waralaba 4

 

 

 

 

 

 

 

Pengertian Franchise berasal dari bahasa Perancis, dari kata frac yang berarti bebas 

atau francher yang artinya membebaskan, yang secara umum diartikan sebagai pemberian 

hak istimewa.

1

Dalam bahasa Inggris franchise diterjemahkan dalam pengertian privilege (hak 

istimewa/hak khusus). Di Amerika, penggunaan franchise diartikan dalam pengertian 

konsensi.

2

Dalam bukunya, Steade dan Lowry menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian 

franchise sebagai “A franchise is a continuing business relationship that requires a person 

to operate a business according to the methods advocated by the franchising 

organization.”

3

 Pengertian ini apabila diterjemahkan dapat berarti franchise yaitu 

hubungan bisnis yang berlangsung terus menerus yang membutuhkan seseorang untuk 

mengoperasikan bisnis ini sesuai dengan cara atau metode yang dianut oleh 

organisasi franchising. 

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia, 

hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak 

awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun 

karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini 

kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia. 

Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat, 

khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk 

mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di Indonesia-kan dengan istilah 

‘waralaba’ yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan 

Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah franchise. Waralaba berasal 

dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha 

yang memberikan laba lebih/istimewa. 

Secara umum waralaba dikenal dengan istilah franchise yang berarti suatu 

persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara leveransir dan pedagang eceran atau 

pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang ini pertama itu memberikan 

kepada yang ini terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, 

dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak 

 

 

Menurut chucky, istilah franchise juga mengandung makna bahwa 

“Seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk 

memakai atau membuat atau menjual sesuatu”.

Juarjir Sumardi, dalam konferensi pers mengenai konsep perdagangan baru yang 

sebelumnya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1991, mengemukakan bahwa 

“Waralaba merupakan sistem pemasaran vertical franchising”

Mem-franchise-kan yaitu suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis artinya 

bisnis yang memperluas pasar dan distribusi serta pelayanannya dengan membagi 

bersama standar pemasaran dan operasional. Pemegang franchise yang membeli suatu 

bisnis yang menarik manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem 

teruji dan pelayanan lain yang disediakan pemilik franchise.

Menurut chucky, mengemukakan bahwa “Franchise yaitu suatu 

sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan 

atau jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas 

 

1. Franchise yaitu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan 

induk (franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan lain (franchisee) yang 

berskala kecil dan menengah hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha, dengan cara, 

waktu dan suatu tempat tertentu. 

2. Franchise yaitu sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat 

konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode yang dijual ini 

disebut franchisor, sedangkan pembeli untuk memakai metode ini disebut franchisee. 

3. Franchising yaitu suatu hubungan berdasadkan kontrak antara franchisor dan franchisee. 

Franchisor menawarkan dan berkewajiban menyediakan perhatian terus menerus pada bisnis 

dari franchisee melalui penyediaan pengetahuan dan pelayanan. Franchisee beroperasi dengan 

memakai nama dagang, format atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan oleh 

franchissor. Lihat Juadir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan 

  

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

suatu sistem bisnis franchise atau waralaba melibatkan dua pihak, yakni : 

a. Pihak pertama disebut dengan franhisor atau pemberi franchise, yaitu wirausaha 

sukses pemilik produk, jasa atau sistem operasi yang khas dengan merek tertentu, 

yang biasanya telah dipatenkan. 

b. Pihak kedua disebut franchisee atau penerima franchise, yaitu perorangan dan atau 

pengusaha lain yang dipilih oleh franchisor atau yang disetujui permohonannya untuk 

menjadi franchisee oleh pihak franchisor untuk menjalankan usaha dengan 

memakai nama dagang, merek atau sistem usaha miliknya, dengan syarat imbalan 

kepada franchisor berupa uang dalam jumlah tertentu pada awal kerjasama dijalan dan 

atau pada selang waktu tertentu selama jangka waktu kerjasama (royalty). 

Jack P.Friedmann di dalam Kamus “Dictionary of Business Term”, bahwa Franchise 

mempunyai arti, yakni : 

a. Suatu izin yang diberikan oleh sebuah perusahaan (franchisor) kepada seseorang atau 

kepada suatu perusahaan (franchisee) untuk mengoperasikan suatu outlet retail, 

makanan atau supermarket dimana pihak franchisee setuju 

 

 

 

Dalam “Washington Franchise Investment Act Protection Act, Section 19.100.010 

(4)”, dinyatakan sebagai berikut : 

 

Franchise means oral or written contract or agreement either express or implied, in 

which a person grants to another person, a licence to use a trade name, service mark, 

trademark, logo type or related characteristic in which there is a community interest 

in the business of offering, selling, distributing gods or services at wholesale or retail, 

leasing or otherwise and in which the franchisee is required to pay, directly or 

indirectly, a franchise fee. 

(Franchise yaitu kontrak atau persetujuan lisan atau tulisan yang dinyatakan secara 

tegas berdasarkan mana seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk 

memakai nama dagang, merek jasa, merek dagang, logo atau yang berhubungan 

hal ini dalam hal terdapatnya kepentingan bersama pada bisnis yang 

menawarkan, menjual, mendistribusikan barang-barang atau jasa pada pedagang besar 

atau pengecer, menyewakan barang-barang atau jasa lainnya dan berdasarkan mana 

penerima franchise harus melakukan pembayaran franchise fee langsung atau tidak 

langsung berupa franchise fee), 

10 

 

Berdasarkan Perjanjian Masyarakat Eropa yang dituangkan dalam Peraturan 

No.4087/88 tentang Perjanjian Franchise, tanggal 30 November 1988, menyebutkan 

bahwa : 

 

Franchise yaitu semua hak milik yang berhubungan dengan bidang usaha atau 

kepemilikan yang berhubungan daya pikir, seperti merek dagang, nama perusahaan, 

label perusahaan, model barang penemuan, hak cipta, know-how atau hak paten, yang 

digunakan untuk tujuan penjualan lagi dari barangbarang atau membawa jasa-jasa 

kepada konsumen. 

, dalam hal ini juga dikenal adanya pemberi dan penerima 

waralaba, di antara keduanya ada suatu perjanjian/kontrak waralaba yang wajib 

didaftarkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag). 

Meskipun terdapat perbedaan dalam merumuskan definisi franchise (waralaba) 

sebagaimana yang diuraikan dari beberapa hal di atas, namun pada umumnya seperti 

dikemukakan oleh Jetro K.Libermann dan George J.Siedel, maka franchise memiliki 

unsur-unsur yakni : 

a. Franchise merupakan perjanjian timbal balik antara franchisor dan franchisee. 

b. Franchisee berkewajiban membayar fee kepada franchisor. 

c. Franchisee diizinkan menjual dan mendistribusikan barang atau jasa franchisor 

menurut cara yang telah ditentukan franchisor atau mengikuti metode bisnis yang 

dimiliki franchisor. 

d. Substansinya franchisee memakai merek nama perusahaan atau juga 

symbol-simbol komersial, franchisor. 

13

Kemudian PH.Collin, dalam ‘Law Dictionary’ mendefinisikan ‘Franchise’ sebagai 

‘License to trade using a brand name and paying a royalty for it’. Kemudian Gunawan 

Widjaja, memberikan arti bahwa definisi ini 

 

 

12 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/1997, pada dasamya pengertian ini memberikan artian 

yang sama, menyebutkan bahwa “Waralaba yaitu perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk 

memanfaatkan dan atau memakai hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang 

dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. 

Sejalan dengan hal ini, franchise atau waralaba dalam Black’s Law Dictionary 

diartikan sebagai : 

 

A special privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or 

service. In its simple terms, a franchise is a license from owner of trademark or trade 

name permitting another to sell a product or service under that name or mark more 

broadly stated, a franchise has evolved into an elaborate agreement under which the 

franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance 

with methods and procedures prescribed by the Franchisor, and the Franchisor under 

takes to assist the franchisee through advertising, promotion and other advisory 

services. 

(Rumusan ini di atas, bahwa waralaba ternyata tidak juga mengandung 

unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya saja dalam pengertian 

waralaba ini dalam Backs’Law Dictionary, waralaba menekankan pada 

pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan 

merek dagang franchisor (pemberi waralaba) dimana pihak franchise (penerima 

waralaba) berkewajiban untuk mengikuti metode dan tatacara atau prosedur yang 

telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan 

kewajiban pemenuhan standar dari pemberi waralaba, artinya akan memberikan 

bantuan pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba 

dapat menjalankan usahanya dengan baik.

 

Dalam pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang penerima waralaba 

juga menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan mempergunakan merek dagang atau 

merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah 

ditetapkan oleh pemberi waralaba. 

 

Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tata cara atau prosedur yang telah 

ditetapkan oleh pemberi waralaba oleh penerima waralaba membawa akibat lebih lanjut 

bahwa suatu usaha waralaba yaitu usaha yang mandiri, yang tidak digabungkan dengan 

kegiatan usaha lainnya (milik penerima waralaba). Ini berarti pemberian waralaba 

menuntut eksklusivitas

 dan bahkan dalam banyak hal mewajibkan terjadinya 

non-competition cause bagi penerima waralaba, bahkan setelah perjanjian pemberian 

waralabanya berakhir. 

