat diba-ngun dengan duit sebanyak itu setiap 

tahun?sebab  itu, setiap pemerintahan yang bertanggung jawab 

harusmengupayakan agar perundingan ini sukses dan tidak bertele-tele. 

Jikagagal, kita harus menunggu lagi hingga 2010, yaitu berakhirnya 

masakontrak Exxon, dan baru bisa merasakan   hasil dari Blok Cepu 

palingcepat pada 2012. Itu pun jika kita menang dalam perkara ini 

dipengadilan arbitrase internasional.Pada saat memulai negosiasi dengan 

pihak Exxon, tim ne-gosiasidihadapkan pada banyak persoalan. Tapi dari 

se-muanya, hanya tigapersoalan yang fundamental, yaitu participating 

interests (PI),pembagian hasil (PH), dan operatorship. Dari ketiganya, 

241

dua faktorpertamalah yang paling berpengaruh terhadap jumlah dana 

yang diterimaoleh nega-ra atau pihak negara kita, yaitu pemerintah pusat, 

pemerintahdaerah, dan Pertamina.Perundingan tidak bermula dari kertas 

kosong yang putih bersih. SebelumPresiden Susilo Bambang Yudhoyono 

ter-pilih, telah ada kesepakatan awaldalam dokumen head of agreement 

(HOA) yang telah diparaf antara pihakEx-xon dan Pertamina. Dalam 

dokumen ini telah diatur, antara lain,pembagian PI masing-masing pihak, 

yaitu Exxon 50 persen, Pertamina 50persen, dan dengan pembagian hasil 

60:40. Dengan ini, jika produksitelah dimulai, pembagian hasil di ujungnya 

yaitu  pemerintah pusat 60persen, Pertamina 20 persen (50 persen x 

40), Exxon 20 persen. Artinya,pihak negara kita akan memperoleh 80 

persen perolehan di Blok Cepu dansisanya buat Exxon (20 

persen).Tanggung jawab yang dibebankan kepada tim negosias-i 

yaitu penyelesaian perundingan secepat-cepatnya d-engan hasil yang 

maksimalbuat negara. sebab  itu harus di-cari jalan agar hasil 

perundingansekarang jauh lebih baik ke-timbang hasil negosiasi 

sebelumnya yangdituangkan dalam HOA. Dan sebagaimana umumnya 

setiap proses negosiasi,yang terjadi yaitu  proses tawar-menawar, ulur-

mengulur, bahkangertak-menggertak.Setelah proses negosiasi yang alot 

selama kurang lebih setahun, hasilperundingan ini sudah kita ketahui 

bersama. Dalam komposisi PI kinipemerintah daerah memperoleh 10 

persen yang didapat secara proporsionaldari Exxon dan Pertamina. Yang 

drastis yaitu  pada pola pembagianhasil: sistem adjusted split 

diperkenalkan. Dengan sistem itu, pihaknegara kita secara keseluruhan 

memperoleh hasil yang jauh lebih besarketimbang sebelumnya, yaitu 93, 

25 persen pada harga minyak saat ini.Kalau toh harga minyak melorot ke 

242

tingkat sangat rendah, katakanlah US$30 per barel, kita masih 

merasakan   porsi yang besar, yaitu 86,5 persen.Artinya, perolehan Exxon 

dapat kita turunkan lumayan drastis, dari 20persen menjadi 6,7-13,5 

persen. Itu sebabnya seorang kawan saya yangahli perminyakan berkata, 

kesepakatan akhir Blok Cepu yaitu  salah satudeal terbaik yang pernah 

ada dalam dunia energi di negara kita.Tentu, setelah meraih sukses besar 

pada dua isu sekaligus (PI dan PH),kita tidak mungkin seenaknya menu-

ntut de-ngan mutlak pada isu pentinglainnya, yaitu operatorship. 

Kompromi harus dilakukan, sejauh masihdalam batas yang wajar dan 

mendukung tujuan besar kita untuk kembalimenjadi net exporter dan 

menggunakan hasilnya demi kesejahteraanrakyat.Pemahaman seperti 

itulah yang pada akhirnya mene-lur-kan konsep jointoperatorship, yang 

membagi kewenangan operasi secara bertingkat, denganperwakilan 

masing-masing pemilik PI secara proporsional dalammenentukan 

kebijakan besar di lapangan. Dalam prakteknya Exxon yangakan 

bertindak sebagai manajer umum, namun dalam melakukan 

aktivitasnyaharus menyertakan Pertamina.Dengan semua itu, Pertamina 

memiliki peluang emas untuk meningkatkankinerjanya. Perusahaan 

berpelat merah ini akan memperoleh tambahanpendapatan yang besar 

(perolehan buat Exxon persis sama denganperolehan buat Pertamina). 

Perusahaan ini juga mendapat rekan kerjakelas dunia dengan kemampuan 

teknologi dan finansial yang sulitditandingi oleh siapa pun saat ini (Exxon 

yaitu  perusahaan duniaterbesar). Singkatnya, Pertamina saat ini mem-

peroleh momentum untuktumbuh lebih baik dengan me-manfaatkan 

peluang yang sekarang terbuka.Sebagai seorang yang pernah terlibat 

dalam tim negosiasi, saya merasabangga bahwa perundingan yang 

243

melelahkan itu berakhir dengan baik danmemuaskan kita. Lima tahun 

lebih sumber daya alam kita di Blok Cepudisandera oleh ketidakpastian 

dan kekaburan prioritas. Kini semua itutelah menjadi bagian dari masa 

lalu. Pada akhirnya kita bisa berkatabahwa kita masih memiliki akal sehat. 

