asuransi 4

memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan pembe￾lian asuransi atau mengajukan klaim asuransi secara online melalui website

perusahaan tersebu

Hal-hal yang Perlu 

Diperhatikan dalam 

Mengembangkan 

“Insurtech” 

Seperti halnya lembaga jasa keuangan, penyelenggara industri keuangan 

digital juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi jika ingin membangun 

bisnis yang berkelanjutan, antara lain:

a. Prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan ini; 

c. Edukasi dan sosialisasi kepada konsumen; 

d. Kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/

atau informasi transaksi;

e. Prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian; 

f. Prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

g. Inklusif dan prinsip keterbukaan informasi.

Selain itu, Penyelenggara wajib menginventarisasi risiko utama yang paling 

sedikit mencakup:

a. Risiko strategis; 

b. Risiko operasional sistemik; 

c. Risiko operasional individual; 

d. Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme;

e. Risiko perlindungan data konsumen; 

f. Risiko penggunaan jasa pihak ketiga; 

g. Risiko siber; dan 

h. Risiko likuiditas.

Untuk melakukan pengontrolan sekaligus mendukung pertumbuhan industri 

keuangan digital, akan diselenggarakan regulatory sandbox sebelum penyeleng￾gara mendaftarkan IKD terkait ke OJK. Regulatory Sandbox adalah mekanisme 

pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, 

model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Teknologi yang 

Memengaruhi 

Perkembangan Industri 

Asuransi

Teknologi dan ketersediaan sumber data semakin berdampak pada indus￾tri asuransi. Informasi digital sekarang digunakan untuk meningkatkan ke￾mudahan dan kontrol proses di sepanjang rantai proses asuransi.

Robo-advisors

Bisnis InsurTech beroperasi pada platform digital. Model yang semakin populer 

dalam menyediakan layanan konsultasi digital ini memungkinkan pelanggan 

yang mencari produk dan layanan asuransi untuk secara langsung meng￾akses produk atau layanan yang ditawarkan dengan interaksi terbatas atau tidak 

sama sekali dengan manusia. Dikenal sebagai ‘alat yang menghadap klien’, alat 

tersebut menggunakan “robo-advisors” untuk memberikan saran secara 

otomatis dan berbasis algoritma. Semakin banyak solusi yang disediakan oleh 

teknologi pada semua lini bisnis asuransi karena pelanggan semakin meng￾harapkan interaksi secara mobile menjadi yang utama.

The Internet of Things

Pada dasarnya, ‘Internet of Things’ (IoT) adalah langkah untuk semakin 

menghubungkan perangkat elektronik ke internet. Ini termasuk apa saja dari 

perangkat pintar (ponsel, mesin cuci, mesin kopi, lampu, jam tangan dan perang￾kat lainnya). Dengan IoT, akan ada peningkatan hubungan di antara orang, orang 

dan perangkat pintar, dan antara perangkat pintar. IoT memiliki dampak besar 

pada industri asuransi, baik dalam memprediksi dan meminimalisasi risiko, 

serta meningkatkan wawasan tentang profil dan perilaku pelanggan. Hal ini 

memungkinkan karena dengan IoT menumbuhkan peluang untuk meningkat￾kan konektivitas, pengumpulan data, dan pemantauan seorang Tertanggung.

Teknologi yang 

Memengaruhi 

Perkembangan Industri 

Asuransi

Teknologi dan ketersediaan sumber data semakin berdampak pada indus￾tri asuransi. Informasi digital sekarang digunakan untuk meningkatkan ke￾mudahan dan kontrol proses di sepanjang rantai proses asuransi.

Robo-advisors

Bisnis InsurTech beroperasi pada platform digital. Model yang semakin populer 

dalam menyediakan layanan konsultasi digital ini memungkinkan pelanggan 

yang mencari produk dan layanan asuransi untuk secara langsung meng￾akses produk atau layanan yang ditawarkan dengan interaksi terbatas atau tidak 

sama sekali dengan manusia. Dikenal sebagai ‘alat yang menghadap klien’, alat 

tersebut menggunakan “robo-advisors” untuk memberikan saran secara 

otomatis dan berbasis algoritma. Semakin banyak solusi yang disediakan oleh 

teknologi pada semua lini bisnis asuransi karena pelanggan semakin meng￾harapkan interaksi secara mobile menjadi yang utama.

The Internet of Things

Pada dasarnya, ‘Internet of Things’ (IoT) adalah langkah untuk semakin 

menghubungkan perangkat elektronik ke internet. Ini termasuk apa saja dari 

perangkat pintar (ponsel, mesin cuci, mesin kopi, lampu, jam tangan dan perang￾kat lainnya). Dengan IoT, akan ada peningkatan hubungan di antara orang, orang 

dan perangkat pintar, dan antara perangkat pintar. IoT memiliki dampak besar 

pada industri asuransi, baik dalam memprediksi dan meminimalisasi risiko, 

serta meningkatkan wawasan tentang profil dan perilaku pelanggan. Hal ini 

memungkinkan karena dengan IoT menumbuhkan peluang untuk meningkat￾kan konektivitas, pengumpulan data, dan pemantauan seorang Tertanggung.

