waralaba 1

Waralaba (Franchise) 

Istilah-istilah 

Franchise = waralaba  :  sistim keterkaitan usaha dengan memberi 

keuntungan istimewa 

Franchising = pewaralabaan  :  aktivitas dengan sistim waralaba. 

Franchisor = pengwaralaba  :  orang yang memberi waralaba 

Franchisee = pewaralaba  :  orang yang diberi waralaba. 

Manisnya usaha franchise (waralaba) telah dirasakan para pelaku bisnis di tanah air, meskipun franchise 

merupakan sistem pengembangan bisnis yang paling aman dan minim modal finansial. Namun kurangnya wawasan 

tentang sistem ini bisa membuat bisnis yang dikembangkan itu hanya bertahan seumur jagung, sebab tidak semua 

orang paham bagaimana cara mengembangkan bisnis memakai sistem franchise. Akibatnya, baik pelaku bisnis 

maupun warga yang menjadi mitranya menanggung beban kerugian. Mayoritas justru mencampuradukkan 

antara sistem konvensional dengan sistem franchise, padahal sistem franchise tidak dapat dicampuradukkan dengan 

sistem pengembangan bisnis lainnya. Inilah yang membuat sistem franchise disebut-sebut sebagai bisnis dengan 

jaminan keberhasilan diatas 75%. Penulis mengatakan bahwa mengembangkan bisnis dengan sistem franchise murni 

itu mudah sekali, hanya melalui 10 tahapan saja. 

Buku ini membahas 10 rahasia membangun bisnis franchise yang memiliki ketahanan dan penulis menulis 

buku ini secara khusus ditujukan untuk pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya menjadi besar. Ilmu 

manajemen praktis ini tidak pernah diajarkan para motivator bisnis maupun di bangku sekolah. Kesepuluh rahasia itu 

adalah: “Rahasia 1: Tentukan bidang usaha Anda, mengapa kita harus menentukan bidang usaha secara spesifik dan 

18 macam bidang usaha yang prospektif untuk bisnis franchise di Indonesia”, “Rahasia 2: Tetapkan spesialisasi usaha 

Anda serta apa pentingnya dan bagaimana cara menetapkan spesialisasi usaha”, “Rahasia 3: Dirikan usaha Anda, apa 

pentingnya dan bagaimana cara mendirikan usaha serta bagaimana cara mengembangkan usaha yang sudah berdiri 

dan beroperasi dengan sistem franchise”, “Rahasia 4: Tetapkan standar kerjanya, apa pentingnya dan bagaimana cara 

menetapkan standar kerja, serta mengapa standar kerja yang sudah ditetapkan harus diterapkan”, “Rahasia 5: 

Tetapkan standar peralatan dan perlengkapan kerjanya serta apa pentingnya dan bagaimana cara menetapkan 

standar peralatan dan perlengkapan kerja”, “Rahasia 6: Lakukan set-up manajemen, apa pentingnya dan bagaimana 

cara set-up manajemen”, “Rahasia 7: Tetapkan sistem operasionalnya, apa pentingnya dan bagaimana cara 

menetapkan sistem operasional usaha”, “Rahasia 8: Tetapkan standar penampilan usaha Anda, apa pentingnya dan 

bagaimana cara menetapkan standar penampilan usaha”, “Rahasia 9: Buatlah track record usaha yang bagus, apa 

pentingnya dan bagaimana cara membuat track record usaha yang bagus”, “Rahasia 10: Tawarkan prospectus 

pengembangan usaha kepada calon investor, apa pentingnya dan bagaimana cara melakukan penawaran kepada 

calon investor”. 

Banyak orang salah paham bahkan sama sekali tidak memahami alur menjadi pengusaha sukses yang benar. 

Mayoritas pengusaha pemula di Indonesia hanya ingin kaya, ingin terkenal dan ingin cepat berfoya-foya. Padahal 

pengusaha itu adalah pengorbanan seumur hidup untuk memperkaya orang lain, bukan untuk memperkaya diri 

sendiri. Di akhir bab penulis mengingatkan para pengusaha untuk tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang 

seringkali menjerumuskan pada jurang kenistaan dan harus bisa memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Banyak 

pengusaha yang awalnya bekerja sangat keras dan berhasil mendapatkan kemakmuran, terjebak pada kebutuhan dan 

gaya hidup yang besar pasak daripada tiang, dan keserakahan yang menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Hanya 

perlu konsisten terhadap bidang usaha dan jenis usaha yang sudah dipilih, kemudian dikelola dan dikembangkan 

dengan sistem franchise seperti 10 rahasia yang disebutkan di dalam buku ini. Setelah itu kendalikan ego supaya tetap 

berjalan di jalur rel yang telah ditetapkan. Jadi, sekeras apa pun usaha kita dan sesempurna apa pun bisnis kita, jika 

masih belum bisa mengendalikan kebutuhan hidup, gaya hidup, keserakahan dan nafsu diri, bisnis kita hanya akan 

berakhir sia-sia dan mengalami kebangkrutan. 

Penulis buku ini memiliki banyak keahlian yaitu konsultan, motivator, penulis buku, pengusaha, dan 

pembicara di berbagai acara seminar di Indonesia. Buku pedoman praktis ini ditulis berdasarkan pengalaman dan 

pengetahuannya yang bisa diterapkan secara menyeluruh untuk semua jenis bidang usaha dengan sistem franchise. 

Kelebihan buku ini, yaitu memakai gaya bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh pembacanya, 

memuat tips dan strategi rahasia sukses bisnis franchise. Buku ini disertai catatan Quote hukum bisnis dari penulis per 

tanggal, dilengkapi tambahan uraian tentang perbedaan antara bidang usaha dengan jenis usaha, serta analisa SWOT 

(kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) 18 macam usaha untuk bisnis franchise. Kekurangan buku ini, yaitu 

kurang menariknya lay out dan tampilan isi buku yang monoton, tanpa ilustrasi gambar yang menarik dan tidak 

berwarna. Buku yang ditulis dari sudut pandang pelaku bisnis franchise ini sangat bermanfaat bagi pembaca yang ingin 

memulai usaha sekaligus jendela inspirasi bagi yang sudah dan akan menekuni wirausaha mulai dari awal. 