Mission accomplished.Terus-terang, saya agak kesulitan dalam mengikuti 

alur berpikirorang-orang yang mengkritik hasil perundingan itu. Sebagian 

dari merekahanya melihat pada satu isu, y-aitu operatorship, tanpa mau 

mengertisedikit pun tentang konteks persoalan besar yang melibatkan 

isu-isupenting lainnya. Sebagian lainnya hanya berkutat pada isu 

yangsebenarnya agak diputarbalikkan, yaitu cost recovery. Seolah-olah 

dalamsoal ini hanya pihak Exxon yang menentukan biaya operasi dan pasti 

akanterjadi kerugian negara dalam jumlah yang fantastis. Mereka 

tidakpernah mau me-ngerti bahwa soalnya tidak semudah itu. Dalam 

operasi,Pertamina akan terlibat aktif. Pengawasan biaya pun akan di-

lakukanberlapis-lapis.Adanya suara-suara nasionalisme sempit dengan 

sejum-lah tuduhan miringmengingatkan saya pada sebuah ung-kap-an dari 

Dr Samuel Johnson:nationalism is the last re-fuge of scoundrels. Saya 

hanya bisa berkatabahwa Indone-sia bisa menjadi bangsa yang besar 

hanya dengan membukadiri, memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh 

zaman ini, serta secarakreatif belajar dari mereka yang sudah terlebih 

dahulu menjadi bangsayang maju. Masalahnya bukan terletak pada 

kebanggaan atau kepercayaan terhadapsatu atau beberapa perusahaan 

milik negara. Soalnya lebih terletak padapilihan prioritas dan ke-beranian 

untuk memilih. Lewat negosiasi BlokCepu, pe-merintah telah menetapkan 

dan memilih prioritas. H-asil yangdiharapkan pada akhirnya yaitu  

percepatan peningkatan kesejahteraanrakyat. Jika ini terjadi, di situlah 

244

letak kebanggaan kita yang sesungguhnya sebagai sebuah bangsa.MBM 

TEMPO Edisi. 05/XXXV/27 Maret - 02 April 2006 

==============================================================

Kolom Ironi Blok Cepu

Dradjad Wibowo [Ekonom, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional 

DPR RI]

Apa beda ExxonMobil dengan Merpati? Kita semua tahu, yang pertama 

yaitu  raksasa minyak Uncle Sam dan yang kedua merupakan badan 

usahamilik negara di sektor penerbangan. Yang pertama sangat kuat 

secarafinansial, yang kedua perusahaan zombie sebab  ekuitasnya negatif 

Rp1,15 triliun.Perlakuan pemerintah terhadap kedua perusahaan itu sung-

guhlah berbeda.Exxon ingin menjadi operator Blok Cepu selama 30 tahun, 

tapi terhalangoleh Peraturan Peme-rintah No. 35/2004 tentang Kegiatan 

Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi. Banyak pasal yang bisa menghambat 

kemau-an Exxonsebab  sebelumnya perusahaan ini hanya me-ngan-tongi 

perjanjiantechnical assistance contract (TAC).Namun, pada 10 

September 2005, pemerintah mengeluarkan PP No. 34/2005untuk 

mengubah aturan yang lama. Di situ dinyatakan antara lain: "dalam hal 

adanya kepentingan yang mendesak, dapat dilakukan pengecualian

terhadap beberapa ketentuan pokok kontrak kerja sama.." 

Kalimat ini merupakan justifikasi yang mengada-ada agar pemerintah bisa 

leluasamengubah kontrak. Saya tidak tahu apakah perubahan ini ada 

kaitannya de-ngan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke 

Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Yang jelas, hilanglah hambatan 

legal bagi Exxon untuk menguasaiBlok Cepu. Atur-an baru memungkinkan 

Exxon mengubah kontraknya menjadiproduction sharing, dan disetujui 

245

pemerintah.Perlakuan yang diterima Merpati sungguh bertolak bela-kang. 

Pada 13 Maret 2006, Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, dan Menteri 

Negara BUMN menyepakati sebuah kesimpulan agar Menteri Keuangan 

menerbitkan undertaking letter bagi Merpati. Isi kesimpulan bahkan 

diusulkan olehMenteri Keuangan dalam rapat ini . Surat ini 

dibutuhkan oleh Deutsche Bank, yang setuju memberikan pinjaman Rp 

450 miliar kepadaMerpati. Kesimpulan itu semestinya menjadi babak 

akhir dari perjuangan panjang Merpati untuk sekadar bertahan hidup. 

Sebelumnya perusahaan ini sudah25 kali rapat dengan berbagai komisi di 

DPR. Namun, dalam rapat denganKomisi XI pada 22 Maret 2006, Menteri 

Keuangan membawa kabar buruk. Diamenyatakan pemerintah tidak bisa 

menerbitkan undertaking letter .Alasannya, ada hambatan legal berupa 

Keputusan Presiden No. 59/1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. 

BUMN, BUMD, atau perusahaanswasta hanya dapat dibenarkan menerima 

kredit luar negeri jika tidak disertai jaminan dari pemerintah negara kita.

Sungguh ironis. Demi Exxon, pemerintah bersedia mengubah peraturan

pemerintah. Namun bagi Merpati, yang menghadapi persoalan hidup 

danmeninggal , pemerintah menggunakan keppres yang sudah "kakek-kakek" 

