syariah

A. Ketentuan Umum Syirkah

1. Pengertian dan Landasan Hukum Syirkah

Secara bahasa syirkah berarti al-Ikhtilah

(percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, 

sehingga masing-masing sulit dibedakan.Seperti 

persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus 

hukum musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, 

perseroan, persekutuan.1 Dalam Ensiklopedia Islam 

Indonesia, syirkah, musyarakah, dan syarikah dalam 

bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian, dan 

perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah 

berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau 

lebih u tuk melakukan usaha bersama dengan tujuan 

memperoleh keuntungan.2

. Syirkah yang syar‟i terjadi 

dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih 

dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar 

jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka 

mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia 

serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban 

pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta 

syirkah.

3

Adapaun syirkah menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua 

orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau 

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh 

pihak-pihak yang berserikat.4

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk 

menggunakan hartanya, baik itu dilakukan dalam bentuk 

kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada 

mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha 

dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan 

ataupun perdagangan dengan rekannya.5

Term syirkah dalam Al-Qur‟an antara lain terdapat 

dalam QS.Shaad(38):24:

...



















... 















Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang￾orang yang berserikat itu sebahagian mereka 

berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh; dan Amat 

sedikitlah mereka ini”...6

Ayat diatas merupakan komentar atau pun putusan 

Daud As. Atas perkara yang dihadapinya itu 

sesungguhnya aku bersumpah bahwa ia benar-benar telah 

menzalimimu dengan meminta menggabungkan 

kambingmu yang hanya seekor itu dengan kambing￾kambingnya yang jumlahnya berlipat-lipat ganda dari 

milikmu. Memang banyak orang yang berserikat yang 

saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang 

berimandan terbukti keimannya dengan selalu beramal shaleh. Tetapi amat sedikit mereka yang seperti itu 

sikapnya7

.

Ucapan Nabi Daud As. ini bukanlah putusan tetapi 

komentar tentang ucapan si pengadu itu, seakan-akan 

beliau berkata, sesungguhnya akau bersumpah bahwa dia 

telah menzalimimu kalau pengaduan itu benar.Sementara 

ulama memahami peristiwa yang diuraikan ayat diatas 

adalah pristiwa yang benar-benar terjadi dan pelakunya 

adalah dua orang manusia yang berperkara serta 

mngharapkan putusan8

Pelaksanaan dalam Islam juga didasari kepada hadits 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 

SAW bersabda:

Artinya “ aku ini ketiga dari dua orang yang 

berserikat, selama salah seorang mereka tidak 

menghianati temannya. Apabila salah seorang telah 

menghianati temannya aku keluar dari antara mereka. 

(Riwayat Abu Daud )10

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT 

akan memberi berkah keatas harta perkumpulan dan 

memelihara keduanya (mitra kerja) selama merekamenjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. 

Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT 

akan mencabut berkah dari hartanya.11

Maksud hadits tersebut adalah Allah SWT menjaga 

dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan 

syirkah, selama salah seorang dari mereka tidak 

berkhianat.

2. Rukun dan syarat syirkah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus 

memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum 

Islam.Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga 

yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan 

ada atau tidak adanya sesuatu itu.12

Secara umum rukun syirkah ada tiga, yaitu:

a. Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari 

masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi 

yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang 

melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan 

adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya 

adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, 

berakal, pandai dan tidak dalam pengampuan.

c. Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal 

pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. 

Modal syirkah ini harus ada, maksudnya adalah harta 

tersebut bukanlah harta terhutang atau harta yang tidak 

diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana 

yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan 

keuntungan.13

Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya 

ijab dan qabul.Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung 

pada ijab dan qabulnya.Maka dalam hal ini syirkah

tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat 

syirkah telah terpenuhi.Sedangkan syarat sahnya syirkah

perlu diketahui yaitu sesuatu yang tergantung padanya 

keberadaan hukum syar‟i dan syirkah berada diluar hukum 

itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun 

tidak ada.14

Dalam Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum￾hukum Islam Madzhab Syafi’i dijelaskan bahwa syarikah 

itu memiliki lima syarat:

1. Ada barang yang berharga yang berupa dirham dan 

dinar.

2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus 

sama jenis dan macamnya.

3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.

4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk 

menggunakan harta tersebut.

5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Dalam Kifayatul Akhyar syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebelum melakukan syarikahyaitu:

Artinya: Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai 

dengan uang.Modal yang diberikan itu sama dalam 

hal jenis dan macamnya.Modal tersebut digabung 

sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang 

satu dengan yang lainnya.Satu sama lainnya 

membolehkan untuk membelanjakan harta 

tersebut.Keuntungan dan kerugian diterima sesuai 

dengan ukuran harta atau modal masing-masing 

atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.16

Selain itu ada pula syarat-syarat umum syirkah 

menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu:

1. Syirkah merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.

2. Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas 

persentasinya.

3. Pembagian keuntungan diambil dari laba syirkah, 

bukan dari harta lain.17

Setelah mengetahui berbagai perspektif pemahaman 

tentang syirkah, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi 

akad.Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. 

Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan 

bagi tiap-tiap akad transaksi batasan tertentu untuk 

merealisir hajad masing-masing pihak sehingga tidak perlu 

menambah syarat tertentu diluar syarat syar‟i, namun

kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang 

dikehendaki pihak-pihak yang berakad sehingga 

membutuhkan syarat tambahan.

Para ulama‟ membagi syarat akad kepada dua:

1. Syarat Syar‟i

Syarat syar‟i adalah syarat itu sebagai sebab, 

misalnya nikah merupakan syarat wajib dan rajam bagi 

pelaku zina.Dan adakalanya syarat itu untuk sah hukum 

misalnya kesaksian dalam akad nikah, itu merupakan 

syarat untuk hukum agar pernikahan sah.18

2. Syarat Ja‟li

Syarat ini merupakan suatu syarat yang timbul 

dari perbuatan dan kehendak manusia yang menjadi 

suatu keharusan pada suatu akad (transaksi) yang 

berhubungan dengan syarat tersebut. Apabila syarat 

tidak dilengkapi maka akadpun tidak sah atau dengan 

ungkapan lain meletakkan suatu perkara yang tidak ada 

dengan menggunakan ungkapan tertentu.

Adapun pelaku akad adalah orang yang 

melangsungkan akad dan darinya keluar ijab dan 

qabul.Tidak semua manusia layak menjadi pelaku akad 

dan dinilai sah ijab qabulnya. Diantara mereka ada 

yang pernyataannya sah dalam seluruh akad dan 

tasharruf secara mandiri, tanpa tergantung persetujuan 

orang lain. Kelayakan tersebut disebabkan oleh sejauh 

mana kelayakan yang dimiliknya. Adapun syarat-syarat 

orang yang dikatakan layak untuk berakad diantaranya: 

telah baligh dan berakal sehat.19

Adapun syarat-syarat akad syirkah yaitu:

1. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak 

musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang 

menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika 

diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak 

musyarakah dicatat dan disaksikan.

2. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra 

harus kompeten dalam memberikan atau diberikan 

kekuasaan perwakilan.

Objek kontrak, yaitu dana dan kerja. Dimana modal 

yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau 

yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. 

Beberapa ulama memeberi kemungkinan pula bila 

modal berwujud aset perdagangan seperti barang￾barang, perlengkapan dan sebagainya. Bahkan dalam 

bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak 

paten dan sebagainya. Bila dilakukan menurut 

kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus 

dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para 

mitranya. Kemudian partisipasi para mitra dalam 

pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak 

dibenarkan bila salah seorang diantara mereka 

menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan 

dalam kerjasama itu. Namun tidak ada keharusan 

mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. 

Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih 

banyak dari yang lain dan berhak menuntut 

pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.20Pada 

dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah

adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara 

pihak yang terkait untuk meraih keuntungan, prinsip 

ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam yaitu 

ta’awun dan ukhuwah dalam sektor bisnis, dalam hal

ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara 

pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha 

bersama yang lebih besar atau kerjasama antara 

pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam 

menjalankan usaha dengan pihak yang tidak 

memiliki modal atau yang memerlukan modal 

tambahan, bentuk kerjasama antara pemilik modal 

dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih 

efektif untuk meningkatkan etos kerja.

3. Berakhirnya Syirkah

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ulama fiqih 

mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan 

atau menunjukkan berakhirnya akad syirkah secara umum 

yaitu:

a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut 

ahli fiqih akad syirkah itu tidak bersifat dalam arti 

boleh dibatalkan.

b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.

c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya dalam 

bertindak hukum, seperti gila yang sulit 

disembuhkan.

d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) 

dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan 

negeri muslim karena orang seperti ini dianggap 

sebagai sudah wafat.

 Ulama fikih mengemukakan hal-hal yang membuat 

berakhirnya akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari 

bentuk syirkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Dalam syirkah al-Amwal, akad syirkah dinyatakan 

batal apabila semua atau sebagian modal syirkah

hilang karena objek dalam syirkah ini adalah harta. 

Dengan hilangnya harta syirkah berarti syirkah itu 

berakhir.

b. Dalam syirkah al-Mufawadhah, modal masing-masing 

pihak tidak sama kualitasnya, karena al-Mufawadhah

itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja 

keuntungan yang dibagi.21

B. Pembagian Jenis dan Macam Syirkah

Dalam Ensiklopedi Fikih Muamalah syirkah dibagi 

menjadi tiga macam yaitu:22

1. Syirkah Ibahah yaitu orang pada umumnya berserikat 

dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu 

yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh 

seorangpun.

2. Syirkah Milk yaitu jika dua orang atau lebih memiliki 

suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena 

suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah, dan 

menerima wasiat.

3. Syirkah al-‘Aqad yaitu syirkah yang dimaksud dalam 

terminologi ahli fikih. Yaitu suatu istilah mengenai 

transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara 

komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan 

nama baik (al-Wujuh) agar keuntungan dan kerugian 

ditanggung bersama.23

Namun pada garis besarnya syirkah dibedakan menjadi 

dua yaitu:

a. Syirkah Milk yaitu persekutuan dua orang atau lebih 

dalam pemilikan suatu barang. Syirkah Milk dapat 

diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak 

yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat 

dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh 

kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa 

adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Syirkah Milk

biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang 

warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas waris itu 

sampai dengan barang warisan itu dijual.24

Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Ijbariyah

Artinya: berkumpulnya dua orang atau lebih dalam 

pemilikan suatu benda secara paksa.25

Syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing￾masing pihak. Seperti persekutuan diantara ahli waris 

terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan 

pembagian.26

.

2. Ikhtiyariyah

Artinya: berkumpulnya dua orang atau lebih dalam 

pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya.

Syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak￾pihak yang berserikat.Seperti ketika dua orang yang 

sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara 

patungan.Ikhtiyari adalah dua orang yang dihibahkan 

atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, 

maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu 

menjadi milik mereka berdua, maka barang yang dibeli 

itu disebut sebagai syirkah milk (amlak).28

b. Syirkah ‘Uqud yaitu perserikatan antara dua pihak atau 

lebih dalam usaha, modal dan keuntungan. Berikut ini 

adalah pengertian umum tentang macam-macam 

syirkah ‘uqud.

1. Syirkah al-Amwal adalah perseikatan antara dua 

pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu 

dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi 

keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan 

kesepakatan.

Syirkah al-Amwal terdapat dalam Pasal 146 dan 

147 KHES. Pasal 146 KHES menjelaskan “Dalam 

kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus 

menyertakan modal berupa uang tunai atau barang 

berharga”. Dalam Pasal 147 KHES dijelaskan pula 

“Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan 

modal syirkah bukan berbentuk uang tunai, maka 

kekayaan tersebut harus dijual dan/atau dinilai 

terlebih dahulu sebelum melakukan akad 

kerjasama”.29

2. Syirkah al-Inan adalah perserikatan dimana posisi 

dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya 

adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan 

maupun dalam hal keuntungan maupun resiko 

kerugian. Syirkah Inan diatur dalam Pasal 173 

sampai dengan 177 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah.