Menurut Warren J. Keegen dalam bukunya 

Global Marketing Management menyatakan, pe-

ngembangan usaha secara internasional dapat di-

lakukan melalui sekurangnya lima macam cara, 

yaitu:  1. dengan cara ekspor;  2. melalui pemberian 

lisensi; 3. dalam bentuk franchising  (waralaba);  4. 

pembentukan perusahaan  patungan (joint ventures); 

atau 5. total ownership atau pemilikan menyeluruh 

yang dapat dilakukan melalui direct ownership (ke-

pemilikan langsung) atau akuisisi.(Waren, 1989) 

Ekspor merupakan salah satu bentuk inter-

nasionalisasi produk yang paling sederhana, dimana 

kegiatan ekapor pada dasarnya  merupakan kegiatan 

jual beli yang dilakukan secara internasional yang 

melibatkan berbagai macam sarana dan lembaga 

lain. Namun bagi pemilik usaha/pengusaha, kegia-

tan ekspor ini  kurang mendatangkan keuntungan 

yang disebabkan karena faktor-faktor teritorial yang 

berdampak ekonomis  dan  faktor-faktor yang bersi-

fat politis, serta  faktor biaya dan risiko. 

Demikian juga bentuk usaha patungan un-

tuk memproduksi barang atau jasa, dapat menimbul-

kan risiko yang cukup besar bagi seorang pengusaha 

terutama masalah sosial politik  dari negara dimana 

investasi akan dilakukan. Sedangkan bentuk inves-

tasi langsung  dan akuisisi bisnis, hanya mungkin 

dapat dilakukan  jika secara ekonomis, sosial dan 

politik dimungkinkan.  

Sebaliknya, cara lisensi yang Lisensi meru-

pakan suatu bentuk pemberian hak yang  dapat ber-

sifat ekslusif maupun berbentuk non eksklusif, dira-

sakan  cukup mengurangi risiko, dimana dengan li-

sensi  produsen lebih berusaha  mendekatkan diri  

kepada konsumen di negara tujuan dan memperkecil 

risiko biaya tinggi, risiko hilangnya barang atau 

mungkin embargo dalam kaitannya dengan masalah 

politik. Dengan lisensi, maka dapat  meningkatkan 

penjualan, menekan biaya dan perolehan keuntu-

ngan yang optimal. (Waren, 1989) 

Akan tetapi dalam perkembangannya, pem-

berian lisensi initidak dapat dirasakan cukup 

optimal terutama jika pemberi lisensi bermaksud  

untuk melakukan penyeragaman  total baik dalam 

bentuk hak maupun dalam bentuk kewajiban-ke-

wajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala 

perintah yang dikeluarkan termasuk pada sistem  pe-

laksanaan operasional  kegiatan atau usaha yang 

diberikan lisensi ini. 

 

Dengan permasalahan ini, maka  sudah ber-

kembang suatu bentuk pemberian hak dan kegiatan 

usaha yang disebut waralaba (Franchise) sebagai 

salah bentuk alternatif pengembangan usaha yang 

khususnya dilakukan secara internasional. Waralaba 

(Franchise) seperti halnya lisensi, mengandalkan 

kepada kemampuan mitra usaha dalam mengem-

bangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba-

nya melalui tata cara, proses serta suatu code of 

conduct dan sistem  yang  sudah ditentukan  oleh pe-

ngusaha franchisor. 

Dalam Waralaba (Franchise) ini dapat dika-

takan bahwa sebagai bagian dari kepatuhan mitra 

usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pe-

ngusaha Franchisor, maka mitra usaha atau 

penerima Franchise diberikan hak untuk meman-

faatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari pe-

ngusaha Franchisor, baik dalam penggunaan merek 

dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain in-

dustri, paten berupa teknologi maupun rahasia 

dagang dan sebaliknya, pengusaha Franchisor 

memperoleh royalti atas penggunaan Hak Atas Ke-

kayaan Intelektual mereka. (Gunawan, 2001) 

Waralaba (Franchise) pada dasarnya yaitu  

sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian  

barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini 

franchisor memberikan lisensi kepada franchisee 

untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang 

dan jasa di bawah nama dan identitas franchisor 

dalam wilayah tertentu, dimana usaha inidija-

lankan  sesuai dengan prosedur dan cara yang dite-

tapkan franchisor dan franchisor memberikan ban-

tuan  (assistance) terhadap  franchise. Sebagai im-

balannya francisee membayar beberapa uang berupa 

innitial fee dan royalti. (Suharnoko, 2004)  

Jenis usaha Waralaba (Franchise)  lahir di 

Amerika Serikat  kurang lebih satu abad yang lalu 

ketika perusahaan mesin jahit Singer mulai mem-

perkenalkan konsep Waralaba (Franchise) sebagai 

suatu cara mengembangkan distribusi produknya. 

Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan bir 

yang memberikan lisensi kepada perusahaan kecil 

sebagai usaha mendistribusikan produk mereka. 

(Suharnoko, 2004)  

Di negarakita bentuk usaha bisnis  ini juga 

berkembang dengan pesat, dimana bentuk usaha 

franchise ini banyak dipakai dalam usaha fast 

food restaurant seperti Kentucky Fried Chiken, 

Pizza Hut, Mc Donald, Hotel dan jasa penyewaan 

mobil. Bentuk ini juga dipakai oleh bisnis lokal 

di negarakita seperti Es Teller 77. 

Dengan perkembangan yang pesat ini, 

maka untuk memberikan perlindungan dan kepas-

tian hukum, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Republik negarakita  No. 16 tahun  1997 

tentang Waralaba dan Keputusan  Menteri Perin-

dustrian  dan Perdagangan Republik negarakita No. 

259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara  Pelaksanaan Pendaftaran  Waralaba.  Kedua-

nya diubah dengan  Peraturan No. 42 Tahun Tahun  

2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Per-

dagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006  Tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda 

Pendaftaran Usaha Waralaba. Perangkat hukum ter-

sebut sudah memberikan definisi tersendiri mengenai 

waralaba.  