Perusahaan asuransi dapat mengambil pendekatan yang lebih proaktif 

dengan memperingatkan Tertanggung mereka akan potensi kerugian secara 

dini, bahkan sebelum hal itu terjadi. Misalnya, penggunaan perangkat pintar 

seperti pelacak kebugaran dan jam tangan pintar merupakan peluang besar 

bagi perusahaan asuransi untuk melacak kebiasaan dan perilaku Tertanggung. 

Pengumpulan data memungkinkan perusahaan asuransi untuk memberi￾kan saran yang lebih baik kepada Tertanggung, memberikan kebijakan yang 

disesuaikan, dan menghitung risiko dengan lebih akurat. Lebih lanjut, dengan 

informasi yang lebih luas tentang kebiasaan konsumen, perusahaan asuransi 

dapat mengembangkan produk baru yang dibuat untuk mengisi kebutuhan di 

pasar yang sebelumnya tidak terdeteksi.

IoT memiliki potensi besar untuk mengubah industri asuransi. Namun, untuk 

memanfaatkan potensi ini untuk kepentingan industri, perusahaan asuransi perlu 

menyadari bahwa distribusi data yang stabil akan diperlukan. Ketersediaan data 

semacam itu sangat tergantung pada kesediaan Tertanggung untuk melakukan 

peningkatan konektivitas internet dan Tertanggung juga memiliki keprihatinan 

tentang privasi dan perlindungan data mereka.

Jumlah Perusahaan 

Asuransi 

Perkembangan industri asuransi telah meningkat setiap tahunnya sejalan 

dengan meningkatnya insurance minded di kalangan masyarakat yang mulai 

memahami bahwa asuransi merupakan bagian dari kegiatan manajemen 

risiko yang memberikan jaminan dan proteksi terhadap harta benda serta jiwa 

seseorang. Berdasarkan catatan OJK per 31 Desember 2018 terdapat 138 

perusahaan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis Industri Jumlah Perusahaan

Des 2018

Asuransi Jiwa 53

Asuransi Umum 74

Reasuransi 6

Asuransi Wajib* 3

Asuransi Sosial** 2

Total*** 138

*Asuransi Wajib: PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), 

dan PT Taspen (Persero)

**Asuransi Sosial: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

***Data hanya asuransi konvensional saja

Berdasarkan tabel tersebut, 138 perusahaan asuransi di Indonesia terdiri atas 

53 perusahaan asuransi jiwa, 74 perusahaan asuransi umum, 6 perusahaan 

reasuransi, 3 perusahaan asuransi yang menyelenggarakan asuransi wajib, dan 

2 perusahaan asuransi yang menyelenggarakan asuransi sosial.

Pertumbuhan Aset 

Aset industri asuransi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup 

menggembirakan. Berdasarkan catatan OJK, total aset industri asuransi per 

Desember 2018 mencapai Rp1.216,8 triliun sebagaimana yang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.

Tabel 11 Pertumbuhan Aset Perusahaan Perasuransian per Desember 2018 

(Data dalam Triliun Rupiah)

Jenis Industri

Jumlah Aset

2014 2015 2016 2017 Des 2018

Asuransi Jiwa 368,06 378,03 451,03 546,64 520,6

Growth 25,32% 2,71% 19,31% 21,20% -4,8%

Asuransi Umum 116,46 124,01 127,9 134,33 145,4

Growth 15,32% 6,48% 2,56% 5,61% 8,20%

Reasuransi 10,29 14,81 16,62 20,13 21,1

Growth 59,53% 43,93% 12,22% 21,12% 4,89%

Asuransi Wajib 103,46 109,65 122,65 135,3 133,7

Growth 7,35% 5,98% 11,86% 10,31% 1,16%

Asuransi Sosial 209,41 226,92 285,34 340,57 388,8

Growth 29,14% 8,36% 25,74% 19,36% 14,16%

Industri 807,68 853,42 1.002,83 1.176,97 1.216,8

Growth 22,43% 5,66% 17,51% 17,36% 3,38%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan aset industri 

asuransi nasional mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. 

Sampai dengan Desember 2018, pertumbuhan aset industri asuransi tumbuh 

sebesar 3,38% dibandingkan dengan akhir tahun 2017.

Pertumbuhan Investasi 

Selain sebagai sarana pengelolaan risiko, asuransi juga memiliki peranan 

signifikan dalam menyediakan kebutuhan sumber pembiayaan bagi pembangu￾nan nasional. Berdasarkan catatan OJK, sampai dengan Desember 2018 lebih 

dari Rp1.032.300 miliar sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis Industri

Jumlah Aset

2014 2015 2016 2017 Des 2018

Asuransi Jiwa 318,49 327,68 396,38 489,27 464,0

Growth 25,78% 2,89% 20,97% 23,43% -5,17%

Asuransi Umum 56,81 60,41 62,8 68,44 71,9

Growth -0,16% 6,34%% 3,96% 8,98% 5,09%

Reasuransi 6,8 9,99 10,25 12,17 11,3

Growth 56,68% 46,91% 2,60% 18,73% -7,40%

Asuransi Wajib 72,77 77,04 96,73 113,65 117,2

Growth 8,55% 5,87% 25,56% 17,49% 3,12%

Asuransi Sosial 193,49 211 271,65 322,58 372,3

Growth 23,27% 9,05% 28,74% 18,75% 15,41%

Industri 648,37 686,12 837,82 1.006,12 1.032,3

Growth 20,41% 5,82% 22,11% 20,09% 2,60%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan investasi industri 

asuransi nasional selalu mengalami peningkatan. Investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi ditempatkan pada berbagai 

instrumen investasi antara lain deposito, saham, surat berharga, reksa dana, 

penyertaan langsung, dan lainnya. Sampai dengan Desember 2018, pertumbuhan 

investasi industri asuransi mencapai 2,6% dibandingkan dengan tahun 2017.