sebagai alasan tidak mau menerbitkan undertaking letter. Padahal, apa 

susahnya pemerintah merevisi keppres ini  agar bisa menerbitkan 

undertaking letter?Kasus Blok Cepu juga menyimpan ironi yang lain. Salah 

satu faktor yang membuat Pertamina kerdil yaitu  sebab  ia tidak bisa 

beroperasi sebagai perusahaan yang normal. Hasil penjualannya harus 

disetorkan ke Departemen Keuang-an terlebih dahulu. Valuasi aset, 

kewajiban, dan ekuitasnya pun masih sangat lemah sehingga neracanya 

246

belum auditable.Itu sebabnya, dalam berbagai rapat Komisi XI DPR RI 

sa-ya mendesak dibuatkannya valuasi dan neraca awal Pertamina serta 

dilakukannya konsolidasi rekening migas Departemen Keuangan. Setelah 

itu, berikan sebuah lapangan minyak dan gas dengan cadangan besar, agar 

aset Pertamina meningkat drastis. Blok Cepu memiliki cadangan minyak 

minimal 600 juta barel. Cadangan recoverable gas di sana paling sedikit 2 

triliun standar kaki kubik(TCF). Dengan asumsi harga minyak mentah 

US$ 55 per barel dan gas US$ 3 per mmbtu, Pertamina akan 

memperoleh tambahan aset senilai minimal US$40 miliar jika Blok Cepu 

diserahkan kepadanya. Setelah itu, lakukan financial engineering, dengan 

menggunakan Blok Cepu sebagai underlying asset. Saya optimistis, 

Pertamina bisa memperoleh dana segar minimalUS$ 6-8 miliar di sini, 

bah-kan bisa sampai US$ 14 miliar jika kondisi pasar dan desainnya 

menguntungkan. Dana yang digalang Pertamina bisa dipakai untuk ekspan-

si usaha. Surplus dan dividennya bisa diinvestasikan dalam surat-surat 

berhargayang diterbitkan pemerintah. Konsep ini lalu digabung dengan 

konsep BUMN special purpose vehicle (SPV) dan BUMN restructuring 

bonds yang pernah saya sampaikan. Pemerintah akan mempunyai dana 

restrukturisasi BUMN yang cukup besar. Kita bisa merestrukturisasi 

BUMN yang mengalami krisis utang dankeuangan yang kronis seperti 

Garuda, Merpati, dan Dirgantara negara kita. Kita juga punya dana untuk 

membangun sinergi industri logam dasar, permesinan dan hilirnya, 

misalkan antara Krakatau Steel, Texmaco (yangsudah dikuasai 

pemerintah), Boma Bisma, PAL, INKA, DI, dan seterusnya.Tentu semua 

itu harus dibarengi dengan pengetatan tata kelola perusahaan yang baik 

di BUMN serta perombakan hubungan kepemilikan dan kerja antara 

247

BUMN dan pemerintah, DPR, dan BPK. Intinya, kita buatBUMN bisa 

bekerja secara profesional sebagaimana korporasi lainnya. Dengan Blok 

Cepu diserahkan kepada ExxonMobil, potensi di atas tidak dimanfaatkan 

maksimal. Banyak pula keganjilan dalam proses penyerahan hak ope-rator 

ini .Pertama, masalah kepemilikan hak. Pada 3 Agustus 1990 

Pertamina danHumpuss Patragas menanda-tangani technical assistant 

contract (TAC)Blok Cepu selama 20 tahun (1990-2010). Kontrak ini 

sebenarnya tidakboleh dipindahtangankan. Tapi pada 21 Maret 1997, 

paragraf 1 sectionV.1.1 dan V.1.2 tentang larangan pengalihan 

participating interest (PI)kepada pihak asing diamendemen.Perubahan ini 

membuat Humpuss dapat menjual hak isti-mewa yangdimilikinya. Pada 12 

Juni 1997, 49 persen hak ke-penguasaan Humpussdialihkan kepada 

Ampolex, yang 51 persen dialihkan kepada Mobil CepuLtd pada 11 April 

1999. Semua ini versi Pertamina.Menurut versi ExxonMobil, Ampolex 

memperoleh 49 per-sen dari Humpusspada 1996, dan diakuisisi oleh 

Mobil tahun itu juga. Jika ini benar,berarti Ampolex memperoleh hak 

ini  secara tidak sah sebab amendemen kontrak TAC dibuat Maret 

1997. Saya tidak tahu mana yangbenar.Yang jelas, Inspektorat Pertamina 

menemukan adanya du-ga-an kolusi,korupsi, dan nepotisme dalam proses 

amendemen kontrak TAC danpengalihannya. Laporan kasusnya pun sudah 

diserahkan kepada KejaksaanRI pada 26 Desember 2000. Sayangnya, 

laporan ini di-peti-es-kan.Anehnya, berbagai jajaran pemerintah, 

termasuk tim negosiasi yangdibentuk Menteri Negara BUMN pada 29 

Maret 2005, sama sekali tidakmempersoalkan dugaan KKN itu. Negosiasi 

dilanjutkan seolah-olah Exxonsudah menjadi pemilik sah hak TAC atas 

Blok Cepu. Hebatnya lagi,setelah Maret 2006, ExxonMobil menjadi 

248

pemegang hak operator dalamkontrak kerja sama bagi hasil dengan 

Pertamina.Jika Blok Cepu diumpamakan sawah, pemegang TAC mirip 

petani penggarap.Dengan memegang kontrak baru, si penggarap kini telah 

menjadi penguasalahan.Kedua, pembentukan tim negosiasi Blok Cepu juga 

diper-tanyakanlegalitasnya. Tim ini telah mengambil alih wewe-nang 

direksi Pertaminaseperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 

tentang Badan usahaMilik Negara. Tim negosiasi berunding dengan Exxon 

untuk dan atas na-maPertamina.Ketiga, dalam jadwal semula, joint 

operation agreement (JOA) rencananyaakan ditandatangani Juni 2006. 

Tapi pe-nan-datanganannya dipercepat keMaret 2006, bertepatan de-

ngan kunjungan Menteri Luar Negeri AmerikaSerikat.Keempat, adanya 

penggantian Direktur Utama Pertamina sebelum kedatanganMenteri Luar 

Negeri Amerika. Saya tidak peduli Dirut Pertamina maudiganti seribu 

kali. Tapi penggantian ini, adanya tim negosiasi, danmunculnya PP 

34/2005, memberikan indikasi adanya upaya yang sistemeninggal suntuk 

menjadikan Exxon operator Cepu.Terakhir, adanya kampanye bahwa 

Pertamina tidak sanggup mengelola Blok Cepu dan tidak mempunyai dana. 