  Waralaba (franchise) yaitu perikatan an-

tara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba 

dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk 

menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau 

memakai hak kekayaan intelektual atau pe-

nemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi 

Waralaba dengan suatu imbalan berdasar per-

syaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba de-

ngan beberapa kewajiban menyediakan dukungan 

konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh 

Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.  

Melihat perkembangan yang ada di negarakita 

terhadap usaha Waralaba (Franchise), maka diper-

lukan adanya kepastian hukum dan perlindungan 

hukum bagi pelaku usaha terutama bagi franchisee 

terhadap tindakan franchisor yang merugikan fran-

chisee.     

Aspek Hukum Franchise 

Waralaba (Franchise) berasal dari bahasa 

Perancis, yaitu franchir yang memiliki arti mem-

beri kebebasan kepada para pihak (Salim, 2003). 

PH. Collin, dalam Law Dictionary memberikan  di-

finisi franchise  sebagai, Lincense to trade using 

and paying  a royalty for it dan   Franchising  seba-

gai  act of selling  a license to trade as a Franchisee 

(Gunawan, 2002).  Definisi inimenekankan  

pada pentingnya  peran nama dagang dalam pem-

berian waralaba  dengan imbalan  royalti.  

Dengan pemberian royalti berarti ada pem-

berian lisensi yang merupakan,  suatu bentuk hak 

untuk melakukan  satu atau serangkaian  tindakan 

atau perbuatan  yang diberikan oleh mereka yang 

berwenang  dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin 

ini, maka tindakan atau perbuatan ini

merupakan tindakan atau perbuatan yang terlarang, 

yang tidak sah yang  merupakan perbuatan melawan 

hukum. (Gunawan, 2001). Dalam  Black’s Law 

Dictionary, Franchise diartikan sebagai :  

“A special privilege granted or sold, such as to use 

a name or to sell products or service.In its simple 

terms, a Franchise is a license from owner of a 

trade mark or trade name permitting another to sell 

a product or service under that name or mark. 

More bradly stated, a Franchise has evolved into 

an elaborate agreement under whice the Franchise 

undertakes to conduct a business or sell a product 

or service in  accordance with methods and proce-

dures prescribed by the Franchisor, and  the Fran-

chisor under takes to assist the Franchisee thorugh 

advertising promotion and other advisory 

service.(Gunawan, 2001) 

 

  Dari rumusan Black’s Law Dictionary ter-

sebut menunjukan bahwa Waralaba (Franchise) ter-

nyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana 

yang diberikan kepada lisensi hanya saja lebih me-

nekankan  kepada pemberian hak untuk menjual 

produk berupa barang-barang atau jasa dengan me-

manfaatkan merek dagang Franchisor (pemberi 

waralaba) dengan kewajiban kepada Frinchisee (pe-

nerima waralaba) untuk mengikuti metode dan tata 

cara atau prosedur yang sudah ditetapkan. 

  Dari seluruh pengertian di atas, Waralaba 

(Franchise) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek 

yuridis dan bisnis. Pengertian  franchise dari segi 

yuridis, dapat dilihat dalam ketentuan peraturan pe-

rundang undangan, berbagai pendapat, dan pan-

dangan ahli.  Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerin-

tahan nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, 

Waralaba (Franchise) diartikan sebagai :  

Waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki oleh 

orang perseorangan atau badan usaha terhadap sis-

tem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka me-

masarkan barang dan/atau jasa yang sudah terbukti 

berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipakai 

oleh pihak lain berdasar perjanjian waralaba. 

  Pasal 1 ayat (1)  Keputusan Menteri Perda-

gangan  No. 12/M-DAG/PER/3/2006   Tentang Ke-

tentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pen-

daftaran Usaha Waralaba, Waralaba (franchise) ada-

lah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Pe-

nerima Waralaba dimana Penerima Waralaba dibe-

rikan hak untuk menjalankan usaha dengan meman-

faatkan dan/atau memakai hak kekayaan inte-

lektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang di-

miliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan ver-

dasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi 

 

 

130 

Waralaba dengan beberapa kewajiban menyediakan 

dukungan konsultasi operasional yang berkesinam-

bungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima 

Waralaba. 

  Dari definisi Keputusan Menteri Perda-

gangan di atas, maka unsur-unsur yang dapat diru-

muskan dari Waralaba yaitu 1) adanya perikatan; 

2) adanya hak dan pemanfaatan dan/atau penggu-

naan; 3) adanya objek, yaitu hak atas kekayaan inte-

lektual atau penemuan baru atau ciri khas usaha; 4)  

adanya imbalan atau jasa; dan 5) adanya persyaratan 

dan penjualan barang.  

  Bryce Webster mengemukakan pengertian 

Waralaba (Franchise) dari aspek yuridis,  yaitu: 

lisensi yang diberikan oleh franchisor dengan pem-

bayaran tertentu, lisensi yang diberikan itu bisa 

berupa lisensi paten, merek perdagangan, merek 

jasa, dan lain-lain yang dipakai untuk tujuan 

perdagangan inidi atas. (Ridhwan, 1992).  

 

  Definisi ini belum memperlihatkan adanya 

hubungan hukum antara franchisor dan franchisee 

karena yang ditonjolkan di sini yaitu pemberian li-

sensi dari franchisor kepada franchisee, sementara 

fokus pada pembuatan kontrak antara para pihak 

yaitu adanya hubungan hukum di antara mereka 

tidaklah tampak.  

  berdasar hal ini,  dapatlah di-

rumuskan bahwa Waralaba (Franchise)yaitu suatu 

kontrak yang dibuat antara franchisor dan fran-

chisee, dengan ketentuan pihak franchisor mem-

berikan lisensi kepada franchisee untuk mengguna-

kan merek barang atau jasa dalam jangka waktu ter-

tentu dan pembayaran beberapa royalti tertentu ke-

pada  franchisor (Salim, 2003). Sehingga  unsur-un-

sur secara yuridis dari franchise yaitu : 1. adanya 

subjek hukum, yaitu franchisor dan franchisee; 2. 

adanya lisensi atas merek barang atau jasa; 3) untuk 

jangka waktu tertentu; 4. adanya pembayaran ro-

yalti. 