Pasal 173: (1) Syirkah inan dapat dilakukan 

dalam bentuk kerjasama modal 

sekaligus kerjasama keahlian dan 

atau kerja.

 (2) Pembagian keuntungan dan atau 

kerugian dalam kerjasama modal 

dan kerja ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan.

Pasal 174: Dalam syirkah al-„Inan berlaku 

ketentuan yang mengikat para 

pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 175: (1) Para pihak dalam syirkah al-„inan 

tidak wajib untuk menyerahkan 

semua uangnya sebagai sumber 

dana modal.

 (2) Para pihak dibolehkan 

mempunyai harta yang terpisah 

dari modal syirkah al-„inan.

Pasal 176: Akad syirkah „inan dapat 

dilakukan pada perniagaan umum 

dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177: (1) Nilai kerugian dan kerusakan 

yang terjadi bukan karena 

kelalaian para pihak dalam syirkah 

al-„inan, wajib ditanggung secara 

proporsional.

 (2) Keuntungan yang diperoleh dalam 

syirkah „inan dibagi secara 

proporsioanal.30

Syirkah „inan merupakan perserikatan dalam

pengelolaan harta oleh dua orang, mereka 

memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan 

dibagi sama rata.31Ulama fiqih sepakat disyari‟atkan 

dan dibolehkan syirkah inan. Syirkah seperti ini telah 

dipraktekan pada zaman Nabi SAW beliau 

mengadakan syirkah dengan as-Sa‟ib ibnu Abi as￾Sa‟ib kemudian al-Bara‟ ibnu „Azib dan Zaid ibnu 

al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan 

mereka berdua.Begitu pula kaum muslimin sejak 

awal munculnya Islam sampai sekarang selalu 

menerapkan syirkah inan.

32

Adapun syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

a. Hendaknya syirkah dilakukan sesama muslimin, 

karena non muslim tidak bisa dijamin bisa 

meninggalkan interaksi dengan riba atau tidak 

memasukkan harta haram ke dalam syirkah

kecuali hak menjual di tangan orang muslim 

maka tidak salahnya melibatkan non muslim 

tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam 

syirkah.

b. Besarnya modal dan bagian para sekutu harus 

diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat 

terkait dengan diketahuinya modal dan saham.

c. Keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham.

d. Jika saham berupa uang, namun ada seorang yang 

memiliki komoditi ingin ikut bergabung dalam 

syirkah, maka komoditinya di hargai dengan uang 

sesuai dengan harga pada hari itu.

e. Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak 

tidaknya saham sama seperti dalam pembagian 

keuntungan dan kerugian.

f. Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, 

syirkah menjadi batal, jika misalnya ia gila, ahli 

waris atau walinya berhak membatalkan syirkah

atau mempertahankannya berdasarkan akad 

terdahulu.

Dalam Pasal 174 KHES menyebutkan dalam 

syirkah ‘inan berlaku ketentuan yang mengikat para 

pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam 

Pasal 175 dijelaskan bahwa para pihak tidak wajib 

menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana 

modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta 

yang terpisah dari modal syirkah ‘inan.Jadi tidak 

terbatas dalam syirkah ‘inan tersebut berapa modal 

yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk 

menyerahkan semua hartanya, karena dalam syirkah 

‘inan harta pribadi dan harta bersama dalam syirkah

terpisah.34

3. Syirkah al-A’mal atau syirkah abdan adalah 

perserikatan dua pihak pekerja atau lebih untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari 

pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan 

bersama. Syirkah abdan diatur dalam Pasal 148 

sampai 164 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 148: (1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai 

apabila dapat dihitung dan diukur.

 (2) Suatu pekerjaan dapat dihargai 

dan dinilai berdasarkan jasa dan 

atau hasil.

Pasal 149: (1) Jaminan boleh dilakukan terhadap 

akad kerjasama-pekerjaan.

 (2) Penjamin akad kerjasama￾pekerjaan berhak mendapatkan 

imbalan sesuai kesepakatan.

Pasal 150: (1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan 

dapat dilakukan dengan syarat 

masing-masing pihak mempunyai 

keterampilan untuk bekerja.

 (2) Pembagian tugas dalam akad 

kerjasama-pekerjaan, dilakukan 

berdasarkan kesepakatan.

Pasal 151: (1) Para pihak yang melakukan akad 

kerjasama-pekerjaan dapat 

menyertakan akad ijarah tempat 

dan atau upah karyawan 

berdasarkan kesepakatan.

 (2) Dalam akad kerjasama-pekerjaan 

dapat berlaku ketentuan yang 

mengikat para pihak dan modal 

yang disertakan.

Pasal 152: Para pihak dalam syirkah abdan 

dapat menerima dan melakukan 

perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan.

Pasal 153: (1) Para pihak dalam syirkah abdan 

dapat bersepakat untuk 

mengerjakan pesanan bersama￾sama.

 (2) Para pihak dalam syirkah abdan 

dapat bersepakat untuk 

menentukan satu puhak untuk 

mencari dan menerima pekerjaan, 

serta pihak lain yang 

melaksanakan.

Pasal 154: (1) Semua pihak yang terikat dalam 

syirkah abdan wajib melaksanakan 

pekerjaan yang telah diterima oleh 

anggota syirkah lainnya.

 (2) Semua pihak yang terikat dalam 

syirkah abdan dianggap telah 

menerima imbalan jika imbalan 

tersebut telah diterima oleh 

anggota syirkah lain.

Pasal 155: (1) Bila pemesan mensyaratkan agar 

salah satu pihak dalam akad 

kerjasama–pekerjaan melakukan 

sesuatu pekerjaan, maka pihak 

yang bersangkutan harus 

mengerjakannya.

(2) Pihak yang akan mengerjakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) di atas, dapat melaksanakan 

pekerjaan setelah mendapat izin 

dari anggota syirkah yang lain.

 (3) Pihak yang melakukan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) di atas, berhak mendapatkan 

imbalan tambahan dari 

pekerjaannya.

Pasal 156: (1) Pembagian keuntungan dalam 

akad kerjasama-pekerjaan 

dibolehkan berbeda dengan 

pertimbangan salah satu pihak 

lebih ahli.

 (2) Apabila pembagian keuntungan 

yang diterima oleh para pihak 

tidak ditentukan dalam akad, maka 

keuntungan dibagikan berimbang 

sesuai dengan modal.

Pasal 157: Kesepakatan pembagian 

keuntungan dalam akad kerjasama 

pekerjaan didasarkan atas modal 

dan atau kerja.

Pasal 158: Para pihak yang melakukan akad 

kerjasama-pekerjaan boleh 

menerima uang muka.

Pasal 159: Karyawan yang bekerja dalam 

akad kerjasama-pekerjaan 

dibolehkan menerima sebagian 

imbalan sebelum pekerjaannya 

selesai.

Pasal 160: Penjamin dalam akad kerjasama￾pekerjaan dibolehkan menerima 

sebagian imbalan sebelum 

pekerjaannya selesai.

Pasal 161: Para pihak yang tidak 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad kerjasama￾pekerjaan, harus mengembalikan uang 

muka yang telah diterimanya.

Pasal 162: Hasil pekerjaan dalam transaksi 

kerjasama-pekerjaan yang tidak sama 

persis dengan spesifikasi yang telah 

disepakati, diselesaikan secara 

musyawarah.

Pasal 163: Kerusakan hasil pekerjaan yang 

berada pada salah satu pihak yang 

melakukan akad kerjasama-pekerjaan 

bukan karena kelalaiannya, pihak 

bersangkutan tidak wajib menggantinya.

Pasal 164: (1) Akad kerjasama-pekerjaan 

berakhir sesuai dengan kesepakatan.

 (2) Akad kerjasama-pekerjaan batal jika

terdapat pihak yang melanggar 

kesepakatan.35

Syirkah abdan juga dinyatakan sah walau dengan 

profesi yang berbeda. Alasan dibolehkannya syirkah 

abdan adalah adanya hadis yang diriwayatkan Abu 

Ubaidah dari Abdullah:

Dari Abdullah bin Mas‟ud ra. berkata “Aku, Ammar 

dan Said pernah bersyirkah dalam perolehan bagian 

perang Badar. (HR. Nasa‟i).

Mengenai persyaratan samanya dua modal, 

harus tunai dan disyaratkan adanya akad, hal itu 

tidak beralasan.Tetapi dengan hanya sama-sama 

rela, harta dikumpulkan diperdagangkan, itu sudah 

cukup.Juga tidak ada larangan dua orang yang 

berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan 

bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai 

dengan permodalan atau usaha yang dikenal dengan 

syirkah inan.

36

Pembagian laba dalam syirkah ini bergantung 

pada tanggungan bukan pada pekerjaan.Apabila 

salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat 

melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi 

dua, sesuai dengan kesepakatan.Pernyataan ini 

membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang 

dilakukan masing-masing anggota syirkah dapat 

berbeda-beda begitu juga dengan keuntungan yang 

diperoleh.Resikonya masing-masing pihak 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota 

lainnya.Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian 

di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi 

tanggungjawab seluruh anggota syirkah.Masing￾masing dapat dituntut membayar ganti kerugian 

disesuaikan dengan perbandingan upah masing￾masing.Tidak dibebankan kepada anggota yang 

mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.37

Syirkah abdan menurut Pasal 148 Kompilasi 

hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu pekerjaan 

yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan 

diukur berdasarkan jasa dan/atau hasil. Dalam suatu 

akad kerjasama, pekerjaan dilakukan dengan syarat 

masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk 

bekerja dan pembagian tugas dalam akad kerjasama 

pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

4. Syirkah al-Mufawadhah adalah sebuah perserikatan 

dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal 

modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan 

resiko kerugian. Dalam arti istilah, syirkah 

mufawadhah didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili 

yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam 

mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat 

keduanya sama dalam modal, tasarruf dan 

agamanya, dan masing-masing peserta menjadi 

penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal￾hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan 

maupun pembelian.38

Pada syirkah mufawadhah terdapat dalam 

Pasal 165 sampai dengan 172 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah.

Pasal 165: Kerjasama untuk melakukan usaha 

boleh dilakukan dengan jumlah 

modal yang sama dan keuntungan 

dan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 166: Pihak dan atau para pihak yang 

melakukan akad kerjasama 

mufawwadhah terikat dengan 

perbuatan hukum anggota syirkah

lainnya.

Pasal 167: Perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh para pihak yang melakukan 

akad kerjasama-mufawwadhah 

dapat berupa pengakuan utang, 

melakukan penjualan, pembelian, 

dan atau penyewaan.

Pasal 168: Benda yang rusak yang telah 

dijual oleah salah satu pihak 

anggota akad kerjasama￾mufawwadhah kepada pihak lain, 

dapat dikembalikan oleh pihak

pembeli kepada salah satu pihak 

anggota syirkah.

Pasal 169: (1) Suatu benda yang rusak yang 

 sudah dibeli oleh salah satu 

 pihak anggota akad kerjasama-

 mufawwadhah, dapat 

 dikembalikan oleh pihak 

 anggota yang lain kepada pihak 

 penjual.

 (2) Pihak penjual dan atau pembeli 

 sebagaimana dimaksud pada 

 ayat (1) di atas, dapat menuntut 

 barang itu dari anggota syirkah 

 yang lain berdasarkan jaminan.

Pasal 170: Kerjasama-mufawwadhah 

disyaratkan bahwa bagian dari tiap 

anggota syirkah harus sama, baik 

dalam modal maupun keuntungan.

Pasal 171: Setiap anggota dalam akad 

kerjasama-mufawwadhah dilarang 

menambah harta dalam bentuk 

modal (uang tunai atau harta 

tunai) yang melebihi dari modal 

kerjasama.