Penetrasi dan Densitas 

Berdasarkan catatan OJK per Desember 2018, penetrasi dan densitas 

industri asuransi masing-masing sebesar 3,02% dan Rp1.569,386 ribu.

 Perhitungan penetrasi diperoleh dari perhitungan premi bruto dibagi dengan 

PDB. Sementara perhitungan densitas diperoleh dari perhitungan premi bruto 

dibagi dengan total populasi penduduk Indonesia. Data penetrasi dan densitas 

industri asuransi nasional per Desember 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.

Tabel 13 Pertumbuhan Penetrasi dan Densitas Perasuransian Indonesia per 

Desember 2018

Penetrasi 2018

Asuransi Jiwa 1,37%

Asuransi Umum 0,49%

Asuransi Sosial 1,08%

Asuransi Wajib 0,09%

Total Industri 3,02%

Densitas (ribu Rupiah) 2018

Asuransi Jiwa 710,375

Asuransi Umum 252,021

Asuransi Sosial 560,898

Asuransi Wajib 46,092

Total Industri 1.569,386

Berdasarkan data di atas, jumlah perusahaan pialang asuransi, pialang 

reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi meningkat setiap tahunnya. 

Pada bulan Desember tahun 2018, jumlah perusahaan pialang asuransi sebesar 

166 perusahaan, perusahaan pialang reasuransi sebesar 43 perusahaan dan 

perusahaan penilai kerugian asuransi sebesar 27 perusahaan. Dengan demikian 

total jumlah perusahaan pelaku industri penunjang asuransi sebesar 236 

perusahaan.

Uraian Jumlah Pelaku Aset Liabilitas Ekuitas

(Triliun Rupiah)

Pialang Asuransi 168 6,76 4,54 2,23

Pialang Reasuransi 43 2,85 2,41 0,44

Total 211 9,61 6,95 2,67

Berdasarkan data di atas, total aset perusahaan pialang asuransi 

dan reasuransi sebesar Rp9.612.781.847.026,00, kewajiban sebesar 

Rp6.941.405.453.336,00 dan ekuitas sebesar Rp2.671.376.393.689,00

No. Jenis Indikator Semester I 

2018

Semester II 

2018 Pertumbuhan

1 Aset 6,68 6,76 8,51

2 Liabilitas 4,44 4,54 0,09

3 Modal Sendiri 2,24 2,23 0,01

4 Pendapatan Jasa 

Keperantaraan 1,01 1,99 0,98

5 Laba/(Rugi) 0.21 0.54 0,33

Berdasarkan data laporan keuangan perusahaan pialang asuransi pada 

semester I tahun 2018 dan semester II tahun 2018, perusahaan asuransi 

mengalami pertumbuhan aset sebesar Rp85.117.370.974,00 atau sebesar 

1,27% dan laba sebesar Rp331.675.687.209,00 atau sebesar 157,5%. Hal ter￾sebut menunjukkan produksi yang diterima oleh perusahaan asuransi mening￾kat dan perusahaan pialang asuransi berkembang dengan baik.

No. Jenis Indikator Semester I 

2018

Semester II 

2018 Pertumbuhan

1 Aset 2,30 2,85 0,55

2 Liabilitas 1,87 2,41 0,54

3 Modal Sendiri 0,43 0,44 0,01

4 Pendapatan Jasa 

Keperantaraan 0,20 0,39 0,19

5 Laba/(Rugi) 0,09 0,15 0,05

Berdasarkan data laporan keuangan perusahaan pialang reasuransi pada 

semester I tahun 2018 dan semester II tahun 2018, perusahaan asuransi 

mengalami pertumbuhan aset sebesar Rp544.677.146.958,00 atau sebesar 

23,64% dan laba sebesar Rp58.633.428.929,00 atau sebesar 63,17%. Hal terse￾but menunjukkan produksi yang diterima oleh perusahaan asuransi meningkat 

dan perusahaan pialang asuransi berkembang dengan baik.

Proses pembangunan tidak luput dari 

berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil 

pembangunan yang telah dicapai. Industri perasuran￾sian yang sehat, adil, dapat diandalkan, amanah, dan 

kompetitif dibutuhkan dalam mendorong kualitas 

pembangunan nasional. Peningkatan peran industri 

perasuransian akan terjadi apabila industri per￾asuransian dapat lebih mendukung masyarakat 

dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari￾hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan 

kegiatan usahanya. Selanjutnya, peningkatan peran 

industri asuransi dalam mendorong pembangunan 

nasional juga akan terjadi melalui pemupukan dana 

jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang selan￾jutnya menjadi sumber dana pembangunan. 

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, penyelengga￾raan usaha perasuransian perlu dilakukan dengan 

baik dalam rangka mendukung pembangunan 

nasional dan meningkatkan perlindungan kepada 

pemegang polis, Tertanggung, atau peserta asuransi. 