Jadi dalam hal ini, jelas bahwa waralaba melibatkan suatu kewajiban untuk 

memakai suatu sistem dan metode yang ditetapkan oleh pemberi waralaba termasuk 

di dalamnya hak untuk mempergunakan merek dagang. 

Pengertian waralaba (secara umum) ini dibedakan dari waralaba nama dagang yang 

memang mengkhususkan diri pada perizinan penggunaan nama dagang dalam rangka 

pemberian izin untuk melakukan penjualan produk pemberi waralaba dalam suatu batas 

wilayah tertentu, dalam suatu pasar yang bersifat non kompetitif 

 

16 Black’s Law Dictionary, menyatakan bahwa pengertian eksklusivitas memberikan pengertian sama 

dengan franchise dealer, yakni menunjukkan bahwa eksklusivitas yang diberikan oleh penerima waralaba 

ternyata (adakalanya) diimbangi oleh pemberian eksklusivitas oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba 

atas suatu wilayah kegiatan tertentu. Sedangkan makna eksklusivitas dalam Black’s Law Dictionary 

memberikan arti bagi franchise (hak kelola), sebagai suatu hak khusus yang diberikan kepada franchise dealer 

oleh suatu usaha manufaktur atau organisasi jasa waralaba, untuk menjual produk atau jasa pemilik waralaba di 

suatu wilayah tertentu, dengan atau tanpa eksklusivitas. Sedangkan dalam kamus istilah keuangan dan investasi 

karya John Downes dan Jordan Elliot Goodman, mengatakan bahwa “Pengaturan seperti ini kadangkala 

diresmikan dalam suatu franchise agreement (perjanjian hak kelola), yang merupakan kontrak antara pemilik 

hak kelola dan pemegang hak kelola ini lebih menekankan pada pemberian konsultasi, bantuan 

promosional pembiayaan dan manfaat lain yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba 

dengan pertukaran dalam suatu persentase dari penjualan atau laba (royalty) dari penerima waralaba kepada 

pemegang waralaba. 

Dari pengertian, definisi maupun rumusan yang telah diberikan di atas, maka pada 

dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda 

dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk 

mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan 

maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak 

boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. 

Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif artinya seorang atau 

suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain 

yang sejenis atau yang berbeda dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan 

persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperolehnya dari pemberi waralaba. Non 

competitive merupakan suatu issue yang sangat penting dalam waralaba. 

 

2. Waralaba Sebagai Bisnis 

Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki 2 (dua) jenis kegiatan, yakni : 

a. Waralaba produk dan merek dagang  

b. Waralaba format bisnis 

 

Ad.a. Waralaba Produk dan Merek Dagang 

Hal ini merupakan bentuk waralaba yang paling sederhana, pemberi waralaba 

memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan 

oleh pemberi waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk memakai merek 

dagang milik pemberi waralaba. Pemberian izin penggunaan merek dagang ini 

diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan. 

Atas pemberian waralaba izin penggunaan merek dagang ini biasanya pemberi 

waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran rotalti dimuka, dan selanjutnya pemberi 

waralaba memperoleh keuntungan atau disebut ‘royalti berjalan’ melalui penjualan produk 

yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana 

ini, waralaba produk dan merek dagang seringkali mengambil bentuk keagenan, distributor 

atau lisensi penjualan. 

 

Ad.b. Waralaba Format Bisnis 

Martin Mandelson dalam ‘franchising’ sebagai petunjuk praktis bagi franchisor dan 

franchisee, mengemukakan bahwa : 

 

Waralaba format bisnis yaitu pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (pemberi 

waralaba) kepada pihak lain (penerima waralaba), lisensi ini memberi hak kepada 

penerima waralaba untuk berusaha dengan memakai merek dagang/nama dagang 

pemberi waralaba, dan untuk memakai keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh 

elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam 

 

bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar 

yang telah ditentukan. 

Kemudian Martin Mandelson, menyimpulkan bahwa waralaba format bisnis terdiri dari 

a. Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba 

b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai 

dengan konsep pemberi waralaba 

c. Proses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak pemberi waralaba. 

Ad.a. Konsep bisnis yang menyeluruh 

Konsep ini berhubungan dengan pengembangan cara untuk menjalankan bisnis 

secara sukses yang seluruh aspeknya berasal dari pemberi waralaba. Pemberi waralaba 

akan mengembangkan suatu ‘cetak biru’,

 sebagai dasar pengelolaan waralaba format 

bisnis ini. 

  yang baik hendaknya dapat : 

a. Melenyapkan sejauh mungkin, resiko yang biasanya melekat pada bisnis yang baru dibuka 

b. Memungkinkan seseorang yang belum pernah memiliki pengalaman atau mengelola bisnis secara 

langsung, mampu untuk membuka bisnis dengan usahanya sendiri, tidak hanya dengan format 

yang telah ada sebelumnya tetapi juga dengan dukungan sebuah organisasi dan jaringan milik 

pemberi waralaba. 

c. Menunjukkan dengan jelas dan rinci bagaimana bisnis yang diwaralabakan ini harus 

dijalankan. 

Ad.b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, 

sesuai dengan konsep pemberi waralaba 

Penerima waralaba akan diberikan pelatihan mengenai metode bisnis yang diperlukan 

untuk mengelola bisnis sesuai dengan cetak biru yang telah dibuat oleh pemberi waralaba. 

Pelatihan ini biasanya menyangkut pelatihan penggunaan peralatan khusus, metode 

pemasaran, penyiapan produk dan penerapan proses. Dalam pelatihan ini diharapkan 

penerima franchisee relatif ahli pada seluruh bidang yang diperlukan untuk menjalankan 

bisnis yang khusus ini. 

 

Ad.c. Proses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak pemberi waralaba 

 Pemberi waralaba akan secara terus menerus memberikan berbagai jenis pelayanan, 

tergantung pada tipe format bisnis yang diwaralabakan. Secara umum dapat dikatakan 

sebagai proses pemberian bantuan dan bimbingan yang terus menerus ini, meliputi : 

1) Kunjungan berkala dari dan akses ke staf pendukung lapangan pemberi waralaba guna 

membantu memperbaiki atau mencegah penyimpangan-penyimpangan terhadap 

pelaksanaan cetak biru yang diperkirakan dapat menyebabkan kesulitan dagang bagi 

penerima waralaba 

2) Menghubungkan antara pemberi waralaba dan seluruh penerima waralaba secara 

bersama-sama untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman. 

 

3) Inovasi produk atau konsep, termasuk penelitian mengenai kemungkinan-kemungkinan 

pasar serta kesesuaiannya dengan bisnis yang ada. 

4) Pelatihan dan fasilitas pelatihan kembali untuk penerima waralaba dan menjadi stafnya. 

5) Riset pasar 

6) Iklan dan promosi pada tingkat lokal dan nasional 

7) Peluang-peluang pembelian secara besar-besaran 

8) Nasehat dan jasa manajemen dan akunting 

9) Penerbitan newsletter 

10) Riset mengenai matril, proses dan metode bisnis.

20

 Stephen, mengemukakan ada 3 (tiga) jenis dalam franchise format bisnis, yaitu : 

a. Franchise pekerjaan 

 Dalam bentuk ini penerima waralaba yang menjalankan usaha waralaba pekerjaan 

sebenarnya membeli dukungan untuk usahanya sendiri, misalnya ia menjual jasa 

penyetelan mesin mobil dengan merek waralaba. 

b. Franchise usaha 

 Bentuk waralaba usaha ini mungkin dapat berupa toko eceran yang menyediakan barang 

atau jasa atau restoran fast food, seperti KFC dan pizza ekspres yang merupakan contoh 

paling banyak dikenal dalam kelompok ini. 

 

Biaya yang dibutuhkan lebih besar dari franchise pekerjaan karena dibutuhkan 

biaya-biaya untuk tempat usaha dan peralatan khusus. 

 

c. Franchise investasi 

Ciri utama yang membedakan jenis franchise ini dari waralaba pekerjaan dan 

franchise usaha yaitu besarnya usaha khususnya investasi yang dibutuhkan. 

Franchise investasi yaitu perusahaan yang sudah mapan dan investasi awal yang 

dibutuhkan mungkin mencapai milyaran. Perusahaan yang mengambil franchise ini 

biasanya ingin melakukan diversifikasi atau penganekaragaman dalam pengelolaan 

tetapi karena manajemen tidak berpengalaman dalam pengelolaan usaha baru sehingga 

ia memilih jalan dengan mengambil sistem franchise ini.

Pada dasarnya bagi penerima waralaba memperoleh waralaba yang sebenarnya sama 

dengan membeli sebuah bisnis pada umumnya, tetapi berbeda dari jual beli biasa artinya 

pemberi waralaba tidak kehilangan dan sebaliknya penerima waralaba tidak mengambil 

alih bisnis yang diwaralabakan. Selanjutnya penerima waralaba juga tidak akan dapat 

menjalankan bisnis yang diperolehnya melalui waralaba sesuai dengan keinginannya 

sendiri. 

Dalam bisnis waralaba terdapat sejumlah faktor penting yang harus dipertimbangkan. 

Pemberi atau penerima waralaba akan memasuki jangka panjang untuk mencapai 

kesuksesan bisnis secara luas. 