Pasal 172: Jika syarat dalam akad syirkah 

mufawwadhah tidak terpenuhi, 

maka kerjasama tersebut dapat 

diubah berdasarkan kesepakatan 

para pihak menjadi syirkah al-

„inan.39

Dalam Pasal 166 dan 167 KHES yang 

menjelaskan bahwa pihak dan/atau para pihak yang 

melakukan akad kerjasama mufawadhah terikat 

dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya, 

yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

para pihak yang melakukan akad kerjasama 

mufawadhah ini bukan hanya jual beli saja 

melainkan bisa berupa pengakuan utang atau 

penyewaan. Ketentuan dalam Pasal 165 syirkah 

mufawadhah yaitu kerjasama untuk melakukan 

usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang 

sama dan keuntungan dan/atau kerugian dibagi 

sama. Dalam akad kerjasama mufawadhah dapat 

berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, 

pembelian dan/atau penyewaan.40 Oleh karena itu 

keduanya sama dalam hal modal dan keuntungan, 

sehingga tidak boleh jika salah satu pihak memiliki 

modal yang lebih besar dari yang lain. Seluruh 

modal yang telah dikeluarkan kedua belah pihak 

harus masuk dalam syirkah, selain itu keduanya 

harus memiliki kekuasaan yang sama dalam 

pengelolaan harta. Sehingga tidak sah hukumnya 

perserikatan antara anak-anak dengan orang 

dewasa.Tidak sah pula jika pengeluaran harta salah 

seorang pihak lebih banyak dari pengeluaran yang 

lainnya.

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam 

syirkah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, 

sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis 

syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal 

sesuai porsi modal (jika berupa syirkahinan), atau 

ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah 

mudharabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha 

berdasarkan persentase barang dagangan yang 

dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). Contohnya: A 

adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan 

C, dua Insinyur Teknik Sipil yang sebelumnya 

sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. 

Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi 

modal, untuk membeli barang secara kredit atas 

dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dari definisi tersebut juga dapat diketahui 

bahwa dalam syirkah mufawadhah terdapat syarat￾syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Jumlah modal sama. Apabila salah satu kongsi 

memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah 

sebagai syirkah mufawadhah.

b. Cakap bertindak hukum (tidak dibawah 

pengampuan).

c. Memiliki kesamaan agama, syirkah mufawadhah

tidak boleh pada muslim dengan nonmuslim.

d. Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya 

dalam jual beli.

Jika semua hal di atas sama, maka syirkah

dinyatakan sah dan masing-masing menjadi wakil 

perkongsian dan sebagai penjamin, sehingga semua 

akad dan tindakannya akan dimintakan 

pertanggungjawaban oleh kongsi lainnya.

5. Syirkah wujuh adalah perserikatan antara dua orang 

atau lebih dalam membeli sesuatu dengan 

tanggungjawab keduanya. Jika mendapat untung 

maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka 

tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak 

memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu 

kepada keduanya hanya atas dasar tanggungjawab 

keduanya, kemudian menjual dengan kepercayaan 

itu. Dan keuntungan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan.41

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa 

syirkah wujuh merupakan kerjasama tanpa modal, 

mereka berpegang pada kepercayaan para pedagang 

terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang 

dilakukan adalah dengan cara berutang dengan 

perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

dalam Pasal 140 sampai dengan 145.

Pasal 140: (1) Kerjasama dapat dilakukan antara 

pihak pemilik benda dengan pihak 

pedagang karena saling percaya.

 (2) Dalam kerjasama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) di atas, 

pihak pedagang boleh menjual 

benda milik pihak lain tanpa 

menyerahkan uang muka atau 

jaminan berupa benda atau surat 

berharga lainnya.

 (3) Pembagian keuntungan dalam 

syirkah wujuh ditentutan 

berdasarkan kesepakatan.

 (4) Benda yang tidak laku dijual, 

dikembalikan kepada pihak 

pemilik.

 (5) Apabila barang yang diniagakan 

rusak karena kelalaian pihak 

pedagang, maka pihak pedagang 

wajib mengganti kerusakan 

tersebut.

Pasal 141: (1) Setiap anggota syirkah mewakili 

anggota lainnya untuk melakukan 

akad dengan pihak ketiga dan atau 

menerima pekerjaan dari pihak 

ketiga untuk kepentingan syirkah.

 (2) Masing-masing anggota syirkah 

bertanggung jawab atas risiko 

yang diakibatkan oleh akad yang 

dilakukannya dengan pihak ketiga 

dan atau menerima pekerjaan darp 

pihak ketiga untuk kepentingan 

syirkah.

 (3) Seluruh anggota syirkah 

bertanggung jawab atas risiko 

yang diakibatkan oleh akad dengan 

pihak ketiga yang dilakukan oleh salah 

satu anggotanya yang dilakukan atas 

persetujuan anggota syirkah lainnya.

Pasal 142: Dalam semua bentuk akad syirkah 

disyaratkan agar pihak-pihak yang 

bekerjasama harus cakap melakukan 

perbuatan hukum.

Pasal 143: Suatu akad kerjasama dengan saham 

yang sama, terkandung syarat suatu 

akad jaminan/kafalah.

Pasal 144: Suatu kerjasama dengan saham yang 

tidak sama, hanya termasuk akad 

keagenan/wakalah, dan tidak 

mengandung akad jaminan/kafalah.

Pasal 145: Setelah suatu akad diselesaikan yang 

tidak dicantumkan adanya suatu bentuk 

jaminan, maka para pihak tidak saling

menjamin antara yang satu dengan 

yang lain.42

Pembagian syirkah wujuh ditentukan 

berdasarkan kesepakatan.43 Jika kesepakatan di awal 

dibagi sesuai modal, maka pembagiannya sesuai 

modal, namun jika kesepakatan keuntungan dibagi 

rata, maka keuntungan tersebut dibagi rata.

6. Syirkah al-Mudharabah adalah perserikatan antara 

pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam 

berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal 

menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian 

mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah antara 

modal satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. 

Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, 

sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak

pemodal.44 Dalam Pasal 139 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah disebutkan:

a. Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal 

dengan pihak yang mempunyai keterampilan 

untuk menjalankan usaha.

b. Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal 

tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.

c. Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi

berdasarkan kesepakatan dan kerugian 

ditanggung hanya oleh pemilik modal.45

Dalam ketentuan di atas maka terlihat bahwa 

kerjasama dalam syirkah mudharabah ini tidak 

semua hasil ada modal.Jadi pihak satu yang 

memberi modal dan pihak lainnya sebagai orang 

yang mempunyai keterampilan.Dengan ketentuan 

tersebut maka pembagian modal dibagi berdasarkan 

kesepakatan.Namun yang kerap terjadi di 

masyarakat biasanya pembagian modal mudharabah 

60-40, 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk 

orang yang menggarap.Dan jika suatu saat ada 

kerusakan tersebut menjadi tanggungan pemilik 

modal.

Ketentuan syirkah dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah terdapat dalam Buku II Bab VI 

tentang syirkah pada umumnya (uqud) dan syirkah 

milk.Terdiri dari 96 Pasal, mulai dari Pasal 134 

sampai Pasal 230.Menurut Pasal 134 syirkah dapat 

dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah 

abdan, dan syirkah wujuh.Dan dalam Pasal 135 

dijelaskan bahwa syirkah amwal dan syirkah abdan

dapat dilakukan dalam bentuk syirkah ‘inan, syirkah 

mufawadhah dan syirkah mudharabah

Read More

hukum asuransi 2

kesalahan besar Tertanggung sendiri (Pasal 294 KUHD). 

Tanpa pembuktian, sesuai Pasal 273 KUHD, Pasal 274 KUHD, dan Pasal 275 KUHD, hakim 

dapat meminta Tertanggung untuk bersumpah dan kerugian dihitung menurut nilai barang￾barang yang ada waktu ada kebakaran (Pasal 295 KUHD). 

Apabila bangunan dibebani jaminan, maka nilai pertanggungan akan sampai pada jumlah 

utang dan bunga sehingga perlu adanya perhitungan ganti rugi yang terhutang dengan 

pemegang hak jaminan, apabila pemegang hak jaminan memperolak keuntungan bila tidak 

terjadi kerugian. 

Asuransi Rangkap : 

Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala Pertanggungan lain atas harta 

benda dan atau kepentingan yang sama. Jika tidak akan ditanggung oleh Tertanggung. 

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia juga memuat bahwa jika ada perubahan atau 

perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta yang 

dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluam lain 

atau kalau barang tersebut disimpan disana resiko akan menjadi lebih besar, maka 7 hari 

setelah perubahan Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung. Maka 

Penanggung berhak untuk tetap meneruskan Pertanggungan dengan menaikkan premi atau 

tidak meneruskan dengan mengembalikan Premi terhadap Tertanggung. 

C. Asuransi terhadap kerugian hasil Pertanian yang belum dipaneni 

Polis asuransi kerugian hasil Pertanian yang belum dipaneni harus dibuat dalam polis yang 

khusus, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 256 dan 

pasal 299 KUHD, yaitu syarat yang terkait dengan obyek. Diantara syarat yang ditentukan 

dalam pasal 299 KUHD adalah sebagai berikut : 

1. Letak dan batas-batas tanah yang hasilnya dipertanggungkan; 

2. Penggunaannya. 

Jangka waktu harus ditentukan, sebab apabila tidak akan dianggap hanya untuk 1 tahun 

(Pasal 300 KUHD). Pasal 301 menyaratkan adanya perhitungan untuk nilai hasil pada waktu 

dipanen atau dinikmati tanpa becana, dan setelah bencana dengan pembayaran ganti rugi dari 

selisihnya. 

D. Asuransi Laut 

Asuransi Laut merupakan pelopor dari segala jenis asuransi. Asuransi Laut di dalam KUHD 

diatur secara jelas, terperinci dan luas hingga lebih dari 25 Pasal, diantaranya adalah : 

a. Buku I Bab IX Pasal 246 KUHD - Pasal 286 KUHD tentang Asuransi pada umummya 

 sejauh tidak diatur dengan ketentuan khusus; 

b. Buku II Bab IX Pasal 592 KUHD – Pasal 685 KUHD tentang Asuransi Bahaya Laut, dan 

 Bab X Pasal 686 KUHD – Pasal 695 KUHD tentang Asuransi Bahaya Sungai dan 

 Perairan Pedalaman; 

c. Buku II Bab XI Pasal 709 KUHD Pasal 721 KUHD tentang Avarai; 

d. Buku II Bab XII Pasal 744 KUHD tentang Berakhirnya perikatan dalam Perdagangan laut. 

Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) merupakan suatu Perjanjian Pertanggungan 

(Contract of Indemnity) antara Penanggung (Insurer) dan Tertanggung (assuer) atas 

kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai alat pengangkut dan barang sebagai 

muatan kapal dari kemungkinan resiko kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh 

bahaya-bahaya laut (maritime perils) atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya 

laut. Adanya kemungkinan kepentingan dan tanggung jawab dari pihak lain atau pihak ketiga 

baik sebagai penyebab kejadian ataupu sebagai korban kejadian yang mengakibatkan 

kerugian. Sehingga dalam penyelesaian klaim, sering melibatkan banyak pihak, seperti 

surveyor, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut, seperti pelayaran, 

perusahaan bongkar muat, pengangkutan, pengelola terminal pelabuhan dan pihak lainnya. 

Selain Pasal 256 KUHD, maka Pasal 592 KUHD mewajibkan polis : 

1. nama Nahkoda, nama Kapal, dengan menyebutkan macamnya, dan pada pertanggungan 

kapalnya, penyitaan apakah kapal itu terbuat dari kayu cemara, atau keterangan bahwa 

Tertanggung tidak mengetahui tentang keadaan itu; 

2. tempat barang-barang dimuat atau harus dimuat; 

3. pelabuhan tempat kapal seharusnya berangkat, atau harus berangkat; 

4. pelabuhan atau pantai tempat kapal harus memuat atau membongkar; 

5. pelabuhan atau pantai yang harus disinggahi kapal; 

6. tempat permulaan berlangsungnya bahaya yang menjadi beban penanggung; 

7. nilai kapal yang dipertanggungkan. 

Apabila Tertanggung tidak mengetahui mengenai kapal mana yang akan memuat barang￾barang tersebut, pernyataan nakhoda atau kapal tidak akan dijadikan syarat, asalkan dalam 

polis diterangkan ketidaktahuan Tertanggung tentang hal itu, beserta pernyataan tanggal dan 

penandatanganan surat pengantar atau surat tunjuk terakhir, kepentingan ini hanya untuk 

waktu tertentu (Pasal 595 KUHD). 

