hukum kesehatan

Tanggung Jawab Pidana Dokter pada 

umumnya menyangkut :

˥ Rahasia Kedokteran dan Rekam Medis Pasien (Pasal 

322 KUHP)

(1) “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang 

wajib ia simpan sebab  jabatan atau pekerjaannya, baik 

yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda . 

. . “,

(2) “Jika kejahatan ini  dilakukan terhadap seseorang 

tertentu, maka ini  hanya dapat dituntut atas 

pengaduan orang ini ”.

˥ Malpraktik Kriminal antara lain :

1. Kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain (Pasal 

359 KUHP) :

“Barangsiapa sebab  kelalaiannya menyebabkan matinya 

orang lain diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun”.

2. Kelalaian yang menyebabkan luka orang lain (Pasal 360 

dan 361 KUHP) :

Pasal 360 KUHP :

(1) “Barangsiapa sebab  kelalaiannya orang lain 

mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling 

lama 1 tahun”

(2) “Jika menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian 

rupa sehingga timbul penyakit atau halangan 

menjalankan pekerjaan atau jabatan atau 

pencahariannya selama waktu tertentu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau 

kurungan paling lama 6 bulan atau denda . . . “.

Pasal 361 KUHP :

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan 

dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, 

maka pidana ditambah dengan sepertiganya, dan yang 

bersalah dapat dipecat dan hakim dapat mengumumkan 

putusannya”.

3. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 

KUHP) :

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas 

permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan 

dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 12 tahun”.4. Melakukan abortus provocatus (Pasal 299, 347-349 

KUHP) :

Pasal 299 KUHP :

(1) “Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang 

perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, 

dengan memberitahukan atau memicu  

harapan bahwa sebab  pengobatan itu hamilnya 

dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 4 tahun atau denda . . . “

(2) Jika yang bersalah melalukan demi mencari 

keuntungan atau menjadikan sebagai pekerjaannya 

atau kebiasaan, atau jika ia seorang dokter, bidan 

atau juru obat, maka pidananya dapaat ditambah 

sepertiganya”

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan ini  

dalam menjalankan pencariannya, maka dapat 

dipecat dari pekerjaannya itu”.

Pasal 347 KUHP :

(1) “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur 

atau matinya kandungan seorang perempuan tanpa 

seizin perempuan itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 12 tahun”

(2) “Jika sebab  perbuatan itu menyebabkan perempuan 

ini  mati, diancam dengan pidana penjara paling 

lama15 tahun”.

Pasal 348 KUHP :

(1) “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dengan 

izin perempuan ini , diancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”,

(2) “Jika sebab  perbuatan itu menyebabkan perempuan 

ini  mati, diancam dengan pidana penjara paling 

lama 7 tahun”.

Pasal 349 KUHP :

“Jika seorang dokter,bidan atau juru obat membantu 

melakukan kejahatan yang ini  dalam Pasal 346, 

347 dan 348, maka pidana dapat ditambah sepertiganya 

dan pelaku dapaat dipecat”.

5. Melakukan Kejahatan Kesusilaan (Pasal 285, 286, dan 

290 KUHP) :

Pasal 285 KUHP :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 

dengannya, dipidana sebab  memperkosa dengan pidana 

penjara paling lama 12 tahun”.

Pasal 286 KUHP :

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan 

istrinya sedang diketahui perempuan itu dalam keadaan 

pingsan atau tidak bedaya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 9 tahun”.

Pasal 290 KUHP :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, 

barangsiapa yang :◊ melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang 

diketahuinya sedang pingsan atau tidak berdaya;

◊ melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang 

diketahuinya atau patut diduga belum cukup umur 

atau belum pantas untuk dikawin;

◊ membujuk seseorang yang diketahuinya atau patut 

diduga belum cukup umur atau belum pantas 

untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau 

bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan”. 

6. Pemalsuan Surat Keterangan (Pasal 263, 267 KUHP) :

Pasal 267 KUHP :

(1) “seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat 

keterangan palsu tentang ada tidaknya penyakit, 

kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana 

penjar paling lama 4 tahun”,

(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk 

memasukkan seseorang ke dalam RS Jiwa atau 

untuk menahannya disitu, diancam pidana penjara 

paling lama 8 tahun 6 bulan:,

(3) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa 

dengan sengaja memakai surat keterangan palsu 

yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”.

7. Sepakat melakukan tindak pidana (Pasal 221 KUHP)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan 

atau denda . . . :

Ke-1 : barangsiapa dengan sengaja menyembunyikanorang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut 

sebab  kejahatan atau memberi  pertolongan 

kepadanya untuk menghindari penyidikan atau 

penahanan oleh pejabat kepolisian atau kehakiman, 

atau orang yang menurut undang-undang diserahi 

wewenang untuk menjalankan jabatan kepolisian;

Ke-2 : barangsiapa yang setelah dilakukan suatu 

kejahatan dan dengan maksud untuk menutupi 

atau menghalang-halangi atau mempersulit 

penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, 

menghilangkan, menyembunyikan barang bukti 

kejahatan atau menariknya dari pemeriksaan yang 

dilakukan oleh pejabat kepolisian atau kehakiman, 

atau orang yang menurut undang-undang diserahi 

wewenang untuk menjalankan jabatan kepolisian.

8. Sengaja tidak memberi  pertolongan kepada orang 

yang dalam keadaan bahaya, padahal ia mampu 

memberi  (Pasal 304, 531 KUHP) :

Pasal 304 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau 

membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, sedang 

menurut hukum yang berlaku baginya atau sebab  

perjanjian dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaankepada orang itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda . . . “.

Pasal 531 KUHP :

“Barangsiapa yang ketika menyaksikan ada orang sedangmenghadapi bahaya maut, tidak memberi pertolongan 

yang mampu ia berikan tanpa memicu  bahaya 

bagi dirinya atau orang lain, maka jika orang yang 

perlu ditolong itu meninggal, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 bulan atau denda . . . “.

B. Tanggung Jawab Perdata Dokter

˥ Pasal 1365 KUHPdt :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang sebab  

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

ini ”.

˥ Pasal 1366 KUHPdt :

“Setiap orang bertanggungjawab bukan hanya pada kerugian 

yang dipicu  oleh perbuatannya, namun  juga untuk 

kerugian yang dipicu  oleh kelalaian atau kekuranghati￾hatiannya”.

˥ Pasal 1367 KUHPdt :

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang 

dipicu  sebab  perbuatan sendiri, namun  juga untuk 

kerugian yang dipicu  sebab  perbuatan orang-orang 

yang menjadi tanggungannya atau dipicu  oleh barang￾barang yang berada di bawah pengawasannya”.

˥ Pasal 1371 KUHPdt :

“pemicu  luka atau cacat suatu anggota badan dengan 

sengaja atau kurang hati-hati, memberi  hak kepada 

korban selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, jugamenuntut penggantian kerugian yang dipicu  oleh luka 

atau cacat ini ”.

C. Tanggung Jawab Perdata Asisten Dokter

˥ Pasal 1365 KUHPdt :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang sebab  

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

ini ”.

˥ Pasal 1366 KUHPdt :

“Setiap orang bertanggungjawab bukan hanya pada kerugian 

yang dipicu  oleh perbuatannya, namun  juga untuk 

kerugian yang dipicu  oleh kelalaian atau kekuranghati￾hatiannya”.

Berbicara tentang hak dan kewajiban seseorang, tentu 

akan berkait dengan pihak lain atau orang lain. Adanya 

hak dan kewajiban pasien dalam kaitannya dengan 

profesi Kedokteran, contoh  dalam hal Transaksi Terapeutik, 

tentu saja memicu  hubungan (minimal antara dua orang) 

yaitu antara dokter dengan pasien.

namun  bagi pasien, pihak lain pun dapat pula berhubungan 

dengannya, tidak hanya dokter, namun  paramedis (perawat), 

para dokter (lebih dari satu dokter), para fisioterapeut, dan para 

petugas pelayanan kesehatan yang memberi  bantuan atau 

pertolongan di bidang Kesehatan. Bahkan tidak hanya orang 

perseorangan namun  dapat juga dari Badan Hukum, contoh  

Rumah Sakit, Maskapai Asuransi Kesehatan, dll.

Seperti diketahui bahwa setiap manusia memiliki  dua 

hak dasar, yaitu :

1. Hak Dasar Sosial, salah satunya adalah Hak atas Pemeliharaan Kesehatan (the right to health care) dan;

2. Hak Dasar Individu,salah satunya adalah Hak atas Pelayanan 

Medis (the right to medical sevice).

Kewajiban Dokter yang merupakan Hak Pasien antara lain: 

1. bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan 

yang ia miliki secara adequat, dengan penuh kesungguhan, 

hati-hati dan berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan 

tugasnya. 

2. bahwa dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri (tidak 

dikerjakan oleh orang lain) sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Kecuali apabila dalam hal pasien menyetujui perlunya ada 

orang lain yaitu seseorang yang mewakili dirinya (contoh ; 

sebab  dokter juga perlu waktu istirahat untuk memelihara 

kesehatan dirinya).

3. bahwa dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit/ 

penderitaan pasiennya. Kewajiban dokter ini dalam hal 

untuk perjanjian perawatan, maka akan dikaitkan dengan 

kewajiban pasien.

Kewajiban pasien yang dimaksud adalah :

1. Pasien wajib memenuhi kontra prestasi dengan cara 

melakukan pembayaran honorarium kepada dokter, kecuali 

diperjanjikan lain;

2. Pasien wajib bekerjasama secara loyal dalam hal pemeriksaan 

dan perawatan. contoh  menjawab dengan jujur pertanyaan￾pertanyaan yang diajukan oleh dokter dalam rangka 

mendiagnosa penyakitnya, sehingga dapat dengan tepat  menentukan bentuk terapi yang diperlukan.

. Hak dan Kewajiban Pasien

biasanya dapat dijelaskan tentang hak dan kewajiban 

yang dimiliki Pasien :

a. Hak-hak Pasien :

1. Hak Atas Informasi Medis dan memberi  Persetujuan; 

banyak kalangan kesehatan masih terikat dengan 

hubungan paternalistik, dimana pasien harus menerima 

apa adanya saja dari dokter tanpa dapat menanyakan 

lebih jauh tentang penyakitnya, obat-obat yang 

diterimanya, atau tindakan-tindakan medik lain yang 

harus dilaluinya. 

Padahal dalam hubungan transaksiterapeutik 

(persetujuan tindakan medis dalam bentuk terapi) antar 

dokter dengan pasien, masing-masing pihak memiliki  

hak dan kewajiban yang sama secara hukum.

Hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang 

kesehatan dan penyakitnya, serta hak untuk memberi  

persetujuan jika ada pengobatan atau tindakan medik 

yang akan dilakukan padanya.

2. Hak Untuk Memilih Dokter dan Sarana Kesehatan 

(contoh  RS); hak ini bertimbal balik dengan kewajiban 

pasien yaitu memberi imbalan yang pantas dan dan 

kewajibannya mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh 

Sarana Kesehatan yang dipilihnya dan melunasi biaya 

dari Sarana Kesehatan ini . 3. Hak Untuk Menolak Pengobatan dan Tindakan Medis 

Tertentu; hak ini berkaitan dengan hak seseorang untuk 

menentukan nasibnya sendiri. Dokter tidak dapat 

melakukan tindakan medik jika bertentangan dengan 

keinginan pasien atau keluarga pasien. Jika dokter 

tidak punya alternatif pengobatan lain sesuai dengan 

keyakinan dan pengalamannya, dan pasien tidak dalam 

keadaan gawat darurat maka dokter dapat memutuskan 

hubungannya dengan pasien.

4. Hak Atas Rahasia Dirinya (Rahasia Pasien); artinya, 

segala rahasia pasien yang terungkap pada saat pasien 

menjalani pengobatan menjadi kewajiban dokter untuk 

merahasiakannya dari orang lain.

5. Hak Untuk menghentikan Pengobatan/memutuskan 

Hubung- an; terkait istilah “pulang atas permintaan 

sendiri” (paps).

6. Hak Atas Opini Kedua (Second Opinion) dan Untuk 

Mengetahui Rekam Medis (Medical Record); yakni pasien 

berhak mengetahui ‘riwayat penyakitnya’.

7. Hak Untuk Menerima Ganti Rugi; jika pasien menganggap 

telah dirugikan akibat pelayanan kesehatan atau 

perawatan yang tidak memenuhi standar medis, maka 

ia berhak mengusahakan ganti rugi melalui pengadilan 

perdata. 

Gejala tuntutan ganti rugi mulai berkembang sejak 

kasus-kasus malpraktik mulai terkuak dan merebak.

8. Hak Atas Bantuan Yuridis; hak ini berlaku terhadap setiap orang yang berperkara.

b. Kewajiban Pasien :

1. Kewajiban memberi informasi yang sebenarnya 

kepada dokter berupa keterangan, penjelasan sebanyak 

mungkin tentang penyakit yang diderita, agar dokter 

dapat menentukan diagnosa penyakit pasien dengan 

tepat. Itikad baik pasien memberi  informasi yang 

sebenarnya, adalah hak dokter.

2. Kewajiban mematuhi nasihat dokter yang mengobati; 

dapat dikaitkan dengan hak dokter untuk mengakhiri 

hubungan dengan pasien jika ia menilai bahwa kerjasama 

dengan pasien untuk kesembuhan pasien tidak ada 

gunanya lagi diteruskan.

3. Kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter yang 

mengobatinya (yang mungkin diketahui pasien secara 

tidak sengaja , atau pun pengalaman tidak menyenangkan 

dengan dokter yang bersangkutan).

4. Kewajiban untuk memberi  imbalan yang pantas

5. Kewajiban untuk mentaati peraturan dan melunasi biaya 

RS.

(4 & 5 dikaitkan dengan hak memilih dokter dan Sarana 

Kesehatan/ RS).