 

Ada 4 (empat) faktor utama dalam bisnis waralaba yang tidak akan dijumpai dalam 

melakukan kegiatan usaha atau bisnis secara independen diluar sistem waralaba, yakni : 

 

a. Keberadaan pemberi waralaba dan penerima dalam suatu hubungan yang terus 

menerus. 

b. Kewajiban untuk memakai nama dan sistem pemberi waralaba, dan patuh 

pada pengendaliannya 

c. Resiko terhadap kejadian yang dapat merusak bisnis waralaba yang berada di luar 

kemampuan dan kesiapan penerima waralaba untuk menghadapinya (misalnya 

kegagalan bisnis pemberi waralaba, atau tindakan penerima waralaba lain yang 

membuat reputasi waralaba ini menjadi buruk). 

d. Kemampuan pemberi waralaba untuk tetap memberikan jasa sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan, yang dianggap bernilai dan wajar yang bisa membuat 

bisnis waralaba ini berhasil.

 

 

Tentu setiap orang yang akan memasuki usaha franchise, haruslah mempelajari lebih 

dahulu bagaimana franchise secara mendalam. Artinya belum tentu usaha franchise yang 

dilakukan oleh seseorang, akan sama keberhasilannya dengan usaha franchise yang 

dilakukan oleh orang lain, bahkan mungkin dapat jadi bangkrut/pailit. Namun diakui 

secara umum tingkat keberhasilan usaha franchise lebih tinggi dibandingkan dengan 

usaha mandiri. 

Mendelson, mengemukakan bahwa ada beberapa keuntungan dan kerugian usaha 

franchise format bisnis, yakni : 

a. Keuntungan usaha franchise, antara lain : 

1) Kurangnya pengetahuan dasar dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh 

franchise (penerima waralaba) ditanggulangi dengan program dari franchisor 

(pemberi waralaba). 

2) Franchisee mendapat insentif dengan memiliki bisnis sendiri yang memiliki 

keuntungan tambahan dari bantuan terus menerus franchisor. 

 

3) Franchisee akan menerima (apabila perlu) bantuan berikut :  

 a) Penyeleksian tempat 

b) Mempersiapkan rencana untuk memperbaiki model gedung, termasuk rencana 

tata kota yang diperlukan atau persyaratan-persyaratan hukum yang diperlukan. 

c) Mendapatkan dana untuk sebagian biaya akuisisi dari bisnis yang difranchisekan. 

d) Pelatihan stafnya  

e) Pembelian peralatan  

f) Membantu membuka bisnis dan menjalankannya dengan lancar 

4) Franchise mendapat keuntungan dari aktivitas iklan dan promosi franchisor pada 

tingkat nasional. 

5) Franchisee mendapat keuntungan dari daya beli yang besar dan kemampuan 

negoisasi yang dilakukan franchisor atas nama seluruh franchisee se-jajarannya. 

6) Franchisee mendapatkan pengetahuan khusus dan berskill tinggi serta pengalaman 

dari organisasi dan manajemen kantor pusat franchisor, walaupun ia tetap mandiri 

7) Resiko bisnis franchisee berkurang sangat besar 

8) Franchisee mengambil keuntungan dari program riset dan pengembangan franchisor 

yang terus menerus yang dilakukan untuk memperbaiki bisnis dan membuatnya tetap 

up to date dan kompetitif 

9) Franchisor mengumpulkan informasi dan pengalaman yang tersedia 

sebanyak-banyaknya untuk dibagi kepada seluruh franchisee dalam sistemnya. 

 

b. Sedangkan kerugian usaha franchise, yaitu : 

1) Tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara franchisor dengan franchisee pasti 

melibatkan penekanan kontrol, artinya kontrol ini akan mengatur kualitas jasa 

dan produk yang akan diberikan kepada masyarakat melalui franchisee. 

2) Franchisee harus membayar franchisor untuk jasa jasa yang didapatkannya untuk 

penggunaan sistem, yaitu dengan uang franchise (franchise fee) pendahuluan dan 

uang franchise terus menerus. 

3) Kesukaran dalam menilai kualitas franchisor. 

4) Kontrak franchise akan berisi beberapa pembatasan terhadap bisnis yang 

difranchisekan 

5) Franchisee mungkin menemukan dirinya menjadi terlalu tergantung terhadap 

franchisor. 

6) Kebijakan-kebijakan franchisor mungkin mempengaruhi keberuntungan franchisee. 

7) Franchisor mungkin membuat kesalahan dalam kebijakan-kebijakannya. 

 

8) Reputasi dan citra merek dari bisnis yang difranchisekan mungkin menjadi turun 

citranya karena alasan-alasan di luar kontrolnya.

Selain pendapat di atas Lewison dan Delozier, mengulas tentang retailing juga 

mengemukakan beberapa keuntungan utama dalam memiliki franchise dan beberapa 

kerugian yang diperhadapkan kepada franchisee. 

Adapun beberapa keuntungan utama, antara lain : 

 

a. Model yang diperlukan untuk usaha franchise lebih sedikit dibanding dengan usaha 

mandiri yang independen. 

b. Kerapkali tidak harus memiliki pengetahuan tentang tipe utama bisnis, karena 

franchisor melatih program. 

c. Resiko bisnis berkurang karena nama dan produk franchisor sudah dikenal dan 

mempunyai goodwill. Hal ini karena adanya bantuan yang terus menerus yang 

diberikan franchisor di dalam menjalankan bisnis. 

 

Sedangkan kerugian bagi franchisee, antara lain 

a. Biasanya hubungan antara franchisee dan franchisor melibatkan kontrol atas berbagai 

aspek dari pengoperasian bisnisnya franchisee, bahkan terlalu membatasi. 

b. Untuk mendapatkan a blue-chip franchise menghendaki pertimbangan sumber dana 

dan pembayaran royalty yang tinggi. 

c. Keberhasilan dari setiap unit franchise individu tergantung pada bekerjanya 

perusahaan induk (franchisor).

24

 

 

 

3. Perbedaan Pemberian Waralaba dan Lisensi 

Untuk produk-produk atau jasa sederhana yang didistribusikan, kedua macam pemberian 

hak dari suatu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yaitu hampir sama. Seringkali tidak 

diketahui sifat dasar transaksi suatu waralaba hanya dari permukaannya saja. 

 

Walaupun demikian, waralaba memiliki sejumlah ciri khas yang lebih ditekankan 

dalam waralaba ini dibandingkan dengan lisensi biasa. Contohnya : bisnis dengan 

format waralaba umumnya memperoleh jaminan bisnis, ini terjadi karena pemberi 

waralaba telah mengetes sistem bisnisnya dan dapat memberikan jaminan kepada 

pemegang waralaba akan bekerjanya sistem ini, format bisnis waralaba semacam ini 

sering telah dipatenkan di sejumlah negara

 . 

Pemberi waralaba melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap penerima waralaba, 

artinya penerima waralaba harus mengikuti sistem yang ada dan memproduksi barang 

dan jasa yang identik dengan barang atau jasa produk pemberi waralaba. 

Walaupun hubungan pemberi waralaba dengan penerima waralaba seringkali terlihat 

seperti atasan dan bawahan, perjanjian waralaba memuat secara jelas bahwa penerima 

waralaba yaitu kontraktor independen (secara hukum terpisah dari pemberi waralaba, 

kecuali untuk hubungan kontrak yang dibuat). 

Secara financial, penerima waralaba membayar royalty secara reguler kepada pemberi 

waralaba, layaknya dilakukan pemegang lisensi pada umumnya. Dalam kaitannya dengan 

sistem waralaba, penerima waralaba juga membayar biaya waralaba kepada pemberi 

waralaba yang tidak dikembalikan kepada penerima waralaba. 

 

Perjanjian waralaba umumnya memuat pasal-pasal non kompetisi usaha yang tegas 

untuk mencegah penerima waralaba membuat usaha saingan atau usaha dalam bidang 

industri serupa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

 

B. Pengaturan Waralaba di Indonesia 

 1. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 TWaralaba 

 

Pengaturan waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 

1997 tentang Waralaba, sedangkan pengertian waralaba sudah diuraikan pada bab 

sebelumnya. Adapun rumusan yang diberikan ini dapat diuraikan hal-hal sebagai  

berikut : 

a. Waralaba merupakan suatu perikatan 

Rumusan ini menyatakan bahwa sebagai suatu perikatan, waralaba 

tunduk pada ketentuan umum mengenai perikatan yang diatur dalam KUHPerdata. 

b. Waralaba melibatkan hak untuk memenfaatkan dan atau memakai hak atas 

kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. 

Adapun hak atas kekayaan intelektual meliputi yakni : merk, nama dagang, 

logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten. Sedangkan penemuan atau ciri khas 

usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi 

yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya. 

Ketentuan ini membawa akibat bahwa sampai pada derajat tertentu, waralaba 

tidak berbeda dengan lisensi (hak atas kekayaan intelektual), khususnya yang 

berhubungan dengan waralaba nama dagang atau merek dengan baik untuk produk 

berupa bawang dan atau jasa tertentu. 

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Waralaba, adanya 2 (dua) bentuk waralaba, 

yaitu : 

1) Waralaba dalam bentuk linsensi merek dagang atau produk.  

2) Waralaba sebagai suatu formal bisnis. 

c. Waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan 

barang dan atau jasa. 