Apabila Tertanggung tidak mengetahui barang apayang dikirimkan, maka akan dituliskan

“barang-barang” akan tetapi hal tersebut tidak termasuk emas dan perak dalam bentuk mata 

uang, batangan emas dan perak, permata, mutiara, atau perhiasan-perhiasan, dan keperluan￾keperluan perang (Pasal 596 KUHD). 

Jenis Asuransi Laut, meliputi : 

1. Marine Cargo Insurance, yaitu asuransi yang mempertanggungkan barang dan 

kepentingan yang ada didalamnya : 

a. Cargo, harga beli barang itu sendiri; 

b. Freight, biaya pengiriman atau ongkos kapal; 

c. Forwading Expenses, ongkos pembongkaran dan pengurusan barang; 

d. Premi Asuransi; 

e. Imaginary Profit, keuntungan yang diharapkan; 

f. Cash in Transit. 

2. Marine Hull and Machinary Insurance, yaitu asuransi atas kapal dan kepentingan yang 

melekat di dalamnya, meliputi : 

a. Kepentingan dari pemilik kapal akibat dari rusaknya kapal serta kerugian-kerugian 

lainnya 

 yang langsung diderita pemiliknya. 

b. Kerugian pemilik kapal akibat tanggung jawanya kepada pihak lain yang terjadi 

selama ia 

 mengoperasikan kapalnya. 

Pasal 593 KUHD menyatakan obyek adalah : 

a. Tanpa penunjukan : 

 - Badan dan lunas kapal, kosong atau bermuatan, dipersenjatai atau tidak, berlayar baik 

 sendirian atau bersama-sama dengan kapal lain; 

 - Alat-alat perlengkapan dan tali-temali; 

 - Alat-alat perlengkapan perang; 

b. Dengan penunjukan : 

 - Bahan makanan, dan pada umumnya semua biaya yang telah dikeluarkan untuk kapal 

 itu, sampai kepada penurunan kapal ke laut; 

 - Barang-barang muatannya; 

 - Keuntungan yang diharapkan; 

 - Biaya angkutan yang akan diperoleh; 

 - Bahaya perbudakan. 

Pasal 594 KUHD mengatur, bahwa : 

 - pertanggungan dapat diadakan pada keseluruhan atau sebagian barang, bersama-sama 

 atau sendiri baik dalam keadaan damai atau dalam waktu perang, sebelum atau selama 

 perjalanan kapal; 

 - untuk perjalanan pergi - pulang, untuk salah satu dari kedua itu; untuk seluruh perjalanan, 

 atau untuk waktu tertentu; 

 - untuk semua bahaya laut; 

 - untuk berita baik dan buruk. 

Masa Berlakunya Pertanggungan 

1. Pasal 624 KUHD menyatakan apabila Pertanggungan mulai berjalan bagi Penanggung saat 

 nahkoda mulai dengan pemuatan barang-barang daganga, atau apabila ia diwajibkan untuk 

 berangkat hanya dengan membawa bahan pemberat, pada saat dimulainya memuat bahan 

 tersebut. 

2. Pasal 625 KUHD dalam pertanggungan yang disebutkan yang lalu bahaya bagi pihak yang 

 menanggung berakhir dalam jangka waktu 21 hari setelah barang-barangnya yang 

 dipertanggungkan sampai di tempat tujuan, atau lebih cepat beberapa hari setelah 

 barang-barang sampai di tempat tujuan, atau sekian hari lebih cepat setelah barang-barang 

 muatan dibongkar. 

3. Pasal 626 KUHD dalam halnya sebuah kapal dipertanggungkan untuk sebuah perjalanan 

 pergi-pulang, atau untuk lebih dari suatu perjalanan, maka pihak yang menanggung, 

 selama itu menanggung bahaya sampai 21 hari semenjak diselesaikannya perjalanan 

 terakhir, atau beberapa hari lebih cepat setelah barang-barang muatan terakhir setelah 

 dibongkar. 

4. Pasal 628 KUHD, jika yang diasuransikan itu adalah barang-barang dagangan atau barang- 

 barang lainnya, maka bahaya itu berlangsung terus tanpa henti, meskipun nakhkoda 

 dengan terpaksa melakukan pelabuhan darurat. Membongkar muatan dan memperbaiki 

 kapalnya di situ, hingga perjalanannya dihentikan secara sah oleh pihak yang ditanggung 

diberikan perintah untuk tidak lagi memuat barang-barangnya ke kapal, ataupun pelayaran 

 itu diselesaikan sama sekali. 

5. Pasal 629 KUHD jika nakhoda atau pihak yang ditanggung atas barang-barang, karena 

 alasan-alasan yang sah tidak dapat membongkar muatan dalam jangka waktu seperti 

 ditetapkan Pasal 627 KUHD, sedangkan mereka tidak berlangsung sampai saat selesainya 

 dibongkar barang-barang tersebut. 

6. Pasal 630 KUHD, Pertanggungan untuk memperoleh uang dari biaya angkutan. Bahaya 

 bagi Penanggung mulai berlangsung sejak saat barang-barang dan barang-barang dagangan 

 yang biaya angkutannya telah dibayar, telah dimuat ke dalam menjadi busuk atau akan 

 menulari barang-barang lainnya. 

7. Pasal 632 KUHD, apabila perjalanan dihentikan, Penanggung mulai menanggung terhadap 

 bahaya, maka bahaya ini tetap berjalan, dalam halnya pertanggungan atas barang-barang 

 selama lima belas hari, dan dalam halnya pertanggungan atas kapalnya, selama dua puluh 

 satu hari setelah terjadinya penghentian perjalanan tadi, ataupun sekian hari lebih dahulu 

 sekedar barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya telah selesai dibongkarnya. 

8. Pasal 615 KUHD, menyatakan bahwa dapat diadakan bagi pertanggungan atas keuntungan 

 yang diharapkan, sehingga harus dibuatkan rencana perkiraan tersendiri pada polisnya 

 dengan penyebutan tersendiri atas barang-barang mana hal itu dilakukan. Bila tidak ada 

 maka Pertanggungannya batal. Pasal 621 KUHD menyatakan bahwa keuntungan yang 

 diharapkan dibuktikan dengan daftar harga yang diakui resmi, atau bila hal itu tidak ada, 

 dengan anggaran para ahli, yang akan menunjukkan keuntungan yang selayaknya akan 

 dihasilkan di tempat tujuan oleh barang-barang yang dipertanggungkan, bila tiba dengan 

 selamat. Pasal 633 KUHD menyatakan waktu mulai dan berakhirnya bahaya dalam hal 

 keuntungan yang diharapkan akan didapat adalah sama dengan waktu yang ditentukan 

 untuk itu. Akan tetapi, apabila tiba dengan selamat maka Penanggung cukup membayar 

 jumlah yang lebih kecil. Pasal 634 KUHD dalam segala pertanggungan kedua belah pihak 

 bebas untuk membuat persyaratan-persyaratan lain tentang permulaan dan akhir waktu 

 yang tepat tentang adanya bahaya. 

 

Nilai Barang dalam Asuransi Laut: 

1. Pasal 612 KUHD, barang-barang boleh dipertanggunggan untuk nilai sepenuhnya pada 

 waktu dan di tempat pengiriman, dengan semua biayanya sampai di kapal, termasuk di situ 

 Premi Pertanggungan, tanpa dapat dituntut untuk memberikan rencana perkiraan tiap 

 barang tersendiri. 

2. Pasal 613 KUHD adalah nilai sesungguhnya barang-barang yang dipertanggungkan boleh 

 dinaikkan dengan biaya angkutan, bea-bea masuk dan biaya-biaya lain yang pada waktu 

 tibanya perlu sekali harus dibayar. 

3. Pasal 614 KUHD, kenaikan yang diuraikan dalam Pasal yang lain, tidak mengikat, apabila 

 yang dipertanggungkan tidak sampai di tempat tujuan, sepanjang karena itu pembayaran 

 biaya angkuta, bea-bea masuk dan biaya-biaya lainnya hapus seluruhnya atau sebagian. 

 Akan tetapi bila biaya angkutan menurut perjanjian yang diadakan sebelum keberangkatan 

 kapal harus dibayar terlebih dahulu, maka pertanggungannya tidak berubah. 

4. Pasal 616 KUHD, biaya angkutan dapat dipertanggungkan untuk jumlah sepenuhnya. 

5. Pasal 617 KUHD, bila kapal karam atau kandas, maka pertanggungannya akan dikurangi 

 dengan jumlah biaya perjalanan yang harus dibayarkan oleh nakhoda atau pemiliki kapal, 

 kurang dari yang seharusnya. 

6. Jumlah pertanggungan dapat dikurangi berdasarkan keputusan pengadilan berdasarkan 

 para ahli (Pasal 619 KUHD): 

 1. Apabila kapal memiliki nilai yang lebih rendah dari harga pembelian, baik karena umur 

 atau perjalanan; 

 2. Apabila kapal ketika mengalami peristiwa tidak pasti, dipertanggungkan untuk lebih dari 

 satu pertanggungan, akan tetapi hanya menjalani satu perjalanan saja. 

7. Pasal 620 KUHD, nilai pertanggungan dihitung atas dasar berapa barang yang dikeluarkan 

 ditambah dengan biaya pengangkutan. 

 8. Pasal 623 KUHD, bahwa jumlah biaya angkutan dibuktikan dengan carter - partai atau 

 konosemen-konosemennya. 

Perkecualian atas kapal yang sudah atau yang belum berangkat : 

1. Pasal 603 KUHD, Pertanggungan boleh diadakan atas kapal-kapal dan barang-barang yang 

 sudah berangkat, asalkan di dalam polis dinyatakan saat keberangkatan kapal itu tanpa 

 sepengetahuan pihak ketiga, dan apabila hal tersebut diadakan oleh pihak ketiga tanpa 

 adanya pemberian amanat. 

2. Pasal 605 KUHD,pertanggungan dapat diadakan untuk kapal yang belum datang ke tempat 

 dimana terjadinya Pertanggungan apabila terdapat pernyataan ketidaktahuan Tertanggung . 

Hak dan Kewajiban Para Pihak : 

1. Pasal 635 KUHD menyatakan apabila Perjalanan dihentikan sebelum Penanggung mulai 

 menghadapi bahaya, premi tidak usaha dibayar oleh Tertanggung ataupun dikembalikan 

oleh Penanggung, akan tetapi Penanggung mendapatkan ½ prosen dari jumlah premi. 

2. Pasal 636 KUHD, apabila Pertanggungan dihentikan ketika sudah sampai saat Penanggung 

 menanggung, tetapi belum sampai pada saat kapal harus membongkar muatannya. Akan 

 tetapi Penanggung mendapatkan 1 persen dari premi. 

3. Terkait dengan evenemen, maka Penanggung harus memberikan ganti kerugian apabila 

 kerugian itu diakibatkan oleh angin taufan, hujan lebat, pecahnya kapal, terdamparnya 

 kapal, menggulingnya kapal, penubrukkan, karena kapalnya dipaksa mengganti haluan 

 atau perjalanannya, karena adanya pembuangan barang-barang ke laut, karena kebakaran, 

 paksaan, banjir perampasan, bajak laut, atau perampok, penahan atas perintah dari pihak 

 atasan, pernyataan perang, tindakan-tindakan pembalasan, segala kerusakan yang berasal 

 dari kelalaian, kealpaan, atau kecurangan nakhoda atau anak buahnya, atau malapetaka 

 dari luar (Pasal 637 KUHD). 

4. Pasal 638 KUHD ialah kewajiban Penanggung berhenti apabila haluan atau perjalanannya 

 diubah tanpa adanya sesuatu hal yang memaksa, dan dalam halnya pertanggungan 

 atas upah pengangkutan, berakhirnya kewajiban. 

5. Pasal 640 KUHD dan Pasal 641 menyatakan bahwa Penanggung tidak perlu membayar 

 ganti kerugian Penanggung tidak bertanggung jawab atas kecurangan nahkoda atas 

 perubahan nahkoda. 

6. Pasal 643 KUHD bahwa Penanggung tidak bertanggung jawab atas benda cair, seperti 

 anggur, minyak, madu, gajih, sirup, gula, dan lain sebagainya. 