  Selanjutnya,  pengertian  Waralaba (Fran-

chise) dari aspek bisnis sebagaimana dikemukakan 

oleh  Bryce Webster, yaitu salah satu metode pro-

duksi dan distribusi barang dan jasa kepada kon-

sumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi 

tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi ini

meliputi kesamaan dan penggunaan nama peru-

sahaan, merek, sistem produksi, tata cara penge-

masan dan penggunaan nama pengedarnya (Ridwan, 

1992). 

  Definisi Waralaba (Franchise) ini ada kesa-

maan dengan difinisi yang tercantum dalam kamus 

Black’s Law Dictionnary, yaitu  Lisensi atau izin da-

ri pemilik suatu merek atau nama dagang kepada 

pihak lain untuk menjual produk atau jasa di bawah 

merek atau nama dagangannya. Dari difinisi me-

nurut aspek bisnis ini, dapat diperleh unsur-

unsur franchise sebagai berikut: 1. metode pro-

duksinya;  2. adanya izin dari pemilik, yaitu fran-

chisor kepada franchisee; 3) adanya suatu merek 

atau nama dagang; 4) untuk menjual produk barang 

atau jasa; 5) di bawah merek atau dagang dari fran-

chise. Brayce Webster mengemukakan  ada tiga 

bentuk  dari Waralaba (Franchise), yaitu :  

1. Product franchising 

 Product franchising, yaitu suatu franchise, 

yang franchisor-nya memberikan lisensi kepada 

franchisee untuk menjual barang hasil produk-

sinya. Franchisee berfungsi sebagai distributor 

produk franchisor. Sering kali terjadi franchisee 

diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk 

inidi suatu wilayah tertentu. Misalnya dea-

ler mobil, stasiun pompa bensin.  

2. Manufacturing franchises 

 Manufacturing franchise franchisor memberikan 

know-how dari suatu proses produksi. Franchisee 

memasarkan barang-barang itu dengan standar 

produksi dan merek yang sama dengan yang di-

 

 

131 

miliki franchisor. Bentuk franchise semacam ini 

banyak dipakai dalam produksi dan distribusi 

minuman soft drink,seperti Coca Cola dan Pepsi. 

3. Business format franchising 

 Business format franchising yaitu suatu bentuk 

franchise yang franchisee-nya mengoprasikan 

suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama 

franchisor. Sebagai imbalan dari penggunaan na-

ma franchisor, maka franchisee harus mengikuti 

metode-metode standar pengoperasian dan ber-

ada dibawah pengawaan franchisor dalam hal 

bahan-bahan yang dipakai, pilihan tempat 

usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, per-

syaratan karyawan, dan lain-lain. Sehingga fran-

chisor memberikan seluruh konsep  bisnis yang 

meliputi strategi pemasaran, pedoman dan stan-

dar pengoperasian usaha dan bantuan dalam 

mengoperasikan  franchise. Sehingga franchisee 

memiliki identitas  yang tidak terpisahkan dari 

franchisor (David, 1995). 

 

  Selain ketiga bentuk diatas, di negarakita ju-

ga mulai berkembang group tranding franchise, 

yang menunjukan pada pemberian hak toko grosir 

maupun pengecer.  

 

Kontrak Waralaba 

  Kontrak Waralaba (Franchise) berada di-

antara kontrak lisensi dan distributor. Adanya pem-

berian izin oleh pemegang Hak Milik Intelektual 

atau know-how lainnya kepada pihak lain untuk 

memakai merek ataupun prosedur tertentu me-

rupakan unsur perjanjian lisensi. Sedangkan di lain 

pihak juga adanya quality control dari  franchisor 

terhadap produk-produk pemegang lisensi yang ha-

rus sama dengan produk-produk pemegang lisensor, 

seakan-akan pemegang franchise merupakan distri-

butor franchisor. (Salim, 2003) 

  Pemegang Waralaba (Franchise) wajib 

membayar beberapa royalti untuk penggunaan me-

rek dagang dan proses pembuatan produk yang be-

sarnya ditetapkan bardasarkan perjanjian. Royalti 

kadang-kadang bukan ditetapkan dari persentase 

keuntungan melainkan dari beberapa unit. Dalam 

hal demikian pihak franchisor tidak peduli apakah 

pemegang franchisee untung atau tidak. Disamping 

harus membayar royalti, pihak pemegang franchise 

harus mendesain perusahaannya sedemikian rupa se-

hingga mirip dengan perusahaan franchisor. Begitu 

pula dengan manajemen, tidak jarang franchisor ju-

ga memberikan asistensi dalam manajemen. 

Dalam hal demikian pemegang franchise 

perlu membayar fee tersendiri untuk asistensi ter-

sebut. Tidak jarang pula franchisor dalam keperluan 

pembuatan produknya mewajibkan pemegang fran-

chise untuk membeli bahan-bahan dari pemasok 

yang ditunjuk franchisor. Hal itu dalam hukum kon-

trak disebut sebagai tying-in agreement. Bahkan ka-

dang-kadang pemegang franchise berdasar kon-

trak membolehkan franchisor melakukan auditing 

terhadap keuangan franchisee. Semua ini diwa-

jibkan oleh franchisor dengan alasan quality con-

trol. Namun di lain pihak, melalui kontrak lisensi 

maupun franchise diharapkan terjadinya alih tek-

nologi antara licensor/franchisor terhadap licen-

se/franchisee. 

Bentuk  Waralaba (Franchise) menurut Pa-

sal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Ta-

hun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 2 Keputusan 

Menteri Perdagangan  No. 12/M-DAG/PER/3/ 

2006   Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan 

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yaitu 

berbentuk tertulis.  

Sifat perjanjian Waralaba (Franchise) 

(agreement franchise) yaitu, sebagai berikut :  

1. Suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum (le-

gal agreement) 

2. Memberi kemungkinan pewaralaba/franchisor 

tetap memiliki hak atas nama dagang dan atau 

merek dagang, format/pola usaha, dan hal-hal 

khusus yang dikembangkannya untuk suksesnya 

usaha ini. 

3. Memberikan kemungkinan pewaralaba/ fran-

chisor mengendalikan sistem usaha yang dilin-

sensikannya. 

4. Hak, Kewajiban, dan tugas masing-masing pihak 

dapat diterima pewaralaba/franchisee. 