Ketentuan ini pada dasarnya menekankan kembali bahwa waralaba tidaklah 

diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu 

bentuk imbalan tertentu. Secara umum dikenal adanya 2 (dua) macam atau jenis 

kompensasi yang dapat diminta oleh pemberi waralaba dari penerima waralaba, yakni : 

1) Kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (Direct monetary compensation). 

Yang termasuk dalam “Direct monetary compensation” yaitu : 

 a) Lump-sum payment, suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu “pre 

calculated amount” yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba pada saat 

persetujuan pemberian waralaba disepakati untuk diberikan oleh penerima waralaba. 

Pembayaran ini 

dapat dilakukan sekaligus maupun dalam beberapa kali pembayaran cicilan. 

b) Royalty

, yang besar atau jumlah pembayarannya dikaitkan dengan suatu 

persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi dan/atau penjualan 

barang atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba, 

baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum 

jumlah royalty tertentu atau tidak. Besarnya royalty yang terkait dengan 

jumlah produksi, penjualan dan atau yang cenderung meningkat ini pada 

umumnya disertai dengan penurunan besarnya persentase royalty yang harus 

dibayarkan, meskipun secara absolut royalty dibayarkan tetap akan 

menunjukkan kenaikan seiring dengan peningkatan jumlah produksi, 

penjualan atau keuntungan penerima lisensi. 

 Bagi pemberian waralaba lintas negara “cross border”, masalah perpajakan 

menjadi pertimbangan utama dalam proses dan cara pembayaran royalty. 

 Pada umumnya, pemberi waralaba menginginkan royalty yang diterima 

olehnya bebas dari segala macam beban pajak dan biaya-biaya maupun 

ongkos-ongkos, sehingga dengan demikian pemberi waralaba dapat melakukan 

perhitungan secara pasti akan “return” yang 

 

 

26 Royalti yaitu pembayaran oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari 

pihak franchise oleh franchisee, sedangkan fee yaitu merupakan bayaran yang harus dilakukan oleh 

franchisee yang biasanya dilakukan dengan jumlah tertentu yang pasti dilakukan sekaligus dan hanya sekali 

saja. Dibayar hanya pada tahap saat franchise akan dimulai atau pada saat penandatanganan akta franchise. 

 

diharapkan dari waralaba yang diberikan jika diharapkan dengan ongkos dan 

biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual 

maupun sistem atau proses atau ciri khas yang diwaralabakan ini.

2) Kompensasi tidak langsung yang dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi 

yang diberikan dalam bentuk nilai moneter indirect and non-monetary compensation, 

meliputi antara lain : 

 

a. Keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, 

bahan setengah jadi termasuk barang jadi, yang merupakan satu paket dengan 

pemberian waralaba (exclusive purchase arrangement). 

b. Pembayaran dalam bentuk dividen ataupun bungan pinjaman dalam hal 

pemberian waralaba juga turut memberikan bantuan finansial baik dalam 

bentuk ekuitas “equity participation” atau dalam bentuk wujud pinjaman 

“loan” jangka pendek maupun jangka panjang. 

c. Cost shifting atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemberi waralaba. Pengalihan ini biasanya dilakukan dalam bentuk kewajiban 

bagi penerima waralaba untuk mengeluarkan segala biaya yang diperlukan 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun untuk mempertahankan 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang termasuk dalam paket yang 

diwaralabakan kepadanya. 

d. Perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi 

dengan ini berarti pemberi waralaba memiliki akses yang lebih luas untuk 

mengembangkan lebih lanjut waralaba diberikan ini. 

e. Dimungkinkan terjadinya penghematan biaya oleh pemberi waralaba dalam 

banyak hal dan ini dimungkinkan karena pada prinsipnya kegiatan 

operasional pelaksanaan waralaba yang diberikan berada dalam pundak 

penerima waralaba. Ini berarti pemberi waralaba hanya cukup melakukan 

pengawasan saja atas jalannya pemberian waralaba ini.

Berdasarkan pernyataan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa, jelas 

kompensasi yang diijinkan dalam pemberian waralaba menurut Peraturan 

Pemerintah No. 16 Tahun 1997 ini hanyalah imbalan dalam bentuk “Direct 

monetary compensation”. 

 

2. Keputusan Memperindag No.259/MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan dan 

Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba 

Sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada pokoknya 

bahwa pengertian tentang waralaba hanya merupakan pengulangan dari pengertian yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/ 

MPP/Kep/7/199729, menegaskan kembali bahwa pemberian waralaba dapat dilakukan 

dengan pemberian hak lebih lanjut kepada penerima waralaba utama untuk 

mewaralabakannya kembali kepada penerima waralaba lanjutan. Dalam praktek biasanya 

disebut dengan istilah Master Franchises, yang kesepakatan pemberian waralabanya 

dibuat dalam suatu perjanjian penerima waralaba lanjutan (Master Franchisee 

agreement). 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan 

dan Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, dalam pasal 1 ayat (4), memberikan pengertian bahwa 

“Penerima Waralaba utama dalah penerima waralaba yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba 

lanjutan yang diperoleh dari pemberi waralaba”, sedangkan pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997, menyebutkan bahwa “Penerima waralaba lanjutan yaitu badan 

usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau memakai hak atas kekayaan 

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba melalui penerima waralaba 

utama”. 

 

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No.259/MPP/KEP/7/1997,

 hal ini tidak dirumuskan pengertian dari Master Franchisee 

agreement, melainkan hanya diberikan pengertian dari perjanjian waralaba, yang 

dibedakan dari perjanjian waralaba lanjutan. Artinya pengertian ini merupakan ada 

tidaknya hak untuk memberikan waralaba lanjutan dalam suatu perjanjian pemberian 

waralaba kepada penerima waralaba utama, hal ini dijelaskan juga dalam perjanjian 

waralaba. 

Sebagai pelaksanaan perjanjian, sebelumnya pemberi waralaba wajib menyampaikan 

keterangan tertulis dan benar kepada penerima waralaba, hal ini diatur dalam Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/Kep/7/1997.

30 Pasal 3, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997, menyebutkan 

bahwa : 

1.Perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dapat disertai atau tidak 

disertai dengan pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. 

2.Semua ketentuan mengenai pemberian waralaba sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini 

berlaku juga bagi penerima waralaba utama yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba 

lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan. 

31 Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mensyaratkan bahwa sebelum membuat 

perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada penerima waralaba 

yang sekurang -kurangnya mengenai : 

1.Identitas pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan 

daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir). 

2.Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba. 

3.Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba. 

4. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba. 

5.Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. 

6.Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan perjanjian waralaba. 

7.Hal-hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian 

waralaba. 

Demikian juga pemberian waralaba lanjutan, dalam Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan ini juga diisyaratkan bahwa sebelum membuat perjanjian waralaba 

lanjutan, penerima waralaba utama wajib memberitahukan secara tertulis dengan 

dokumen otentik kepada penerima waralaba lanjutan bahwa penerima waralaba utama 

memiliki hak atau ijin membuat perjanjian waralaba lanjutan yang dibuat antar penerima 

waralaba utama dengan penerima waralaba lanjutan wajib dibuat dengan sepengetahuan 

pemberian waralaba. 

Dalam ketentuan isi perjanjian waralaba, menyebutkan bahwa perjanjian waralaba 

antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba datur dalam Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/ KEP/7/1997.

 Pasal 7 ayat (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP /7/1997), hal ini 

mengatur isi perjanjian waralaba yang menyebutkan bahwa perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan 

penerima waralaba sekurang-kurangnya membuat klausula, mengenai : 

1.Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak, hal ini berhubungan 

dengan identitas pemberi waralaba, yang meliputi : 

a. Pemberi waralaba dari luar negeri harus mempunyai bukti legalitas dari instansi berwenang di 

negara asalnya dan diketahui oleh pejabat perwakilan Republik Indonesia setempat. 

b. Pemberi waralaba dari dalam negeri wajib memiliki SIUP dan atau ijin usaha dari Departemen 

teknis lainnya. 

2.Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian, ketentuan 

ini pada prinsipnya berhubungan dengan kewenangan bertindak para pihak, yang merupakan 

persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. 

3.Nama dan jenis hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem 

manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik 

khusus yang menjadi objek waralaba. Dalam ketentuan ini para pihak akan memperjelas dan 

menegaskan kembali jenis waralaba yang diberikan. Hanya terbatas pada waralaba nama dagang 

atau produk atau meliputi juga formal bisnis. 

4.Hak dan kewajiban masing-maing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada 

penerima waralaba. Secara umum dapat dirumuskan hak-hak dan kewajiban pemberi waralaba 

maupun penerima waralaba sebagai berikut : 

a. Kewajiban Pemberi Waralaba (Franchisor) 

 

 

1)memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, 

penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau 

cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, dalam 

rangka pelaksanaan waralaba yang diberikan ini. 

2)memberikan bantuan pada penerima waralaba pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada 

penerima waralaba. 

b. Hak Pemberi Waralaba (Franchisor) 

1)melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba. 

2)memperoleh laporan-laporan secara berskala atas jalannya kegiatan usaha penerima 

waralaba. 

3)mewajibkan penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual, 

penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau 

cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba. 

4)mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun 

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan 

usaha yang mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual. 