7. Pasal 644 KUHD menyatakan Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk memberikan 

 ganti kerugian kepada barang-barang yang mudah rusak atau busuk. 

8. Pasal 645 KUHD bahwa kewajiban Penanggung untuk menjaga semua kerusakan apabila 

 terdapat pernyataan “bebas dari kerusakan”. 

9. Pasal 647 KUHD bahwa Pertanggungan dengan persyaratan “bebas dari molest”, maka 

 penanggung bebas dan bila barang yang dipertanggungkan musnah atau menjadi busuk 

 karena kekerasan, perampasan, pembajakan, perampokan, penahanan atas perintah dari 

 penguasa, pernyataan perang dan pembalasan, sedangkan pertanggungan akan hapus bila 

 barang yang ditanggung dengan moles, tertahan atau dibelokkan dari arah tujuannya akan 

 tetapi Penanggung tetap melakukan penanggungan. 

10. Pasal 650 KUHD bahwa mewajibkan Tertanggung untuk dapat membuktikan bahwa 

 keberangkatan kapal sesuai di dalam perjanjian. 

Resiko : 

1. Total Loss (Kerugian lenyap semua) 

 Actual Total Loss yaitu bilamana atau muatan secara fisik telah lenyap semuanya atau 

 muatannya sudah kehilangan seluruh nilainya. 

 Constructive Total Loss yaitu bila kapal dan muatan kehilangan seluruh sifatnya semula 

 sekalipun secara fisik tidak rusak. 

2. Partial Loss

 a. General Average (kerugian umum) adalah kerugian dengan sengaja dilakukan atau biaya 

 yang sengaja dikeluarkan yang bertujuan untuk keselamatan semua pihak yang 

 berkepentingan. 

 b. Particular Average (kerugian khusus) adalah kerugian yang diderita kapal maupun 

 muatan karena kecelakaan yang menjadi tanggung jawab pemiliknya, dan kerugian itu 

 tidak dapat diharapkan iuran atau sumbangan penggantian dari pihak lain. 

 - Kebakaran 

 Ada banyak hal yang menimbulkan kebakaran, antara lain : 

1. Akibat kecelakaan; 

2. Akibat kesalahan awak kapal; 

3. Akibat salah satu barang terbakar sendiri; 

4. Akibat halilintar; 

5. Akibat lain yang tidak dapat diketahui penyebabnya.

Sering pula ada pihak Penanggung menolak atas klaim yang timbul, maka Penanggung 

yang harus membuktikannya, untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran yang 

mungkin yang akan terjadi. 

 - Barraty

 Kecurangan nahkoda dan atau kru kapal untuk mengambil alih kapal dari pemiliknya 

 dan kemudian menguasainya dan menggunakan atau membawa kapal tersebut ke 

 tempat yang tidak disetujui pemiliknya. 

 - Thieves

 Yang ditutup, atau diberikan ganti ruginya oleh asuransi hanyalah pencurian yang 

 dilakukan secara diam-diam. Resiko pencurian tidak termasuk pencurian biasa. 

 - Jettison

 Jettison adalah membuang barang ke laut guna penyelamatan kepentiangan umum 

 kapal dan barang-barang lainnya. 

Mengenai resiko-resiko tersebut di atas, dapat disimpulkan pengelompokan resiko: 

a. Resiko yang dialami sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh alat pengangkutnya, 

 seperti kandas, kebocoran, tenggelam, tabrakan, terbalik, dan lain-lain; 

b. Perlakuan dalam menangani secara tidak bertanggung jawab atau sembrono (Roug 

 Handling), seperti perlakuan disaat muat atau bongkar oleh buruh di pelabuhan atau 

 digudang; 

c. Pencurian serta bencana di kapal, tempat penimbunan, atau disaat bongkar muat; 

d. Kesalahan pada bongkar muat; 

e. Kemasan yang tidak memenuhi persyaratan standar;

f. Tempat penimbunan yang tidak memenuhi syarat; 

g. Bahaya perang, huru-hara, kerusuhan dan pemogokan di pelabuhan; 

h. Watak pada barang itu sendiri; 

i. Akibat perbaruan barang dari berbagai jenis sehingga dapat menimbulkan kontaminasi. 

Klaim Asuransi Laut 

Klaim dalam asuransi ialah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tertanggung kepada 

Penanggung karena kepentingan yang diasurasikan mengalami kerugian atau kerusakan atas 

barang yang dipertanggungkannya akibat dari suatu peristiwa selama barang dalam proses 

pengangkutan. 

1. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Klaim 

 a. Pemberitahuan kerugian; 

 b. Survey kerusakan dan kerugian; 

 c. Mengusahakan kelengkapan dokumen pendukung klaim. 

2. Dokumen-dokumen pendukung klaim asuransi 

 a. Polis asuransi atau sertifikat asuransi; 

 b. Faktur dan daftar perincian barang, meliputi jenis pengepakannya, dan sebagainya; 

 c. Laporan survey; 

 d. Surat-menyurat dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyebab kerugian; 

 e. Dokumen klaim asuransi lainnya. 

E. Asuransi Pengangkutan Darat 

Dunia transportasi, khususnya transportasi darat pada umumnya dipenuhi dengan 

ketidakpastian. Dalam artian mungkin saja timbul resiko ketika melakukan transportasi, 

khususnya transportasi darat adapun resiko tersebut membawa kerugian, baik materi maupun 

immateriil (kehilangan jiwa). Akan tetapi karena tingkat perekonomian Indonesia yang 

rendah, maka masyarakat kurang memperhatikan pentingnya asuransi, sehingga biasanya 

mereka tidak menasuransikan diri mereka sendiri, sehingga aturan perundang-undangan 

mengatur mengenai Asuransi Transportasi, sebagai berikut 19

: 

1. Angkutan Jalan. Pasal 45 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan 

 Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas 

 kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena 

 kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. 

2. Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas 

 menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang 

 diderita oleh pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul akibat kelalain atau kesalahan 

 pengemudi dalam mengendalikan kendaraan bermotor. 

3. Untuk Kereta Api. Pasal 157 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian 

 menyatakan bahwa “penyelenggara sarana perkereta apian bertanggung jawab terhadap 

 bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau 

 meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. 

Semua menyatakan mengenai tanggung jawab dari pemilik perusahaan transportasi atau 

pengangkutan. 

Asuransi Pengangkutan melalui darat merupakan Pertanggungan yang memberikan jaminan 

atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas objek pertanggungan sebagai akibat 

adanya bahaya-bahaya darat yang bersifat accidental, yang terjadi dalam masa pengangkutan 

melalui darat dengan objek pertanggungan adalah kendaraan pengangkut darat bersama 

muatannya terhadap kemungkinan bahaya yang menimpa20

. 

Secara garis besar resiko yang dijamin dalam asuransi pengangkutan melalui darat adalah : 

1. Kondisi Pertanggungan dengan Klausula Total Loss Only

 a. Hanya dijamin apabila obyek yang diangkut menderita keraguan total sebagai akibat dari 

 kecelakaan. 

 b. Jaminan berlaku baik untuk kerugian total bersama alat angkutnya maupun kerugian 

 total barangnya saja. 

2. Kondisi Pertanggungan All Risk 

 a. Memberikan jaminan atas setiap kerugian sebagai akibat dari kecelakaan alat angkutnya. 

 b. Jaminan berlaku baik untuk kerugian alat angkutnya maupun kerugian barangnya saja. 

 c. Diberlakukan deductible. 

Perbedaan keduanya adalah bahwa jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan 

membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin 

melebihi 75 % dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan all 

risk, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat resiko yang dijamin 

berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga Pertanggungan21

. 

Asuransi Pengangkutan Darat ini ada yang merupakan swasta atau asuransi sosial. Asuransi 

sosial diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang, seluruh penumbpang harus memiliki Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum 

dengan memiliki Iuran Wajib. Sedangkan pemilik kendaraan bermotor, berdasarkan UU No. 

34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan seluruh Pemilik Kendaraan 

Bermotor harus memiliki asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum pemilik kendaraan 

bermotor dengan membayar sumbangan wajib setiap tahunnya melalui perpanjangan STNK 

yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja. 

Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum 

Penanggung : 

PT. Jasa Raharja 

Tertanggung : 

Pasal 3 ayat 1 butir a UU no 33 Tahun 1964 menyatakan bahwa tiap penumpang yang sah 

dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawatn terbang, perusahaan penerbangan 

nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaran nasional, wajib membayar iuran 

melalui pengusaha / pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan 

kecelakaan penumpang dalam perjalanan 

Ruang Lingkup Pertanggungan 

Saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan ditempat pemberangkatan sampai saat 

turun dari kendaraan tersebut ditempat tujuan 

Premi : 

Pasal 2 ayat 1 PP No. 17 Tahun 1965 menyatakan bahwa untuk jaminan pertanggungan 

kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintahan ini tiap penumpang kendaraan bermotor 

umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan 

perkapalan/pelayaran nasional untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran 

Evenemen : 

Kecelakaan 

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan : 

Penanggung : 

PT. Jasa Raharja 

Tertanggung : 

Pasal 2 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor 

diharuskan memberikan sumbangan wajib. 

Ruang Lingkup Pertanggungan : 

Pasal 4 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap 

akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, Dana akan memberi ganti rugi 

kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan oleh Peraturan 

Pemerintah. 

Premi : 

Pasal 1 butir d UU No. 34 Tahun 1964, Sumbangan tahunan yang wajib dibayar. 

Evenemen : 

Kemungkinan Kecelakaan Lalu Lintas 

Penyebab terjadinya klaim 

1. Tertanggung meninggal dunia; 

2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian 

 asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai; 

3. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis 

 dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan lapse tetapi telah 

 mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi); 

4. Tertanggung mendapat kecelakaan; 

5. Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 

2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang 

Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat 

Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara, 

besar santunan yang diberikan : 

Jenis Santunan Besar Santunan 

Angkutan Darat 

Sungai/Danau, 

Ferry/Penyebrangan dan 

Laut 

Angkutan Udara 

Meninggal Dunia Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000.000,- 

Cacat Tetap (maks) Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000.000,- 

Biaya Rawatan (maks) Rp. 10.000.000,- Rp. 25.000.000,- 

Biaya Penguburan Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- 

CARA PERHITUNGAN GANTI RUGI DALAM HAL TERDAPAT KEADAAN CACAT 

TETAP 

Apabila terjadi kecelakaan , tertanggung menderita kehilangan seluruh dan/atau tidak dapat 

dipakai lagi untuk selamanya anggota bagian tubuhnya seperti tersebut di bawah ini, maka 

Penanggung akan membayar sebagai berikut : 

 Kelompok I Kelompok II 

Akal Budi Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- 

Kedua mata/tangan/kaki Rp 6.000.000,- Rp 4.000.000,- 

Pendengaran pada kedua 

belah telinga 

Rp 3.000.000,- Rp 2.000.000,- 

Satu mata/tangan/kaki Rp 1.200.000,- Rp 800.000,- 

Pendengaran pada sebelah 

telinga 

Rp 600.000,- Rp 400.000,- 

Setiap jari tangan, setiap jari 

kaki 

Rp 300.000,- Rp 200.000,- 

 Kelompok III Kelompok IV 

Akal Budi Rp 2.000.000,- Rp 1.000.000,- 

Kedua mata/tangan/kaki Rp 2.000.000,- Rp 1.000.000,- 

Pendengaran pada kedua 

belah telinga 

Rp 1.000.000,- Rp 500.000,- 

Satu mata/tangan/kaki Rp 400.000,- Rp 200.000,- 

Pendengaran pada sebelah Rp 200.000,- Rp 100.000,

telinga 

Setiap jari tangan, setiap jari 

kaki 

Rp 100.000,- Rp 50.000,- 

2. Jumlah pembayaran jaminan tersebut akan dikurangi dengan semua biaya perawatan atau 

 pengobatan yang telah diterima penggantiannya bila hal itu menyangkut kecelakaan yang 

 sama. 