Hukum sering diartikan sebagai adil, peraturan, 

perundang-undangan, dan hak. Hukum dalam arti 

sebagai peraturan perundang-undangan, sebenarnya 

adalah hukum obyektif. Sedangkan hukum dalam arti adil dan 

hak adalah hukum subyektif. Dalam kaitannya dengan sistem 

sosial, hukum obyektif memiliki  fungsi sebagai berikut :

1. Menjaga keseimbangan susunan masyarakat;

2. mengukur perbuatan-perbuatan manusia dalam masyarakat, 

apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum yang telah 

ditetapkan;

3. mendidik manusia akan kebenaran, perasaan, serta perbuatan 

yang benar dan tidak, menurut ukuran-ukuran yang telah 

ditetapkan itu.

Menurut kamus Bahasa Inggris, Collins Large Print Dictionary, 

makana kata ethics adalah :

1. A code of behavior, specially a particular group, profession or individual (seperngkat aturan perilaku, khususnya bagi 

sebuah kelompok, profesi atau individu tertentu).

2. The study of the moral of human conduct (studi mengenai moral 

perilaku manusia).

3. In accordance with principles of professional conduct (sesuai 

dengan prinsip-prinsip perilaku profesional)

Dalam tradisi ilmu filsafat, sebagian orang membedakan 

antara etika dan moral, namun sebagian orang lainnya 

menyamakan istilah etika dan moral. 

Etika dan moral berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata 

Ethos dan Mores yang berarti :

˥ Ethos (tabiat; karakter; kelakuan) : yang lazim digabung 

dalam rangkaian kalimat ‘ethos of the people’ atau akhlak /

perilaku manusia.

˥ Mores (moral) : yaitu yang lazim digabung dalam rangkaian 

kalimat ‘mores of a community’ atau kesopanan di dalam 

suatu masyarakat.

˥ Perbedaan antara Hukum dan Etika adalah :

Hukum :

» diciptakan oleh lembaga resmi negara (legislatif)

» ketentuan untuk mematuhinya dipaksakan dari luar 

diri manusia melalui pelaksana-pelaksana hukum (law 

enforcement official)

» negara mencantumkan sanksi tehadap pelanggar

Etika :

» melekat pada diri/ kalbu setiap insan manusia » keharusan untuk melakukan nya timbul dari dalam 

diri manusia secara pribadi

» tidak perlu disertai sanksi yang tegas sebab  nilai￾nilai moral yang masih ditaati, secara intrinsik telah 

mengandung nilai-nilai tertinggi yang bersifat normatif. 

Perbedaan antara Hukum dan Etika Profesi adalah :

˥ Hukum : merupakan rangkaian aturan tingkah laku yang 

dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah bersama dengan 

wakil rakyat), yang terhadap pelanggarannya ditentukan 

sanksi berupa hukuman atau tindakan lainnya.

˥ Etika Profesi : merupakan nilai perilaku kalangan para 

pengemban prof3esi sebagai konsensus bersama untuk 

waktu tertentu dan tentang masalah tertentu.

B. Etika Profesi Kedokteran

Pada awalnya Galenus (Roma), Inhotep (Mesir) dan 

Hippocrates (Yunani) merupakan para ahli bidang kedokteran 

yang mempelopori terbentuknya tradisi-tradisi dalam dunia 

kedokteran yang diikuti oleh para ahli bidang kedokteran dalam 

forum internasional. Tradisi-tradisi dalam kedokteran ini  

kemudian dijadikan sebagai suatu etika profesi kedokteran yang 

memuat prinsip-prinsip beneficence, non maleficence, autonomy dan 

justice. Hukum jika dikaitkan dengan Etik Profesi Kedokteran, 

maka dapat dikemukakan intisari dari Sumpah Hippocrates 

yang sangat terkenal, yang memuat dalil-dalil tentang Profesi 

Kedokteran yang dianut di seluruh dunia. Dalil Hippocrates 

memuat 3 (tiga) esensi pokok/dasar yang merupakan syarat 

utama bagi mereka yang ingin menjadi dokter, yaitu : ˥ Setiap dokter harus berusaha menguasai ilmunya sebaik 

mungkin, meningkatkan mutu profesinya melalui 

kesediaannya untuk belajar secara terus menerus;

˥ Seorang dokter harus menjaga martabat profesinya;

˥ Seorang dokter harus menjadi seorang yang suci dan 

mengabdikan diri sepenuh waktunya untuk profesinya.

Ketiga rumusan syarat ini  di atas kemudian berkembang 

menjadi Kode Etik Kedokteran Internasional.

Dalam praktek, pelaksanaan Etik Kedokteran seringkali 

bertumpang tindih dengan Etika Umum Masyarakat, bahkan 

mungkin saja analogi dengan Etika Umum Masyarakat ini . 

contoh  saja jika dokter atau tenaga profesi kesehatan 

dihadapkan pada sebuah pilihan antara keduanya, maka Etika 

Umum Masyarakatlah yang harus diutamakan. Etik Kedokteran 

merupakan bagian dari Etika Umum Masyarakat, sehingga tidak 

boleh saling bertentangan.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan Etik 

Kedokteran, yaitu :

1. Etik Jabatan Kedokteran (Medical Ethics); menyangkut 

masalah-masalah yang berhubungan dengan sikap para 

dokter terhadap rekan sejawat, para pembantunya, terhadap 

masyarakat, dan pemerintah (setiap profesi memiliki etika 

masing-masing).

2. Etik Asuhan Kedokteran (Ethics of the Medical Care); 

merupakan etik Kedokteran dalam kehidupan sehari-hari, 

menyangkut sikap dan tingkah laku seorang dokter terhadap 

penderita/pasien yang menjadi tanggungjawabnya.Dalam membahas hak dan kewajiban pasien dalam 

hubungannya dengan Profesi Kedokteran, tentu tidak dilepaskan 

dari membahas mengenai Profesi Kedokteran itu sendiri. Profesi 

Kedokteran Indonesia diikat oleh suatu kode etika yang disebut 

dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). 

Dalam wujud formalnya, KODEKI merupakan materi dari 

SK Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 yang 

ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1983, yang mencerminkan 

arti, isi, dan fungsi Kode Etik untuk Profesi Kedokteran. KODEKI 

ini diundangkan berdasarkan Lampiran Keputusan MenKes 

ini  di atas.

KODEKI menurut artinya yang tertuang dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan ini  di atas, sebenarnya merupakan 

Kode Etik Profesi (Beroepscode) atau Medical Professional Ethics

yang berarti berlaku sebagai sebagai : pedoman perilaku bagi 

pengembang pelaksana profesi Kedokteran yang di dalamnya 

memuat syarat dan batasan pengertianuntuk perbuatan yang 

baik atau benar.

Berdasarkan pengertian ini  di atas, KODEKI terkait 

erat dengan dua hal, yaitu :

1. Perilaku yang berisikan hak dan kewajiban berdasarkan 

kepada perasaan moral.

2. Perilaku yang sesuai dengan standar profesi dan atau 

mendukung standar profesi.

Materi KODEKI dapat dibedakan antara :

» Mukaddimah : antara lain berisi tentang hubungan 

antara sang pengobat (dokter) dengan penderita (pasien) dalam bentuk transaksi terapeutik atau perjanjian untuk 

menentukan dan mencari terapi yang paling tepat bagi 

pasien oleh dokter.

» Batang Tubuh : berisikan ketentuan-ketentuan formal 

yang mengatur hak dan kewajiban dokter secara umum, 

dokter terhadap pasien, dokter terhadap teman sejawat, 

dan dokter terhadap dirinya sendiri.

Sedangkan fungsi KODEKI adalah :

“Sebagai pedoman perilaku bagi para pengemban profesi 

dalam kedudukannya dalam lingkup dunia kedokteran, 

terhadap pemerintah, masyarakat, maupun penderita 

(pasien) yang secara prinsipil analogi dengan berlakunya 

atau berfungsinya etika masyarakat secara umum”.

Catatan :

KODEKI diundangkan berdasarkan Lampiran KepmenKes RI 

Nomor 434/MenKe/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983.

Kesehatan merupakan anugerah yang diberikan pencipta 

kepada setiap manusia untuk dijaga, sebab  dengan 

adanya anugerah kesehatan ini  semua manusia 

dapat melakukan aktifitas dengan baik dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Namun tidak semua manusia dapat 

menjaga dan memelihara kesehatannya dengan baik, sehingga 

adakalanya manusia mengalami sakit yang membutuhkan 

perawatan medis untuk dipulihkan kesehatannya. Dalam hal 

memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga ahli kesehatan 

adakalanya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang 

diharapakan, baik itu sebab  kondisi manusianya yang tidak 

baik atau prosedur penangan pelayanan kesehatan yang tidak 

sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Permasalahan ini 

sering menjadi permasalahan dalam ranah hukum apabila pihak 

yang dirawat tidak menerima hasil dari pelayanan kesehatan 

ini . Untuk itulah dibutuhkan sebuah pengaturan dalam menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan agar mendapatkan 

kepastian hukum yang jelas. Sebenarnya, dunia ilmu sudah 

sejak lama merintis adanya disiplin ilmu baru yaitu “Hukum 

Kedokteran”. Bahkan di beberapa negara sudah berkembang 

dengan pesat, antara lain di negara Belanda, Prancis, Belgia, 

Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, namun kepesatan 

perkembangannya di negara-negara dunia tidaklah sama antara 

yang satu dengan yang lainnya.

Hukum Kedokteran atau Hukum Medis (Medical Law) yang 

sudah dikenal di beberapa negara maju, perkembangannya sejalan 

dengan perkembangan peradaban manusia. Namun, orientasi 

pengembangannya tidaklah beranjak dari pangkal tolak yang 

sama. Di daratan Eropa Barat, Belanda contoh  sejak tahun 1928 

sampai terakhir tahun 1972 dalam Undang-Undang ‘Medisch 

Tuchtwet’nya, lebih berorientasi pada pengaturan tingkah laku 

dan tugas dokter, yakni menjalankan profesi. Sedangkan di 

Amerika Serikat, dalam ‘American Hospital Association’ pada 

tahun 1972 melahirkan apa yang disebut sebagai ‘Patient Bill of 

Rights’, yang isinya lebih menitikberatkan perhatian pada hal-hal 

yang bersangkut paut dengan hak-hak pasien.

Kebangkitan (renaisance) ilmu Hukum Kedokteran di 

dunia Internasional baru terjadi sesudah diadakannya Kongres 

Sedunia Hukum Kedokteran (World Congress on Medical Law) 

di Gent, Belgia Tahun 1967. Kemudian Hukum Kesehatan mulai 

diperkenalkan secara luas ke seluruh dunia setelah pada Kongres 

V Asosiasi Hukum Kedokteran Dunia (World Association 

for Medical Law), Agustus 1979, ketika dijadikan sebagai 

kegiatan baru oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) atau WHO.

Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan kemudian 

berkembang pesat di beberapa belahan dunia termasuk di Negeri 

Belanda dan Eropa pada umumnya, serta di beberapa negara￾negara maju lainnya. Berkembang pesatnya disiplin ilmu ini 

memang memiliki  alasan, yakni antara lain :

1. Semakin meningkatnya tuntutan di bidang pelayanan 

kesehatan dan kedokteran, yang disertai perkembangan di 

bidang teknik pengobatan dan diagnostik.

2. Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di 

bidang pelayanan kesehatan/kedokteran.

B. Hukum Kesehatan & Hukum Kedokteran di 

Indonesia

Pada awal tahun 1980, belum banyak orang yang mengenal 

tentang Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Istilahnya 

pun masih terasa aneh. Bidang pengetahuan yang selama ini 

dikenal mengaitkan disiplin ilmu Hukum dengan disiplin ilmu 

Kedokteran, hanyalah ilmu Kedokteran Kehakiman.

Pada Tahun 1981, di Indonesia timbul suatu cabang ilmu 

hukum baru yang sebelumnya belum dikenal. Hal ini bermula 

sejak terjadinya peristiwa “kasus Dr. Setianingrum” di Pati, Jawa 

Tengah. Kasus ini memicu  banyak reaksi baik dari kalangan 

profesi medis maupun kalangan dunia hukum, teristimewa pula 

dari kalangan masyarakat.

Sejak peristiwa ini , bertemulah antara dunia Hukum

(Themis) dengan dunia medis (Aesculapius) dalam suatu wadah  baru di Indonesia, menjadi suatu cabang baru dari disiplin 

ilmu hukum yakni Hukum Medis (Medical Law), kemudian 

menjadi Hukum Kedokteran, dan akhirnya diperluas cakupan 

pembahasannya menjadi Hukum Kesehatan (Heath Law atau 

Gezondheitsrecht). Akibat kasus “Pati” inilah telah membangunkan 

masyarakat dari ‘tidur lelapnya’ yang panjang untuk mengetahui 

hak-hak korban di dalam dunia Kedokteran maupun dunia 

Kesehatan.

Pengaruh perkembangan zaman, terjadinya globalisasi yang 

melanda ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, bertambahnya 

kecerdasan masyarakat sehingga menjadi lebih kritis, serta 

perubahan sosial budaya dan pandangan hidup, cara berfikir 

dan faktor-faktor lain, memberi dampak positif dalam dunia 

Kesehatan masyarakat Indonesia. 

Dalam pelajaran ini, konteks dampak globalisasi dibahas 

terbatas hanya kepada Hukum Medis, dengan alasan bahwa 

hukum yang menyangkut bidang medis baru mulai berkembang 

sejak setelah terjadinya ‘Kasus Pati’ di tahun 1981.

Sebelumnya, bidang pengetahuan yang mengkaitkan disiplin 

ilmu Hukum dengan ilmu Kedokteran hanyalah ilmu Kedokteran 

Kehakiman (Forensic Medicine) yang telah lebih dahulu menjadi 

kurikulum mata kuliah/pelajaran di beberapa fakultas antara 

lain Fakultas Hukum Jurusan Pidana, Fakultas Kedokteran dan 

AKABRI Jurusan Kepolisian. Hal ini  menyangkut alat-alat 

bukti di sidang pengadilan, terutama bukti Surat yakni Visum et 

Repertum dan Keterangan Saksi/Ahli yaitu Ahli Forensik.

Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan mulai 

diperkenalkan di Indonesia dengan terbentuk Kelompok Studi untuk Hukum Kedokteran Universitas Indonesia pada tanggal 

1 November 1982 di RSCM, oleh beberapa dokter dan Sarjana 

Hukum yang mengikuti Kongres Sedunia Hukum Kedokteran di 

Gent, Belgia Tahun 1982. Kelompok studi ini lalu membentuk 

Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI) 

pada 7 Juli 1983.