Masalah kesanggupan ini sudah dibantah oleh para ahli geologi dan 

geofisika negara kita, dan tidak lagi dijadikan argumen. Masalah dana, 

sudah terbantahkan dengan potensi penerbitan obligasi dan dana 

perbankan.

Masih banyak keganjilan lain, mulai dari cost recovery, biaya eksploitasi, 

potensi cadangan sebenarnya, hingga manfaat bagi rakyat. Dalam sebuah 

iklan yang dibuat Exxon disebutkan negara kita akan menerima Rp 33 

triliun per tahun. Tapi saya menghitung seharusnya itu jauh lebih besar 

sebab  biaya produksinya bisa ditekan jadi US$ 1,6 per barel. Saya masih 

249

berkukuh, Blok Cepu akan lebih memberikan "sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat" jika dikelola Pertamina. MBM TEMPO Edisi. 

05/XXXV/27 Maret - 02 April 2006

Posted by Senopati Wirang /Wednesday, March 29, 2006

250

Soal Papua dan Blok Cepu

Ada salah seorang pembaca yang dua kali menanyakan tentang 

masalah Papua dan Blok Cepu. Kebetulan saya sedang mampir di 

Melbourne untuk menemui seseorang untuk urusan pribadi. Yah....agak 

sulit sejujurnya saya melihat persoalan yang masih aktual ini .

Papua

Khusus untuk soal Papua saya sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa 

pengelolaan ameninggal ran seperti yang masih terjadi sampai sekarang akan 

menimbulkan masalah Papua tetap eksis dan aktual dalam perpolitikan 

kawasan dan dunia. Sikap Australia baru-baru ini dengan memberikan visa 

sementara merupakan realita yang harus segera dipahami oleh segenap 

unsur pimpinan negara kita. Bahwa trend perjuangan separatisme dengan 

teknik perjuangan HAM yaitu  sangat efektif . Di samping petualang-

petualang politik lintas negara yang sebenarnya lama-kelamaan menjadi 

bagian dari hidup dan penghidupannya, fakta bahwa global governance 

yang digerakkan civil society sungguh-sungguh ada dan mempengaruhi 

kebijakan di setiap negara. Selama jaring civil society di negara kita 

terus-terusan menjadi "musuh" atau dianggap "musuh" oleh pemerintah 

maka, negara kita akan selalu ketinggalan kereta dalam penanganan kasus-

kasus semacam pelarian dari kelompok separatis. Ingat kekalahan telak 

yang sangat memalukan dalam kasus Timor-Timur...hal ini yaitu  

kekeliruan kebijakan yang fatal selama masa berkuasanya mantan 

Presiden Suharto. Tidak dapat dielakkan bagi pemerintah Australia untuk 

melonggarkan pintu imigrasi sebab  perjuangan kelompok Lobby Papua 

dan para pendukungnya, tentunya kita juga harus mempertimbangkan 

251

kelompok anti negara kita (anti militerisme) yang masih melihat perilaku 

menyimpang dari aparatur keamanan negara kita.

Syukurnya reaksi pemerintah negara kita masih cerdas...meski ada tekanan 

emosional untuk pemutusan hubungan diplomeninggal k. negara kita yang sedang 

menata sistem demokrasi seharusnya terus menjaga perkembangan 

positif ini dengan mengutamakan perjuangan yang lebih cerdas dan 

sungguh-sungguh memulai lembaran baru penegakkan hukum, perlindungan 

HAM, pembangunan yang merata, serta membabat habis tikus-tikus 

korupsi di sektor publik maupun praktek ekonomi kriminal oleh kalangan 

swasta. Kasus kontrak karya Freeport yang kembali digugat sebab  

ketidakseimbangan pembagian keuntungan jelas amat jelas disebabkan 

oleh politik kekuasaan dan praktek suap.

Cepu

Masalah Cepu sangat sarat dengan muatan politik, saya menduga the 

anonymous yang menanyakan soal Papua dan blok Cepu yaitu  lawan 

politik dari pemerintahan sekarang. Berdasarkan dugaan ini  maka 

saya batasi komentar saya yang lebih bersifat umum agar hal ini tidak 

dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan sekarang, sejujurnya 

sangat mudah menjatuhkan pemerintahan sekarang sebab  perilakunya 

belum lebih baik dari terdahulu. Bermodalkan data-data aktual tentang 

bagaimana sebuah prosedur diselewengkan sebab  bermainnya faktor 

kekuasaan dan uang, maka DPR bisa saja melakukan sebuah upaya 

impeachment. Saya perkirakan kasus-kasus semacam ini sedang 

dikumpulkan oleh mereka yang haus kekuasaan untuk menyusun siasat 

252

menuju pesta demokrasi 2009. Akankah matahari kembar bisa bersinar 

bersama, menjadi jelas di mata saya bahwa duet pimpinan negara kita 

sekarang sarat dengan persaingan. Sehalus apapun permainan di antara 

mereka ujung-ujungnya mengarah pada kekuasaan untuk mengendalikan 

sebanyak mungkin sektor-sektor vital di negara tercinta ini, melalui 

tangan-tangan tidak kelihatan.

Mohon ma'af bila saya hanya menuliskan komentar kasar yang kurang 

akurat, namun  setidaknya para pembaca sudah bisa membaca ke arah 

mana pembicaraan tulisan di atas.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /Tuesday, March 28, 2006

253

Grand Design Amerika Serikat Terhadap Papua

Pengantar

Sebuah artikel yang cukup menarik ditulis oleh seorang pengagum Adolf 

Hitler. Penulis mengaku sangat tertarik dengan dunia intelijen dan pernah 

atau masih sedang mencoba menembus lembaga intelijen di negara kita. 