 

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa 

negarakita dan terhadapnya berlaku hukum 

negarakita. Sebelum membuat perjanjian, Pemberi 

Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis 

atau prospektus mengenai data dan atau informasi 

usahanya dengan benar kepada Penerima Waralaba 

yang paling sedikit memuat:  a. Identitas Pemberi 

Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan 

usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba 1 

(satu) thun terakhir; b. Hak kekayaan intelektual 

atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi 

objek waralaba disertai dokumen pendukung; c. Ke-

terangan mengenai kriteria atau persyaratan-per-

syaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba 

termasuk biaya investasi; d. Bantuan atau fasilitas 

yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima 

Waralaba; e. Hak dan kewajiban antara Pemberi 

Waralaba dan Penerima Waralaba; dan  f. Data atau 

informasi lain yang perlu diketahui oleh Penerima 

Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian 

Waralaba selain huruf a sampai dengan huruf e. Di 

samping itu, penerima waralaba utama, wajib 

memberitahukan secara tertulis dokumen autentik 

kepada penerima waralaba lanjutan bahwa penerima 

waralaba utama memiliki hak atau izin membuat 

perjanjian waralaba lanjutan dari pemberi waralaba.  

Hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian 

Waralaba (Franchise), yaitu sebagai berikut : 

a. Nama dan alamat perusahaan para pihak; 

b. Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual atau 

penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem 

manajemen, cara penjualan atau penataan atau 

distribusi yang merupakan karakteristik khusus 

yang dimiliki Objek Waralaba; 

c. Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan 

dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima 

Waralaba; 

d. Wilayah usaha (zone) Waralaba; 

e. Jangka waktu perjanjian; 

f. Perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan 

perjanjian; 

g. Cara penyelesaian perselisihan; 

h. Tata cara pembayaran imbalan; 

i. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada 

Penerima Waralaba; 

j. Kepemilikan dan ahli waris. 

  

Menurut Bryce Webster klausul-klausul yang 

harus dimuat dalam perjanjian Waralaba 

(Franchise),  yaitu  sebagai berikut  :  

1. trem of contrac; 2. contrac renewal; 3. location 

selection; 4. territory and exclusively; 5. lease ap-

proval; 6. franchise fess, initial, and cash requi-

rements; 7. Royalitas  regular fess; 8. Adveristing 

policies; 9. Tradermark use resticion; 10. Training 

offered by franchise company; 11. On-site assistance 

and location preparation; 12. Use of peration ma-

nual; 13. Operating practices; 14. Obligation to 

purchise; 15. Equipment and premiesess maintan-

ces; 16. Right of inspection; 17. Right to audit; 18. 

Similar bussiness or noncompetation clause; 19. 

Trade secret; 20. Cancellation clause; 21. Franchise 

termination; 22. Accurate representation; 23. Rights 

to transfer of the right of first refusal; 24. Rights to 

inherit; 25. Sale equipment; 26. Contracnht enfor-

cement (Salim, 2003). 

Yang menjadi subjek hukum dalam perjan-

jian franchise, yaitu franchisor dan franchisee. 

Franchisor yaitu perusahaan yang memberikan 

lisensi, baik, berupa paten, merek dagang, merek 

jasa, maupun lainnya kepada franchisee. Sedangkan 

franchisee yaitu perusahaan yang menerima lisensi 

dari franchisor.  

Di samping itu, ada dua pihak lainya dalam 

perjanjian Waralaba (Franchise)  yang terkena dam-

pak dari perjanjian ini, yaitu  : 

1. Franchisee lain dalam system franchise (fran-

chising system) yang sama. 

2. Konsumen atau klien dari franchisee maupun 

warga pada umumnya. 

 

 Objek dalam perjanjian franchisee yaitu li-

sensi. Lisensi yaitu izin yang diberikan oleh fran-

chisor kepada franchisee. Ada dua kriteria lisensi 

sebagaimana dikemukakan oleh Dieter Plaff, yaitu 

1. tujuan ekonomis, dan 2. acuan yuridis. Tujuan 

ekonomis yaitu apa yang hendak dicapai oleh li-

sensi itu. Sedangkan acuan hukum, yaitu instrumen 

hukum yang dipakai untuk mencapai tujuan ter-

sebut.  

 berdasar kriteria ini, maka lisensi 

dibagi menjadi tiga macam, sebagaimana dikemu-

kakan berikut ini ; 

1. Licence exchange contract, yaitu perjanjian an-

tara para pesaing yang bergerak dalam kegiatan 

yang ama atau memiliki hubungan yang erat, se-

hingga disebabkan masalah teknis, mereka tidak 

dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pe-

langgaran hak-hak termasuk hak milik perindus-

turian dari pihak lain. Di sini, titik berat lisensi 

terletak pada pemberian izin ataupun pem-

bayaran royalti. 

2. Corak perjanjian lisensi yang kedua yaitu ke-

balikan dari corak yang pertama. Dari  luarnya 

tampak sebagai perjanjian lisensi, namun sebe-

narnya bukan perjanjian lisensi dalam arti sebe-

narnya. Perjanjian inidibuat semata-mata 

untuk tujuan penyelundupan pajak; dengan cara 

seolah-olah suatu cabang perusahaan di suatu 

Negara tertentu membayar royalti kepada pe-

rusahaan induknya di Negara lain. Perjanjian se-

macam ini lazim dinamakan return contracts.  

3. Perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya, tanpa 

camouflaging effects sebagaimana diuraikan di-

atas. 

Kontrak yang dibuat oleh pihak franchisor 

dengan franchisee berlaku sebagai undang-undang 

bagi kedua belah pihak. Sejak penandatanganan 

kontrak antara kedua belah pihak akan menimbul-

kan hak dan kewajiban. Kewajiban dari pihak fran-

chisor yaitu menyerahkan lisensi kepada fran-

chisee. Sedangkan yang menjadi haknya yaitu se-

bagai berikut : 

1. Logo merek dagang (trade mark), nama dagang 

(trade name), dan nama baik/repurtasi (goodwill) 

yang terkait dengan merek dan atau nama ter-

sebut. 

2. Format/pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang 

terekam dalam bentuk buku pegangan (manual), 

yang sebagian isinya dalam rahasia usaha. 

3. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, de-

sain, dan program khusus. 