Oleh karena itu, pada tahun 2014 telah diterbitkan 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang 

Perasuransian yang berlaku sejak 17 Oktober 2014. 

Adapun kegiatan pengaturan yang dilakukan oleh 

OJK terhadap perusahaan asuransi akan dijelaskan 

pada paparan bab ini.

Pengaturan Terhadap 

Perusahaan Asuransi 

Kelembagaan 

1. Badan Hukum

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian yang selanjutnya disebut UU 40/2014, mengatur bahwa 

bentuk badan hukum perusahaan asuransi, adalah Perseroan Terbatas, 

Koperasi, atau Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan. 

2. Kepemilikan 

Ketentuan Pasal 7 UU 40/2014 mengatur bahwa perusahaan asuransi 

hanya dapat dimiliki oleh: 

a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang 

secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh 

Warga Negara Indonesia; atau 

b. Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan 

Warga Negara Asing atau badan hukum asing yang harus 

merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha 

sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusa￾haannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. 

c. Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf 

b dapat menjadi pemilik perusahaan asuransi hanya melalui 

transaksi di Bursa Efek. 

3. Kegiatan Usaha

a. Perusahaan Asuransi Umum (PAU)

PAU adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi 

umum berupa usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan

penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, 

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya 

suatu peristiwa tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 40/2014 

diatur bahwa PAU hanya dapat menyelenggarakan: 

1. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan 

dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan 

2. Usaha reasuransi untuk risiko PAU lain. 

b. Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) 

PAJ adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi 

jiwa berupa usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan 

pembayaran kepada pemegang polis, Tertanggung, atau pihak 

lain yang berhak dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau 

tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, 

Tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu 

yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/ 

atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Berdasarkan Pasal 

2 ayat (2) UU 40/2014 diatur bahwa PAJ hanya dapat menye￾lenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini 

usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha kecelakaan diri. 

c. Perusahaan Reasuransi (PR) 

PR adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi 

berupa usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang 

dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan atau 

perusahaan reasuransi lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU 

40/2014 diatur bahwa PR hanya dapat menyelenggarakan usaha 

reasuransi. 

d. Perluasan lingkup usaha 

Ketentuan Pasal 5 UU 40/2014 mengatur bahwa ruang lingkup 

usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa dapat diperluas 

sesuai dengan kebutuhan masyakarat. Perluasan ruang lingkup 

tersebut dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

4. Izin Usaha 

Setiap pihak yang melakukan usaha asuransi umum, usaha asuransi 

jiwa, dan usaha reasuransi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU 40/2014. Berdasarkan Pasal 

8 ayat (2) UU 40/2014, untuk mendapatkan izin usaha harus dipenuhi 

persyaratan mengenai: 

a. Anggaran dasar; 

b. Susunan organisasi; 

c. Modal disetor; 

d. Dana jaminan; 

e. Kepemilikan; 

f. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan pengendali; 

g. Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau 

yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan 

hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas 

syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal; 

h. Tenaga ahli; 

i. Kelayakan rencana kerja;

j. Kelayakan sistem manajemen risiko;

k. Produk yang akan dipasarkan; 

l. Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan 

pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha; 

m. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan; 

n. Konfirmasi dan otoritas pengawas di negara asal pihak asing, 

dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan 

o. Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha 

yang sehat.

5. Pencabutan Izin Usaha 

Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang diketahui 

dan terbukti melanggar perundang-undangan di bidang perasuransian 

akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 

tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif 

tersebut sampai dengan batas tertentu, maka terhadap perusahaan 

asuransi akan dicabut izin usahanya. 

Di sisi lain, pencabutan izin usaha bagi perusahaan asuransi dan per￾usahaan reasuransi juga dapat dilakukan apabila terdapat permohonan 

dari perusahaan untuk dicabut izin usahanya. Dalam hal itu terjadi, 

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dimaksud harus 

terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Kesehatan Keuangan 

1. Tingkat Solvabilitas 

Salah satu pengukuran kesehatan keuangan perusahaan 

asuransi dan perusahaan reasuransi adalah tingkat solvabilitas yang 

merupakan selisih antara jumlah aset (yang diperkenankan) dikurangi 

liabilitas. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang 

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 

diatur bahwa PAU, PAR, dan PR wajib menetapkan target tingkat 

solvabilitas paling rendah 120% dari Modal Minimum Berbasis Risiko 

(MMBR). MMBR merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk 

mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari 

deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas, yang terdiri atas risiko: 

a. Kegagalan pengelolaan aset; 

b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan liabilitas; 

c. Ketidakseimbangan antara nilai aset dan liabilitas dalam setiap 

mata uang; 

d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang 

diperkirakan; 

e. Ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang 

diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang 

diperoleh; 

f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban 

membayar klaim; dan 

g. Kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber 

daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya 

kejadian lain yang merugikan. 

Dalam hal PAJ memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan 

Investasi (PAYDDI), MMBR wajib ditambah sebesar persentase tertentu 

dari dana investasi yang bersumber dari produk PAYDDI. 

Dalam perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR, terdapat berbagai 

ketentuan mengenai perhitungan aset dan liabilitas yang perlu dipatuhi 

oleh PAU, PAJ, dan PR.