Seorang muda yang kreatif dan berhasil mendapatkan coretan bocoran 

analisa intelijen berkat kecerdikannya.

Saya rasa cukup adil untuk mempercayai pengakuannya telah berhasil 

memperoleh sejumlah tulisan analisa intelijen dari kantor BIN. Mengapa 

saya percaya? tidak lain sebab  saya tahu persis kelemahan BIN yang 

bisa diibaratkan gudang analisa yang sangat rahasia namun dipelihara 

bagaikan tempat sampah. Dokumen berserakan tanpa ada prosedur 

penghancuran atau penyimpanan yang memadai, anggota-anggotanya yang 

oleh penulis (Abwehrmeister) disebut sebagai punggawa pejaten pada 

umumnya sudah melupakan prinsip internal security dan cenderung 

semborono. Kondisi inilah yang memudahkan orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab memanfaatkan kelemahan ini  untuk tujuan yang 

macam-macam.

Saya jadi ingat perbincangan dengan mantan Kepala BAKIN (KABAKIN) 

almarhum Letjen (purn) Z.A. Maulani ketika beliau masih bertugas di 

kantor Sekretariat Wakil Presiden. Menurut beliau laporan BAKIN 

seperti garbage in garbage out. Menyedihkan sekali bukan?

254

Isi sebuah laporan intelijen barangkali biasa saja dan bersifat rutin, 

namun  sebab  ia dibuat oleh lembaga intelijen maka tidak selayaknya 

diperlakukan seperti kertas bungkus pisang gorang.

Tentu perspektif di atas tidak bersifat general, sebab  masih ada junior-

junior saya yang sekarang naik dalam level eselon 1 dan 2 yang benar-

benar menjaga prinsip internal security dan berhasil menjalankan tugas 

dengan begitu baiknya. Untuk figur-figur yang tegas dan punya komitmen 

tinggi dalam tugas maka tidak ada celah bagi kesembronoan. Dari sisi 

unsur militer juga demikian ada yang sangat profesional dan ada yang 

sembrono. Mudah membedakannya unsur militer yang masuk BIN hanya 

ada dua macam, pertama yaitu  mereka yang sangat dibutuhkan sebab  

kemampuannya dan kedua yaitu  mereka yang mengemis segala cara 

kepada Kepala BIN agar diberikan jabatan sebab  di militer karirnya 

tamat.

Kebobrokan organisasi BIN maupun BAIS inilah yang melahirkan seorang 

Senopati Wirang yang harus menanggung MALU menuliskan 

berdasarkan pada pengalaman pahit bertahun-tahun. Pernah saya menulis 

surat kaleng kepada Presiden Suharto...hasilnya malah pembersihan 

organisasi dan ancaman-ancaman. Memang saya bukan Ksatria yang 

terang-terangan menantang sistem, namun  apalah artinya perjuangan 

satu suara yang lemah ini. Saya sudah menyaksikan banyak korban 

berjatuhan bahkan seorang sahabat ada yang sampai di Penjara dan 

seorang Jenderal Yoga Soegama hanya sempat minta maaf di depan 

mayatnya setelah sahabat saya sakit sekian lama. Setidaknya sejak saya 

bergabung dengan Intelijen Tempur, Intelijen Strategis dan Intelijen 

255

Sipil dan sampai masa akhir hidup saya ini belum ada yang menyadari 

siapa saya.

Ah pengantarnya jadi terlalu banyak, habis saya kesal dengan sistem 

pengamanan yang amat sangat buruk di institusi intelijen negara kita.

Silahkan disimak artikel dari seseorang yang sangat memimpikan dirinya 

menjadi seorang agen intelijen.

---------------------------------------------------------------------------------

GRAND DESIGN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PAPUA

oleh: ABWEHRMEISTER

Menarik kita ameninggal  perkembangan kasus Papua, yang diawali dari kasus 

Abepura (yang menuntut ditinjau ulangnya kontrak karya antara 

PT.Freeport negara kita dan pemerintah RI) dan kasus pemberian visa 

tinggal sementara oleh Australia bagi puluhan orang aktivis Papua 

Merdeka yang menyatakan adanya genocide di Papua. Mari kita coba 

mengameninggal  secara lebih seksama kedua kasus ini . 

1. Tuntutan peninjauan ulang kontrak karya antara pemerintah RI dan 

PT.Freeport negara kita.

Hal ini mulai mendapat perhatian publik setelah terjadi demo besar-

besaran oleh sebagian besar unsur masyarakat Papua (baik di Papua 

maupun di Jakarta) yang menelan korban dari aparat dan dari 

masyarakat. Mereka menuntut di tinjau ulangnya kontrak karya 

pengolahan Sumber Daya Alam yang dilakukan PT.Freeport negara kita, 

256

sebuah perusahaan Amerika Serikat. Tuntutan ini disebab kan selama ini 

PT.Freeport negara kita dinilai lalai dalam menangani masalah lingkungan

hidup dan PT.Freeport negara kita dirasa tidak memberi dampak positif 

secara signifikan kepada masyarakat asli Papua. Hal ini diperkuat oleh 

adanya laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup negara kita yang 

menyatakan bahwa (pada intinya) telah terjadi degradasi/penurunan 

kualitas lingkungan hidup di Papua, yang jika  dibiarkan terus menerus 

akan sangat merugikan negara kita. Beberapa tokoh politisi dan parlemen 

negara kita belakangan angkat bicara dan mengakomodir keinginan 

masyarakat Papua melalui parlemen. DPR mendesak pemerintah untuk 

meninjau ulang kontrak karyanya dengan PT.Freeport negara kita. Hanya 

sayang sikap DPR ini hanya melalui pernyataan-pernyataan tokohnya 

secara parsial, bukan sikap resmi DPR secara institusional sebagai 

lembaga parlemen negara kita. Tanpa perlu menjadi seorang expert, kita 

bisa melihat adanya gangguan terhadap kepentingan Amerika Serikat di 

negara kita. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami 

PT.Freeport negara kita (baca: Amerika Serikat) jika  peninjauan ulang 

kontrak karya ini  benar-benar terjadi. Sebenarnya peninjauan 

ulang kontrak kerja sama merupakan HAK negara kita sebagai negara yang 

berdaulat penuh atas Papua. Ditinjau dari segi hukum (tentunya hukum 

negara kita), pembaruan suatu perjanjian dimungkinkan untuk dilakukan 

sebelum habis masa berlaku perjanjian ini  jika  ada hal-hal yang 

secara prinsipil melanggar UU. Ketentuan ini bisa kita lihat dari pasal 

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata negara kita (BW) yang 

menyatakan sebagai berikut :”semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu 