5)menerima pembayaran royalty dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya. 

6)atas pengakhiran waralaba, meminta kepada penerima waralaba untuk mengembalikan 

seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima waralaba selama masa 

pelaksanaan waralaba. 

c. Kewajiban Penerima Waralaba (Franchisee) 

1)melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba kepadanya guna 

melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem 

manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik 

khusus yang menjadi objek waralaba. 

2)memberikan keleluasaan bagi pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan maupun 

inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah 

melaksanakan waralaba yang diberikan dengan bai. 

3)memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari 

pemberi waralaba. 

4)membeli barang modal tertentu maupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka 

pelaksanaan waralaba dari pemberi waralaba. 

5)menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha 

misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan 

karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba yang ditemukan dalam praktek. 

6)melakukan pendaftaran waralaba. 

7)melakukan pembayaran royalty dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara 

bersama. 

8)atas pengakhiran waralaba, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang 

diperolehnya. 

 

Gunawan Widjaja, mengemukakan bahwa dalam Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No.259/MPP/ KEP/7/1997, adapun yang mengatur ketentuan yang bersifat preventif dapat 

dilakukan dalam bentuk yakni : 

 

a. kewajiban bagi penerima waralaba untuk menyampaikan keterangan tertulis dan benar 

kepada penerima waralaba sebelum perjanjian waralaba ditandatangani oleh kedua belah 

pihak, pemberi waralaba dan penerima waralaba. 

b. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai klausula minimum yang diatur dalam 

perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. 

c. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perjanjian waralaba pada Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, termasuk atas setiap perubahannya. 

d. Kewajiban untuk melakukan pelaporan berkala atas pelaksanaan waralaba. 

Dalam hal ini, sebagai suatu bentuk perjanjian maka para pihak dalam perjanjian 

waralaba, yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba bebas untuk mengaturnya selama 

dan sepanjang 

a. memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagai diatur dalam Buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.  

d. Hak Penerima Waralaba (Franchisee) 

1)Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, 

penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara 

distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi objek waralaba yang diperlukan olehnya untuk 

melaksanakan waralaba yang diberikan ini. 

2)Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba atas segala macam cara pemanfaatan dan atau 

penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem 

manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus 

yang menjadi objek waralaba. 

 

b. tidak bertentangan dengan ketentuan memaksa yang telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 16 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No.259/MPP/KEP/7/1997. 

Adapun yang menjadi dasar perbandingan bahwa ketentuan yang demikian yang diatur 

dalam peraturan mengenai waralaba yang diatur di Amerika Serikat dapat dipakai untuk lebih 

menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba, 

selama dan sepanjang hal ini disepakati oleh para pihak. 

Read More

waralaba 3

Istilah franchise menurut S. Muharam (http://www.SMfr@nchise) menjadi

istilah yang akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis negarakita.

Istilah ini kemudian menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya.

Karena perhatian itu maka istilah franchise dimodifikasi dengan istilah

waralaba. Istilah Waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga

Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah

franchise. Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa ) dan laba (

untung ), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih / istimewa.

Lebih lanjut S. Muharam mengatakan waralaba digambarkan sebagai

perpaduan bisnis “besar” dan “kecil” yaitu perpaduan antara energi dan

komitmen individual dengan sumber daya dan kekuatan sebuah perusahaan

besar. Waralaba yaitu suatu pengaturan bisnis dimana sebuah perusahaan

(franchisor ) memberi hak pada pihak independen (franchisee) untuk menjual

produk atau jasa perusahaan tersebut dengan peraturan yang ditetapkan oleh

franchisor. Franchisee menggunakan nama, goodwill, produk dan jasa,

prosedur pemasaran, keahlian, sistem prosedur operasional, dan fasilitas

penunjang dari perusahaan franchisor. Sebagai imbalannya franchisee

membayar royalti ( biaya pelayanan manajemen ) pada perusahaan franchisor

seperti yang diatur dalam perjanjian waralaba.

vDalam rangka meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh

negarakita maka perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha

kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba nasional yang

handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya

dalam rangka memasarkan produk dalam negeri. Oleh karrena itu dibutuhkan

perana npemerintah (negara) dalam menatakelola waralaba 

Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha

Pemberi Waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan

transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh

usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan Waralaba.

Disamping itu, Pemerintah dapat memantau dan menyusun data waralaba baik

jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, Pemberi Waralaba

sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba, harus

menyampaikan prospektus penawaran Waralaba kepada Pemerintah dan calon

Penerima Waralaba. Disisi lain, apabila terjadi kesepakatan perjanjian

Waralaba, Penerima Waralaba harus menyampaikan perjanjian Waralaba

tersebut kepada Pemerintah.

Kegiatan waralaba (franchise) sebagai bentuk usaha banyak mendapat

perhatian para pelaku bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk

meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada

golongan ekonomi lemah untuk berusaha, ini berarti, Franchise dapat

memberikan kesempatan kerja, pemerataan dan juga menciptakan lapangan

kerja masyarakat.

Bidang atau sektor yang sering dilakukan dengan cara franchise yaitu

bidang minuman (Coca Cola), makanan (Mc Donald’s dan Kentucky Fried

Chiken), Perhotelan (Hyatt, Ibis, Natour Garuda), Restoran, Pendidikan, Fast

Food dan lain sebagainya (Deden Setiawan, 2007:13)

Sering disebut-sebut bahwa franchise merupakan The hottest business in the

world, (Bambang Tjatur Iswanto, 2007:5) betapa tidak, dengan konsep bisnis

ini, orang dapat langsung dengan sekejap berkibar di bidang-bidang bisnis

tertentu yang merek, paten atau sistem bisnisnya sudah sangat populer bukan

saja di negarakita bahkan di seluruh dunia, padahal untuk mempopulerkan

merek, paten atau sistem bisnis tadi memerlukan waktu puluhan tahun.

Namun tidak sedikit juga yang gagal, dengan konsep bisnis franchise ini,

seorang franchisee (penerima franchise) dapat langsung “ngompreng”

popularitas produk dan merek orang lain tanpa perlu harus

mengembangkannya sendiri produk tersebut. Berkat adanya inovasi di bidang

transaksi bisnis ini yang kemudian dikenal dengan sebutan franchise maka kita

dapat mencicipi lezatnya hamburger produk Mc Donald yang berasal dari

negara Amerika itu, orang tidak perlu jauh-jauh harus ke Amerika, tetapi cukup

menikmatinya di salah satu restoran Mc Donald yang bertebaran di kota-kota di

negarakita..

Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum

kepada para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian waralaba,

maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan

hukum yang berlaku.

Saat ini sektor bisnis waralaba sudah sangat beragam artinya tidak

hanya didominasi oleh sektor makanan saja tetapi mulai dari sektor usaha

pendidikan, salon, retail, laundry, kebugaran, pencucian mobil, aksesoris

kendaraan sudah banyak yang diwaralabakan. Bahkan apotek misalnya Apotek

K-24 Semarang yang mencanangkan untuk go public melalui franchise 

Bisnis waralaba yaitu bisnis favorit di negarakita. Ini terlihat dari jumlah

pelaku waralaba yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ketua WALI

(Waralaba & Lisensi negarakita), Levita Supit, menyebutkan bahwa sepanjang

tahun 2010 ini omzet waralaba di negarakita diperkirakan sebesar 100 triliun

rupiah. Jumlah pekerja yang berada di sektor waralaba di tahun 2010 ini

diperkirakan sebesar 1,2 juta jiwa. Ini artinya sektor waralaba yaitu sektor

bisnis yang potensial dalam meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga

kerja di negarakita.(http://www.waralabaku.com/)

Di lain pihak menurut situs terebut bahwa sepanjang tahun 2010 ini pula,

sudah 13 waralaba asing masuk ke negarakita. Bagi negara lain, terutama

negara-negara tetangga, negarakita dianggap sebagai pangsa pasar yang

potensial untuk bisnis waralaba. Amir Karamoy selaku Ketua Komite Tetap

Waralaba & Lisensi negarakita menyebutkan bahwa pertumbuhan waralaba lokal

di negarakita yaitu salah satu yang terpesat di dunia, bahkan yang terpesat di

Asia, yaitu sekitar 6-7% per tahun. Namun sayangnya hanya sebagian kecil dari

usaha tsb yang dianggap layak dan siap untuk bersaing dengan waralaba asing

untuk memasuki pasar internasional. Beberapa dari mereka mencoba untuk

menembus pangsa internasional namun kebanyakan hanya bertahan paling

lama 2 tahun.

Permasalahan dalam artikel ini yaitu bagaimanakan perkembangan

hukum kontrak internasional terhadap kegiatan bisnis franchise (waralaba)

Sejarah franchise dimulai di Amerika Serikat oleh perusahaan mesin jahit

Singer sekitar tahun 1850 – an. Pada saat itu, Singer membangun jaringan

distribusi hampir di seluruh daratan Amerika untuk menjual produknya. Di

samping menjual mesin jahit, para distributor tersebut juga memberikan

pelayanan purna jual dan suku cadang. Jadi para distributor tidak semata

menjual mesin jahit, akan tetapi juga memberikan layanan perbaikan dan

perawatan kepada konsumen  Walaupun tidak

terlampau berhasil, Singer telah menebarkan benih untuk franchising di masa

yang akan datang dan dapat diterima secara universal.