2. Dana Jaminan 

PAU, PAJ, dan PR wajib membentuk dana jaminan dalam bentuk dan 

jumlah yang ditetapkan. Dana jaminan adalah kekayaan PAU, PAJ atau PR 

yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan 

pemegang polis, Tertanggung, atau peserta, dalam hal PAU, PAJ, dan PR 

tersebut dilikuidasi. 

Berdasarkan PMK 53/2012 diatur bahwa PAU, PAJ, dan PR wajib 

membentuk dana jaminan paling sedikit 20% dari modal minimum 

sendiri yang dipersyaratkan. Dana jaminan ditempatkan dalam jenis: 

a. Deposito 

b. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. 

3. Dukungan Reasuransi dan Batas Retensi Sendiri 

Dukungan reasuransi dan batas retensi sendiri bagi perusahaan asuransi 

dan perusahaan reasuransi dibutuhkan dalam rangka penerapan mitigasi 

risiko untuk menjaga kondisi keuangan. 

Penerapan mitigasi risiko dilakukan dengan cara menetapkan retensi 

sendiri dan menerapkan program reasuransi agar memiliki kapasitas 

yang cukup untuk memenuhi liabilitas. Bagi PAJ, PAU, dan PR telah 

terdapat aturan mengenai besaran batas retensi sendiri dan mekanisme 

perolehan dukungan reasuransi. 

4. Permodalan 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PAU dan PAJ harus memiliki 

modal sendiri sebesar Rp100.000.000.000,00, sedangkan PR harus 

memiliki modal sendiri sebesar Rp200.000.000.000,00.

Penyelenggaraan Usaha 

1. Tata Kelola yang Baik 

PAJ, PAU, dan PR wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 

dalam rangka agar dapat bersaing tidak hanya di tingkat nasional, 

melainkan dapat berkiprah untuk tingkat regional dan internasional. 

Penerapan tata kelola yang baik harus dilakukan dengan mengacu pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Keterbukaan (transparency); 

b. Akuntabilitas (accountability); 

c. Pertanggungjawaban (responsibility); 

d. Kemandirian (independency); dan 

e. Kesetaraan dan Kewajaran (fairness). 

Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik paling kurang harus diwujudkan 

oleh PAU, PAJ, dan PR dalam: 

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan 

Komisaris; 

b. Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan 

fungsi pengendalian intern perusahaan; 

c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor 

eksternal; 

d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian 

internal; 

e. Penerapan kebijakan remunerasi; 

f. Rencana strategis perusahaan; dan 

g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan. 

2. Produk Asuransi 

Perusahaan asuransi yang akan memasarkan produk asuransi baru 

wajib terlebih dahulu menyampaikan pelaporan rencana memasarkan 

produk tersebut kepada OJK. Adapun beberapa dokumen yang harus

dilengkapi dalam pelaporan produk dimaksud, antara lain: 

a. Spesimen polis; 

b. Proyeksi underwriting; 

c. Perhitungan tingkat premi; 

d. Dukungan reasuransi; 

e. Uraian cara pemasaran; dan 

f. Perjanjian kerja sama apabila produk tersebut dipasarkan 

bersama pihak lain. 

Perusahaan asuransi yang akan memasarkan produk asuransi baru 

tentunya harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tidak 

sedang dikenai sanksi administratif. 

3. Polis Asuransi 

Dalam setiap pemasaran dan penutupan asuransi, polis asuransi 

yang diterbitkan harus sesuai dengan polis yang dilaporkan kepada 

OJK. Polis asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca 

dengan mudah dan dimengerti dengan baik oleh pemegang polis dan/ 

atau Tertanggung. Polis asuransi sekurang-kurangnya harus memenuhi 

ketentuan, antara lain: 

a. Saat berlakunya pertanggungan; 

b. Uraian manfaat yang diperjanjikan; 

c. Cara pembayaran premi; 

d. Tenggat waktu (grace period) pembayaran premi; 

e. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi; 

f. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi 

dilakukan melewati tenggat waktu yang disepakati; 

g. Periode di mana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang 

keabsahan kontrak asuransi (incontestable period); 

h. Tabel nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai 

tunai;

i. Perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi polis asuransi 

jiwa yang menjanjikan polis atau yang sejenis; 

j. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak Penanggung maupun 

dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya; 

k. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung 

yang diperlukan dalam mengajukan klaim; dan 

l. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.

4. Penyelesaian Klaim 

PAU, PAJ, dan PR wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses 

yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Dalam pelayanan klaim, 

perusahaan asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai syarat 

pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera di polis asuransi yang 

diperjanjikan. 

Oleh karena itu, PAU, PAR, dan PR dilarang melakukan tindakan yang 

dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau 

tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga meng￾akibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Bahkan 

ketentuan Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/

KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi 

dan Perusahaan Reasuransi mengatur bahwa perusahaan asuransi 

harus telah membayar klaim paling lambat 30 hari sejak adanya kesepa￾katan antara Tertanggung dan Penanggung atau kepastian mengenai 

jumlah klaim yang harus dibayar.