257

perjanjian tidak dapat dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak, atau sebab  alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan 

itikad baik.”

Dari uraian pasal ini  diatas nampak jelas bahwa suatu perikatan 

hukum (baca: perjanjian) dapat ditarik kembali (atau diperbarui) jika  

mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak dan atau pelanggaran 

terhadap UU yang berlaku. Dalam hal ini UU No.23 Tahun 1997 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Posisi pemerintah dalam hal ini sebenarnya 

sangat kuat baik secara de facto maupun secara de jure. Pemerintah 

tidak perlu takut terhadap pencitraan buruk negara kita di luar negeri. 

Saya yakin banyak putera-puteri negara kita yang ahli dalam bidang 

komunikasi dan pencitraan diri. Masih banyak investor asing lain yang mau 

menanamkan modalnya di Papua. Dalam kasus ini PT.Freeport negara kita 

(baca:Amerika Serikat) jelas-jelas merasa terancam dan merasa terusik 

posisinya di negara kita. Logikanya, pasti mereka akan memberikan reaksi 

yang kita tidak tahu entah apa. Melihat arah kebijakan luar negeri AS 

yang kental nuansa kapitalisme (baca: kolonialisme) yang dilatar belakangi 

sumber daya alam (Irak, Blok Cepu, Amerika Latin),bisa dipastikan 

mereka akan mempertahankan kepentingannya dengan segala cara. 

Pengalaman kita pada masa pemerintahan Soekarno, dimana AS 

berencana untuk menduduki negara kita melalui skenarionya membumi 

hanguskan CALTEX di Riau untuk lalu mendarat dan menguasai 

negara kita. Kejadian itu pada masa pemberontakan PRRI-PERMESTA pada 

zaman pemerintahan Soekarno. Saya merasa bersyukur skenario 

ini  gagal total dan akhirnya mencoreng muka AS. Bukan tidak 

258

mungkin AS akan mempertahankan kepentingannya dengan cara-cara yang 

sama atau sama sekali baru yang tidak kita duga sebelumnya. Kita harus 

dapat mengantisipasi potensi-potensi ancaman dimasa datang. Untuk 

tujuan itulah tulisan ini saya buat.

2. Kasus pemberian visa tinggal sementara oleh Australia terhadap 

aktivis separatisme Papua.

Kasus ini membuat hubungan bilateral negara kita – Australia kembali 

memanas. negara kita menarik kembali dubesnya, sementara dubes 

Australia dipanggil Menlu RI untuk menjelaskan sikap pemerintahan 

Australia. Untuk yang kesekian kalinya hubungan negara kita – Australia 

menegang. Masih segar dalam benak rakyat negara kita bagaimana peran 

aktif Australia dalam kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan ibu 

pertiwi. Belakangan diketahui bahwa motif utama Australia dalam 

mensponsori kemerdekaan Timor-timur yaitu  celah timor yang 

ditengarai kaya akan minyak. Sobat kental AS ini nampaknya telah 

belajar banyak dari sohibnya itu. Pemberian suaka dan visa tinggal 

ini  jelas-jelas tidak mencerminkan sikap dukungan Australia 

terhadap kedaulatan wilayah NKRI, seperti yang selama ini berulang kali 

mereka utarakan kepada berbagai media dunia. Sikap mereka ini 

menunjukkan bahwa mereka memberi dukungan kepada elemen-elemen 

separatisme di negara kita. Hal ini dapat diketahui dari adanya dukungan 

berupa moril dan materiil dari berbagai parpol Australia terhadap pihak 

separatis Papua (sebagaimana tercantum dalam temuan data dan fakta 

yang dibawa oleh tim parlemen negara kita yang akan sowan ke Australia). 

Terlebih lagi kita memiliki pengalaman pahit pada masa lalu dalam kasus 

259

lepas nya Timor-Timur dari NKRI. Apakah kita akan jatuh dalam lubang 

yang sama untuk yang kedua kalinya? Saya yakin bahwa ini yaitu  suatu 

skenario yang disusun bersama antara Australia dan AS dengan tujuan 

untuk mengambil alih sumber daya alam yang terdapat di Papua. 

Indikasinya yaitu  Australia begitu mengekspos penindasan yang dialami 

oleh para aktivis separatisme Papua (versi mereka tentunya). Bahkan 

mereka menuduh telah terjadi genocide di bumi Papua. Ini yaitu  suatu 

tuduhan serius yang tidak berdasar. Serius sebab  istilah genocide 

merupakan salah satu pelanggaran HAM berat, setara dengan yang 

dilakukan oleh NAZI Jerman. Tidak berdasar sebab  tuduhan ini  

tanpa disertai data, fakta dan bukti yang kuat dan meyakinkan. Ini yaitu  

bagian dari skenario panjang AS dan Australia untuk merebut sumber 

daya alam negara kita. Selama ini Amerika dikenal sebagai agresor yang 

mengabaikan norma-norma apapun dalam menjaga kepentingannya 

diberbagai penjuru dunia. Tidak perlu legitimasi, tidak perlu ada bukti 

yang kuat, dan sering kali mengabaikan PBB.