Dalam perjalanan dan perkembangannya, terlihat adanya 

ketimpangan bila hanya Hukum Kedokteran saja yang dikembang￾kan, sementara cabang lain dalm Hukum Kesehatan tidak ikut 

dikembangkan, seperti Hukum Farmasi, Hukum Keperawatan, 

Hukum Rumah Sakit, dll.

Pada Kongres Nasional I PERHUKI tahun 1987, atas saran 

Menteri Kehakiman dan Direktorat Jenderal Kesehatan, serta 

berdasarkan aspirasi sebagian besar anggota PERHUKI, maka 

disepakati perubahan ruang lingkup perhimpunan ini menjadi 

Perhimpunan untuk Hukum Kesehatan Indonesia dengan 

singkatan yang sama yaitu PERHUKI.

Lingkup Hukum Kesehatan

Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu 

negara adalah index kesehatan warga negaranya yang 

baik, untuk itu setiap negara harus memiliki sistem 

pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan ini  agar 

tujuan menyehatkan masyarakat tercapai. System pengaturan 

ini  dituangkan dalam bentuk peraturan perundang￾undangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman 

yuridis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga 

negara. Untuk itu pemahaman tentang hokum kesehatan 

sangat penting tidak hanya bagi profesi tenaga kesehatan dan 

masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan namun  

juga bagi pihak akademisi dan praktisi hukum. Pemahaman 

hukum kesehatan sangat penting untuk diketahui agar dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang 

telah buat oleh pihak tenaga kesehatan dan apabila terdapat 

kesalahan dalam pelayanan kesehatan (malpraktek medis)

dapat diselesaikan dengan pengetahuan hukum kesehatan ini . Secara terminologis, istilah Hukum Kesehatan 

sering disamakan dengan istilah Hukum Kedokteran. Hal ini 

disebab kan hal-hal yang dibahas dalam mata kuliah Hukum 

Kesehatan di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia pada 

umumnya hanya memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan dunia kedokteran dan lebih banyak membahas 

hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Kedokteran atau Hukum 

Medis. Padahal lingkup pembahasan Hukum Kesehatan lebih 

luas daripada Hukum Kedokteran.

Bidang ilmu lain yang berkaitan erat dengan Hukum 

Kesehatan khususnya Hukum Kedokteran adalah Kedokteran 

Kehakiman. Sering orang memcampuradukkan pengertian 

antara Hukum Kedokteran dengan Kedokteran Kehakiman atau 

Kedokteran Forensik. Oleh sebab  itu, secara terminologis, ketiga 

istilah ini  dapat dibedakan sebagai berikut :

˥ Hukum Kesehatan :

» HealthLaw (OrganisasiKesehatanDunia atau WHO)

» Gesuntheits recht (Jerman)

» Gezondheids recht (Belanda)

˥ Hukum Kedokteran : 

» Medical Law (Inggris, AS)

» Droit Medical (Perancis, Belgia)

˥ Kedokteran Kehakiman;Kedokteran Forensik:Forensic 

Medicine

Jika dibandingkan lebih lanjut terlihat bahwa :

˥ Kedokteran Forensik (Forensic Medicine) atau Kedokteran 

Kehakiman (Gerechtelijke Geneeskunde) merupakan suatu 

cabang ilmu Kedokteran (termasuk disiplin medis) yang 

bertujuan untuk membantu proses peradilan, sebab  

adanya Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter atau ahli 

forensik, yang digunakan sebagai pengganti barang bukti 

dalam proses hukum(acara pidana) di pengadilan.

˥ Hukum Kesehatan (Health Law) meliputi juga Hukum 

Kedokteran (Medical Law) yang obyeknya adalah 

Pemeliharaan Kesehatan (Health Care) secara luas, dan 

termasuk di dalam disiplin ilmu Hukum.

˥ Hukum Kedokteran atau Hukum Medis (Medical Law) :

» merupakan suatu cabang ilmu hukum yang 

menganutprinsip-prinsip hukum di samping disiplin 

medis yang berfungsi untuk mengisi bidang-bidang 

tertentu yang diperlukan oleh hukum medis;

» Obyeknya adalah pelayanan medis;

» Merupakan bagian dari Hukum Kesehatan yang meliputi 

ketentuan-ketentuan yang berhubungan langsung 

dengan pelayanan medis;

» Merupakan Hukum Kesehatan dalam arti sempit;

» Dalam arti luas, Medical Law adalah segala hal yang 

dikaitkan dengan pelayanan medis, baik dari perawat, 

bidan, dokter gigi, laboran, dan semua yang meliputi 

ketentuan hukum di bidang medis;

» Dalam arti sempit, Medical Law adalah Artz recht yaitu 

meliputi ketentuan hukum yang hanya berhubungan 

dengan profesi dokter saja (tidak dengan dokter gigi,  bidan, apoteker, dll).

Hukum Kesehatan tidak terdapat dalam suatu bentuk 

peraturan khusus, namun  tersebar pada berbagai peraturan dan 

perundang-undangan. Ada yang terletak di bidang hukum pidana, 

hukum perdata, dan hukum administrasi, yang penerapan, 

penafsiran serta penilaian terhadap faktanya adalah di bidang 

kesehatan atau pun medis.

Ruang lingkup Hukum Kesehatan meliputi antara lain :

˥ Hukum Kedokteran/Hukum Medis (Medical Law)

˥ Hukum Keperawatan (Nurse Law)

˥ Hukum Rumah Sakit (Hospital Law)

˥ Hukum Pencemaran Lingkungan (Environmental Law)

˥ Hukum Limbah ( tentang Industri; Rumah Tangga; dsb.)

˥ Hukum Polusi (Polution Law tentang Bising; Asap; Debu; Bau; 

Gas yang mengandung racun; dsb)

˥ Hukum Peralatan yang menggunakan X-Ray seperti Cobalt; 

Nuclear, dsb.

˥ Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja

˥ Berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan hal-hal 

yang mempengaruhi kesehatan manusia.

B. Definisi Hukum Kesehatan

Berbagai pengertian atau definisi tentang Hukum Kesehatan 

dikemukakan para ahli dan sarjana hukum. Definisi ini  

dikemukakan antara lain oleh :

˥ Prof. Dr. Rang :

“Hukum Kesehatan adalah seluruh aturan-aturan hukum 

dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang 

langsung berkembang dengan atau yang menentukan 

situasi kesehatan di dalam mana manusia berada”.

˥ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. :

“Ilmu Hukum Kedokteran meliputi peraturan-peraturan dan 

keputusan hukum mengenai pengelolaan praktek kedokteran”.

˥ C.S.T. Kansil, SH. :

“Hukum Kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang￾undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur 

pelayanan medik dan sarana medik. Kesehatan yang 

dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan 

badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanay 

keadaan yang bebas dari cacat, penyakit dan kelemahan”.

˥ Prof. H.J.J. Leenen :

“Hukum Kesehatan meliputi semua ketentuan hukum 

yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan 

kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum 

pidana, dan hukum adminstrasi dalam hubungan 

ini . Dan juga pedoman internasional, hukum 

kebiasaan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan 

pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu-ilmu 

dan literatur yang menjadi sumber hukum kesehatan”.

Dari definisi hukum kesehatan yang telah dijelaskan oleh 

para ahli hukum maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa hukum kesehatan adalah: pengetahuan yang mengkaji 

tentang bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap 

akibat pelaksanaan suatu tindakan medik/kesehatan yang 

dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan 

yang dapat dijadikan dasar bagi kepastian tindakan hukum dalam 

dunia kesehatan

Berdasarkan rumusan di atas, terkandung beberapa 

pengertian dalam pengertian Hukum Kesehatan, yaitu :

1. Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan 

bidang pemeliharaan kesehatan (Health Care) mengandung 

arti bahwa :

a. Istilah ‘ketentuan’ lebih luas artinya daripada istilah 

peraturan hukum, sebab  istilah ‘peraturan hukum’ 

umumnya tertulis.

b. Pengertian ‘ketentuan hukum’ termasuk pula ‘hukum 

tidak tertulis’. contoh  :

- Imunisasi

- Pemberantasan dan Tata Cara Mengatasi Penyakit 

Menular.

2. Ketentuan yang tidak berhubungan dengan bidang 

pemeliharaan kesehatan namun  merupakan penerapan dari 

bidang hukum, antara lain :

a. Hukum Perdata, contoh  hubungan antara dokter dan 

pasien yang merupakan 

- hubungan medis

- hubungan hukum sebab  adanya kontrak dengan 

tujuan penyembuhan (kontrak Terapeutik), contoh  

berdasarkan Pasal 1320 BW menyatakan bahwa 

syarat sahnya suatu persetujuan adalah : adanya 

kesepakatan antara para pihak.

b. Hukum Pidana, dalam terjadi hal-hal seperti :

- Kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang 

(Pasal 359 KUHP)

- Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau cacat 

(Pasal 360 KUHP)

c. Hukum Administrasi, contoh  Izin Praktek yang 

dikeluarkan oleh Depkes yang harus dimiliki oleh setiap 

dokter praktek, Rumah Sakit, apotik, dll.

3. Pedoman Internasional, Hukum Kebiasaan, Jurisprudensi 

yang berkaitan dengan Pemeliharaan Kesehatan (Health 

Care).

4. Hukum Otonom, ilmu dan literatur yang menjadi sumber 

hukum.

Menurut Anggaran Dasar PERHUKI, yang dimaksud dengan :

1. Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang 

berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan 

kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik 

dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai 

penerima layanan kesehatan (health receivers) maupun 

sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan (health providers) 

dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman 

medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta 

sumber-sumber hukum lainnya.

2. Hukum Kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan 

yang menyangkut pelayanan medis.

Berdasarkan beberapa pengertian yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran 

berbeda dengan ilmu Kedokteran Kehakiman.

Hukum Kedokteran (Law for Medicine) maupun Hukum 

Kesehatan adalah pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan 

hukum yang mengatur pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Yang dibicarakan adalah : hak dan kewajiban pasien, hubungan 

Rumah sakit dengan Dokter Tamu, paramedis dengan pasien, 

izin tindakan medis, malpraktek, konsep bayi tabung, kontrak 

terapeutik, medical negligence, dll.

Kedokteran Kehakiman (Medicne for Law) adalah pengetahuan 

yang menggunakan ilmu kedokteran untuk membantu kalangan 

hukum dan peradilan. Yang dibicarakan adalah tanda-tanda 

kematian, kaku mayat, lebam mayat, otopsi, identifikasi, 

penentuan lamanya kematian, abortus, keracunan, narkotika, 

kematian tidak wajar, perkosaan, Visum et Repertum, dll.

C. Fungsi Hukum Kesehatan

Hukum memiliki  fungsi penting sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu melindungi, 

menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sejalan dengan 

asas hukum, maka fungsi hukum pun ada tiga, yaitu :

1. Fungsi Manfaat;

2. Fungsi Keadilan; 

3. Fungsi Kepastian hukum

Ketiga fungsi hukum ini pada prinsipnya adalah ingin 

memberi  ‘perlindungan’ dari aspek ‘hukumnya’ kepada setiap 

orang atau pihak, dalam berbagai bidang kehidupannya. Dengan 

kata lain, yang ingin diberikan adalah ‘perlindungan hukum’ jika 

timbul persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan sosial di 

masyarakat.

Dalam pengertian melindungi, menjaga ketertiban dan 

ketentraman itulah tersimpul fungsi hukum. Dalam fungsinya 

sebagai alat ‘social engineering’ (pengontrol apakah hukum sudah 

ditepati sesuai dengan tujuannya), maka hukum dalam kaitannya 

dengan penyelesaian masalah-masalah di bidang kedokteran/ 

kesehatan, diperlukan. sebab  fungsi hukum ini  berlaku 

biasanya maka hal ini  berlaku pula dalam bidang 

Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran.

Di dalam dunia Pelayanan Kesehatan (Health Care), pada 

dasarnya terdapat dua kelompok orang yang selalu menginginkan 

‘adanya kepastian hukum’. Sebab dengan adanya kepastian 

ini , maka orang-orang ini  akan merasa ‘terlindungi’ 

secara hukum. Kedua kelompok ini  ialah :

1. Kelompok Penerima Layanan Kesehatan (Health Receiver), 

antara lain adalah : pasien (orang sakit) dan orang-orang 

yang ingin memelihara atau meningkatkan kesehatannya.

» Kepastian Hukumnya : antara lain, adanya ijazah dan 

Surat Izin Praktek Dokter.

» Perlindungan Hukumnya : adanya ketentuan hukum 

(Perdata) yang memberi jaminan ganti rugi jika terjadi 

hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Kelompok Pemberi Layanan Kesehatan (Health Providers) 

antara lain adalah para medical providers yaitu dokter dan 

dokter gigi, serta paramedis atau tenaga kesehatan yaitu 

perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, analis atau 

laboran, ahli gizi, dan lain-lain.

Pada hakikatnya hukum menghendaki adanya penataan 

hubungan antar manusia, termasuk juga hubungan 

antara dokter dan pasien, sehingga kepentingan 

masing-masing dapat terjamin dan tidak terjadi pelanggaran 

kepentingan oleh pihak lain.

Meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan 

antara lain juga dipicu  oleh semakin meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, dimana 

pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan 

hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum.

Informed Consent (persetujuan atas dasar informasi) 

merupakan salah satu hak pasien dan juga bentuk hubungan 

yang spesial antara dokter dengan pasien. Bentuk hubungan ini 

merupakan salah satu alat yang memungkinkan pasien untuk 

‘menentukan nasibnya sendiri’ dalam praktik dokter.

Syarat terjadinya Informed Consent yaitu :Adanya Informasi yang adequat kepada pasien tentang 

perlunya tindakan medis diberikan serta resiko-resiko yang 

dapat ditimbulkannya. Berdasarkan informasi yang diberikan 

oleh dokter itulah maka pasien memberi  persetujuannya.

˥ Adanya Persetujuan Pasien ; untuk setiap tindakan, baik 

yang bersifat diagnostik maupun terapeutik. Tindakan 

yang dimaksud adalah Tindakan Medik. Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/ Per/IX/1989 :

» Pasal 1 sub b dan c; “Tindakan medik adalah tindakan 

yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau 

terapeutik”,

» Pasal 2 ; “Semua tindakan medik yang akan dilakukan 

terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.