Perhitungan jaminan dalam hal terdapat cacat tetap 

a. Apabila akibat dari sesuatu kecelakaan harus dikeluarkan biaya-biaya untuk perawatan atau 

 pengobatan, maka berdasarkan kebenaran bukti kwitansi, Penanggung akan memberikan 

 penggantian untuk itu setinggi-tingginya sampai jumlah : 

Kelompok I Rp 1.000.000,- 

Kelompok II Rp 750.000,- 

Kelompok III Rp 500.000,- 

Kelompok IV Rp 250.000,- 

b. Biaya-biaya perawatan atau pengobatan dari sesuatu kecelakaan yang sama yang 

 jumlahnya melebihi tersebut point 1 tidak lagi menjadi beban penanggung. 

c. Dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas 

 maka perawatan ulangan hanya dapat dilakukan menurut pertimbangan Dokter, yang harus 

 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung. 

d. Yang dimaksud dengan biaya-biaya perawatan atau pengobatan ialah: ongkos-ongkos 

 pertolongan pertama, ongkos dokter dan ongkos pengobatan, perawatan, pemeriksaan, 

 obat-obatan dan perban dan perawatan dalam rumah sakit. Obyek Pertanggungan : Siswa 

 dari tingkat Taman Kanak-Kanak s/d Perguruan tinggi, guru, Dosen, Staf dan kursus- 

 kursus Jangka waktu Pertanggungan : 1(satu) tahun. 

PENGAJUAN SANTUNAN JASA RAHARJA 

a. Cara memperoleh Santunan 

1) Menghubungi kantor jasa Raharja terdekat 

2) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan: 

o Keterangan kecelakaan Lalu-lintas dari kepolisian dan atau dari instansi berwenang lainnya 

o Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat 

o KTP/identitas korban/ahli waris korban 

o Formulir pengajuan diberikan Jasa raharja secara cuma-cuma 

b. Bukti lain yang diperlukan 

1) Dalam hal korban luka –luka 

Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah 

2) Dalam hal korban meninggal dunia 

Surat kartu keluarga/surat nikah(bagi yang sudah menikah 

c. Ketentuan lain yang diperlukan 

1) Jenis santunan 

o Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan(sesuai dengan ketentuan) 

o Santuan kematian 

o Santuan cacat tetap 

2) Ahli waris 

o Janda atau dudanya yang sah 

o Anak-anaknya yang sah 

o Orang tuanya yang sah 

3) Kedaluwarsa 

Hak santunan menjadi gugur/kedaluwarsa jika: 

o Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan. 

o Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh Jasa 

 Raharja. 

F. Asuransi Kendaraan Bermotor 

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi 

Tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan 

pemakaian kendaraan bermotor. 

Dalam polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor, terdapat mengenai : 

1. Resiko dalam Asuransi Kendaraan Bermotor : 

 A. Resiko yang dijamin Asuransi Kendaraan Bermotor 

 - Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor ini resiko yang dipertanggungjawabkan 

 disebabkan : 

 a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari 

kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari 

 kendaraan yang bersangkutan; 

 b. Perbuatan jahat orang lain; 

 c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan 

 kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan kendaraan 

 bermotor yang diasuransikan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan 

 bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang diasuransikan dalam 

 polis ini; 

 d. Kebakaran termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang 

 berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang diasuransikan, atau 

 karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau 

 memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau 

 sebagian kendaraan bermotor yang diasuransikan atas perintah yang berwenang 

 dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu; 

 e. Sambaran Petir; 

 f. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tersebut 

 dalam butir 1 dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat 

 penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal 

 Perhubungan Darat; 

 g. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan 

 bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan; 

 h. Biaya yang wajar yang dikeluarkan Tertanggung untuk penjagaan atau 

 pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi 

 kerugian maksimum 0,5% dari jumlah Pertanggungan; 

 - Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas : 

 Tanggung gugat yaitu tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga 

 berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Dalam hal 

 ini Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas suatu 

 kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan 

 bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun 

 melalui pengadilan, yang kedua-duanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 

 dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar 

 pertanggungan, yang meliputi : 

 a. Kerusakan atas harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut,  dimuat, atau dibongkar dari kendaraan yang dipertanggungkan; 

 b. Kerusakan jalan, jembatan dan lain-lain akibat getaran, berat kendaraan atau 

 muatannya; 

 c. Cedera badan atau kematian terhadap : 

 1. Penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan; 

 2. Tertanggung, suami atau istri dan anak, bila Tertanggung adalah perorangan; 

 3. Pemegang saham atau pengurus, jika Tertanggung adalah CV; 

 4. Orang yang bekerja pada Tertanggung dengan imbalan jasa; 

 5. Orang yang tinggal bersama Tertanggung; 

 6. Hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung. 

 B. Resiko yang tidak dijamin Asuransi Kendaraan Bermotor 

 1. Kehilangan keuntungan atau upah atau kerugian keuangan akibat tidak dapat 

 dipergunakannya kendaraan tersebut; 

 2. Kerusakan atau kehilangan peralatan non-standar yang tidak disebutkan dalam polis; 

 3. Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor akibat penggelapan; 

 4. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat perbuatan jahat Tertanggung 

 (suami atau istri, anak, karyawan atau seizin Tertanggung); 

 5. Kerugian atau kerusakan akibat menarik kendaraan lain, racing, pawai, untuk 

 kejahatan atau maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis; 

 6. Barang-barang yang sedang dimuat, dibongkar di kendaraan tersebut; 

 7. Reaksi atau radiasi nuklir. 

 C. Jaminan Tambahan atau Perluasan Resiko 

 Yang dimaksudkan dengan jaminan tambahan atau jaminan perluasan resiko adalah 

 jaminan perluasan resiko-resiko atau bahaya yang diperkecualikan dalam Polis Standar 

 Kendaraan Bermotor Indonesia, akan tetapi resiko-resiko tersebut bisa dijamin apabila 

 dinyatakan secara tegas di dalam polis. Akan tetapi tidak semua polis yang dikecualikan 

 tersebut dapat dijamin dengan penegasan dalam polis tersebut. 

 Berikut ini resiko yang dikecualikan akan tetapi bisa dijamin apabila dinyatakan secara 

 tegas di dalam polis, yaitu : 

 1. Third Party Liability (tanggung jawab kepada pihak ketiga) : 

 - Tanggung gugat atau tanggung jawab Tertanggung terhadap suatu kerugian yang 

 diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraanbermotor yang dipertanggungkan, setinggi-tingginya sesuai dengan jumlah atau 

 limit yang telah ditentukan, meliputi, kerusakan atas harta benda pihak ketiga 

 (misalnya : mobil, rumah, pagar, dan lain-lain) dari cedera badan atau kematian. 

 - Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat 

 Tertanggung. 

 2. Jaminan Huru Hara yang di pasar dikenal dengan RSCC (Riot, Strike, and Civil 

 Commotion), RSMD (Riot, Strike, and Malicious Damage). Resiko Kerusuhan dan 

 Huru Hara ini dikecualikan dari Jaminan Polis Standar Kendaraan Bermotor 

 Indonesia Pasal 3 ayat 6.2 dan 6.3 dan menggunakan klausul 41. B Dewan Asuransi 

 Indonesia yang memberikan jaminan Huru Hara terluas. Resiko yang dijamin dan 

 pengertiannya dapat dilihat pada Klausul atau Endorsemen Huru Hara. 

 3. Jaminan Kecelakaan Diri terhadap sopir atau Penumpang Kendaraan Bermotor yang 

 dipertanggungkan. Untuk perluasan ini, pada polis dilekatkan “Klausul Kecelakaan 

 Diri terhadap Penumpang Kendaraan Bermotor Beroda Empat”. Dengan adanya 

 perluasan ini, maka Jaminan Polis mencakup juga cedera badan atau kematian 

 terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yangs secara langsung disebabkan 

 oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut. 

 4. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Banjir. Jika jaminan diperlus dengan resiko 

 tersebut di atas, maka pada polis harus dilekatkan dalam klausul. Tanggung jawab 

 hukum Tertanggung terhadap penumpang kendaraan bermotor yang 

 dipertanggungkan (Passenger Legal Liability). Semua jaminan tambahan tersebut di 

 atas merupakan perluasan dari Kondisi Comprehensive Pertanggungan Total Loss 

 hanya dapat diperluas dengan Jaminan Huru Hara. Jaminan ini hampir tidak pernah 

 dijual. 

2. Syarat-syarat Pertanggungan 

 a. Pembayaran Premi; 

 Premi harus dibayar lunas saat persetujuan pertanggungan ditutup, kecuali bila atas 

 persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 

 10 hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungan atau tanggal 

 perpanjangan pertanggungan, maka berlakunya pertanggungan ini dapat ditunda oleh 

 penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

 b. Wilayah berlakunya asuransi kendaraan bermotor; 

 c. Pemberitahuan Tertanggung wajib melakukan pemberitahuan tentang terjadinya pencurian atau 

 kecelakaan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah kejadian. Pemberitahuan 

 dilakukan secara tertulis atau lisan yang disertai dengan surat pernyataan lisan. Untuk 

 pencurian, harus ada surat keterangan dari polisi setempat dan polisi daerah untuk 

 kerugian total. 

 d. Tuntutan pihak ketiga 

 1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung adanya tuntutan dari pihak 

 ketiga tersebut. 

 2. Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada hubungannya dengan 

 pihak tersebut. 

 3. Tertanggung menguasakan kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi 

 pihak ketiga dan apabila diperlukan Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa 

 kepada Penanggung. 

 4. Tertanggung menguasakan kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi 

 pihak ketiga dan apabila diperlukan Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa 

 kepada Penanggung. 

 e. Tuntutan Pidana kepada Tertanggung 

 Apabila tuntutan pihak ketiga yang dirugikan karena kendaraan bermotor yang 

 dipertanggungkan adalah berupa tuntutan pidana terhadap Tertanggung, maka 

 Tertanggung diwajibkan memberitahukan tuntutan tersebut kepada Penanggung. 

 f. Ganti Rugi 

 Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau 

 kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasar harga sebenarnya 

 sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut, bila atas tuntutan pihak 

 ketiga setinggi-tingginya sebesar jumlah yang disetujui dikurangi besarnya resiko 

 sendiri yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungannya. 

 g. Kerugian Total 

 Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75% dari 

 harga sebenarnya. 

 h. Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap 

 Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 KUHD, maka bila terjadi kerugian atas kendaraan 

 bermotor yang dipertanggung jawabkan kepada lebih dari satu Penanggung, dimana 

 jumlah pertanggungan lebih dari harga kendaraan bermotor yang bersangkutan, maka 

 jumlah yang dipertanggungkan untuk masing-masing Penanggung seimbang dengan  nilai pertanggungan terhadap harga yang sebenarnya, demikian pula ganti rugi yang 

 menjadi kewajiban dari masing-masing Penanggung. 

 Ketentuan tersebut di atas tetap dijalankan, walau segala pertanggungan yang dimaksud 

 dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih 

 dahulu dan tidak berisi ketentuan tersebut. Saat terjadi kerusakan atau kerugian atas 

 kendaraan bermotor yang dipertanggunggkan, maka atas permintaan Penanggung, 

 Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala perbuatan lain yang berlaku 

 atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan. 

3. Proses Pengajuan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor 

 Tuntutan ganti kerugian oleh Tertanggung kepada Penanggung disebut dengan klaim. Hal 

 ini terjadi dikarenakan tuntutan terhadap hak yang timbulnya disebabkan karena adanya 

 Perjanjian Asuransi yang telah berakhir. Adapun Prosedur pengajuan klaim adalah : 

 a. Memberikan Laporan kepada Perusahaan Asuransi; 

 b. Mendapatkan Persetujuan dari Perusahaan Asuransi. 

4. Hal-Hal yang perlu dibawa : 

 a. Nomor Polis Asuransi; 

 b. Tempat Kejadian; 

 c. Nama Pemilik Polis; 

 d. Kerugian Benda; 

 e. Merek Kendaraan; 

 f. Nomor Polis Kendaraan terjadinya kecelakaan;

 g. Tanggal terjadinya kerugian. 