Pengaturan Kelembagaan 

Perusahaan Penunjang 

Asuransi 

Pendirian 

Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan 

dalam Pasal 8 bahwa setiap pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib 

terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan Kepengurusan

Bagi Perusahaan yang hendak melakukan perubahan pengurus, terlebih 

dahulu harus menyampaikan rencana laporan perubahan pengurusnya kepada 

OJK. Setelah dokumen lengkap, maka OJK akan melakukan analisis dan apabila 

diperlukan proses PKK, maka OJK akan melakukan prosedur PKK. Setelah 

Perusahaan memperoleh persetujuan rencana perubahan pengurus dari OJK, 

Perusahaan harus menyampaikan Anggaran Dasar mengenai Perubahan 

Pengurus yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. 

Apabila dokumen Anggaran Dasar telah lengkap, akan dilakukan proses peng￾administrasian perubahan pengurus oleh OJK.

Perubahan Alamat Kantor

Perubahan alamat kantor terbagi menjadi 2 jenis yaitu perubahan alamat 

kantor dengan perubahan kedudukan dan perubahan alamat kantor tanpa 

perubahan kedudukan. Perubahan alamat kantor dengan perubahan kedudukan 

menyebabkan perusahaan melakukan pembaharuan pada anggaran dasarnya, 

oleh sebab itu OJK akan memberikan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) 

tentang perubahan kedudukan izin usahanya. Sedangkan untuk perubahan 

alamat kantor tanpa perubahan kedudukan tidak memerlukan pembaharuan 

pada anggaran dasar. Oleh karena itu, berkas perubahan alamat perusahaan 

dapat langsung diadministrasikan oleh OJK.

Perubahan Kepemilikan

Bagi perusahaan yang hendak melakukan perubahan kepemilikan saham, harus 

menyampaikan laporan rencana perubahan kepemilikan untuk mendapatkan 

persetujuan dari OJK. Apabila dalam laporan rencana perubahan kepemilikan 

terjadi perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP), maka akan dilakukan 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi pihak-pihak yang sebelumnya 

belum dinyatakan lulus sebagai PSP. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan 

Anggaran Dasar mengenai perubahan kepemilikannya kepada OJK untuk dapat 

diadministrasikan dalam database OJK.

Pencabutan Izin Usaha Karena 

Pelanggaran

Usulan pencabutan izin usaha diberikan kepada perusahaan yang tidak 

menaati dan mematuhi peraturan Perasuransian. Usulan ini didahului dengan 

pemberian Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3, dan Surat 

Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU).

Pengawasan 

Perusahaan 

Asuransi 

Kegiatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan 

oleh OJK secara berkala dengan menggunakan metode penga￾wasan tidak langsung (off-site inspection) dan secara langsung 

(on-site inspection). Penjelasan mengenai metode pengawasan 

terhadap perusahaan asuransi adalah sebagai berikut: 

Pengawasan Tidak Langsung 

(Off-Site Inspection) 

Secara umum, pengawasan tidak langsung terhadap perusa￾haan asuransi dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaa￾han atas laporan-laporan perusahaan asuransi yang disampaikan 

kepada OJK, antara lain berupa: 

1. Laporan keuangan; 

2. Laporan operasional; 

3. Strategi reasuransi; 

4. Laporan dana jaminan; 

5. Rencana bisnis; 

6. Rencana korporasi; 

7. Laporan penerapan dan self-assesment tata kelola yang 

baik; dan 

8. Laporan penerapan manajemen risiko dan self-assesment

tingkat risiko.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menggu￾nakan metode antara lain: 

1. Analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh perusahaan dan/atau 

analisis terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat; 

2. Meminta tambahan data dan kelengkapan dokumen apabila dirasa perlu; 

3. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diterbitkan; dan 

4. Melakukan stress-test terhadap risiko-risiko yang memiliki dampak 

sistemik bagi industri asuransi secara khusus, dan industri sektor jasa 

keuangan secara umum. 

Pengawasan Langsung (On-Site 

Inspection) 

Pengawasan langsung terhadap perusahaan asuransi dilakukan dengan 

cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap perusahaan 

asuransi. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan yang saling 

berkaitan dan berkesinambungan, yaitu: 

1. Tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung; 

2. Tahap pemeriksaan langsung yang terdiri atas persiapan pemeriksaan 

langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan pelaporan hasil 

pemeriksaan; 

3. Tahap pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan langsung; dan 

4. Tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung.

Selain itu, kegiatan dokumentasi atas pelaksanaan pemeriksaan juga sangat 

penting untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian pemeriksaan 

dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas 

pemeriksaan di masa yang akan datang.

Pemeriksaan Berbasis Risiko 

Sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/

POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan 

Non-Bank (LJKNB) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/

POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan 

Non-Bank, terjadi perubahan pola pemeriksaan atau pengawasan terhadap 

perusahaan asuransi yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan 

(compliance based supervision) menjadi pengawasan berbasis risiko (Risk 

Based Supervision - RBS). Metode dengan pendekatan forward looking tersebut 

diharapkan dapat mendukung manajemen risiko yang dilakukan oleh OJK dalam 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan sektor jasa keuangan non bank, 

sehingga praktik usaha perusahaan asuransi dapat diawasi secara optimal. 