Di dalam pelayanan medik, agar pemberian pertolongan 

dapat berfungsi maka para pemberi pertolongan perlu memberi 

informasi atau keterangan tentang keadaan dan situasi kesehatan 

kepada pasien yang bersangkutan.

Hubungan antara informasi dan persetujuan dinyatakan 

dalam istilah informed consent, namun  menurut Leenen

bahwa informasi dan persetujuan tidak selalu hadir bersamaan. 

Alasannya adalah :

1. Ada persetujuan tanpa inormasi dalam situasi pemberian 

pertolongan darurat. Dalam hal ini persetujuan dianggap 

ada.

2. Pada umumnya kewajiban untuk memberi  informasi yang 

lebih luas hanyalah demi mendapatkan persetujuan.

3. Adakalanya kewajiban dokter untuk memberi  informasi lebih kecil dibandingkan kewajibannya untuk mendapatkan 

persetujuan.

Menurut Appelbaum, agar dapat menjadi doktrin hukum, 

maka informed consent harus memenuhi syarat :

1. Adanya kewajiban dokter untuk menjelaskan informasi 

kepada pasien.

2. Adanya kewajiban dokter untuk mendapatkan izin atau 

persetujuan dari pasien sebelum perawatan dilaksanakan.

Istilah Informed Consent pada umumnya dikaitkan dengan 

istilah Persetujuan Tindakan Medis (PTM) jika berkaitan dengan 

persetujuan atau izin yang harus didapatkan dari pasien atau 

keluarga pasien oleh pihak dokter atau Rumah Sakit sebelum 

melakukan operasi atau tindakan infasif lainnya yang beresiko. 

Oleh sebab  itu PTM jenis ini sering disebut dengan Surat izin 

Operasi, Persetujuan Pasien, Surat Perjanjian, dan lain-lain 

istilah. PTM sesungguhnya berangkat dari 2 (dua) hak dasar 

pasien, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (termasuk 

untuk memberi  persetujuan) dan hak atas informasi medis.

Informed Consent (PTM) menurut hukum, dapat dilakukan 

antara lain dengan cara :

˥ menggunakan bahasa yang sempurna dan tertulis

˥ menggunakan bahasa yang sempurna dan lisan

˥ menggunakan bahasa yang tidak sempurna namun  dapat 

diterima oleh pihak pasien

˥ dengan bahasa isyarat yang dapat dimengerti dan diterima 

oleh pihak pasien diam atau membisu namun  dipahami atau diterima oleh pihak 

pasien.

Oleh sebab  itu, bentuk Informed Consent dikategorikan sbb :

1. Dengan pernyataan secara tegas (Expression Consent); 

dilakukan baik secara lisan (oral) maupun secara tertulis 

(written).

2. Dengan cara diam-diam (Implied or Tacid Consent); dianggap 

telah diberikan secara tersirat, baik dalam keadaan biasa 

(normal) maupun dalam keadaan gawat darurat, contoh  

dengan menggulung lengan baju jika akan disuntik.

Menurut Leenen, informasi seorang dokter kepada 

pasiennya dapat berupa penjelasan mengenai :

a. diagnosa (apa nama dan jenis penyakitnya)

b. Terapi dan kemungkinan alternatif terapi

c. Kemungkinan perasaan-perasaan yang akan dialami 

(contoh  sakit, gatal-gatal, dll)

d. Cara kerja dan pengalaman dokter yang melakukan 

e. Resiko

f. Keuntungan terapi

g. Prognosa (bagaimana perjalanan akhirsuatu penyakit, 

apakah baik atau buruk).

Secara umum, Informed Consent (Persetujuan Tindakan 

Medis) terjadi berdasarkan hak pasien atas informasi mengenai 

apa jenis penyakitnya, apa alternatif pengobatan yang akan 

diterima, serta hak pasien untuk memberi  persetujuan atas 

apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Sehingga Informed  Consent merupakan hak pasien untuk memberi  persetujuan 

setelah sebelumnya ia menerima informasi.

Contoh :

Seorang pasien dalam keadaan apenditis (usus buntu) akut. 

Dokter telah menjelaskan kepada pasien tentang penyakit 

ini  dan tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan, 

kemungkinan resiko, dan harapan yang akan dihadapi dari 

tindakan ini . Bila si pasien tidak bersedia dioperasi 

seangkan pihak dokter dan RS menganggap harus segera 

poerasi, maka dokter aatau RS tidak dapat memaksa pasien 

ini . Dari keadaan seperti inilah biasanya pihak dokter 

atau RS meminta persetujuan dari pihak keluarga dengan 

tetap menjelaskan hal-hal yang telah dijelashan kepada pasien.

Fungsi dari adanya persetujuan dari pihak keluarga 

adalah sebagai alat untuk menangkis tuduhan yang 

mungkin diajukan oleh pihak pasien jika terjadi sesuatu 

hal yang tidak diinginkan atau operasi dan tindakan 

medis ini  tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kata-kata yang sering tercantum dalam PTM adalah : “tidak 

akan mengadakan penuntutan kedapa dokter dan RS” 

dan “segala akibat merupakan tanggung jawab keluarga”.

Berdasarkan Pasal 6 Permenkes Nomor 585/MenKes/ Per/

IX/89; bahwa ‘tindakan bedah (operasi atau tindakan invasif 

lainnya), informasi harus diberikan sendiri oleh dokter yang akan 

melakukan tindakan operasi ini .

Dalam hal pasien tidak mampu memberi  persetujuan, 

pemberian persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga terdekat pasien. namun  akan timbul masalah jika ternyata bahwa meski 

pun keluarga menyetujui operasi namun  pasien yang bersangkutan 

tidak setuju dioperasi, atau sebaliknya.

Secara yuridis dokter sudah boleh mengoperasi dengan hanya 

persetujuan pasien yang bersangkutan saja, namun  dokter harus 

memberi  informasi tentang segala resiko dan kemungkinan 

perluasan operasi, seandainya operasi ini  tidak disetujui 

oleh pasien atau keluarga pasien.

Ada empat alasan mengapa dokter menjadi tidak wajib 

memberi  informasi kepada pasien, yaitu :

1. Jika terapi memang menghendaki hal demikian (suggestve 

terapeuticum)

2. Jika dapat merugikan pasien, contoh  pasien dapat 

mengalami shocksebab  mengidap penyakit jantung

3. Jika pasien sakit jiwa, sehingga tidak dapat diajak berkomu￾nikasi (IC diganti dengan Keputusan Pengadilan)

4. Jika pasien belum dewasa, yaitu :

a. Anak-anak (Jongereminderjarig)

b. Anak menjelang dewasa (Oudereminderjarig)

Teori-teori tentang Informed Consent :

a. Teori Manfaat Untuk Pasien

Pada hakikatnya pemberian informasi kepada pasien 

harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pasien dapat 

berperan serta dalam proses pembentukan dan pengambilan 

keputusan, bahkan secara aktif pasien menguasainya, 

agar semaksimal mungkin dapat diperoleh manfaatnya.Terhadap teori ini timbul keraguan sebab  dengan 

dianutnya asas manfaat bagi pasien, berarti tertutup 

kemungkinan dilakukannya eksperimen non-terapeutik.

b. Teori Manfaat Bagi Pergaulan Hidup

Teori ini menitikberatkan pada pandangan utilitis yaitu 

bahwa kemanfaatan yang terbesar adalah bagi jumlah yang 

terbesar. Penyelenggaraan eksperimen diperkenankan 

apabila didasarkan pada pertimbangan ‘manfaatnya 

lebih banyak daripada hasil buruknya (mudharatnya)’.

Pandangan para penganut teori ini terhadap pengertian 

manfaat tidak dibatasi oleh pertimbangan ekonomis 

belaka. Nilai estetika, kebudayaan, keagamaan, 

dan psikologis harus ikut dipertimbangkan.

c. Teori Menentukan Nasib Sendiri

Setiap orang yang pada pemeriksaan medis menuntut 

adanya Informed Consent berdasarkan alasan lain dari 

nilai, yaitu diperolehnya persetujuan untuk mempermudah 

dicapainya kepentingan umum, harus mengakui bahwa 

para individu memiliki  tuntutan terhadap pergaulan 

hidup. Tuntutan ini  sedemikian kuat sehingga disebut 

sebagai hak. Adanya hak individu untuk menentukan 

nasib sendiri menyebabkan Informed Consent penting 

bagi semua tindakan yang dilakukan atas tubuh, 

bahkan atas pelanggaran susasana kehidupan pribadi. 

Dengan demikian, hak untuk menentukan nasib sendiri 

memberi  dasar otonom bagi syarat Informed Consent.Informed Consent dan Pasien Tidak Sadar

Telah diketahui bahwa Informed Consent sangat penting, 

sebab di samping menyangkut hak-hak pasien juga terkait 

kewajiban dokter yang melakukan tindakan medis dengan tujuan 

untuk menyelamatkan jiwa (life saving).

Terhadap pasien tidak sadar, tentulah akan sulit untuk 

memberi  dan mendapatkan IC. Persetujuan Tindakan Medis 

terhadap Pasien Tidak Sadar sangat tergantung pada keinginan 

dokter yang bersangkutan, yaitu :

a. Dokter dapat menunggu sampai keluarga pasien datang;

b. Dokter dapat menunggu sampai pasien sadar, tanpa 

membahayakan jiwa pasien;

c. Segera melakukan tindakan medis atas dasar :

1. Life Saving (penyelamatan jiwa)

2. Fiksi Hukum (pasien tidak sadar dianggap akan 

menyetujui juga hal-hal yang umumnya disetujui oleh 

para pasien yang berada dalam keadaan sadar dengan 

kondisi sakit/penyakit yang sama (presumed consent)

3. Zaakwaarneming (perwakilan sukarela).

Persetujuan khusus tidak lagi dibutuhkan untuk suatu 

tindakan operasi (bedah) yang telah mendapat persetujuan diam￾diam (implied consent). contoh  :

˥ Suntikan premedikasi dalam rangka pelaksanaan operasi.

˥ Pencukuran rambut pada bagian yang akan dioperasi.Terobosan Umur Dewasa

Secara Hukum Perdata, seseorang dinyatakan dewasa pada 

usia 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata). namun  dalam banyak 

hal, banyak orang yang belum dewasa (dari segi usia) sudah 

dianggap mampu bertindak menurut hukum dan atau tanpa 

seizin orangtuanya. Hal inilah yang disebut dengan terobosan 

umur dewasa dalam hukum.

˥ Perkara Perdata :

» menikah di usia 17 atau 18 tahun (Pasal 47 Undang￾Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina)

» membuat testamen di usia 18 tahun

» mengadakan kontrak kerja di usia 18 tahun (Pasal 1 

Angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan)

˥ Perkara Pidana :

» melakukan tindak pidana di usia 18 tahun sehingga 

ancaman pidananya sama dengan orang dewasa yang 

melakukan tindak pidana yang sama (Pasal 45 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana)

» mengajukan pengaduan terhadap suatu delik aduan di 

usia belum genap 18 tahun (Pasal 1 Angka 1-4 Undang￾Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak)

˥ Perkara hukum lainnya :

» berhak ikut PEMILU sebab  telah berumur 17 tahun

» di usia 17 tahun sudah boleh membawa kendaraan bermotor di jalan raya/jalanan umum

» berhak memiliki SIM di usia 17 tahun.

. Hak Memilih Dokter dan Sarana Kesehatan 

yang bersifat relatif atau tidak mutlak, 

contoh  :

˥ Pada Rumah Sakit Pemerintah, hak ini dibatasi oleh antara 

lain adanya jadwal dan pembagian tugas dokter jaga sehingga 

pasien harus menaati tata kerja Rumah Sakit ini  

termasuk tidak dapat memilih dokter sesukanya.

˥ Pada RS Swasta, hak memilih dokter jaga lebih longgar 

sehingga pasien dapat memilih dokter yang dikehendaki.

Status atau keadaan tertentu dari pasien untuk memilih 

sarana kesehatan juga memiliki  pengaruh, contoh  :

˥ ABRI/POLRI : dapat berobat gratis hanya pada Rumah Sakit 

tertentu (ABRI dapat gratis pada RS TNI dan POLRI boleh 

gratis pada RS Bhayangkara)

˥ Pegawai perusahaan tertentu (contoh  PERTAMINA) dapat 

berobat gratis pada RS PERTAMINA

˥ Pemegang Polis Asuransi Kesehatan dapat berobat gratis ke 

RS atau sarana kesehatan tertentu yang telah ditunjuk atau 

ditentukan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Jika pasien-pasien ini  di atas memilih Rumah Sakit yang 

lain, maka resikonya adalah harus membayar atau menggunakan 

biaya sendiri (tidak gratis).

Hak Atas Rahasia Kesehatan/Kedokteran

Masalah ‘larangan membuka rahasia pasien oleh dokter 

merupakan salah satu masalah klasik di bidang kedokteran, 

sehingga dalam banyak naskah kedokteran/kesehatan didapati 

ketentuan-ketentuan yang prinsipnya melarang dokter untuk 

membuka rahasia pasiennya, yang oleh pasien telah diungkapkan 

kepada dokter yang bersangkutan. Beberapa ketentuan yang 

dimaksud antara lain adalah :

˥ Pasal 322 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia 

yang wajib ia simpan sebab  jabatan atau pekerjaannya, 

baik sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda . . .”.

˥ Deklarasi Jenewa (pertemuan membicarakan Hukum 

Kesehatan Sedunia dan Kode Etik Kedokteran 

Internasional) :

“. . . saya akan menjaga rahasia yang diberikan kepada 

saya, bahkan setelah pasien meninggal dunia . . .”.

˥ Lafal Sumpah Dokter :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan 

merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sebab  

pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter”.

˥ Pasal 51 huruf c UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran :

“Dokter atau dokter gigi dalam melakukan  praktik 

kedokteran memiliki  kewajiban merahasiakan 

segala sesuatu yang diketahui tentang pasien 

bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”.