 

5. Dokumen-Dokumen Klaim yang diperlukan : 

 a. Formulir Klaim; 

 b. Foto Copy Polis Asuransi; 

 c. Foto Copy SIM dan STNK; 

 d. Surat Keterangan Polisi Setempat (BAP) untuk klaim kendaraan jika kehilangan 

 perlengkapan standart atau non standart maupun kehilangan kendaraan dan juga 

 kerusakan berat pada kendaraan. 

 e. STNK asli (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total); 

 f. Kunci Kontak kendaraan min (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total); 

 g. Surat Keterangan KADIT RESERSE POLDA (khusus kehilangan kendaraan atau 

 kerusakan total); 

 h. BPKB asli dan faktur (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total); 

 i. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan 

 total); 

 j. Pemblokiran STNK (khusus kehilangan kendaraan atau kerusakan total); 

 k. Surat Keterangan polisi setempat (BAP) (Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga); 

 l. Foto Copy STNK dan SIM dari pihak ketiga (Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga); 

 m.Surat Tuntutan dari Pihak ketiga yang ditandatangani di atas (Tanggung Jawab terhadap 

 Pihak Ketiga); 

 n. Foto Kerugian materi dari pihak ketiga (Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga); 

6. Premi 

 Pengaturan taris premi untuk asuransi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri 

 Keuangan (PMK) No. 74 / PMK.010 / 2007 Pasal 2 ayat 2 Tentang Penyelenggaraan 

 Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor. Ketentuan ini 

 memberikan petunjuk mengenai unsur-unsur yang diperlukan dalam penetapan premi 

 murni, biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi dan keuntungan yang wajar : 

 a. Penetapan unsur premi murni dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan 

 data profil resiko dan kerugian untuk periode paling singkat 5 tahun; 

 b. Penetapan unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya dilakukan berdasarkan 

 perhitungan yang didukung dengan data biaya administrasi dan biaya umum lainnya 

 yang menjadi Bagian Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor untuk periode paling 

 singkat 5 tahun; 

 c. Penetapan unsur biaya akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai biaya 

 akuisisi sebagaimana dimaksdu dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Penetapan unsur 

 ketentuan yang wajar. 

Selain mengatur mengenai penetapan tarif premi, ketentuan ini juga mengatur mengenai tarif 

referensi yang dapat dipergunakan oleh perusahaan yang belum memiliki basis data yang 

mencukupi sesuai dengan ketentuan Pasal 2. Penetapan tarif dibagi atas 6 kategori uang 

pertanggungan, 2 jenis kendaraan untuk jenis pertanggungan Total Loss Only (TLO) dan 

pertanggungan Comprehensive. 

7. Berakhirnya Pertanggungan 

 a. Pembatalan Polis 

 Baik Tertanggung maupun Tertanggung dapay sewaktu-waktu menghentikan asuransi 

 tanpa memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan 

 secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki 

 pembatalan. Penanggung bebas dari pertanggungan 3 hari kerja terhitung tanggal 

 pengiriman Pk. 12.00 WIB. 

 b. Peralihan hak pemilik 

 Terjadi peristiwa yang mengakibatkan perpindahan hak, terhitung batal 10 hari sejak 

 perpindahan. 

 c. Kerugian Total 

 Kerugian Total hingga obyeknya tidak ada lagi. 

 d. Berakhirnya jangka waktu 

 Jangka waktu asuransi menurut polis berakhir. 

G. Asuransi Tanggung Jawab 

 1. Asuransi dan Tanggung Jawab 

 Tertanggung sebagai pihak mempunyai kepentingan tertentu dalam kegiatan usaha atau 

 hubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah 

 tanggung jawab akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misalnya perbuatan yang 

 merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang. 

 2. Polis Asuransi Tanggung Jawab 

 Asuransi tidak diatur dalam KUHD sehingga dasarnya adalah polis yang dibuat oleh 

 kedua belah pihak. 

 3. Objek Asuransi Tanggung Jawab 

 Tanggung Jawab Tertanggung kepada Pihak Ketiga. 

 4. Evenemen 

 Perbuatan Melawan Hukum dari Tertanggung. 

 

H. Asuransi Kredit 

 1. Tertanggung, obyek Pertanggungan 

 Tertanggung adalah pemberi kredit (Bank dan Lembaga Keuangan lainnya) dan yang 

 ditanggung oleh Penanggung adalah resiko kredit di mana tidak diperolehnya kembali 

 kredit kepada para nasabahnya. 

 2. Tujuan Asuransi Kredit22

 

 a. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang 

 diberikan kepada para nasabahnya; 

 b. Membantu kegiatan, pengarahan, dan kemanan Perkreditan baik kredit Perbankan 

 maupun kredit lainya diluar Perbankan.

 3. Kriteria Kredit yang dapat dipertanggungkan : 

 a. Berdasarkan norma-norma perkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum; 

 b. Sesuai dengan manual pemberian kredit yang sesuai Surat Edaran Bank Indonesia; 

 c. Debitor memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan ditentukan oleh 

 pihak yang berwenang; 

 d. Debitor tidak dalam proses atau sudah pailit atau bubar demi hukum; 

 e. Debitor tidak memiliki tunggakan kredit yang masuk ke dalam kualitas kredit 

 diragukan; 

 f. Memiliki sektor ekonomi sama (kredit berkelompok) 

 g. Ditinjau dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan, dari aspek teknis, usaha 

 tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan lainya. 

 4. Syarat-syarat Pengajuan Asuransi Kredit 

 a. Perjanjian kerjasama atau suatu kesepakatan bersama antara Perusahaan Asuransi 

 sebagai Penanggung dan Bank Umum atau Lembaga Pembiayaan Keuangan sebagai 

 Tertanggung; 

 b. Akta Perusahaan debitor, company profile debitor, laporan keuangan debitor 3 tahun 

 terakhir; 

 c. Fotokopi atau tembusan permohonan kredit dan Debitor ke Bank Umum atau 

 Lembaga Pembiayaan Keuangan, memorandum persetujuan kredit dari Bank Umum 

 atau Lembaga Pembiayaan Keuangan. 

 5. Resiko pada Asuransi Kredit 

 a. Debitor tidak melunasi kredit pada saat jatuh tempo dengan ketentuan usaha debitor 

 tidak berjalan lagi; 

 b. Debitor dalam keadaan insolvent, dinyatakan pailit atau dilikuidasi atau Debitor di 

 bawah pengampuan; 

 c. Debitor melarikan diri / menghilang / tidak diketahui alamatnya; 

 d. Terjadinya penarikan kembali kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir, yaitu 

khusus untuk kredit dengan jangka waktu lebih dari dua tahun, dengan syarat bahwa 

 penarikan kembali kredit tersebut memenuhi salah satu ketentuan berikut : 

 - mencegah atau mengurangi terjadi kerugian yang lebih besar apabila kredit tersebut 

 dilanjutnya; 

 - disebabkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan debitor atas 

 ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit; 

 e. Resiko lainnya yang disepakati 

 6. Resiko yang tidak dijamin : 

 a. Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi, dan reaksi inti atom yang secara langsung 

 atau tidak langsung mempengaruhi kegagalan usaha debitor bank; 

 b. Kerugian yang diderita Debitor disebabkan oleh resiko-resiko yang wajib ditutup 

 pertanggungannya dalam asuransi dengan nilai penuh, atau minimal sama dengan 

 pokok kreditnya; 

 c. Terjadinya salah satu resiko politik yang secara langsung maupun tidak langsung 

 mempengaruhi dan mengakibatkan Debitor Bank tidak mampu melunasi kreditnya; 

 d. Bencana alam; 

 e. Akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Bank Umum atau Lembaga 

 Pembiayaan Keuangan. 

1. Pengertian Asuransi Jiwa 

 Pasal 1.6 UU no. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Usaha 

 Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang 

 memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak 

 dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada 

 pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur 

 dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan / atau berdasarkan hasil pengelolaan 

 dana. 

2. Obyek Asuransi Jiwa 

 Pasal 302 KUHD : Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang 

 berkepentingan baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam 

 perjanjian. 

3. Asuransi Jiwa untuk Pihak Ketiga 

 Pasal 303 KUHD : Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan 

 tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya. 

4. Bentuk dan Isi Polis : 

 a. Hari diadakan asuransi; 

 b. Nama Tertanggung; 

 c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan; 

 d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen; 

 e. Jumlah asuransi; 

 f. Premi Asuransi. 

 Akan tetapi, mengenai rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi sama sekali 

 bergantung pada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 305 KUHD) 

5. Para Pihak : Penanggung, Tertanggung, dan Penikmat 

 Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang 

 diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, 

 maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi 

 evenemen matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau 

 jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen, maka penanggung wajib 

 membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah 

 Perusahaan Asuransi Jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang 

 dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. 

 Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan harus dicantumkan 

 dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga dalam asuransi jiwa, pihak ketiga 

 yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk 

 oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat apabila evenemen yang 

 terjadi adalah meninggalnya tertanggung, sehingga yang mendapatkan santunan pihak 

 ketiga, akan tetapi jika berakhir tanpa meninggalnya tertanggung, maka yang menikmati 

 tetap tertanggung. 

 

6. Prinsip Asuransi Jiwa 

 Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam Asuransi Jiwa adalah 

 a. Prinsip kerjasama yaitu terselenggaranya jasa asuransi merupakan bentuk kerjasama 

 antara pihak tertanggung ( nasabah) dan pihak penanggung (perusahaan asuransi) untuk 

 meminimalkan terjadinya resiko kerugian yang diakibatkan kematian, hari tua, dan 

 kecelakaan. 

 b. Prinsip aktuaria yaitu terdapatnya hubungan hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam 

 besaran jumlah iuran (premi) dengan jumlah uang Asuransi (benefit) yang diatur dengan 

 perjanjian tertentu oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung. 

7. Evenemen 

 Jiwa tertanggung. 

8. Asuransi Jiwa Berakhir 

 a. Terjadi Evenemen; 

 Satu-satunya evenemen adalah meninggalnya tertanggung. 

 b. Jangka waktu berakhir;

Jangka waktu habis meskipun tidak terjadi evenemen, risiko penanggung berakhir. 

 c. Asuransi gugur; 

 Tertanggung sudah meninggal saat perjanjian asuransi dibuat (Pasal 306 KUHD) dan 

 meninggalnya tertanggung karena bunuh diri atau dikenai hukuman mati. (Pasal 307 

 KUHD), AIDS, penyakit kritis di tahun pertama ikut asuransi, force majeure (perang, huru- 

 hara, bencana alam). 

 d. Asuransi dibatalkan 

 Tertanggung membatalkan atau tidak membayar premi. 

9. Alasan klaim tidak terbayar 

 a. Ketidak jujuran nasabah 

 Sebelum seseorang memiliki produk Asuransi Jiwa, ia lebih dahulu harus mengisi Surat 

 Permohonan Asuransi. Dalam Surat Permohonan tewrdapat pertanyaan-pertanyaan yang 

 harus dijawab oleh seorang calon nasabah, dan dari jawaban-jawaban itulah Perusahaan 

 Asuransi akan melihat apakah akan memberikan perlindungan Asuransi Jiwa kepada 

 Anda atau tidak. Nah, saat mengisi surat permohonan inilah seringkali calon nasabah 

 tidak memberikan jawaban yang benar. Misalnya, dalam Surat Permohonan terdapat 

 pertanyaan tentang apakah Anda pernah dirawat di Rumah Sakit dalam dua tahun 

 terakhir. Jika anda menjawab tidak padahal pernah dirawat di Rumah Sakit enam bulan 

 lalu , maka bila terjadi kematian pada anda dan perusahaan Asuransi (PA) menemukan 

 bahwa penyebab kematian anda adalah karena adanya penyakit yang pernah membuat 

 anda masuk Rumah Sakit sekitar enam bulan lalu, dalam hal ini Perusahaan Asuransi 

 tidak akan membayar Pertanggungan yang mereka janjikan. 

 b. Nasabah terlalu lama mengajukan klaim 

 Umumnya, PA menetapkan batasan waktu pengajuan klaim asuransi. Biasanya , batasan 

 waktu yang ditetapkan adalah tiga bulan. Repotnya, nasabah seringkali mengajukan 

 klaim di luar batas waktu tersebut sehingga PA sulit memenuhinya. Sebagai contoh, 

 seseorang mengikuti sebuah program Asuransi jiwa dengan anak sebagai ahli warisnya. 