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko lebih difokuskan pada risiko￾risiko yang melekat (inherent risk) pada kegiatan usaha dan operasional, serta 

sistem pengendalian risiko (risk control system) yang diterapkan oleh perusa￾haan asuransi. Secara garis besar, metode RBS merupakan metode penilaian 

risiko melalui mekanisme assessment terhadap: 

1. Risiko kepengurusan; 

2. Risiko tata kelola; 

3. Risiko strategi; 

4. Risiko operasional; 

5. Risiko aset dan liabilitas; 

6. Risiko asuransi; serta 

7. Risiko dukungan dana/ permodalan. 

Assessment terhadap risiko masing-masing perusahaan tersebut kemudian 

akan dinilai besarnya dampak kegagalan masing-masing perusahaan bagi 

industrinya dalam cakupan agregat. Berdasarkan hasil penilaian atas risiko-risiko 

dimaksud, selanjutnya ditetapkan status pengawasan bagi masing-masing 

perusahaan. 

Melalui pendekatan ini, OJK selaku otoritas pengawasan perusahaan asuransi 

dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan 

langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan yang potensial. Siklus 

Pengawasan LJKNB berdasarkan risiko (RBS) terdapat pada gambar di bawah 

ini.

Pengawasan Industri Jasa 

Penunjang 

Alur Kerja Pialang Asuransi dan 

Pialang Reasuransi 

Secara umum, alur kerja Pialang Asuransi dan Reasuransi berada di antara 

Tertanggung dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dan oleh karena itu biasa 

disebut perantara. Perusahaan Pialang memperoleh pendapatan utama dari 

jasa keperantaraan dan sebagian lainnya dari jasa konsultansi terkait posisinya 

sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan terkait perasuransian secara 

independen

Kerangka Kerja Pengawasan

Kerangka kerja pengawasan industri jasa penunjang IKNB meliputi keseluru￾han proses sejak adanya permohonan izin usaha perusahaan hingga prosedur 

pengawasan dengan melibatkan peraturan terkait.

Siklus Pengawasan Jasa Penunjang

Siklus pengawasan OJK akan menghasil output berupa Laporan Hasil 

Pemeriksaan Sementara (LHPS) yang berisi hasil pemeriksaan dan setelahnya 

akan dihasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) yang merupakan hasil 

akhir dari pemeriksaan. 

Hal-hal yang diatur OJK pada Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang 

Reasuransi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berfokus pada empat hal, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan melakukan fungsi sebagai perusahaan pialang asuransi, 

pialang reasuransi dan penilai kerugian asuransi sesuai Pasal 1 

angka 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian. 

2. Jumlah modal sendiri diatur pada pasal 6A ayat (1) PP No. 73 Tahun 

1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

81 Tahun 2008 yaitu modal sendiri paling sedikit sebesar modal disetor 

minimum sebesar Rp1.000.000.000,00. 

3. Premi ditahan diatur Pasal 17 KMK Nomor 425/KMK.06/2003 tentang 

Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang 

Usaha Asuransi yang mengatur bahwa jumlah premi ditahan tidak boleh 

melebihi jumlah modal sendiri Perusahaan. 

4. Anggaran pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi 

pegawai Perusahaan juga diatur dalam Pasal 14 KMK Nomor 425/

KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha 

Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, yaitu Perusahaan pialang 

asuransi, pialang reasuransi dan penilai kerugian asuransi wajib 

menganggarkan dana untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

sekurang-kurangnya 5% dari jumlah biaya pegawai, Direksi dan Pengurus 

untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan keahlian di bidang 

usaha asuransi bagi karyawannya.

Pelaporan-Pelaporan 

Terdapat berbagai sumber informasi dalam pengawasan OJK. OJK 

menerima informasi melalui data-data yang dilaporkan perusahaan, informasi 

selama pemeriksaan langsung (on-site supervision), pengaduan dari pihak 

ketiga, dan market intelligence. Sumber informasi dapat dibagi menjadi empat 

secara umum: Laporan berkala, laporan non berkala, data internal OJK, dan data 

dari pihak lain. 

Laporan berkala: 

• Laporan keuangan tahunan dan 

semesteran 

• Laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit 

• Laporan operasional tahunan 

Laporan non berkala:

• Laporan perubahan kepemilikan 

• Laporan perubahan direksi dan 

komisaris 

• Laporan perubahan anggaran 

dasar 

• Laporan perubahan alamat 

• Laporan pendaftaran dan 

pengangkatan tenaga ahli 

• Laporan penggunaan tenaga 

kerja asing 

Data internal OJK: 

• Pengadministrasian data yang 

disampaikan melalui laporan 

berkala dan non berkala 

Data dari pihak lain: 

• Pengaduan 

• Informasi Pengawas Lain 

• Market inteligence, dll.

Tata Kelola Perusahaan 

Perusahaan memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan tata kelola 

perusahaan yang baik bagi perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi dan 

penilai kerugian asuransi. Laporan tersebut berupa: 

1. Laporan transparansi penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan 

rencana tindak sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 18/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan 

Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. 

2. Laporan penilaian sendiri tata kelola perusahaan yang baik bagi perusa￾haan pialang asuransi dan reasuransi Indonesia yang dikeluarkan 

oleh Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia 

(APPARINDO). 

Adapun poin yang terkait tata kelola perusahaan yang baik bagi perusa￾haan pialang asuransi, pialang reasuransi dan penilai kerugian asuransi 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan 

Komisaris 

2. Penerapan Fungsi Auditor Eksternal 

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern 

4. Penerapan Kebijakan Remunerasi 

5. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 

6. Fungsi Perusahaan yang Dialihdayakan Kepada Pihak Lain 

7. Pelaksanaan Wewenang RUPS

Kosa Kata

AKTUARIS 

Seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statis￾tik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Dalam asuransi, 

aktuaris berperan dalam menghitung besaran suku premi. 