Walaupun usahanya tersebut gagal, namun dialah yang pertama kali

memperkenalkan format bisnis waralaba ini di AS. Kemudian, caranya ini diikuti

oleh pewaralaba lain yang lebih sukses, John S Pemberton, pendiri Coca Cola.

Namun, menurut sumber lain, yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca

Cola, melainkan sebuah industri otomotif AS, General Motors Industry ditahun

1898. (http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba).

Pola ini kemudian diikuti oleh industri minyak dengan pompa bensinnya

serta industri minuman ringan. Mereka ini yaitu para produsen yang tidak

mempunyai jalur distribusi untuk produk-produk mereka, sehingga

memanfaatkan sistem franchise di akhir abad ke 18 dan diawal abad ke 19.

xSesudah perang dunia ke II, usaha eceran mengadakan perubahan dari

orientasi produk ke orientasi pelayanan. Disebabkan kelas menengah mulai

sangat mobile dan mengadakan relokasi dalam jumlah besar ke daerah-daerah

pinggiran kota, maka banyak rumah makan / restoran atau drive in

mengkhususkan diri dalam makanan siap saji dan makanan yang bisa segera di

makan di perjalanan (http : www.waralaba.com)

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum

negarakita, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak

awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat negarakita.

Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka

franchise ini kemudian. masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum

masyarakat negarakita 

Waralaba mulai ramai dikenal di negarakita sekitar tahun 1970-an dengan

mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken,

Swensen, Shakey Pisa dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven

Eleven, Walaupun sistem franchise ini sebetulnya sudah ada di negarakita

seperti yang diterapkan oleh Bata dan yang hampir menyerupainya ialah SPBU-

pompa bensin 

Pengertian Franchise berasal dari bahasa Perancis affranchir yang

berarti to free yang membebaskan. Dengan istilah franchise di dalamnya

terkandung makna, bahwa seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang

menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual

sesuatu ,Dalam bidang bisnis franchise berarti

kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu

usaha tertentu di wilayah tertentu (Richard Burton Simatupang, 2003:56).

Franchise ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu

suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Selanjutnya

disebutkan pula bahwa franchise dapat didefinisikan sebagai suatu sistem

pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk

(franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala

kecil dan menengah (franchisee), hak – hak istimewa untuk melaksanakan

suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu

tertentu, di suatu tempat tertentu 

franchise atau sering disebut juga dengan istilah waralaba yaitu suatu cara

melakukan kerjasama di bidang bisnis antara 2 ( dua ) atau lebih perusahaan,

di mana 1 ( satu ) pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain

sebagai franchisee, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak - pihak franchisor

sebagai pemilik suatu merek dari know - how terkenal, memberikan hak kepada

franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis dari / atas suatu produk barang

atau jasa.

Santoso Lolowang (http:www.santosololowang.com) mengatakan ada

banyak definisi dan pendapat yang dikemukakan tentang sistim ini, beberapa

diantaranya :

1. Franchise yaitu sistim pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana

sebuah perusahaan induk (franchisor) memberikan kepada individu atau

perusahaan lain (franchisee) yang berskala kecil dan menengah, hak

istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu, dengan cara

tertentu, waktu tertentu, dan di suatu tempat tertentu.

2. Franchise yaitu sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada

masyarakat konsumen, yang dijual pada pihak lain yang berminat. Pemilik

dari metode yang dijual ini disebut “Franchisor”, sedangkan pembeli hak

untuk menggunakan metode itu disebut “Franchisee”.

3. Franchising yaitu suatu hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor

dan franchisee. Franchisor berkewajiban untuk menyediakan perhatian

terus-menerus pada bisnis dari franchisee melalui penyediaan pengetahuan

dan pelatihan. Franchisee beroperasi dengan menggunakan nama dagang,

format, atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan oleh franchisor.

Franchisee melakukan investasi dalam bisnis yang dimilikinya.

4. Hubungan kerjasasama (franchising) terwujud bila terdapat sebagai berikut:

- Ada paket usaha yang ditawarkan oleh franchisor.

- Franchisee yaitu pemilik unit usaha.

- Ada kerjasama antara franchisee dan franchisor dalam pengelolaan unit

usaha.

- Ada kontrak tertulis yang mengatur kerjasama antara franchisor dan

franchisee.

Dalam franchise, dasar hukum dari penyelenggaraannya yaitu kontrak

antara kedua belah pihak. Kontrak franchise biasanya menyatakan bahwa

franchise yaitu kontraktor independent dan bukannya agen atau pegawai

franchisor. Namun demikian perusahaan induk dapat membatalkan franchise

tersebut, bila franchisee melanggar persyaratan - persyaratan dalam

persetujuan itu. Sebagaimana halnya lisensi yaitu suatu bentuk perjanjian

yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima

waralaba. Unsur yang terdapat dalam waralaba menurut Mariam Darus

Badrulzaman (2005:27) tersebut yaitu :

1. Merupakan suatu perjanjian

2. Penjualan produk / jasa dengan merek dagang pemilik waralaba (franchisor)

3. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (franchisee) di bidang

pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya.

4. Pemakai waralaba membayar fee atau royalty atas penggunaan merek

pemilik waralaba.

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang –

undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan – persetujuan itu tidak

dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan

– alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan –

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik . Karena itu pula suatu perjanjian franchise yang dibuat

oleh para pihak yaitu franchisor dan franchise berlaku sebagai undang-undang

pula bagi mereka. KUH Perdata tidak menempatkan perjanjian franchise

sebagai suatu perjanjian bernama secara langsung, seperti jual beli, sewa-

menyewa dan sebagainya.

Di dalam perjanjian diperlukan kata sepakat, sebagai langkah awal

sahnya suatu perjanjian yang diikuti dengan syarat-syarat lainnya maka setelah

perjnjian tersebut maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang- undang

bagi para pihaknya hal itu diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

Disamping kedua asas diatas ada satu faktor utama yang harus dimiliki

oleh para pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak untuk

melaksanakan perjanjian. Asas tentang itikad baik itu diatur didalam pasal 1338

ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu Perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad baik”.

Didalam membuat suatu perjanjian para pihak harus memenuhi

ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian :

a. Adanya kata sepakat diantara para pihak.

b. Kecakapan para pihak dalam hukum.

c. Suatu hal tertentu.

d. Kausa yang halal.

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract. Hukum kontrak

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of law, sedangkan

dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Overeenscom-strecht. Dalam

tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah

“perjanjian” sebagai terjemahan dari “agreement” dalam bahasa Inggris. Namun

demikian istilah “kontrak” ( sebagai terjemahan dari istilah Inggris “contract” )

yaitu paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk

pemakaiannnya dalam dunia bisnis Yang dimaksud dengan kontrak yaitu

suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara 2 (dua)

atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan

hubungan hokum 

Definisi lain menurut Ensiklopedia negarakita berpendapat bahwa hukum

kontrak yaitu “Rangkaian kaidah-kaidah hukum yeng mengatur berbagai

persetujuan dan ikatan antara warga – warga hukum.” Definisi hukum kontrak

yang tercantum dalam Ensiklopedia negarakita mengkaji dari aspek ruang

lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Definisi ini

menyamakan pengertian antara kontrak ( perjanjian ) dengan persetujuan,

padahal antara keduanya yaitu berbeda. Kontrak ( perjanjian ) merupakan

salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya

kontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata 

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur di pasal 1313 KUH Perdata

pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “ Perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan

mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih.” Munir Fuady, 2005:9 mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang

menegaskan maksud dalam pasal tersebut bahwa tindakan / perbuatan

(handeling) yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” ( wils

verklaring) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada

“persesuaian kehendak” antara para pihak. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut

bahwa tidak semua tindakan / perbuatan mempunyai akibat hukum (rechtgevolg

) dan hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam pasal 1319 KUH Perdata ditentukan dua macam kontrak menurut

namanya yaitu kontrak nominaat ( bernama / benoemde ) dan kontrak

innominaat ( tidak bernama ) yang tunduk pada buku III KUH Perdata.

Kontrak innominaat yaitu kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat seperti kontrak production sharing, joint venture, kontrak

karya, kontrak konstruksi, leasing, beli sewa, franchise, manajemen kontrak,

technical assistance contract. Dan lain-lain peristilahan. Kontrak nominaat

yaitu kontrak yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata yang

berbunyi “ semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang

termuat dalam bab ini dan bab yang lalu  Yang

termasuk di dalam kontrak nominaat yaitu jual beli, tukar menukar, sewa –

menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam

meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian dan lain-lain.

Untuk mewujudkan kesempurnaan hukum kontrak inominaat harus memenuhi

lima unsur (Syahrin Naihasy, 2005:68) yaitu :

1. Adanya kaidah hukum, baik kaidah tertulis tidak tertulis

2. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban

3. Adanya obyek hukum, yang erat kaitannya dengan pokok prestasi

4. Adanya kata sepakat yang merupakan persesuaian pernyataan kehendak

para pihak tentang substansi dan obyek kontrak

5. Akibat hukum yaitu yang berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari

para pihak

Yang dimaksud dengan asas hukum kontrak yaitu prinsip yang harus di

pegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum

kontrak. Menurut Hukum Perdata, sebagai dasar hukum utama dalam

berkontrak, dikenal 5 ( lima ) asas penting menurut HS, Salim (2003:34-35)

sebagai berikut :

.a. Asas Kebebasan Berkontrak ( Freedom of contract ). Sistem pengaturan

hukum kontrak yaitu sistem terbuka ( open sistem ) artinya bahwa setiap

orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun

yang belum diatur di dalam undang-undang.