Perlindungan terhadap kerahasiaan yang timbul dari 

hubungan antara dokter dan pasien yang dilakukan dalam rangka 

melindungi hak-hak pasien, yaitu :

˥ Hak Otonomi yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri

˥ Hak Privacy yaitu hak untuk tidak diganggu atau dicampuri 

masalah pribadinya oleh orang lain.

Rahasia Kedokteran ialah :

˥ Segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien kepada dokter, 

yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar; atau

˥ Segala sesuatu yang telah diketahui oleh dokter sewaktu 

mengobati dan merawat pasien (yang telah diketahui 

berupa informasi; pengkuan; dokumen; hasil laboratorium; 

komunikasi; hasil investigasi; hasil observasi’ hasil diagnostik 

maupun terapeutik, dll).

Aspek hukum dari Hak atas Rahasia Kedokteran ada 2, yaitu :

˥ Aspek Hukum Pidana, jika memenuhi rumusan delik Pasal 

322 ayat (2) KUHP yang merupakan delik aduan, maka 

dokter dapat digugat.

˥ Aspek Hukum Perdata, jika memenuhi Pasal 1365 

KUHPerdata yaitu melakukan wanprestasi atau perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum dan sebab  memicu  

kerugian, maka dokter dapat digugat.

Para dokter seringkali dihadapkan pada kondisi yang serba 

salah. contoh  dokter ABRI/POLRI atau dokter perusahaan, yang 

diperintahkan oleh atasannya untuk memberi  keterangan 

atau penjelasan tentang penyakit dan riwayat penyakit para 

anggota ABRI/POLRI atau para pegawai perusahaan yang 

diketahui atau dimiliki oleh para dokter ini . Kondisi serba 

salah ini  dikaitkan dengan:

˥ Pasal 51 KUHP :

» orang yang melakukan tindak pidana sebab  menjalankan 

perintah jabatan (perintah atasan yang berwenang)

» orang yang melakukan tindak pidana sebab  menjalankan 

perintah yang disangka perintah jabatan (menyangka 

perintah atasan).

˥ Presumed Consent ; contoh  untuk menjadi anggota 

ABRI maka segala data diri harus diketahui oleh instansi 

atau atasannya, termasuk rahasia kesehatannya.

Namun ada beberapa hal yang memungkinkan dapat 

dikesampingkannya hak atas Rahasia Kedokteran dari pasien 

yaitu : 

1. Bila ada undang-undang yang khusus mengaturnya. Contoh 

: Undang-Undang tentang Penyakit Menular;

2. Bila keadaan pasien dapat membahayakan umum atau orang 

lain. contoh  sopir yang berpenyakit ayan atau perawat yang 

berpenyakit sifilis;

3. Bila pasien telah memperoleh hak sosialnya. Contoh : pasien 

telah mendapat tunjangan khusus atas penyakit yang 

dideritanya, dari perusahaan;

4. Bila ada izin yang telah diberikan oleh pasien (lisan atau 

tertulis);

5. Bila pasien memberi kesan ‘mengizinkan’ kepada dokter. 

contoh , pasien membawa teman/pendamping ke ruang 

prakterk dokter;

6. Bila diperlukan untuk kepentingan umum atau kepentingan 

yang lebih tinggi. Contohnya : pengumuman keadaan 

kesehatan Presiden.

Kewajiban Dokter

Pada umumnya Kewajiban Dokter dibedakan ke dalam tiga 

kelompok, yaitu :

1. Kewajiban yang Berhubungan dengan Fungsi Sosial

dari pemeliharaan kesehatan (health care) yaitu kewajiban 

dokter untuk memperhitungkan faktor-faktor kepentingan 

masyarakat, contoh  :

» berhati-hati dalam mendistribusikan persediaan obat 

yang tinggal sedikit di tempat dimana ia bekerja;

» dapat memperhitungkan keadaan pasien dan daya 

tampung RS yang akan ditunjuk untuk opname pasien;

» mempertimbangkan apakah akan menulis resep atau 

tidak, terhadap obat yang tidak terlalu penting bagi 

pasien;

» mempertimbangkan untuk menuliskan hal-hal yang 

diperlukan demi penyembuhan yang sesuai dengan 

kesanggupan (daya beli) pasien.

2. Kewajiban yang Berhubungan dengan Hak-Hak Pasien, 

terutama beberapa hak pasien yang harus dihormati oleh  seseorang  dokter dalam melakukan  suatu transaksi 

terapeutik, yaitu :

» Hak Atas Informasi ; dokter wajib menjelaskan kepada 

pasien atau keluarga pasien, diminta atau tidak, mengenai 

penyakit, pengobatan atau Tindakan Medis yang akan 

dilakukan, resiko dan efek samping yang mungkin 

terjadi, keuntungan serta prognosa dari Tindakan Medis 

yang dilakukan ini .

» Hak memberi  persetujuan Tindakan Medis; dokter 

wajib mendapatkan persetujuan dari pasien atau 

keluarga- nya untuk pelaksanaan Tindakan Medis atau 

pengobatan.

» Hak Atas Rahasia Kedokteran ; dokter wajib merahasiakan 

segala hal yang disampaikan oleh pasien secara sadar 

maupun tidak, dan segala yang diketahui oleh dokter 

sewaktu mengobati dan merawat pasiennya.

3. Kewajiban yang Berhubungan dengan Standar Profesi 

Kedokteran, yaitu dokter wajib bekerja sesuai dengan 

standar profesi medis yang dipunyainya, artinya bahwa 

dokter dalam memberi pelayanan kesehatan dituntut untuk 

senantiasa bertindak secara teliti dan seksama.

Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

juga mengatur biasanya tentang kewajiban-kewajiban 

dokter, sbb:

1. Kewajiban Umum (Pasal 1-9)

» Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan 

mengamalkan Sumpah Dokter.» Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya 

menurut ukuran yang tertinggi.

» Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang 

dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan 

keuntungan pribadi.

» Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan 

daya tahan makhluk insani (jasmani maupun rohani) 

hanya diberikan untuk kepentingan penderita.

» Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam 

mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik 

atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.

» Seorang dokter hanya memberi  keterangan atau 

pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

» Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter 

harus mengutamakan /mendahulukan kepentingan 

masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh, serta berusaha menjadi 

pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya.

» Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat di 

bidang kesehatan dan bidang lainnya, serta masyarakat, 

harus memelihara saling penertian sebaik-baiknya.

2. Kewajiban Terhadap Penderita (Pasal 10-14)

» Setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajibnnya 

melindungi hidup makhluk insani

» Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan menggunakan 

segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentigan 

penderita. Jika ia tidak mampu melakukan pemeriksaan/

pengobatan, maka ia wajib merujuk kepada dokter lain 

yang memiliki  keahlian tentang penyakit ini .

» Setiap dokter harus memberi  kesempatan kepada 

penderita agar dapat berhubungan dengan keluarga 

dan penasihatnya, dalam beribadah atau dalam masalah 

lainnya

» Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang 

diketahuinya tentang penyakit seorang penderita, 

bahkan juga setelah penderita itu meninggal.

» Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat 

sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali ia yakin 

ada orang lain yang mampu dan bersedia memberi  

pertolongan.

3. Kewajiban Terhadap Teman Sejawat (Pasal 15 & 16)

» Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya 

sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

» Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari 

teman sejawatnya tanpa persetujuan temannya itu.

4. Kewajiban Terhadap Diri Sendiri

» Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya 

dapat bekerja dengan baik.

» Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada 

cita-cita yang luhur.Hak Dokter

1. Hak untuk bekerja menurut standar profesi medis.

Jika bekerja tidak sesuai dengan standar profesi medis maka 

hasilnya mungkin tidak akan sebaik hasil standar profesi 

medis yang lebih tinggi. Akibatnya, dokter akan didakwa 

melakuakan malpraktik. Oleh sebab  itu dokter berhak 

menolak untuk melakukan suatu tindakan medis tertentu 

meskipun pasien mendesaknya.

2. Hak untuk menolak melakukan suatu tindakan medis yang 

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

contoh  : menolak permintaan untuk melakukan aborsi 

atau euthanasia dari pasiennya.

3. Hak unuk menolak suatu tindakan medis yang menurut 

suar hatinya (conscience), tidak baik. Dalam hal ini dokter 

dikatakan bertindak sesuai sa science et sa conscience. 

contoh  : seorang dokter (pria) menolak untuk memasang 

alat kontrasepsi pada pasien (perempuan).

4. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali 

keadaan gawat darurat.

5. Hak atas privacy dokter, yang merupakan kewajiban paien 

untuk meghormatinya.

6. Hak atas itikad baik pasien, yaitu hak dokter untuk 

memperoleh informasi dan kemauan pasien menuruti saran 

dokter untuk kesembuhannya.

7. Hak atas balas jasa/honorarium.

8. Hak atas pemberian penjelasan lengkap tentang penyakit yang diderita pasien.

9. Hak untuk membela diri jika pasien tidak puas terhadap hasil 

kerja dokter yang bersangkutan.

10. Hak untuk memilih pasien (tidak mutlak berlaku jika 

statusnya dalam ikatan dinas.

11. Hak menolak memberi  keterangan tentang pasiennya di 

pengadilan (menolak memberi kesaksian di pengadilan).

Catatan :

Beberapa ketentuan di dalam KUHP yang berkaitandengan 

Hak Dokter, yaitu :

˥ Pasal 224 KUHP; tentang kewajiban untuk memberi  

kesaksian di persidangan;

˥ Pasal 170 ayat (1) KUHAP : tentang 4 kelompok orang yang 

berhak menolak memberi kesaksian yaitu : Dokter, Notaris, 

Pengacara, dan Pejabat Keagamaan (Pastor).

Di beberapa negara, masalah kesejatan masih diatur sendiri 

oleh masyarakatnya (self regulation). namun  di banyak negara, 

pemeliharaan kesehatan telah diatur oleh negara dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan, sebab pemeliharaan kesehatan 

ini  telah menjadi tanggung jawab negara/pemerintah. 

Kepentingan hukum pihak penerima pelayanan kesehatan sama 

beratnya dengan kepentingn hukum yang dibutuhkan oleh pihak 

pemberi layanan kesehatan.

Hak dan kewajiban dokter dan pasien perlu pula diatur dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan dengan tujuan :

1. Melindungi kepentingan masyarakat agar mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengatur batas 

antara hak dan kewajiban pasien secara jelas sesuai budaya 

nasional.

2. memberi  kepastian hukum kepada tenaga kesehatan 

yang memberi pelayanan kesehatan dengan mengatur 

batas kewenangan, hak, dan kewajiban mereka sesuai 

perkembangan ilmu kesehatan/kedokteran.

Salah satu hak pasien yang menjadi kewajiban pihak 

dokter atau rumah sakit untuk menjaga kerahasiaannya 

adalah hak atas rahasia kedokteran. Rekam medis 

merupakan salah satu dari rahasia kedokteran ini . Namun, 

meskipun rekam medis ini  berisikan rahasia kedokteran 

yang menjadi hak pasien, tidaklah berarti bahwa rekam medis 

ini  menjadi milik pasien sendiri.

Menurut standar yang universal, rekam medis adalah milik 

institusi kesehatan yang membuatnya dan disimpan oleh institusi 

ini . Jika pasien maupun dokter ingin mengambil data dari 

rekam medis ini , maka ada tata cara yang harus dipenuhi 

lebih dahulu.

Ada bermacam-macam definisi mengenai Rekam Medis. 

Intinya, Rekam Medis adalah sarana yang mengandung informasi 

tentang penyakit dan pengobatan pasien yang ditujukan untuk 

menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Informasi 

yang dicatat di dalam Medical Record seharusnya dapat menjawab 

pertanyaan mengenai : siapa yang dirawat, kapan, dimana, oleh 

siapa, bagaimana pengobatannya, siapa yang memberi obat, dan 

bagaimana reaksi akibat obat atu pengobatan ini .

Kegiatan memberi layanan kesehatan oleh pihak pemberi 

layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter baik yang 

dilakukan secara pribadi maupun yang dilakukan di Rumah 

Sakit/Puskesmas, tentu erat kaitannya dengan pemberian 

layanan Rekam Medis. Pemberian layanan Rekam Medis 

semakin dirasakan perlu di pusat-pusat pelayanan kesehatan. 

Adanya kegiatan Rekam Medis yang baik semakin disadari dapat 

menunjang kemajuan di dunia kedokteran.

Menurut Edna K. Huffman, manfaat atau kegunaan 

Rekam Medis antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan ahli-ahli kesehatan 

lainnya dalam merawat pasien;

2. Merupakan dasar perencanaan peerawatan pasien;

3. Sebagai alat bukti dari setiap masa perawatan atau berobat 

jalan;

4. Sebagai dasar analisa, studi, evaluasi terhadap mutu 

pelayanan yang diberikan kepada pasien;

5. Membantu melindungi kepentingan hukum dari pasien, 

rumah sakit, dan dokter,

6. memberi  data klinis sebagai kegunaan riset maupun 

pendidikan;

7. memberi  informasi kepada pihak ketiga (terutama pasien 

dan atau keluarganya);

8. Sumber perencanaan medis dan non medis bagi instansi  pelayanan kesehatan di masa mendatang (Gemala Hatta).

Menurut Amri Amir, untuk memudahkan mengingat 

manfaat (value) yang begitu banyak dari Rekam Medis maka 

ada sementara orang yang menyingkatkan manfaat rekam 

medis (Medical Record Value) ini  menjadi ALFRED yang 

berarti : Administrative, Legal, Financial, Research, Education and 

Documentary.

Manfaat ini  dapat dijelaskan sebagai berikut :

A : Administrative Value (Manfaat Administrasi)

Pihak administrator, tenaga medis maupun paramedis 

dapat menjalankan kegiatan pelayanan dengan baik 

dengan adanya pencatatan (administrasi) yang baik. 

Termasuk pula jika timbul masalah menyangkut kebijakan 

dan tindakan pejabat yang berwenang selama memegang 

jabatan dalam upaya mencapai tujuan administrasi.

L : Legal Value (Manfaat perlindungan hukum)

Jika timbul tuntutan dari pasien atau keluarganya 

terhadap dokter/rumah sakit, maka Medical Record 

merupakan bukti-bukti yang akan menjadi pegangan bagi 

dokter/rumah sakit yang berisikan tentang apa, siapa, 

kapan, dan bagaimana tindakan medik itu berlangsung.