CATASTROPHE EXCESS OF LOSS

Reasuransi yang menjamin kerugian yang bersifat katastropik seperti gempa 

bumi, yang dapat melibatkan lebih dari satu risiko yang timbul dari kejadian yang 

sama atau each and every loss, or series of loss arising out one vent or occurrence.

CO-INSURANCE

Mekanisme untuk meningkatkan kapasitas market untuk meng-underwrite

suatu risiko, di mana partisipasi masing-masing perusahaan dibatasi dalam 

original policy. Tertanggung mengasuransikan dengan lebih dari satu perusahaan 

asuransi lainnya. Share dari masing-masing perusahaan asuransi dicantumkan 

dalam original policy. Administrasi serta penerbitan polis biasanya dilakukan 

oleh lead insurer.

EXCESS OF LOSS 

Reasuransi di mana perusahaan reasuransi hanya akan terlibat dalam suatu 

kerugian jika jumlah kerugian melebihi jumlah yang ditahan (net retention) oleh 

perusahaan asuransi. 

FACULTATIVE

Suatu perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentu￾kan apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak, dan 

perusahaan reasuransi juga bebas menentukan apakah akan menerima atau 

menolak risiko yang direasuransikan oleh perusahaan asuransi tersebut. 

FACULTATIVE OBLIGATORY 

Perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan

apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak, dan jika 

direasuransikan maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian risiko 

yang direasuransikan kepadanya selama hal tersebut memenuhi syarat dan 

ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

HUKUM BILANGAN BESAR 

Kecenderungan variabel untuk mendekati nilai yang diantisipasi dengan 

semakin besarnya kasus yang diperhitungkan. Hukum bilangan besar sangat 

penting dalam memprediksi risiko pertanggungan asuransi. 

KERUGIAN FINANSIAL 

Hilang atau berkurangnya suatu nilai yang dapat dinilai dengan uang. 

KLAIM 

Permintaan ganti rugi (asas ganti rugi) dari Tertanggung, kepada Penanggung 

sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi 

tersebut. 

LOSS RECORD

Catatan yang merekap kejadian kerugian atau klaim yang dialami oleh satu 

polis.

MATERIAL FACTS 

Suatu fakta yang dianggap penting serta wajib untuk disampaikan. 

Fakta tersebut dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan seorang 

Penanggung dalam memutuskan apakah ia bersedia menerima atau menolak 

pertanggungan yang diminta oleh Tertanggung, serta dalam hal menetapkan 

besarnya suku premi atas risiko tersebut.

MMBR 

Modal Minimum Berbasis Risiko 

PAYDDI 

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

PENANGGUNG 

Pihak yang telah memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang 

berkaitan dengan pengambilalihan risiko pihak lain berdasarkan suatu polis; atas 

pertanggungan ini, Penanggung risiko menerima premi dari pihak lain selaku 

Tertanggung; lazimnya, Penanggung adalah perusahaan asuransi. 

PIHAK KETIGA 

Pihak lain di luar dari pihak Penanggung (asuransi) dan pihak Tertanggung 

(pengguna asuransi). 

POLIS 

Tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis yang 

memuat hak dan kewajiban dan ketentuan lainnya. 

PREMI 

Iuran yang dibayar secara sekaligus atau berkala oleh Tertanggung kepada 

Penanggung berdasarkan suatu polis asuransi. 

POOL/ KONSORIUM

Perjanjian reasuransi di mana beberapa perusahaan asuransi atau perusa￾haan reasuransi yang menjadi anggotanya, masing-masing memiliki saham 

atau share dengan jumlah persentase tertentu, baik terkait perhitungan premi 

yang akan diterima maupun klaim yang harus dibayarkan.

PROPERTI

Harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupa￾kan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimak￾sudkan. 

QUOTA SHARE

Suatu reasuransi di mana pembagian saham atau share risiko antar perusa￾haan asuransi dan perusahaan reasuransi terkait ditentukan dalam suatu 

presentase yang tetap.

REASURADUR

Sebuah perusahaan asuransi atau sebuah perusahaan reasuransi profesional 

yang menerima risiko dari perusahaan asuransi. 

SURPLUS TREATY

Suatu reasuransi di mana perusahaan reasuransi akan menanggung kelebi￾han suatu risiko atas risiko sendiri atau own retension dari perusahaan asuransi 

terkait sesuatu dengan limit dalam kapasitas maksimum treaty yang telah 

disepakati. 

SPPA 

Surat Permohonan Penutupan Asuransi. 

SPAJ 

Surat Permohonan Asuransi Jiwa.

TERTANGGUNG 

Pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan suatu polis 

asuransi dengan membayar premi. 

TREATY

Suatu perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi dengan perusahaan 

reasuransi, di mana perusahaan asuransi secara otomatis akan mereasuransi￾kan atau memberikan sesi kepada perusahaan reasuransi yang secara otomatis 

akan menerima sesi tersebut selama sesi tersebut sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang tercantum dalam perjanjian terkait.

UNDERWRITER

Seseorang yang tugasnya melakukan seleksi risiko.