.b. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam

Pasal 1320 ayat ( 1 ) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah

satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian

pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian

antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

.c. Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian

hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt

servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana

layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi

terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt

servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH Perdata yang

bunyinya : Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang.

.d. Asas Itikad Baik ( Goede Trouw ). Asas itikad baik dapat disimpulkan dari

Pasal 1338 ayat ( 3 ) KUH Perdata Pasal 1338 ayat ( 3 ) KUH Perdata

berbunyi “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad

merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan

yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

.e. Asas Kepribadian ( Personalitas ). Asas kepribadian merupakan asas yang

menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat

kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat

dalam pasal 1315 dan pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata

berbunyi “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan

atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

2.6. Syarat-syarat Sahnya Kontrak

Waralaba merupakan suatu perikatan / perjanjian antara dua pihak.

Sebagai perjanjian dapat dipastikan terikat pada ketentuan dalam Hukum

Perdata sehingga sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat yaitu :

a. Kesepakatan ( toesteming / izin ) kedua belah pihak. Kesepakatan ini diatur

dalam pasal 1320 ayat ( 1 ) KUH Perdata,

Juajir Sumardi (1995:46) mengatakan untuk menjamin kepastian hukum,

sebaiknya perjanjian franchise dibuat dihadapan pejabat yang berwenang

(Notaris). Dalam hal ini, perlu memperhatikan secara seksama mengenai

partner (Partner yang dimaksudkan disini yaitu franchise lainnya dan

konsumen), pemeliharaan standar ( Sistem Franchise hanya akan berjalan

dengan baik jika seluruh pihak yang terlibat dalam sistem franchise tersebut

dengan sungguh-sungguh memelihara sistem yang telah ditentukan oleh

franchisor, hubungan para pihak (kerjasama franchise berlangsung

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan perlu ditegaskan apakah

hubungan kerjasama tersebut dapat diperpanjang lagi atau tidak), segi

komersial Franchise pada dasarnya yaitu hubungan bisnis, oleh karena itu

segi pembagian keuntungan atau segi pembayaran franchisee kepada

franchisor harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan permasalahan

di kemudian hari), teknik operasional (apabila dalam perjanjian standar

masih kurang lengkap, maka bisa dibuat perjanjian tambahan sebagai

pedoman dalam pengoperasian franchise), dan masalah antisipasi masa

datang (misalnya meninggal atau bubarnya franchisee, pemindahan lokasi,

perubahan).

b. Kecakapan Bertindak. Kecakapan bertindak yaitu kecakapan atau

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yaitu

perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang – orang yang akan

mengadakan perjanjian haruslah orang – orang yang cakap dan mempunyai

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang

ditentukan oleh undang – undang sebagai bekwaam ( cakap ) merupakan

syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu

harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh sesuatu

peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu

.c. Mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yaitu barang yang

menjadi obyek dalam kontrak. Menurut pasal 1333 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, barang yang menjadi obyek suatu kontrak harus tertentu,

setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Demikian juga jumlahnya perlu

ditentukan asal dapat ditentukan dan diperhitungkan

.d. Suatu sebab yang halal (Geoorloofde oorzaak).

Halal merupakan syarat keempat sebagai sahnya suatu kontrak. Pasal

1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan “jika kontrak

tanpa sebab, atau kontrak karena sebab palsu atau terlarang maka tidak

mempunyai kekuatan”

Menurut Subekti (2000:17) dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-

syarat subyektif, karena

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena

mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang

dilakukan itu.

Oleh karena itu Salim HS selanjutnya mengatakan apabila syarat

pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan utuk

membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak

ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan

keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa

dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada 

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi di atur di

luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik

b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan

d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 ( empat )

prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya yaitu bahwa kontrak yang

demikian tidak sah dan batal demi hukum ( null and void ).

Adapun pasal 1338 ayat ( 1 ) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Aspek Hukum Waralaba (Franchise)

Waralaba menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No 16 tahun 1997

yaitu “perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan

dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri

khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan

persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007

pasal 1 ayat ( 1 ) menyebutkan pengertian waralaba yaitu: “hak khusus yang

dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis

dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang

telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak

lain berdasarkan perjanjian waralaba”

Dalam franchise ada dua pihak yang terlibat yaitu franchisor atau

pemberi waralaba dan franchisee atau penerima waralaba di mana masing –

masing pihak terikat dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian waralaba. Peraturan

Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat ( 2 ) yang dimaksud

franchisor atau pemberi waralaba yaitu orang perseorangan atau badan

usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan

waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba dan dalam pasal 1 ayat

(3) yang dimaksud franchisee atau penerima waralaba yaitu orang

perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba

untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi

waralaba.

Sementara itu dalam pasal 3 ada enam syarat yang harus dimiliki suatu

usaha apabila ingin diwaralabakan yaitu :

a. Memiliki ciri khas usaha. Suatu usaha yang memiliki keunggulan atau

perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis,

dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya sistem

manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara

distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba.

b. Terbukti sudah memberikan keuntungan. Menunjuk pada pengalaman

pemberi waralaba yang telah dimiliki yang kurang lebih 5 tahun dan telah

mempunyai kiat – kiat bisnis untuk mengatasi masalah – masalah dalam

perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan

berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.

c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang

ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Usaha tersebut sangat mebutuhkan

standar secara tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan

usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama yang dikenal dengan

Standard Operasional Prosedur (SOP).

d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan. Mudah dilaksanakan sehingga penerima

xxv

waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai

usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan

bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang

diberikan oleh pemberi waralaba.

e. Adanya dukungan yang berkesinambungan. Dukungan dari pemberi

waralaba kepada penerima waralaba secara terus – menerus seperti

bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.

f. Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Hak kekayaan intelektual

yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta atau paten atau lisensi

dan / atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau

sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pelaksanaan perjanjian waralaba ini dalam Peraturan Pemerintah RI No.

42 Tahun 2007 pada pasal 4 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa waralaba

diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba

dengan penerima waralaba dengan memperhatikan Hukum negarakita dan pada

pasal 4 ayat ( 2 ) disebutkan pula dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus

diterjemahkan ke dalam bahasa negarakita. Dengan demikian, apabila pihak

pewaralaba pihak asing, sedangkan terwaralaba yaitu negarakita, maka

perjanjiannnya terikat pada peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang

waralaba. Sedangkan untuk format perjanjian itu sendiri tidak menyebutkan

harus menggunakan akta notaris atau tidak, baik dalam peraturan yang lama

maupun peraturan yang baru.

Ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007, perjanjian

waralaba memuat klausula paling sedikit :

a. nama dan alamat para pihak;

b. jenis hak kekayaan intelektual;

c. kegiatan usaha;

d. hak dan kewjiban para pihak;

e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang

diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;

f. wilayah usaha;

g. jangka waktu perjanjian;

h. tata cara pembayaran imbalan;

i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;

j. penyelesaian sengketa; dan

k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian;

Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 6 ayat ( 1 )bahwa dalam

perjanjian waralaba ini dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima

waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain dan dalam ayat ( 2 )

ditegaskan kembali bahwa penerima waralaba yang diberi hak untuk menunjuk

penerima waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit

1 ( satu ) tempat usaha waralaba.

Dalam pasal 7 disebutkan kewajiban pemberi waralaba, dimana pemberi

waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon

penerima waralaba pada saat melakukan penawaran. Selanjutnya prospektus

penawaran waralaba sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit

mengenai :

a. data identitas pemberi waralaba;

b. legalitas usaha pemberi waralaba;

c. sejarah kegiatan usahanya;

d. struktur organisasi pemberi waralaba;

e. laporan keuangan 2 ( dua ) tahun terakhir;

f. jumlah tempat usaha;

g. daftar penerima waralaba; dan

h. hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Selain harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon

penerima waralaba, pemberi waralaba berkewajiban pula untuk memberikan

pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen,

pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara

berkesinambungan ( pasal 8 ) dan mengutamakan penggunaan barang dan /

atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu

barang dan / atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba

Pengertian franchise ( waralaba ) selalu diartikan berbeda dengan

lisensi. Padahal, intinya hampir sama. Dalam praktik lisensi (licensing) diartikan

lebih sempit, yakni perusahaan atau seseorang ( licencor ) yang memberi hak

kepada pihak tertentu ( licensee ) untuk memakai merek / hak cipta / paten

(hak milik kekayaan intelektual ) untuk memproduksi atau menyalurkan

produk/jasa pihak licencor. Imbalannya licensee membayar fee (Iman

Sjahputra, www.waralaba.com).

Lisencor tak mencampuri urusan manajemen dan pemasaran pihak licensee.