4. Hak cipta atas sebagian dari hal di atas bisa da-

lam bentuk tertulis dan terlindungi dalam un-

dang-undang hak cipta. 

Hak franchisee yaitu menerima lisensi, 

sedangkan kewajibannya yaitu membayar royalti 

kepada franchisor dan menjaga kualitas barang dan 

jasa yang di-franchise.  

Walaupun para pihak diberikan kebebasan 

untuk menentukan jangka waktu berakhirnya kon-

trak franchise (waralaba), namun Pemerintah me-

lalui Menteri Perindusturian dan Perdagangan sudah 

menetapkan jangka waktu perjanjian waralaba 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Jangka 

waktu itu dapat diperpanjang.  

 

Perlindungan Hukum Terhadap Franchise 

di negarakita  

Pengaturan Hukum 

Bidang usaha Waralaba (Franchise) di 

negarakita diatur dalam Buku ke III Kitab Undang 

Undang  Hukum Perdata  sebagai aturan umum dan  

Peraturan Pemerintah RI.  tanggal 23  Juli 2007  No. 

42 Tahun 2007  tentang Waralaba serta Peraturan 

Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/ 

2006  tanggal 29 Maret 2006 Tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran 

Usaha Waralaba.  

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerin-

tahan nomor 42 tahun  2007 tentang waralaba,  Wa-

ralaba (Franchise) diartikan sebagai: hak khusus 

yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan 

usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha 

dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa 

yang sudah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan 

dan/atau dipakai oleh pihak lain berdasar per-

janjian waralaba. 

Pasal 4   Peraturan Pemerintahan nomor 42 

tahun 2007 menyatakan bahwa  Waralaba diseleng-

garakan berdasar perjanjian tertulis antara Pem-

beri Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan 

memperhatikan hukum negarakita. Dalam hal per-

janjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis 

dalam bahasa asing, perjanjian iniharus diter-

jemahkan ke dalam bahasa negarakita. 

Sebelum membuat perjanjian, franchisor ha-

rus memberikan keterangan  secara tertulis kepada 

franchisee mengenai  : 

1. Identitas franchisor berikut keterangan me-

ngenai kegiatan usahanya termasuk rencana 

dan daftar laba rugi selama dua tahun terakhir. 

2. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan 

atau ciri khas usaha yang menjadi objek 

waralaba. 

3. Persayaratan yang harus dipenuhi oleh fran-

chisee. 

4. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan fran-

chisor kepada franchisee. 

5. Hak dan kewajiban  franchisor kepada fran-

chisee. 

6. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan 

dan perpanjangan perjanjian waralaba. 

7. Hal-hal lain yang perlu diketahui franchisee 

dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.  

 

Ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah RI.  

No.  42 Tahun  2007  tentang Waralaba   jo  pasal 5 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-

DAG/PER/3/2006  tanggal 29 Maret 2006 Tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda 

Pendaftaran Usaha Waralaba, mewajibkan fran-

chisor  sebagai pemberi waralaba  melakukan dis-

closure terhadap berbagai  aspek material  yang da-

pat mempengaruhi keputusan franchisee  sebagai 

penerima waralaba untuk menolak atau menerima 

persyaratan yang akan dituangkan dalam suatu per-

janjian waralaba atau  franchise Agreement yang 

meliputi:  a. data identitas Pemberi Waralaba; b. le-

galitas usaha Pemberi Waralaba; c. sejarah kegiatan 

usahanya; d. struktur organisasi Pemberi Waralaba; 

e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. jumlah 

tempat usaha; g. daftar Penerima Waralaba;dan h. 

hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima 

Waralaba. 

Klausula yang tertuang dalam Perjanjian Wa-

ralaba (Franchise) sebagaimana ketentuan pasal 7 

ayat (1)  Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 

12/M-DAG/PER/3/2006  tanggal 29 Maret 2006 

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat 

Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yaitu :  

a. Nama dan alamat perusahaan para pihak; 

b. Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual 

atau penemuan atau ciri khas usaha seperti 

sistem manajemen, cara penjualan atau pena-

taan atau distribusi yang merupakan karak-

teristik khusus yang dimiliki Objek Wara-

laba; 

c. Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan 

dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima 

Waralaba; 

d. Wilayah usaha (zone) Waralaba; 

e. Jangka waktu perjanjian; 

f. Perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan 

perjanjian; 

g. Cara penyelesaian perselisihan; 

h. Tata cara pembayaran imbalan; 

i. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada 

Penerima Waralaba; 

j. Kepemilikan dan ahli waris. 

 

Jangka waktu  Perjanjian waralaba   ini

menurut ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Perda-

gang  yaitu:  

1. Jangka waktu Perjanjian Waralaba antara Pem-

beri Waralaba dengan Penerima Waralaba Uta-

ma berlaku paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. 

2. Jangka waktu Perjanjian Waralaba antara Pene-

rima Waralaba Utama dengan Penerima Wara-

laba Lanjutan berlaku paling sedikit 5 (lima) 

tahun. 

 

Menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 

16 tahun 1997 jo pasal 11 Peraturan Menteri Perda-

gangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006  tanggal 29 

Maret 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pe-

nerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, 

perjanjian waralaba  beserta keterangan tertulis  wa-

jib didaftarkan  kepada  Direktur Jendral  Perdaga-

ngan Dalam Negeri  Departemen Perdagangan da-

lam hal  Penerima Waralaba Utama yang berasal da-

ri Pemberi Waralaba Luar Negeri wajib  dan  Kepa-

da Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang 

perdagangan daerah setempat dalam hal Penerima 

Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Wa-

ralaba Dalam Negeri dan Penerima Waralaba Lan-

jutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Ne-

geri dan Dalam Negeri wajib, paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak  berlakunya perjanjian 

franchise untuk memperleh Surat Tanda Pendaftaran 

Usaha Waralaba (STPUW). Pendaftaran ini dilak-

sanakan dalam rangka dan untuk kepentingan  pem-

binaan usaha dengan cara waralaba.  