4. Alternatif penyelesaian masalah.

Berkali-kali Australia menginjak-injak harga diri dan martabat bangsa 

negara kita. Penangkapan nelayan negara kita, pelanggaran kedaulatan 

negara kita di udara oleh AU Australia (boleh tanyakan pada saudara-

saudara kita di AURI), lepasnya Tim-tim dari NKRI, pemasangan instalasi 

rudal yang dapat menjangkau wilayah NKRI, dan sekarang dukungan 

secara terang-terangan terhadap elemen separatisme Papua (pihak 

parlemen negara kita dan kalangan intelijen pasti tahu lebih banyak). Kita 

semua pasti mahfum bahwa kita tidak bisa berharap banyak dari PBB. 

260

Sudah banyak kejadian yang menunjukkan bahwa PBB tidak memihak 

kepada rasa keadilan masyarakat internasional dan didalam tubuh PBB 

sendiri ada perbedaan perlakuan terhadap negara-negara anggotanya. 

Masih adanya hak veto bagi beberapa negara menunjukkan hal ini. Padahal 

hak veto ini  sangat tidak relevan dan sangat mencederai asas 

persamaan kedudukan negara-negara yang berdaulat di dunia. Tidak akan 

pernah tercapai susunan dunia yang adil, merata dan sejahtera bila PBB 

(sebagai organisasi internasional yang utama) masih tidak berubah. Sikap 

negara kita yang menarik kembali duta besarnya di Australia 

mencerminkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah RI. Kita 

harus menata ulang kembali hubungan bilateral kita dengan Australia. 

Saya menyarankan beberapa alternatif penyelesaian disini, yaitu :

§ Secara eksternal

 Melakukan komunikasi bilateral dengan Australia melalui saluran 

diplomeninggal k secara lebih intensif dan komprehensif dalam 

konteks Papua

  Mencari dukungan dalam berbagai forum internasional terhadap 

keutuhan kedaulatan wilayah NKRI (negara-negara Asia-Afrika, 

ASEAN, PBB,dll)

 Memberikan penjelasan kepada masyarakat internasional bahwa 

apa yang terjadi di Papua yaitu  murni masalah intern dalam 

negeri negara kita, bahwa tidak ada peristiwa pelanggaran HAM 

berat (genocide) yang terjadi di bumi Papua seperti yang 

dituduhkan para aktivis separatisme Papua, bahwa apa yang 

dilakukan Australia yaitu  bentuk sikap bermusuhan dan 

melegalisasi tuduhan pelanggaran HAM berat di negara kita, 

261

bahwa sikap Australia ini  merupakan suatu bentuk 

ancaman terhadap kedaulatan sah suatu negara yang dapat 

menimpa negara mana saja di dunia dan merupakan preseden 

buruk dimasa datang.

Secara internal

 Melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus kerusuhan 

Abepura, Papua.

 Merangkul semua elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama 

mencari solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara RI (hal ini 

lebih sulit dalam hal implementasi di lapangan).

 Mencari bukti keterlibatan asing dalam kasus Papua.

 Para pemimpin bangsa ini agar tidak serta merta mengeluarkan 

pernyataan yang bersifat tuduhan yang menyudutkan saudara 

sebangsa sendiri (politisasi). Akan lebih baik jika kita 

memfokuskan perhatian dan stamina kita untuk mengantisipasi 

ancaman dari luar. Kasus ini yaitu  murni masalah harga diri dan 

martabat negara kita, tidak perlu kita larut dalam kepentingan 

politik sesaat.

 Melakukan pemberdayaan intelijen nasional baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Hal ini sangat penting artinya untuk 

menangkal ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar. 

Sebagai contoh, pembentukan aturan hukum yang jelas bagi 

kalangan intelijen nasional lebih urgent ketimbang RUU APP 

misalnya.

262

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat, paling tidak, menimbulkan 

kesadaran berbangsa dan semoga dalam tataran lebih luas dapat 

memberikan alternatif wawasan dalam menanggapi sikap 

Australia. Semoga Tuhan YME melindungi segenap tumpah darah 

negara kita. Amin !!

ABWEHRMEISTER

Posted by Senopati Wirang /Friday, April 14, 2006

263

Tambahan tentang Papua

Sebuah tulisan yang cerdas dari seseorang yang mungkin lebih pantas 

menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan negara kita dibandingkan  

Menteri yang sekarang.

Ma'af...awal tulisan diatas tidak bermaksud subyektif, hanya sebuah 

kalimat apresiatif atas artikel dari salah seorang tokoh kalangan LSM 

yang sering kurang didengarkan oleh pemerintah RI.

Mengapa saya masukkan dalam Blog I-I, bila memang banyak analis 

intelijen yang membaca ini, maka hanya akan dua reaksi:

1. Sepenuhnya setuju dengan artikel saudara RN

2. Menolak hanya sebab  ketidaksepahaman dengan mainstream 

perjuangan saudara RN

Saya yakin mayoritas analis intelijen yang belum terkontaminasi oleh 

kepentingan politik akan memilih reaksi pertama.

Dimana pentingnya pendapat subyektif saya ini....tidak lain bahwa 

pemikiran intelijen khususnya kalangan analis sesungguhnya sangat dekat 

dengan pemikiran kalangan LSM dan Akademis dibanding dengan 

pemikiran untuk politik kekuasaan.

Beberapa bulan sebelum hubungan RI-Australia menghangat, saya sudah 

menulis warning tentang masalah Papua, sungguh sangat diharapkan 

264

pemerintah RI segera melakukan evaluasi menyeluruh yang mungkin 

memerlukan pemahaman yang lebih cerdas dan lebih dekat pada prinsip-

prinsip kemanusiaan universal.