Rekam Medis tidak saja memberi  perlindungan kepada 

kepentingan hukum dokter dan rumah sakit, namun  

juga untuk kepentingan hukum pasien dan keluarganya.

F : Financial or Fiscal Value (Manfaat Anggaran)

Menginformasikan data biaya yang harus ditanggung 

oleh pasien selama dalam perawatan (rentetan kegiatan  pelayanan medis). Manfaatnya ke depan adalah dapat 

dipakai sebagai perencanaan keuangan (anggaran) untuk 

perawatan dan pemeliharaan kesehatan di masa mendatang.

R : Research Value (Manfaat Penelitian)

Dapat dikatakan bahwa semua penyakit dan perjalanannya 

serta pengaruh terapi/pengobatan yang berasal dari 

data rekam medis, dapat digunakan sebagai objek 

penelitian untuk ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

kesehatan dan dunia kedokteran. Namun data untuk 

penelitian yang dapat diambil hanyalah data yang 

memang telah dipersiapkan untuk kepentingan riset ini.

E : Education Value (Manfaat Pendidikan)

Medical record yang berisi dan informasi tentang perkembangan 

dan kronologis kegiatan medis yang diberikan kepada pasien 

dapat digunakan sebagai bahan pendidikan dan pengajaran.

D : Documentary Value (Manfaat Pengarsipan)

Semua bahan/data hasil pengamatan (rekaman) 

dikumpulkan, ditata, dan disiapkan untuk dapat langsung 

dipergunakan setiap saat bila tiba-tiba diperlukan. 

Bentuknya dapat tertulis, foto, hasil ECG, EEG, dan lain-lain.

Manfaat rekam medis ini  di atas baru memiliki  arti 

ALFRED jika para pemberi layanan kesehatan mengurut dengan 

baik dan benar segala rekaman kegiatan tindakan medis yang 

diberikan kepada pasien.

Dasar Hukum

Perkembangan rekam medis di Indonesia dapat dihubungkan 

dengan beberapa Keputusan Menteri Kesehatan RI yaitu :

1. Kepmenkes RI Nomor 031/Birhup/1972 yang menyatakan 

agar semua rumah sakit diharuskan mengerjakan medical 

recording dan reporting, serta hospital statistic.

2. Kepmenkes RI Nomor 034/Birhup/1972 tentang Perencanaan 

dan Pemeliharaan Rumah Sakit, yang menyatakan: “guna 

menunjang terselenggaranya Rencana Induk (Master Plan) 

yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan :

a. memiliki  dan merawat statistik yang up to date,

b. membina medical record yang berdasarkan ketentuan￾ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Kepmenkes RI Nomor 134/Menkes/SK/IV/78 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum, yang 

menyatakan : “Sub bagian pencatatan medis memiliki  

tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medis”,

4. Fatwa IDI tentang Rekam Medis (SK Nomor 315/PB/A.4/88-

8 Februari 1988) yang menekankan bahwa praktek profesi 

kedokteran harus melakukan  rekam medis. Fatwa IDI 

juga mengemukakan beberapa masalah rekam medis yang 

harus diketahui oleh tenaga kesehatan;

5. SK Menteri Kesehatan Nomor 749 a/Menkes/Per/XII/1989 

tentang Rekam Medis (Medical Record). Dalam SK ini 

tersurat adanya kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk 

melakukan  Rekam Medis.

Selain beberapa Kepmenkes yang membahas tentang 

kewajiban mengadakan atau melakukan rekam medis, ada 

juga beberapa ketentuan hukum yang menjamin kerahasiaan 

informasi yang terkandung dalam rekam medis, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib 

Simpan rahasia Kedokteran;

2. Pasal 322 KUHP :

3. Pasal 1365 KUHPerdata;

4. Pasal 1367 KUHPerdata.

C. Isi dan Persyaratan

Pada umumnya tempat-tempat pemberi layanan kesehatan 

memiliki  2 bentuk pelayanan yaitu rawat jalan dan rawat inap. 

Kedua bentuk pelayanan inilah yang melakukan pencatatan 

rekam medis. Hanya saja pada rekam medis rawat inap, pada 

umumnya isinya/informasinya lebih lengkap.

Isi rekam medis seharusnya memuat informasi yang 

lengkap tentang :

1. Identitas dan formulir perijinan (Lembar Hak Kuasa);

2. Riwayat penyakit;

3. Laporan pemeriksaan fisik;

4. Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan 

pejabat kesehatan yang berwenang :

» bila dalam keadaan darurat dokter yang bertanggung 

jawab untuk mencatat langsung RM dan menitipkan 

pada seseorang, maka dokter ini  wajib dalam 24 

jam untuk memeriksa dan menandatangani catatan 

dalam berkas RM yang memuat instruksi tidak langsung 

ini ,

» Bila catatan ini  mengandung salah pengertian, 

maka dokter harus segera memuat koreksi di lembar 

halaman ini ;

5. Adanya catatan observasi;

6. Laporan tindakan dan penemuan :

» termasuk dari unit penunjang kesehatan : radiologi, 

laboratorium, laporan operasi, tanda tangan persetujuan 

oleh apsien, tanda tangan dokter, dll,

» laporan operasi segera dibuat setelah berakhirnya operasi 

dan memuat informasi lengkap mengenai penemuan, 

cara operasi, benda yang dikeluarkan, serta diagnosa 

pasca bedah; 

7. Resume pasien (ringkasan riwayat pulang), memuat diagnosa 

sementara dan diagnosa utama, sekunder, tersier dan 

lainnya:

» riwayat masuk dan pulang mencerminkan evaluasi 

kondisi pasien saat masuk perawatan;

» resume pasien harus dibuat oleh RS dan diteruskan ke 

dokter pengirimnya (bila ada) disertai arsip yang harus 

ada dalam berkas rekam medis ini ;

» diagnosa sementara harus dicatat dalam rekam medis 

dalam waktu 72 jam dan bila mungkin, protokol lengkap 

disiapkan dalam 3 bulan.

Beberapa persyaratan agar rekam medis yang memuat data 

dan informasi ini  menjadi berkualitas, yaitu data haruslah:

1. akurat, agar menggambarkan proses atau hasil akhir yang 

diukur secara benar;

2. lengkap, agar mencakupi seluruh karakteristik pasien;

3. dapat dipercaya, agar dapat digunakan dalam berbagai 

kepentingan;

4. valid, sah dan sesuai dengan gambaran atau proses akhir 

yang diukur;

5. tepat waktu, agar dapat dilaporkan mendekati waktu 

pelayanan;

6. dapat digunakan, sebab  menggunakan gambaran bahasa 

dan bentuk yang memungkinkan terjadinya interpretasi, 

analisis dan pengambilan keputusan;

7. seragam, agar efisiensi delemen data dan penggunaannya 

konsisten dengan definisi di luar organisasi;

8. dapat dibandingkan, agar dapat terevaluasi dengan 

menggunakan referensi data dasar yang berkaitan dengan 

sumber-sumber riset dan literatur;

9. terjamin, agar terjaga kerahasiaan informasi spesifik pasien;

10. mudah diperoleh, baik melalui komunikasi langsung dengan 

tenaga kesehatan, pasien, dan sumber-sumber lain.

D. Masa Penyimpanan

Penyimpanan berkas rekam medis yang dibuat setiap 

hari tanpa ada pengurangan, akan memicu  masalah 

penumpukan dan penimbunan. Namun pemusnahannya tidak dapat dilakukan begitu saja.

Berdasarkan PerMenKes Nomor 749 a Tahun 1989 tentang 

Rekam Medis, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa :

(1) Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir 

pasien berobat,

(2) Lama penyimpanan rekam medis yang berkaitan dengan 

hal-hal yang bersifat khusus dapat ditetapkan tersendiri.

Pasal 8 menjelaskan :

(1) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 

7 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan,

(2) Tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

ditetapkan oleh Dirjen.

Sarana-sarana atau tempat-tempat pelayanan kesehatan 

yang ada dan tersebar di berbagai tempat merupakan 

salah satu wujud dan peran serta pemerintah dan 

masyarakat dalam memberi  perhatian di bidang kesehatan. 

Dan, salah satu bentuk sarana pelayanan kesehatan adalah 

Rumah Sakit.

A. Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan memiliki  

banyak fungsi yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

˥ Menurut Permenkes Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988, 

fungsi rumah sakit adalah :

1. menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medik, 

pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, 

pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan 

kualitas kesehatan;

2. sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga 

medik;3. sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan 

teknologi bidang kesehatan.

˥ Menurut Kepmenkes Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 

tentang Pedoman Rumah Sakit Umum, fungsi rumah sakit 

adalah :

1. menyenggarakan pelayanan medik;

2. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik;

3. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;

4. menyelenggarakan pelayanan rujukan;

5. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;

6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;

7. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

˥ Menurut Hudenberg, rumah sakit berfungsi sebagai :

1. sistem penginapan pasien;

2. sistem pengobatan;

3. sistem pemasokan;

4. sistem kerumahtanggaan;

5. sistem instalasi;

6. sistem pengusahaan. 

˥ Menurut Durbin & springall, rumah sakit berfungsi sebagai :

1-6, sama dengan pendapat Hudenberg;

7. sarana pendidikan dokter.

˥ Catatan tambahan :

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan selain 

sebagai konsentrasi berbagai tenaga ahli atau lembaga padat karya, juga sebagai lembaga padat modal, padat 

teknologi, dan padat waktu. Oleh sebab  itu, rumah 

sakit selain sebagai tempat rawat inap bagi orang yang 

mengalami gangguan kesehatan, juga banyak dimanfaatkan 

untuk menangani masalah kesehatan dan juga sebagai 

tempat pendidikan dan penelitian bidang kedokteran.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan , menurut 

jenis dan tipe (akreditasi)nya dibedakan atas :

1. Rumah Sakit Khusus, yaitu antara lain : RS Mata, RS Jiwa, 

RS Jantung, RS Paru-paru, RS Kusta, dll.

2. Rumah Sakit Umum, yaitu :

a. RSU Kelas “A”, yaitu rumah sakit yang memberi  

pelayanan spesialisasi dan subspesialisasi lengkap dalam 

jumlah yang relatif lebih lebih banyak daripada RSU 

Kelas “B”.

b. RSU Kelas “B”, yaitu rumah sakit yang memberi semua 

jenis pelayanan spesialisasi lengkap dan beberapa di 

antaranya juga memberi  pelayanan subspesialisasi 

tertentu.

c. RSU Kelas “C”, yaitu rumah sakit yang memberi  

pelayanan minimal 4 jenis spesialisasi yakni bedah, 

kebidanan & kandungan, anak, dan penyakit dalam. 

Dilengkapi juga dengan kemampuan di bidangMedik 

Penunjang, yakni spesialisasi radiologi, anestesi, dan 

patologi.

d. RSU Kelas “D”, yaitu rumah sakit yang pada umumnya 

pelayanan diberikan oleh dokter umum. Dokter yang

mampu memberi  pelayanan spesialis jumlahnya 

terbatas.

B. Tanggung jawab Rumah Sakit

Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit sangat bergantung 

pada bagaimana bentuk/wadah rumah sakit ini . Beberapa 

hal umum yang menjadi tanggung jawab rumah sakit adalah :

˥ Kewajiban sekaligus tanggung jawabnya untuk menyediakan 

peralatan medik yang baik,

˥ Termasuk tindakan dari para karyawan (dokter, perawat, 

bidan, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi), jika sampai 

memicu  kerugian bagi pihak pasien atau keluarganya.

˥ Untuk memberi  perawatan yang lazim dan wajar untuk 

melengkapi dirinya dengan peralatan-peralatan dan fasilitas 

secara wajar dan pantas, untuk dipakai atau dipergunakan 

dalam kondisi umum, dan situasi yang sama dalam wilayah 

rumah sakit ini .

Di dalam penjelasan Pasal 2 Kode Etik Rumah Sakit (Kodersi), 

diatur mengenai kewajiban rumah sakit untuk mengawasi dan 

bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. 

Sedangkan Pasal 8 Kodersi mengatur mengenai tanggung jawab 

rumah sakit terhadap lingkungan pada saat menjalankan fungsi 

operasionalnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah :

a. Tanggung jawab umum merupakan kewajiban pimpinan 

rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai 

permasalahan-permasalahan, peristiwa, kejadian, dan 

keadaan di rumah sakit;

b. Tanggung jawab khusus meliputi tanggung jawab hukum, 

etik, dan tata tertib atau disiplin, yang muncul jika ada 

anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaidah-kaidah, 

baik dalam bidang hukum, etik, maupun tata tertib atau 

disiplin.

c. Tanggung jawab agar tidak terjadi pencemaran yang 

memicu  kerugian bagi masyarakat, sebab dalam 

operasi analisasi rumah sakit banyak menggunakan maupun 

dapat menghasilkan bahan-bahan berupa limbah yang 

dapat mencemari lingkungan, memicu  gangguan, 

mengancam dan membahayakan kehidupan manusia.

d. Tanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan ataupun 

penyalahgunaan teknologi kedokteran yang dapat merugikan 

pasien.

Hukum menurut artinya dapat diartikan dalam tiga hal, 

yaitu adil, peraturan perundang-undangan, dan hak. 

Hukum dalam arti yang pertama dan ketiga biasanya 

disebut sebagai hukum subjektif, sedang hukum dalam arti 

yang kedua disebut sebagai hukum objektif. Hukum dalam 

arti yang kedua inilah yang akan dibahas berkaitan dengan 

tujuannya untuk mencapai suatu kehidupan dalam masyarakat 

yang tenteram dan sejahtera.

Dalam kaitannya dengan sistem sosial, hukum objektif 

memiliki  3 fungsi yaitu :

1. menjaga keseimbangan susunan masyarakat;

2. mengukur perbuatan-perbuatan manusia dalam masyarakat, 

apakah sesuai dengan norma-norma hukum yang telah 

ditetapkan;

3. mendidik manusia akan kebenaran, perasaan serta perbuatan 

yang benar dan yang tidak menurut ukuran-ukuran yangtelah ditetapkan itu.

Hukum objektif diartikan sebagai rangkaian peraturan yang 

mengatur berbagai macam perbuatan, yang boleh dilakukan 

dan yang dilarang, siapa yang melakukannya serta sanksi apa 

yang dijatuhkan terhadap pelanggaran atas peraturan ini . 