Misalnya, perusahaan Mattel Inc. yang memiliki hak karakter Barbie ( boneka

anak-anak) di AS memberikan hak lisensi kepada perusahaan mainan di

negarakita. Lisensi merupakan ijin yang diberikan kepada pihak lain untuk

memproduksi dan memasarkan produk atau jasa tertentu. Pihak pemberi lisensi

(licensor) hanya berkewajiban mengawasi mutu produk atau jasa yang dijual

oleh penerima lisensi (Deden Setiawan,2005:8)

Dalam perjanjian franchise ada beberapa ketentuan yang menonjol yang

dapat membedakan franchise dengan lisensi. Di dalam perjanjian franchise,

adanya lisensi merek dagang atau merek jasa diikuti oleh kewenangan pemilik

merek melakukan kontrol guna menjamin kualitas barang atau jasa yang

dilisensikan itu. Pemilik merek juga mempunyai kewenangan melakukan kontrol

atas bisnis yang bersangkutan yang tidak bertalian dengan persyaratan kualitas

yang disebutkan di atas. Dalam perjanjian franchise pemberian lisensi selalu

diikuti pelayanan (service) dalam bidang teknik (technical assistance), pelatihan

(training), perdagangan dan manajemen 

Menurut Deden Setiawan (2005:9) perbedaan antara kedua sistem ini

terletak pada tanggung jawab masing – masing pihak , dimana pada sistem

franchise kedua belah pihak terikat dalam sebuah kontrak kemitraan yang diikuti

dengan kewajiban dan tanggung jawab masing – masing pihak. Dalam konteks

itu, franchisor bertanggung jawab untuk memberikan seluruh informasi, mulai

dari proses produksi, sistem manajemen dan keuangan dari produk atau jasa

yang difranchisekan sepanjang kontrak masih berlaku. Di samping itu, perlu

diketahui sejak awal oleh pihak franchisee bahwa bisnis franchise harus

dijalankan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Artinya pihak franchisee tidak

boleh bersikap pasif dengan cara memberikan atau menjual lagi hak bisnis itu

kepada orang lain.

Dalam hal pemberian lisensi, pihak pemberi lisensi tidak mempunyai

kewajiban dan tanggung jawab atas bisnis yang dijalankan oleh pihak penerima

lisensi. Pemberi lisensi hanya berkepentingan pada perhitungan royalti atau

pembagian keuntungan dari volume atau omzet penjualan setiap waktu. Selain

itu pemberi lisensi tidak tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan

bimbingan atau pelatihan kepada penerima lisensi, demikian kata Deden

Setiawan.

Perjanjian franchise merupakan transaksi bisnis, dalam hal ini juga dapat

dimasukkan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) karena adanya unsur-

unsur asing antara franchisor dan franchisee, bila masing-masing negara

mempunyai pengertian yang berlainan maka diketahui hukum mana yang akan

digunakan dalam perjanjian franchise tersebut. Ada beberapa kemungkinan

mengenai hukum yang harus dipergunakan dalam perjanjian franchise

Hal ini disebabkan karena hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

yang harus dilaksanakan menurut perjanjian franchise dapat terjadi atau

berlangsung di negara yang bersangkutan atau dari negara ke tiga.

Lebih lanjut Bambang Tjatur Iswanto mengatakan bahwa di dalam

perjanjian franchise ini hukum yang berlaku dapat ditentukan oleh para pihak

sendiri atau berdasarkan asas- asas umum berlaku pada kontrak internasional.

Dan melengkapi pendapat diatas, British franchise Assosiation (BFA)

mendifinisikan franchise sebagai perjanjian lisensi yang diberikan oleh

franchisor kepada franchisee yang berisi :

1. Memberikan hak kepada franchisor untuk melakukan pengwasan yang

berlanjut selama periode berlangsung .

2. Mengharuskan franchisor untuk memberikan bantuan kepada franchise

dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subyek franchisenya

(berhubungan dengan pemberian pelatihan dan merchandicing dan lain-

lain).

3. Mewajibakan franchisee untuk secara berkala, selama franchise

berlangsung, harus membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas

produk atau jasa yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee.

4. Bukan merupakan suatu transaksi antara perusahaan induk (Holding

Company) dengan cabangnya atau antara cabang dari perusahaan induk

yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Menurut Juajir Sumardi (1995:46-47) perjanjian franchise dibuat oleh

para pihak, yaitu franchisor dan franchisee, yang keduanya berkualifikasi

sebagai subyek hukum, baik ia sebagai badan hukum maupun hanya sebagai

perorangan. Perjanjian franchise yaitu suatu perjanjian yang diadakan antara

pemilik franchise (franchisor) dengan pemegang franchise (franchisee) dimana

pihak pihak franchisor memberikan hak kepada pihak franchisee untuk

memproduksi atau memasarkan barang barang (produk) dan atau jasa

(pelayanan) dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati di bawah

pengawasan franchisor, sementara franchisee membayar sejumlah uang

tertentu atas hak yang diperolehnya.

Hal tersebut dapat dilihat dalam praktek franchise (Santoso Lolowang,

http://www.santosololowang.comm) mulai dari jenis fast food seperti Kentucky

Fried Chicken, McDonald’s, Pizza Hut, sampai ke fitness centre. Tidak jarang

sampai mengakibatkan perang dagang antara sesama pemegang franchise.

Sekarang lembaga ini diakui tidak saja sebagai alat untuk mendorong investasi

xxxii

pada skala internasional tapi juga sebagai teknik pemasaran yang membantu

perkembangan bisnis kecil lokal. Untuk negarakita, kondisi itu dipengaruhi

banyak oleh deregulasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang bisnis. Di

negara-negara lain gelombang franchise bergulir lebih cepat lagi.

Di Eropa, masyarakat Eropah secara bersama juga telah menyusun

franchising agreement regulation pada tahun 1988 yang memberi jaminan

kebebasan negara-negara itu melakukan monopoli untuk kegiatan franchising.

Santoso Lolowang juga mengatakan bahwa di kawasan ASEAN,

perkembangan franchise terasa semakin kuat. Sebagai contoh Waralaba Es

Teler 77 dan Lembaga Kursus International Language Programs (ILP) dalam

waktu dekat akan menembus Negara-negara ASEAN termasuk China.

1. Situs www.mypulau.com memberitakan Es Teler 77 akan menjadi Pemberi

Waralaba bagi Penerima Waralaba di China. Es Teler 77 didirikan oleh

Murniati Widjaja pada 1982. Murniati dengan dukungan suaminya membuka

restoran khusus es teler yang diberinya nama Es Teler 77. Dua angka di

belakang bukan tanpa makna. Bagi keluarga Widjaja, 77 merupakan nomor

keberuntungan. Pada 1987, franchise pertama dibuka di Solo Jawa Tengah.

Namun saat ini, Es Teler 77 telah mencapai 180 cabang dan

mempekerjakan dua ribu orang, hampir di seluruh provinsi ada. Es Teler 77

juga sudah merambah Singapura dan Australia.

2. Selain kedua waralaba itu, waralaba asal negarakita yang sudah terlebih

dahulu eksis di pasar luar negeri yaitu Auto Bridal. Auto Bridal menjadi

Pemberi Waralaba bagi sembilan Penerima Waralaba di Malaysia.

3. Alfamart juga tidak ketinggalan, mungkin beberapa tahun ke depan Alfamart

juga go internasional, barangkali akan diikuti oleh Indomart dan lain-lain.

4. Walaupun disana-sini masih banyak masalah menyangkut franchise tersebut

mkisalnya gugatan masyarakat (pemilik warung, took-toko kelontong yang

berdekatan dengan usaha franchise tersebut) namun harapan kiranya

mereka dapat menyaingi franchise terkenal di dunia misalnya Coca Cola, Mc

Donalds dan lain-lain.

Mc Donalds, salah satu pewaralaba rumah makan siap saji

terbesar di dunia

Perusahaan Coca cola di Atlanta, AS

5. Situs http://id,wikipedia.org/wiki/Waralaba memberitakan di negarakita

waralaba yang berkembang pesat dan masih sangat menguntungkan yaitu

waralaba di bidang makanan (Wong Solo, Sapo Oriental, CFC, Hip Hop,

Red Crispy, Papa Rons dan masih banyak merek lainnya).

Waralaba berbentuk retail mini outlet (Indomaret, Yomart, AlfaMart) banyak

menyebar ke pelosok kampung dan pemukiman padat penduduk.

Di bidang Telematika atau Information & Communication Technology , juga

mulai diminati pada 3 tahun terakhir ini berkembang beberapa bidang

waralaba seperti distribusi tinta printer refill/cartridge (Inke, X4Print, Veneta

dll) , pendidikan komputer (Widyaloka, Binus) , distribusi peralatan komputer

( Micronics Distribution ) , Warnet / NetCafe (Multiplus, Java NetCafe, Net

Ezy) , Kantor Konsultan Solusi JSI , dll.

Yang juga menguntungkan yaitu waralaba di bidang pendidikan (Science

Buddies, ITutorNet,Primagama, Sinotif) , lebih menarik lagi terdapat Sekolah

robot ( Robota Robotics School ), taman bermain (SuperKids) dan taman

kanak-kanak(FastractKids, Kids2success , Townfor Kids) , Pendidikan

Bahasa Inggris (EF/English First, ILP, Direct English) dll.

Read More