Silahkan menyimak artikel saudara RN berikut ini. sumber : 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/06/opini/2562135.htm

Kamis, 06 April 2006

Mencari Suaka Itu Konstitusional

Rachland Nashidik

Kegusaran negara kita pada Australia harus diletakkan ke dalam cara 

berekspresi yang cerdas dan benar. Jika tidak, kita akan dikenang 

sebagai bangsa yang senang mempermalukan diri sendiri.

Hak mencari suaka politik yaitu  hak individual. Sepenuhnya terserah 

kepada si individu untuk memutuskan kapan dan mengapa hak itu 

digunakan. Pikiran dan tubuh manusia bukanlah yurisdiksi negara. 

Pemerintah tidak boleh merasa memiliki pikiran dan tubuh warganya 

meski atas nama kedaulatan negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu  orang pertama yang tidak 

boleh lupa: hak suaka politik ini dilindungi amandemen kedua UUD 1945, 

persisnya oleh Pasal 28 G Ayat 2. Bunyinya, "Setiap orang berhak untuk 

bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat 

martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

265

Bagian hukum nasional

Perlindungan terhadap hak ini, termasuk kewajiban menghornati  prinsip 

non-refoulement・prinsip berstatus jus cogens yang isinya melarang 

pengembalian pencari suaka politik ke negara asal juga telah jadi bagian 

hukum nasional. Pertama oleh ratifikasi Republik negara kita terhadap 

International Covenant on Civil and Political Rights (2006); dan 

sebelumnya terhadap Convention Against Torture (1998) di mana non-

refoulement yaitu  prinsip fondasionalnya.

Jauh sebelumnya, preseden perlindungan yang sama dapat ditemukan 

dalam Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/RI/ 1956 tanggal 7 

September 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik.

Surat Edaran yang ditandatangani Mr Ali Sostroamidjojo itu 

menyatakan, "negara kita melindungi pelarian politik yang masuk dan yang 

sudah berada di wilayah negara kita, berdasarkan hak dan kebebasan asasi 

manusia, serta sesuai dengan hukum kebiasaan internasional."

negara kita tidak bisa mengakui dan menjamin hak itu sambil pada saat 

bersamaan kelihatan memusuhinya.

Visa proteksi sementara

Departemen Luar Negeri negara kita seharusnya bisa menjelaskan kepada 

Presiden, pemberian visa proteksi sementara (temporary protection visa) 

bukan akhir yang bahagia bagi para pencari suaka politik ke Australia.

266

Visa ini berlaku sementara dan akan dievaluasi setelah tiga tahun. Selama 

itu setiap pencari suaka yang telah diakui statusnya di bawah hukum 

internasional sebagai refugee tidak bisa melakukan perjalanan ke luar 

Australia, meski sekadar untuk menemui keluarga yang tercerai. Jika 

memaksa, mereka akan kehilangan status humanitariannya dan bakal

ditolak masuk kembali ke Australia.

Bagi mereka juga tak ada fasilitas negara untuk kesejahteraan, bantuan 

pekerjaan, atau sekadar biaya untuk belajar bahasa Inggris. Pihak yang 

tersisa untuk membantu mereka yaitu  lembaga-lembaga masyarakat 

yang, dalam urusan refugee ini, dibatasi aksesnya terhadap dana 

masyarakat yang tersedia.

Kepahitan dari kenyataan itulah yang akan segera dialami para pencari 

suaka asal Papua. Segera setelah tiga tahun yang sulit, mereka pun harus 

membuktikan ulang keabsahannya sebagai refugee. Akankah pada tahap 

itu mereka kembali lolos?

Saya tidak punya angka untuk menebak. Namun, sejumlah penelitian 

menyebutkan, Australia hanya menerima satu refugee untuk setiap 1.583 

warga Australia. Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding Inggris (1:530) 

atau Tanzania (1:76).

Apa yang bisa dilakukan?

Apa yang bisa kita lakukan? negara kita, tentu saja, berhak membela diri 

dari berbagai sangkaan terhadap dirinya. Namun, pemerintah harus 

267

melakukannya dalam penghormatan yang konsisten terhadap hak dan

kebebasan asasi manusia.

negara kita bisa membuktikan kepada Australia kerapuhan validitas dari 

klaim yang diajukan pencari suaka. Namun, hak mereka untuk 

meninggalkan negara kita harus dihormeninggal . yaitu  cerdas dan terhormat 

bila Jakarta dapat menjadikan proses pembuktian itu sebagai tulang 

punggung diplomasi untuk meyakinkan Canberra agar menyediakan bagi 

mereka mekanisme naturalisasi, bukan status refugee.

Oleh sebab  itu, merayakan imparsialitas hukum yaitu  langkah yang 

sebaiknya ditempuh.

Sebenarnya hukum internasional menyediakan fasilitas untuk menangani 

dispute antarnegara dalam masalah refugee melalui International Court 

of Justice. Masalahnya, sampai hari ini, negara kita belum meratifikasi 

Konvensi Geneva tahun 1951. Akibatnya, negara kita tidak bisa 

memanfaatkannya untuk menantang keputusan Australia.

Namun, kita sama sekali belum terlambat. Departemen Luar Negeri harus 

ditugasi untuk mempercepat ratifikasi terhadap Geneva Convention 

Relating to the Status of Refugees dan protokolnya, dari tahun 2009 

menjadi tahun depan. Prinsip non-retroactivity tidak perlu berlaku bagi 

kasus suaka ini sebab  sifatnya yang bisa diargumentasikan sebagai 

continuing case.

268

Dan inilah yang paling penting, negara kita harus bergegas untuk sungguh-

sungguh memperbaiki sikap dan kebijakannya di bumi Papua, lagi-lagi 

dengan mengedepankan imparsialitas hukum yang teguh dan perlindungan 

penuh atas keseluruhan hak-hak as