Bidang hukum yang mengatur hukum objektif ini adalah bidang 

hukum pidana. Sedang bidang hukum yang mengatur perbuatan 

manusia pribadi secara perseorangan termasuk dalam bidang 

hukum perdata.

Keinginan untuk mengembangkan dan memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi termasuk di dunia kesehatan/

kedokteran tidaklah dapat membuat para ilmuwan dan pemberi 

layanan di bidang kesehatan dan kedokteran melupakan etika￾etika di bidang ini .

Jika ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan 

dan kedokteran ini diterapkan dalam masyarakat, maka 

akan memicu  pro-kontra antara bidang kesehatan atau 

kedokteran yang berpatokan pada etika-etika kesehatan 

atau kedokteran ini  dengan bidang hukum yang ingin 

mewujudkan fungsi dan tujuannya. Sebab, baik etika maupun 

hukum, bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan 

umat manusia. Adanya pro-kontra mengenai boleh tidaknya 

penerapan pengembangan ilimu dan teknologi kedokteran inilah 

yang memicu  problema etika.

Beberapa tantangan dalam dunia kedokteran antara lain 

adalah diagnosa matinya seseorang, transplantasi organ tubuh 

manusia, kloning organ manusia dan janin, konsep bayi tabung, dan euthanasia.

B. Diagnosa Matinya Seseorang

Diagnosa matinya seseorang akan berdampak pada tindakan 

penghentian tindakan medis atau penghentian upaya-upaya 

untuk penyembuhan dan mempertahankan hidup sesorang. Hal 

ini berarti pula bahwa obat-obatan dan alat-alat yang terpasang 

pada tubuh pasien yang ditujukan untuk memperpanjang hidup 

manusia dipandang sudah tidak ada gunanya lagi dipasang atau 

dipertahankan. Padahal dalam sumpah Hippocrates yang menjadi 

dasar Kode Etik Kedokteran di seluruh dunia terkandung nilai￾nilai luhur agar Sang Penyelamat selalu berusaha menyelamatkan 

hidup manusia (si Penderita), sekecil apapun harapan hidupnya 

dan tidak boleh berhenti sampai si Penderita benar-benar mati.

Ada beberapa konsep tentang mati, yaitu :

1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir. Pandangan 

ini bertolak dari kriteria mati sebab  berhentinya jantung 

memompakan darah ke seluruh tubuh (pandangan ini telah 

dipandang ketinggalan zaman).

2. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh. Konsep 

ini bertolak dari anggapan bahwa sekali nyawa terlepas 

dari tubuh manusia, tidak mungkin lagi manusia dapat 

menariknya kembali. Padahal nyawa dipandang lepas saat 

darah berhenti mengalir (pandangan ini pun dianggap sudah 

tidak tepat lagi).

3. Mati sebagai hilangnya kemampuan tubuh secara 

permanen (Irreversible loss of ability), yaitu fungsi￾fungsi organ tubuh yang semula bekerja secara terpadu kini berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali. Hal ini dipicu  

fungsi otak sebagai pusat pengendali saraf sudah rusak, 

sehingga tidak mampu lagi mengendalikan saraf organ￾organ tubuh. Pendapat ini didasarkan pada pengalaman 

dalam teknologi transplantasi. Timbul pertanyaan : benarkah 

seseorang dipandang telah mati jika organ-organ tubuhnya 

yang masih berfungsi itu, tidak padu lagi bekerjanya ?

4. Mati sebagai hilangnya kemampuan manusia secara 

permanen untuk kembali sadar dan melakukan 

interaksi sosial. Pandangan ini merupakan pengembangan 

dari konsep Irreversible loss of ability. Konsep ini tidak lagi 

melihat apakah organ-organ tubuh yang lain masih berfungsi 

atau tidak, namun  ingin mengetahui apakah otaknya masih 

mampu atau tidak menjalankan fungsi pengendalian, baik 

secara jasmani maupun sosial. Kepentingan transplantasi 

tidak lagi menjadi pertimbangan utama meskipun tetap tidak 

dilupakan.

Kematian dipastikan telah terjadi jika dokter menemukan 

otak manusia tidak berfungsi atau mati (brain death), 

meskipun organ lain masih berfungsi akibat tindakan dokter.

Ada pula yang menyebut kriteria mati sebagai berikut :

» Tidak ada lagi respon (reaksi) sama sekali terhadap suatu 

rangsangan yang diberikan dari luar maupun dari dalam 

(unreceptive and unresponsive).

» Tidak ada lagi pernafasan dan gerak otot.

» Tidak ada lagi refleks.

» Electro EncephaloGram (EEG) mendatar.Menurut ahli forensik, dr. Mun’im Idris, bahwa :

» Tanda-tanda Mati dini :

1. Peredaran darah berhenti

2. Pernafasan berhenti

3. Refleks mata hilang

4. Muka pucat

5. Otot lemas

» Perubahan selanjutnya :

1. Suhu tubuh menurun

2. Lebam Mayat (levoris mortis), terdapat di bagian￾bagian terendah tubuh sebagai bercak-bercak biru 

ungu. Timbul setelah 1-3 jam kematian, 7-8 jam 

setelah kematian akan hilang bila ditekan.

3. Kaku Mayat (rigor mortis), timbul 2-4 jam setelah 

kematian, mulai dari rahang ke bagian bawah 

tubuh dan lengkap menjadi kaku setelah 12 jam 

dari terjadinya kematian. Lalu setelah 24-48 jam 

dari saat kematian, menghilang dengan urut-urutan 

yang sama. Jika setelah 48 kematian kaku mayat 

belum juga hilang, hal ini bukanlah kaku mayat 

yang sebenarnya namun  terjadi penegangan yang 

dipicu  oleh gas-gas pembusukan yang ada pada 

atau di sekitar tubuh mayat.

C. Transplantasi Organ Tubuh

Pencangkokan (transplantasi) organ kini tidak lagi menjadi 

hal yang luar biasa. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan kini dapat dilakukan dengan transplantasi organ dan 

atau jaringan tubuh. Kemajuan teknologi pencangkokan organ 

kemudian disadari telah memicu  berbagai problema etika, 

contoh  :

˥ hak donor hidup untuk memberi  organ tubuhnya, 

menyangkut persetujuan terhadap penentuan waktu 

kematian, kebutuhan atas perhatian istimewa terhadap 

donor, dan konsekuensi psikologi terhadap hubungan 

organik yang ada antara donor dan reseptor;

˥ pencangkokan organ yang berasal dari organ binatang, 

menyangkut kepercayaan agama, etika, dan hukum. contoh  

menurut ajaran agama Islam, pencangkokan organ yang 

berasal dari binatang apapun terlebih seperti babi (yang 

haram untuk dimakan), tidak dapat diterima sebab manusia 

adalah makhluk yang paling mulia sehingga sangat tidak 

sesuai bila manusia disisipi tubuhnya dengan organ binatang;

Malpraktik adalah terjemahan dari kata Malpractice. 

Mal berarti salah atau buruk atau jelek, sehingga 

malpraktik merupakan suatu istilah yang berkonotasi 

buruk, bersifat stigmatis, dan menyalahkan. Malpraktik dapat 

diartikan sebagai praktik buruk dari seseorang yang memegang 

suatu profesi, dalam arti umum. Dalam arti lain, malpraktik 

adalah sikap tindak professional yang salah dari seseorang yang 

berprofesi seperi dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, 

dokter hewan, dll.

Malpraktik yang dilakukan oleh profesional di dunia 

kedokteran/kesehatan sering juga dikenal dengan istilah 

malpraktik medis. Malpraktik medis (medical malpractice) 

memiliki  beberapa pengertian sebagai berikut :

˥ Salah mengobati; tindakan salah; cara mengobati pasien yang 

salah (kamus Inggris-)ndonesia);

˥ Kesalahan tindakan atau prosedur yang tidak seseuai dengan 

standar yang ditetapkan dalam proses pelayanan medis;

˥ Kesalahan dalam melakukan  profesi medis berdasarkan 

standar profesi medis (Antonius P. S. Wibowo);

˥ Tindakan salah oleh dokter pada waktu menjalankan 

praktik yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi 

kesehatan dan kehidupan pasien atau Menggunakan keahlian 

kedokteran untuk kepentingan pribadi (Amri Amir);

˥ Kelalaian seorang dokter atau perawat untuk menerapkan 

tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam 

memberi  pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap 

seorang pasien yang lazimnya di terapkan dalam mengobati 

dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah 

yang sama;

˥ Cara mengobati suatu penyakit atau luka yang salah 

disebab kan sikap dan tindak yang acuh, sembarangan 

atau berdasarkan motivasi kriminil (Stedman’s Medical 

Dictionary);

˥ Sikap tindak yang salah (menurut hukum); pemberian 

pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi 

medis; tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan 

sendiri, sewaktu dalam posisi dipercaya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa malpraktik dipandang telah terjadi jika :

1. Seorang profesional kesehatan melakukan sesuatu yang 

seharusnya tidak dilakukan oleh seorang professional 

kesehatan,

2. Seorang profesional melalaikan kewajiban atau tidak 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan 

profesinya, 

3. Perbuatannya melanggar ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan profesinya.

B. Malpraktik dan Kaitannya dengan Pengertian 

Standar Profesi Kedokteran

Tidak ditemukan pengertian yang tegas tentang istilah 

Standar Profesi Kedokteran. Hanya saja ada penjelasan bahwa 

Standar Profesi Kedokteran adalah bidang pekerjaan yang 

memiliki  ciri utama : keahlian profesi, tanggung jawab, dan 

kesejawatan.

Dalam menjalankan profesi Kedokteran, ada dua hal yang 

mendasari perilaku dokter, yaitu :

1. berbuat demi kebaikan pasien (doing good),

2. tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai dan merugikan 

pasien (primum non nocere).

Menurut H.J.J. Leenen bahwa : “suatu tidakan medik seorang 

dokter adalah sesuai dengan standar profesi kedokteran jika 

tindakan itu :

1. dilakukan secara teliti dan hati-hati,

2. sesuai dengan ukuran medik (yang telah ditentukan oleh 

ilmu pengetahuan di bidang medis),

3. sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki seorang 

dokter di bidangnya,

4. dilakukan pada situasi dan kondisi yang sama,

5. memenuhi perbandingan yang wajar atau proporsional.

Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran, menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan :

˥ Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, 

skill, and professional attitude) minimal yang harus dikuasai 

oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan 

profesionalnya pada masyarakat secara mandiri, yang dibuat 

oleh organisasi profesi;

˥ Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat 

instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk 

menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, memberi  

langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus 

bersama untuk melakukan  berbagai kegiatan dan fungsi 

pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan berdasarkan 

standar profesi.

Berdasarkan uraian tentang Standar Profesi Kedokteran, 

dapat dilihat kaitannya dengan masalah malpraktik medis. Hal ini 

terlihat yakni pada saat para profesional kedokteran melakukan 

praktik-praktik di bidang kedokteran, namun  tidak sesuai dengan 

standar profesi kedokterannya, maka hal ini  dapat diartikan 

sebagai telah terjadi malpraktik medis.

Dapat disimpulkan bahwa Malpraktik adalah :

˥ setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan 

dalam ukuran tingkat yang tidak wajar;

˥ kegagalan untuk memberi  pelayanan professional 

dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan 

kepandaian yang wajar, di dalam masyarakatnya, oleh teman 

sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan  luka, kehilangan atau kerugian pada penerima layanan 

ini  yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap 

mereka.

C. Aspek Pidana dan Perdata Malpraktik Medis

Malpraktik dari aspek pidana dan perdatanya dapat dibahas 

dalam tiga arti, yaitu :

a. Malpraktik dokter dalam arti sempit, yang berarti pihak 

dokter bersalah sebab  :

» adanya kesengajaan atau kelalaian (human error)

» proses hukumnya adalah proses perdata

» sanksi terhadap pihak dokter yang bersalah adalah ganti 

rugi perdata.

b. Malpraktik dokter dalam arti luas, yang berarti pihak dokter 

bersalah sebab  :

» ada kesengajaan atau kelalaian (human error)

» tindakannya termasuk pelanggaran pidana, administrasi, 

dan etika

» proses hukumnya adalah tuntutan pidana, gugatan 

perdata dan administrasi

» sanksi berupa ganti rugi perdata, sanksi-sanksi pidana 

(penjara, kurungan, denda) dan saksi disiplin organisasi 

(peringatan, pencabutan izin praktek untuk sementara 

atau selamanya).

c. Malpraktik dokter dalam arti sangat luas, yaitu tindakan 

malpraktik dalam arti luas ditambah :» adanya human error yang tidak termasuk kelalaian

» adanya tindakan (apapun) yang menyebabkan kerugian 

bagi pasien, meskipun dokter tidak dalam keadaan 

bersalah

» tindakan dokter sudah tergolong ke dalam tindakan strict 

liability (tanggung jawab mutlak).

Perbedaan Malpraktik dalam arti sempit, Kelalaian Medis, 

dan Kecelakaan Medis :

˥ Malpraktik Medis (dalam arti sempit) yaitu setiap tindakan 

medis atau pemberian layanan kesehatan yang dilakukan 

dengan SENGAJA untuk melanggar peraturan perundang￾undangan, contoh  : melakukan abortus, eutanasia, 

memberi surat keterangan medis yang isinya tidak benar, 

dsb.

˥ Kelalaian Medis yaitu tidak ada motif atau tujuan untuk 

memicu /terjadinya akibat yang merugikanpasien. 

Akibat yang timbul itu dipicu  adanya kelalaian yang 

sebenarnya terjadi di luar kehendaknya.

˥ Kecelakaan Medis, merupakan kebalikan dari kesalahan dan 

kelalaian. Kecelakaan yang terjadi tidak mengandung unsur 

yang dapat dipersalahkan, sebab  tidak dapat dicegah dan 

terjadinya tidak dapat diduga sebelumnya.