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba 

(STPUW) berlaku untuk jangka waktu  5 tahun dan 

dapat diperpanjang jika  jangka waktu perjanjian 

waralaba masih berlaku. Jika franchisor  memutus-

kan perjanjian franchise sebelum  berakhir masa 

berlakunya dan kemudian menunjuk  franchisee ba-

ru, maka penerbitan STPUW bagi franchisee baru  

hanya akan diberikan jika  franchisor sudah menye-

lesaikan seluruh permasalahan yang timbul sebagai 

akibat pemutusan iniyang dituangkan dalam 

bentuk Surat Pernyataan Bersama (clean break). 

Demikian sanksi yang diberikan oleh Pasal 14 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-

DAG/PER/3/2006.  

Pembatalan Perjanjian Franchise 

Undang undang No. 9 Tahun 1995 tentang 

usaha kecil menyebutkan bahwa Waralaba (Fran-

chise) yaitu salah satu pola kemitraan antara usaha 

kecil dengan usaha menengah dan usaha besar. Na-

mun kenyataan menunjukan bahwa franchise asing 

berkembang lebih pesat dari franchise lokal.  

Berbagai faktor mengakibatkan lambatnya 

pertumbuhan Waralaba (Franchise)lokal. Sistem 

franchise membutuhkan 5-15 tahun untuk pengem-

balian modalnya padahal pengusaha bisnis eceran 

negarakita ingin meraih keuntungan dalam jangka 

pendek. Selain itu sebagai franchisor, pengusaha 

harus  membuka rahasia suksesnya, seperti sistem 

manajemen, resep masakan, dan sebagainya. Tim-

bul kekhawatian rahasia suksesnya ditiru oleh fran-

chise. Karena itu bisnis di negarakita lebih suka ber-

kembang sendiri dengan membuka cabang usaha 

meskipun perkembangannya lebih lambat daripada  

melibatkan orang lain  dengan sistem franchise. 

Di pihak pengusaha lemah dan kecil timbul 

kekhawatiran pasar. Jika keadaan pasar tidak me-

nguntungkan, maka franchisor akan memutuskan 

perjanjian. Demikian pula bila keadaan pasar me-

nguntungkan, maka franchisor akan memutuskan 

perjanjian dan akan membuka tempat usaha sendiri, 

sesudah franchise memperkenalkan produk dan na-

ma franchisor.   

Hubungan hukum antara franchisor dan fran-

chisee ditandai dengan ketidakseimbangan  kekua-

tan tawar menawar (unequal bargaining power). 

Perjanjian franchise merupakan perjanjian baku 

yang dibuat oleh franchisor,  yang menetapkan sya-

rat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh fran-

chisee yang memungkinkan franchisor dapat mem-

batalkan perjanjian jika dia menilai franchisee 

tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam perjan-

jian dicantumkan kondisi-kondisi bagi pemutusan 

perjanjian seperti: kegagalan memenuhi jumlah pen-

jualan, kegagalan memenuhi standar pengoperasian, 

dan sebagainya.  

Franchisor memiliki discretionary power 

untuk menilai semua aspek usaha franchisee, se-

hingga perjanjian tidak memberikan perlindungan 

yang memadai bagi franchisee dalam menghadapi 

pemutusan perjanjian dan penolakan franchisor un-

tuk memperbaruhi perjanjian. (David,1995:342) Da-

lam hal ini Franchisor dapat memanfaatkan kedu-

dukan franchisee untuk menguji pasar, sesudah me-

ngetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, ma-

ka franchisor memutuskan perjanjian dengan fran-

chisee, selanjutnya franchisor mengoperasikan out-

let atau tempat usaha sendiri diwilayah franchisee.    

Terdapat dua pandangan mengenai hubungan 

antara franchisor  dengan franchisee,  yang melahir-

kan conflicting polities, yaitu :  

1. Pandangan Protecsionist 

Menurut pandangan ini, alasan yang bersifat 

ekonomis tidak dapat dijadikan alasan  atau da-

sar pemutusan perjanjian karena jika alasan 

ekonomis dijadikan dasar pemutusan perjan-

jian, maka  undang-undang yang dibuat untuk 

melindungi kepentingan franchise dari kesera-

kahan franchisor akan kehilangan maknanya 

dan membiarkan  franchisor bertindak opurtu-

nistic.  Hal ini karena Franchisor  berada dalam 

kedudukan yang sangat kuat, dimana  ia me-

nguasai semua informasi biaya, keuntungan, 

jangka waktu yang diperlukan untuk strategi 

pemasaran. Sementara  franchisee hanya men-

jalankan suatu pre-exising system dengan me-

nandatangani perjanjian yang memberi kekua-

saan kepada franchisor untuk mengontrol se-

mua aspek  usaha franchisee termasuk keten-

tuan  tentang pemutusan perjanjian (Robert, 

1994). Sehingga jika franchisor  memutuskan 

perjanjian  karena kondisi pasar yang tidak 

menguntungkan, maka ia sudah bertindak  opur-

tunistic.  

2. Pandangan  Law and Economics 

Menurut pandangan  law  and economic,  per-

janjian yang efisien yaitu perjanjian yang da-

pat mengurangi biaya. Melalui franchising, 

franchisor dapat mendistribusikan  dan mem-

perkenalkan produknya dalam wilayah yang 

luas tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk 

membuka outlet sendiri. Franchisee dapat 

menjalankan usaha yang sudah mapan dan 

memperoleh  keuntungan dari reputasi yang di-

miliki franchisor.  Untuk  mencapai economic 

efficiency maka resources harus dialokasikan 

pada nilai yang tertinggi. Mekanisme pasar 

akan berjalan menuju efesiensi dan perjanjian 

dipandang sebagai sarana atau fasilitas untuk 

mencapai efesiensi. Oleh karenanya jika ada 

pihak ketiga yang  lebih berhasil memasarkan 

produk yang bersangkutan, maka franchisor 

seharusnya memutuskan  perjanjian dengan 

franchisee dan mengalihkan hubungannya ke-

pada  pihak ketiga  dengan membayar ganti ru-

gi kepada franchisee. Perjanjian baru dipan-

dang lebih efisien  karena lebih menguntung-

kan dan meningkatkan nilai produk yang di-

pasarkan. Sehingga meskipun franchisor  me-

langgar perjanjian, hukum harus mendukung 

pemutusan perjanjian dengan membayar ganti 

rugi kepada franchisee. (Jeffrey, 1995) 

Dalam hal  Franchisee  berkali-kali melanggar 

perjanjian seperti terlambat membayar, meng-

halangi franchisor melakukan pemeriksaan dan 

tidak melaporkan hasil penjualannya  secara 

lengkap kepada franchisor, sehingga  Fran-

chisor kehilangan beberapa royalti yang diha-

rapkan. Dalam hal yang demikian karena 

franchisee  sudah berkali-kali melanggar perjan-

jian maka perjanjian dapat dibatalkan dan fran-

chisee  tidak perlu diberikan kesempatan untuk 

memperbaiki kesalahannya.  