 Bila terjadi kematian pada orang tersebut, maka anaknya hanya bisa mendapatkan 

 manfaat asuransi yang dijanjikan apabila pengajuan klaim anaknya masih berada dalam 

 batas waktu tiga bulan setelah kematian tersebut. Jika tidak, perusahaan asuransi 

 mungkin tidak mau memberikan manfaat yang mereka janjikan. Lama batasan waktu 

 yang diberikan oleh perusahaan Asuransi bisa dibaca dari polis asuransi yang kita ikuti. 

 Jika dikemudian hari terjadi kematian, tertanggung harus segera mengajukan klaim. 

c. Syarat-syarat saat pengajuan klaim kurang lengkap perusahaan asuransi. 

 PA biasanya meminta sejumlah persyaratan saat pengajuan klaim apabila betul terjadi 

 risiko kematian pada orang yang ditanggung. Persyaratan –persyaratan yang diperlukan itu 

 sering tidak dipenuhi atau dilengkapi oleh ahli waris nasabah yang bersangkutan, sehingga 

 perusahaan Asuransi tidak bisa langsung membayar klaim. Persyaratan-persyaratan yang 

 bisa diminta misalnya kematian adalah: 

 a. Surat keterangan Kematian dari RT/RW setempat; 

 b. Surat keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika kematian terjadi karena kecelakaan); 

 c. Surat keterangan dari rumah sakit (jika kematian terjadi di Rumah sakit) dimana surat itu 

 ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan; 

 d. Mengisi formulir Pengajuan Klaim yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi; 

 e. Fotocopy Identitas Diri Ahli waris, bila terjadi resiko kematian, jangan lupa memenuhi 

 semua persyaratan yang diminta oleh perusahaan asuransi. 

d. Tidak dibayarnya premi oleh nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan 

 Jika tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, bisa 

 saja Polis Asuransi menjadi tidak berlaku lagi. Ini berarti tertanggung tidak lagi dilindungi 

 asuransi. Biasanya nasabah rajin membayar premi pada awal, tetapi pada suatu saat 

 tertentu, premi tidak lagi dibayar, bahkan hingga batas waktu tertentu. Dalam hal ini 

 nasabah harus membaca atau mengetahui peraturan pembayaran premi pada perusahaan 

 Asuransi dimana yang bersangkutan menjadi nasabahnya jangan sampai Polis Asuransi 

 menjadi tidak berlaku karena nasabah tidak jelas mengenai peraturannya atau tidak tertib 

 membayar premi. 

 Contoh : 

 1) Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dan dengan persetujuan 

 Bumiputera dapat diangsur secara triwulanan, setengah tahunan , premi tunggal atau 

 premi sekaligus berdasarkan premi tahunan. 

 2) Premi sekaligus berdasarkan premi tahunan adalah premi yang dibayar berdasarkan 

 Premi Tahunan yang akan diperhitungkan untuk membayar Premi tahunan pada saat 

 jatuh tempo 

 Bagian dari premi sekaligus berdasarkan premi tahunan yang belum diperhitungkan 

 sebagai premi tahunan disebut Premi Deposit. Masa leluasa pembayaran premi (grace 

 periode) : 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal jatuh tempo, atau 1(satu) bulan 

 kalender. premi asuransi jiwa (Asuransi Bumiputera). 

1. Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional) 

 a. Pasal 1.3 UU No. 40 Tahun 2004 : Asuransi Sosial merupakan mekanisme pengumpulan 

 iuran yang bersifat wajib dari peserta guna memberikan perlindungan kepada peserta 

 atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau keluarganya. 

 b. Pasal 1.2 UU No. 40 Tahun 2004 : Sistem Jaminan Sosial Nasional : adalah suatu tata 

 cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. 

 c. Pasal 1.1. UU No. 40 Tahun 2004 : Jaminan sosial adalah salah satu bentuk 

 perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 

 dasar hidupnya yang layak. 

Dengan demikian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia 

merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang diselenggarakan 

melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan UU no 40 

Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya agar semua penduduk 

Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan masyarakat yang layak. 

2. Perbedaan Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial

Asuransi Sosial Asuransi Komersial 

Kepesertaan bersifat wajib Kepesertaan Sukarela 

Non profit Profit 

Manfaat Komprehensif Manfaat sesuai dengan yang dibayarkan 

3. Kepesertaan 

Beberapa pengertian : 

a. Peserta : adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di 

 Indonesia yang telah membayar iuran, yang meliputi : 

 - Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan 

 orang yang tidak mampu. 

 - Peserta bukan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak tergolong tergolong fakir 

 miskin dan orang yang tidak mampu. 

b. Pekerja : setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam 

 bentuk lain dan juga anggota keluarga Pekerja. Pekerja digolongkan sebagai pekerja 

 penerima upah dan bukan penerima upah. 

c. Pemberi kerja : orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang 

 mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai 

 negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

 

4. Prosedur Pendaftaran Peserta 

 a. Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai Peserta kepada BPJS; 

 b. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja mendaftarkan diri dan keluarganya 

 sebagai peserta BPJS. 

 c. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri. 

5. Hak dan Kewajiban Peserta : 

 a. Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan : 

 - Identitas Peserta dan 

 - Manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS 

 Kesehatan 

 b. Setiap peserta yang terdaftar wajib : 

 - Membayar iuran 

 - Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan 

 identitas Peserta pada saat pindah domisili atau pindah kerja. 

Kepesertaan akan dilakukan secara bertahap, pada tangal 1 Januari 2014 akan dimulai dengan 

PBI Jaminan Kesehatan, Anggota TNI/PNS, Anggota Polri/PNS, Peserta Asuransi PT. 

ASKES dan keluarganya, Peserta Asuransi PT. Jamsostek dan keluarganya serta tahap kedua 

tahun 2015 semua Pekerja Penerima Upah, dan tahap ketiga semua yang belum mendaftar 

pada tahun 2019 diharapkan semua telah terdaftar sebagai peserta. 

6. Masa Berlaku Kepesertaan 

 a. Peserta membayar iuran sesua dengan kelompok peserta; 

 b. Status kepesertaan hilang karena peserta tidak membayar iuran atau meninggal dunia; 

 c. Ketentuan diatas akan diatur lebih lanjut. 7. Pembayaran Iuran 

 a. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh 

 peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (Pasal 16 

 Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan). 

 b. Pembayar Iuran 

 - Peserta PBI dibayar oleh Pemerintah; 

 - Peserta Pekerja Penerima Upah akan dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja; 

 - Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. 

8. Pembayaran oleh BPJS Kesehatan 

 Pembayar fasilitas kesehatan wajib dilakukan BPJS paling lambat 15 hari sejak dokumen 

 diberikan kepada peserata setelah dokumen diterima lengkap dengan standar tarif yang 

 disepakati oleh Menteri kesehatan dan berdasarkan kesepakatan BPJS dan asosiasi fasilitas 

 kesehatan. 

 

9. Macam Jaminan Kesehatan Nasional 

 a. Jaminan Kecelakaan Kerja : PP No. 14 Tahun 1993 dan PP No. 44 Tahun 2015; 

 b. Jaminan Hari Tua : PP No. 14 Tahun 1993 dan PP No. 44 Tahun 2015; 

 c. Jaminan Kematian : PP No. 14 Tahun 1993 dan PP No. 44 Tahun 2015; 

 d. Jaminan Pensiun : UU No. 24 Tahun 2011 dan PP No. 45 Tahun 2015. 

1. Alasan Asuransi Syariah 

 Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, menganggap pelaksanaan ausuransi 

 konvensional yang sudah ada kini tidak sesuaid engan prinsip syariah karena mengandung 

 unsur ketidakjelasan (gharar), unsur penjudian (maisir), unsur bunga (riba). Adapun 

 asuransi syariah bersumber dari Alqur’an, Hadist, Ijma (Ijthihad) 

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah : 

 a. Pasal 1 ayat 1 Fatwa Dewan yariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah 

 usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui 

 investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian 

 untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah; 

 b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424.KMK.06/2003 Tentang 

 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; 

 c. Keputusan Menteri Keuangaan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentnag 

 Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi; 

 d. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, 

 Penilaian, dan Pembatasan Reasuransi dengan sistem syariah. 

3. Penyelenggaraan asuransi syariah 

 a. Pembuatan akad 

 Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tolong menolong (akad takaful) atau 

 perjanjian kebaikan (akad tabarru) dan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah). 

 Perusahaan asuransi telah menyediakan rekening khusus sebagai dana tolong menolong 

 yang telah diniatkan secara ikhlas oleh peserta pada saat menjadi peserta asuransi. Oleh 

 karena itu ketika pertama kali membayar premi penempatannya dipisah menjadi dua, 

 yaitu pada rekening peserta dan rekening tabarru yang besarnya pada rekening tabarru 

 tergantung usia, sehingga jika ada peserta yang meninggal atau mengambil uang tunai 

 dapat diambil di rekening itu. 

 b. Konsep Bagi Hasil (Akad Mudharabah) 

 Pengatutan penentuan penempatan dana pada pihak ketiga beserta bagi hasil diaturdalam akad (Perjanjian). 

4. Syarat-syarat Pembayaran Klaim : 

 a. Polis asli; 

 b. Mengisi formulir pengajuan klaim; 

 c. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; 

 d. Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan khusus; 

 e. Surat keterangan medis dari dokter; 

 f. Khusus yang meninggal, daftar pertanyaan; 

 g. Surat kematian dari pemerintah yang berwenang; 

 h. Surat dari dokter tentang sebab kematian; 

 i. Surat dari kepolisian tentang sebab meninggal (apabila kecelakaan). 

5. Prosedur Pengacuan Klaim 

 a. Melapor kepada Perusahaan Asuransi jika terjadi evenemen, jika meninggal paling lama 

 6 bulan. 

 b. Mengisi pengajuan formuli klaim dan daftar pertanyaan, jika meninggal; 

 c. Dokumen-dokumen pendukung klaim; 

 d. Pembayaran dilakukan di kantor pusat cabang atau kantor perwakilan yang ditunjuk. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk 

memberdayakan konsumen agar berada di posisi yang setara dan seimbang serta memberi 

kepastian hukum. Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; 

b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / 

 atau jasa; 

c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang digunakan; 

d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 

 perlindungan konsumen secara patut; 

e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

f. Hak unuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

g. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan 

 jasa tidak sesuai dengan perjanjian. 

Pasal 4 UU no 8 Tahun 1999 memberi peluang penyelesaian sengketa lainnya bagi 

Tertanggung yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketanya di Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen selain mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, jangka 

waktu yang lebih cepat (putusan 21 hari, sementara 7 hari sejak tanggal dikeluarkannya 

putusan itu, harus ada pelaksanaan. Selain itu putusannya juga bersifat final dan mengikat, 

juga membuat Tertanggung dapat mengajukan sita eksekutorial ke Pengadilan Negeri, 

manakala hasil putusan tidak dilaksanakan. 

Biro Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) 

Biro Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang memiliki dua tahap, yaitu: 

a. Mediasi 

 Laporan keluhan yang ditangani BMAI akan ditangani oleh Case Manager. Case 

 Manager akan mengusahakan agar Tertanggung dan Perusahaan Asuransi dapat mencapai 

suatu penyelesaian secara damai dan adil bagi kedua belah pihak. Dalam kasus perselisihan 

 yang umum, Case Manager akan bertindak sebagai mediator 

b. Ajudikasi 

 Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, kasus perselisihan akan dibawa 

 ke tingkat ajudikasi untuk diputuskan oleh Ajudikator atau Penal Ajudikator yang ditunjuk 

 oleh BMAI 

Lembaga ini hanya memproses sengketa yang terjadi antara pemegang polis dan perusahaan 

asuransi. Klaim maksimal 500 juta untuk asuransi umum dan 300 juta untuk asuransi jiwa 

dan asuransi jaminan sosial, selain itu harus dibawa ada penyelesaian internal terlebih dahulu 

tapi gagal. 

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan di BMAI adalah penetapan harga premi, kebijakan 

yang berhubungan dengan suku bunga dan biaya-biaya, standar aktuaria, dan ketentuan yang 

berlaku umum serta terhubung dengan tindak kriminal. 

Read More