D. Jenis-Jenis Malpraktik

1. Malpraktik Kriminal (pidana) :

a. sebab  kelalaian (culpa) menyebabkan pasien mati atau 

luka (Pasal 359-361 KUHP).b. Sengaja melakukan abortus provocatus (Pasal 299, Pasal 

347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP).

c. Melakukan pelanggaran kesusilaan (Pasal 285, Pasal 286, 

Pasal 290 KUHP)

d. Membuka rahasia kedokteran (Pasal 322 KUHP)

e. Melakukan pemalsuan surat keterangan (Pasal 263, Pasal 

267 KUHP)

f. Bersepakat melakukan tindak pidana (Pasal 221, Pasal 

304, Pasal 351 KUHP).

2. Malpraktik Sipil (perdata) :

a. Kekurangtelitian/kelalaian yang menyebabkan pihak 

menderita kerugian (Pasal 1366, 1367 KUHPdt)

b. Dokter salah mendiagnosa

3. Malpraktik Etik yang mengarah pada penyalahgunaan 

Pelayanan, dapat menjadi kasus hukum. Contoh :

a. Over-utilization dari peralatan canggih, sekedar untuk 

dapat mengembalikan pinjaman kepada leasing company;

b. Under-treatment dari pasien-pasien yang kurang mampu 

dan tidak bisa membayar, atau tidak dapat menerimanya 

dengan berbagai dalih;

c. Menambah “length of stay” pada pasien kelas VIP dengan 

alasan medik, agar income bertambah;

d. Melakukan ‘patient dumping’, yakni pasien yang tidak 

mampu dan tidak punya asuransi secepat mungkin 

disuruh pulang atau dirujuk ke RS lain, meskipun 

keadaan kesehatannya belum pulih benar/belum stabil;e. Tidak menerima pasien yang dalam keadaan ‘terminal’ 

untuk menekan ‘mortality rate’ dan menjaga nama baik 

rumah sakit;

f. Menahan-nahan pasien dan tidak merujuknya ke RS lain 

meskipun peralatan yang diperlukan untuk diagnostik 

dan terapi dari RS yang bersangkutan tidak ada atau 

tidak memadai

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, Euthanatos. Eu 

artinya baik, thanatos artinya kematian; mati. Jadi Euthanasia 

berarti :

˥ kematian yang baik atau

˥ mati secara baik atau mati secara tenang atau

˥ mati yang menyenangkan.

Yang dimaksud dengan baik atau bagus ialah, bahwa proses 

kematian itu dijalani dengan tanpa mengalami rasa sakit atau 

penderitaan.

Bahasa kedokteran memahami euthanasia dalam arti :

˥ mati atas kehendak sendiri dengan bantuan dokter;

˥ Proses kematian euthanasia dalam hubungannya dengan 

seorang pasien yang seharusnya mendapat atau sedang 

dalam perawatan dokter, sebenarnya didasarkan pada ‘rasa 

belas kasihan’. Itulah sebabnya ada pihak yang menyebutnya 

dengan istilah ‘mercy killing’;

˥ menyudahi hidup seseorang untuk mengakhiri penderitaan sebab  penyakit yang tidak dapat lagi disembuhkan, contoh  

dengan cara ‘suntik mati’ atau memberi  ‘resep obat maut’;

˥ Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja 

memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat 

untuk memperpanjang hidup demi kepentingan si pasien, 

oleh seorang dokter ataupun bawahan yang bertanggung 

jawab padanya Commisie Gezondheidsraad (Belanda).

Beberapa hal yang disamakan maksudnya dengan pengertian 

euthanasia adalah :

˥ “menghilangkan nyawa orang lain ‘sebab  permintaan yang 

dinyatakan dengan kesungguhan hati’ dari orang itu sendiri” 

(Pasal 344 KUHP).

˥ Pembunuhan yang didasarkan pada alasan ‘sebab  rasa belas 

kasihan’ (mercy killing).

˥ Perbuatan yang dengan sengaja untuk ‘tidak memperpanjang 

umur’ demi kepentingan pasien yang sudah tidak lagi 

memiliki  harapan sembuh atau hidup (euthanasia).

Unsur ‘tidak ada harapan sembuh lagi’ atau tidak ada harapan 

hidup lagi’ merupakan syarat utama dilakukannya euthanasia. 

Dalam pengertian ini, dokter dianggap melakukan euthanasia 

aktif.

B. Jenis-Jenis Euthanasia

1. Euthanasia Aktif, adalah perbuatan yang dilakukan secara 

aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seseorang (pasien) 

yang dilakukan secara medis. contoh  : memberi  obat 

yang tidak sesuai peruntukannya, atau obat dosis tinggi yangbekerjanya cepat dan mematikan, atau suntik mati.

2. Euthanasia Pasif, adalah perbuatan menghentikan atau 

mengakhiri atau mencabut tindakan pengobatan yang 

seharusnya diperlukan seorang (pasien) untuk mem￾pertahankan hidupnya.

3. Euthanasia Volunter, adalah penghentian tindakan 

pengobatan atau mempercepat kematian pasien atas 

permintaan pasien sendiri.

4. Euthanasia Involunter, adalah penghentian tindakan 

pengobatan atau mempercepat kematian pasien atas 

sepengetahuan keluarga pasien sebab  pasien (yang dalam 

keadaan tidak sadar), sudah tidak memungkinkan lagi 

menyampaikan keinginannya.

Menurut K. Bertens :

a. Euthanasia Aktif, yaitu dokter dipandang terlibat secara 

aktif dalam proses kematian seseorang yang menjadi 

pasiennya.

b. Euthanasia Pasif, yaitu keputusan medis untuk 

menghentikan upaya pengobatan kepada pasien, setelah 

segala bentuk pertolongan medis.

Frans Magnis Suseno membedakan euthanasia dalam 4 

pengertian, yaitu :

1. Euthanasia murni, yaitu usaha memperingan kematian 

seseorang tanpa memperpendek kehidupannya.

2. Euthanasia Pasif, yaitu tidak dipergunakannya semua 

kemungkinan teknik kedokteran yang sebenarnya tersedia 

untuk memperpanjang kehidupan3. Euthanasia Aktif, yaitu proses kematian yang diperingan 

dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan 

langsung. Sering juga dikenal dengan istilah mercy killing.

4. Euthanasia Tidak Langsung, yaitu usaha memperingan 

kematian dengan pemberian obat-obatan yang memiliki  

efek sampingnya adalah kematian.

C. Aspek Hukum(Pidana) Euthanasia

1. Berdasarkan KUHP Indonesia

a. Pasal 344 KUHP :

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas 

permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan 

dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun”.

Catatan :

Untuk dapat dikenakan ancaman pidana pasal ini, 

permintaan untuk dibunuh harus disebutkan dengan 

‘nyata dan sungguh-sungguh’ (ernstig).

b. Pasal 345 KUHP :

“Barangsiapa sengaja menghasut orang lain untuk bunuh 

diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi 

sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi 

bunuh diri”.

Catatan :

Orang yang bunuh diri tidak dapat dipidana namun  orang 

yang sengaja menghasut, menolong, dsb, orang lain 

untuk bunuh diri dapat dikenakan pidana asal orang 

lain ini  benar-benar mati bunuh diri. Sebab jika 

tidak mati meskipun ia telah (mencoba) bunuh diri, si 

penghasut tidak dapat dipidana.

c. Pasal 304 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau 

membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut 

perjanjian, dia wajib memberi kehidupan, perawatan 

atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan 

pidana penjara [paling lama dua tahun delapan bulan 

atau denda…”.

d. Pasal 306 KUHP :

“Ayat (1) : Jika salah satu perbuatan yang ini  dalam 

Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka berat, maka yang 

bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun enam bulan;

Ayat (2) : Jika mengakibatkan mati, maka yang bersalah 

dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Berdasarkan Hukum Islam

Dalam Muzakarah (pengkajian) Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) di Jakarta, Juni 1997, para ahli hukum 

Islam menyimpulkan bahwa euthanasia dengan alasan 

apa pun, diharamkan sebab  sama dengan bunuh diri.

Dalam pandangan Islam :

» Sakaratul maut (kondisi koma) dan penyakit merupakan 

ujian Allah;

» Bila seseorang berada di puncak penderitaan sebab  suatu 

penyakit, berarti Allah sedang menguji kesabarannya;

» Bunuh diri dengan jalan apa pun termasuk euthanasia 

dianggap sebagai perbuatan zalim terhadap diri sendiri, 

sekaligus menentang otoritasAllah;

» Bila pasien atau keluarganya tidak sanggup menyediakan 

biaya perawatan, maka ia menjadi tanggungan 

masyarakat atau negara. 

3. Berdasarkan Hukum Katolik :

» manusia tidak secara total berkuasa atas diri sendiri;

» Hidup manusia merupakan rahmat Allah, sehingga 

manusia tidak berhak mengakhiri hidupnya sendiri.

Menurut Frans Magnis Suseno, euthanasia pasif dalam 

arti menyerahkan nasib pasien kepada Tuhan setelah 

dokter tidak lagi mampu menolongnya, dimaklumi. namun  

Katolik menentang keras euthanasia aktif dengan alasan :

» Pertama : secara tradisional dokter adalah penyelamat 

nyawa, sehingga jika ia sekarang membantu kematian 

maka ia telah melanggar etika profesinya.

» Kedua : kemungkinan terjadi manipulasi, dalam arti 

pasien bahwa sebenarnya pasien tidak mau mati, namun  

sebab  merasa diabaikan, atau tidak dikunjungi atau 

menganggap telah memberatkan orang lain (keluarga), 

maka pasien memilih menjalani euthanasia.

» Ketiga : ilmu kedokteran telah sedemikian maju sehingga 

hampir seluruh rasa nyeri dan sakit yang ada bisa ditekan.

4. Aspek Hukum Euthanasia di Beberapa Negara :

Belanda :

Euthanasia aktif dilegalkan oleh Senat Kerajaan Belanda 

melalui Undang-Undang Euthanasia pada 10 April 2001. 

Pelegalan euthanasia ini  didasarkan pada alasan 

“habisnya harapan pasien untuk disembuhkan”. Sebagai 

penguat keputusan, dikuatkan pula dengan beberapa 

data :

◊ hasil survey menunjukkan 90 % responden 

mendukung euthanasia,

◊ dalam beberapa tahun terakhir, minat orang Belanda 

untuk ‘mati dengan bantuan dokter’ semakin 

bertambah,

◊ data Tahun 1999 menunjukkan lebih dari 2.200 

pasien ‘minta dipulangkan ke alam baqa’ dengan cara 

suntik mati, dan dan angka tak resmi menyebutkan 

5000 kematian berlangsung secara menyenangkan 

tanpa rasa sakit,

◊ fakta menunjukkan lebih dari 25 tahun para dokter 

yang melayani permintaan euthanasia, tidak terjerat 

hukum.

◊ KUHP Belanda tetap menggolongkan euthanasia 

sebagai tindakan kejahatan, meskipun banyak orang 

yang dibiarkan minta mati enak.

» Eropa :

◊ tidak ada negara di Eropa yang menentang 

disahkannya Undang-Undang tentang Euthanasia 

yang melegalkan mati dengan bantuan dokter 

ini ,

◊ sehari setelah Senat menetapkan keputusan ini , 

lebih dari 10.000 orang memenuhi lapangan di luar 

Gedung Parlemen, dan menyerukan bahwa ‘apa pun 

alasannya, euthanasia tetaplah suatu pembunuhan’.

» Northern Territory, Australia :

◊ Tahun 1995 mengesahkan The Right of the Terminally 

Ill Bill (Undang-Undang tentang Hak Pasien 

Terminal) yang mengizinkan euthanasia dan bunuh 

diri dengan bantuan dokter.

◊ Tahun 1996 mengesahkan The Right of the Terminally 

Ill Act (Undang-undang yang mengesahkan praktik 

euthanasia sukarela dan bunuh diri yang didampingi 

oleh dokter yang berkompeten) dan membolehkan 

pasien yang menderita penyakit fatal meminta 

pertolongan dokter untuk mengakhiri hidupnya.

Tahun 1997, undang-undang ini  dicabut oleh 

Senat/ Legislasi Federal Australia.

» Oregon, Amerika Serikat :

Tahun 1997 mengesahkan The Death With Dignity Act 

(Undang-Undang tentang Meninggal Dunia dengan 

Bermartabat) yang mengatur tentang Bunuh Diri 

Berbantuan Dokter dengan menetapkan syarat yang 

amat ketat, antara lain :

◊ seseorang boleh minta bantuan bunuh diri jika 

sebab  sakitnya, diperkirakan umurnya hanya 

sampai 6 bulan, pasien harus benar-benar menderita penyakit parah 

yang tak tersembuhkan dan menetapkan sendiri 

dosis fatal yang akan ia gunakan.

Pada tahun 1997 itu juga Mahkamah Agung Amerika 

Serikat menetapkan bahwa praktik bunuh diri yang 

didampingi dokter, tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, dan hal ini didukung oleh 43 

negara bagian di AS. Hanya Oregon yang melegalkan 

euthanasia.

» Swiss :

Pada dasarnya euthanasia tidak diatur dalam perundang￾undangan Swiss, sehingga praktik euthanasia adalah 

illegal. namun  jika seseorang membantu orang lain untuk 

bunuh diri tanpa ada motif pribadi, ia tidak akan dikenai 

hukuman.

EXIT adalah sebuah lembaga pembimbing bagi orang￾orang sekarat yang melakukan kegiatan : men-dampingi 

pasien-pasien yang ingin meninggal dunia dalam 

mendapatkan ‘persetujuan hukum’. EXIT menetapkan 

sendiri syarat-syarat tertentu bagi pasien yang mendapat 

izin untuk menjalankan euthanasia.

Faktanya : sekitar 100 sampai 200 pasien yang tidak 

tersembuhkan meninggal setiap tahunnya dengan 

didampingi anggota EXIT.

» Kolumbia :

◊ Tahun 1997 Pengadilan Perundang-undangan 

Kolumbia mengesahkan ulang peraturan yang sebelumnya, yang menyatakan dokter tidak akan 

dikenai tanggung jawab secara pidana jika mereka 

mewujudkan keinginan pasiennya yang sudah 

sekarat, untuk menjalankan euthanasia,

◊ Pemerintah Kolumbia tidak membuat peraturan 

untuk menegaskan atau pun menentang Keputusan 

Pengadilan Perundang-undangan ini .

Penduduk Kolumbia dikenal sebagai penganut 

Katolik taat.