 

Dari kedua pandangan ini, pandangan 

protecsionist mengutamakan tujuan undang-undang 

untuk melindungi kepentingan franchisee. Oleh ka-

rena itu, berdasar pandangan ini, Hakim tidak 

akan menemukan good clauses kecuali jika  fran-

chisee melanggar perjanjian secara substansial. 

Walaupun mungkin saja franchisor memutuskan 

perjanjian dengan didasarkan pada  alasan-alasan 

yang tidak wajar dengan didasari self motive.  Se-

baliknya dalam pandangan Law and Economic,  

mengabaikan  tujuan undang-undang untuk melin-

dungi franchisee dari keserakahan franchisor. Se-

hingga  yang diperhatikan dalam hubungan antara 

franchisor  dengan franchisee hanyalah manfaat 

ekonomi. (Suharnoko, 2004)  

Faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan bagi 

hakim dalam mengadili kasus pemutusan  perjanjian 

franchise yaitu, sebagai berikut (Tracey, 1994): 

Motif  dari franchisor  untuk memutuskan 

perjanjian franchise. Jika beberapa bukti menun-

jukkan bahwa franchisor menyalahgunakan untuk 

kepentingan sendiri dengan memutuskan perjanjian 

franchise,  maka  pemutusan perjanjian initi-

dak berdasar good cause. 

a. Dampak tindakan franchisee terhadap na-

ma perusahaan franchisor. Jika franchisor 

tidak menyalahgunakan kekuasaannya maka 

franchisor dapat memutuskan perjanjian ber-

dasarkan good cause, karena franchise  me-

langgar perjanjian dan merugikan nama baik 

perusahaan franchisor.  

b. Investasi dan pengharapan franchisee. Jika 

franchisee melanggar perjanjian dan tidak 

merugikan nama perusahaan franchisor, ma-

ka harus diperhatikan apakah tindakan  fran-

chisor memutuskan perjanjian tidak me-

rugikan investasi dan pengharapkan fran-

chisee.  Dalam hal ini perlu dipertimbangkan  

jumlah investasi yang sudah  dilakukan fran-

chisee, jangka waktu  yang sudah dilakukan 

franchisee dalam menjalankan usahanya, dan 

keuntungan yang diharapkan  franchisee  da-

ri investasinya berdasar informasi yang 

diberikan oleh franchisor. Maka  dalam hal 

yang demikian franchisor  dapat memutus-

kan perjanjian berdasar good cause apa-

bila hal itu tidak merugikan  investasi dan 

pengharapan franchisee.  

 

Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian, 

usaha hukum apa yang dapat dipakai untuk 

memulihkan kerugian franchisee, apakah pelaksa-

naan perjanjian atau ganti rugi beberapa uang? 

negarakita yang memiliki basic law  Kitab Un-

dang-Undang Hukum Perdata dipengaruhi oleh sis-

tem hukum Eropa Kontinental di mana tuntunan 

moral untuk memenuhi janji lebih diutamakan dari 

pada ganti rugi, khususnya dalam perjanjian yang 

prestasinya untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat 

sesuatu. Subekti mengistilahkan ganti rugi hanya 

bersifat pengarem-arem, pelaksanaan perjanjian 

yaitu sesuatu hal yang lebih penting (Subekti, 

1998). Akan tetapi, untuk perjanjian yang pres-

tasinya berupa menyerahkan sesuatu seperti fran-

chisor yang memiliki kewajiban untuk memasok 

barang kepada franchisee, maka usaha pemulihan 

hukumnya jika terjadi wanprestasi yaitu ganti ru-

gi. 

Menurut  ketentuan Pasal 1239 sampai de-

ngan Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata,  perikatan yang perestasinya berupa mela-

kukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka pi-

hak kreditur, di samping memperoleh ganti rugi juga 

dapat menuntut pelaksanaan perjanjian. Bahkan se-

andainya debitur tidak mau menaati putusan pe-

ngadilan, maka kreditur dapat minta dikuasakan 

oleh hakim untuk melakukan prestasi itu sendiri atas 

biaya debitur atau dalam hal perikatan untuk tidak 

berbuat sesuatu dilanggar, maka kreditur berhak 

untuk minta dikuasakan oleh hakim untuk meng-

hapus sendiri segala sesuatu yang sudah dibuat oleh 

debitur. Dalam ilmu hukum hal ini dikenal dengan 

istilah relee executie atau eksekusi riil. Ketentuan 

seperti ini tidak dikenal dalam kasus di mana salah 

satu pihak sudah lalai memenuhi perjanjian yang 

perstasinya berupa kewajiban untuk menyerahkan 

sesuatu maka menurut Kitab Undang-Undang Hu-

kum Perdata kreditur hanya dapat menuntut ganti 

rugi.  

Aspek hukum dari Waralaba (Franchise)   

yaitu: bahwa  ada kontrak  franchise terdapat  

pemberian izin oleh pemegang Hak Milik Intelek-

tual atau know-how lainnya kepada pihak lain untuk 

memakai merek ataupun prosedur tertentu   dan 

sebagai kopensasinya Pemegang franchise wajib 

membayar beberapa royalti untuk penggunaan me-

rek dagang dan proses pembuatan produk yang be-

sarnya ditetapkan bardasarkan perjanjian.  

Perjanjian Waralaba (Franchise) berbentuk 

tertulis dalam bahasa negarakita  yang didalamnya 

memuat:  a. Nama dan alamat perusahaan para pi-

hak; b. Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual 

atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem 

manajemen, cara penjualan atau penataan atau 

distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang 

dimiliki Objek Waralaba; c. hak dan kewajiban para 

pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan